Foto copy Surat Jawaban Atas Surat Tanggapan No.152/SLN/BPL/VII/2017 tertanggal17 Juli 2017 dan Permohonan Audiensi Para Prinsipal, tanggal 25 Juli 2017, (diberitanda P5);6. Foto copy Surat Jawaban Atas Surat Peringatan tanggal 23 Agustus 2017 (diberitanda P6);Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.JKT.UTR7. Foto copy Surat Kuasa No.002/SKAYP/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017 (diberi tandaP7);8. Foto copy Putusan Nomor: 186/Pid.Sus/2017/PN.Pwk (diberi tanda P8);9.

T/938/PL 10/KP.07/2019 tanggal 10Oktober 2019 tentang Penjatuhan Disiplin Tertulis kepadaAsti Hatet;Fotokopi dari fotokopi Undangan Audiensi No.620/PL10.01/2019 tanggal 25 Februari 2019, Hal: UndanganAudiensi;Fotokopi sesuai dengan asli Undangan AudiansiNo.4876/PL10/LL/2018 tanggal 25 Februari 2019, Perihal:Undangan;Fotokopi setempel basah Surat Rahasia Keputusan DirekturPoliteknik Negeri Ujung Pandang Nomor: 105/PL 10/KP/2015tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penundaan KenaikanPangkat Selama 1 (satu

tanggal 14 September 2017;Fotokopi dengan cap basah Putusan Nomor:63/Pid.Sus/2014/PN.Mks yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hariSelasa tanggal 20 Januari 2015;Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Riset, Teknologi, danPendiikan Tinggi Nomor 4/M/RHS/IX/2018 tentangPenegakan Disiplin ASN yang Tersangkut Tindak PidanaKorupsi;Fotokopi dengan cap basah Surat Nomor:620/PL10/TU.01.01/2019 tentang Undangan Audiensi

Kemenpan dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;(Fotokopi dari fotokopi) ; 220222 nner cnn nnn nee: Fotokopi surat Paguyuban Guru Wiyata Bhakti Tenaga HonorerKategori Il Dinas pendidikan Kabupaten Klaten Nomor: 002/WBK2/II/2016, Perihal Permohonan Audiensi, tanggal 28 Maret 2016,yang ditujukan kepada Bupati Klaten (Sesuai dengan aslinya) ;: Fotokopi surat Paguyuban Guru Wiyata Bhakti Tenaga HonorerKategori Il Dinas pendidikan Kabupaten Klaten Nomor: 001/WBK2/II/2016, Perihal Permohonan Audiensi, tanggal

pada Akta yang satu tidak memuat daftar assetassetYayasan, sedangkan Akta yang satunya lagi dengan tegasmemuat daftar assetasset Yayasan;Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pemohon Kasasimenyimpulkan tidak akan mempercayai suratsurat yang hanyaberupa fotokopi saja, namun oleh karena pihak Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi telah menggunakan fotokopi Akta tersebutyang semakin hari terasa semakin mengganggu aktivitasPemohon Kasasi, ditambah lagi Pemohon Kasasi menerimainformasi telah dilakukan audiensi

dalam bentuk suratyang pada intinya Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensimengakungaku bahwa dirinya yang sah dan berhak mengelolaUISU, sehingga pada saat Pemohon Kasasi mendapat suratyang Pemohon Kasasi/Penggugat terima dari Termohon Kasasi/Tergugat Il Intervensi, Pemohon Kasasi/Penggugat menilaibahwa surat tersebut merupakan salah satu bentuk gangguanyang isinya hanya kebohongan belaka, sebagaimana suratsuratsebelumnya;Bahwa setelah Pemohon' Kasasi/Penggugat memperolehinformasi tentang adanya audiensi

82. Foto copy Audiensi Direksi PT. AMI dengan DPRD Propinsi DIY, Komisi C DPRD DIY, 11 Juli 2006.
83. Foto Copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007;
84. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 2 Tanggal 2 Juli 2008.

Foto copy Audiensi Direksi PT. AMI dengan DPRD Propinsi DIY,Komisi C DPRD DIY, 11 Juli 2006.83. Foto Copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007;84. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 2 Tanggal 2 Juli 2008.85. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PerencanaanProyek Pembangunan Hotel Argajasa Nomor : 031/2006 tanggal 21Desember 2006.86. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 028 tanggal 2Oktober 2006;87.

Foto copy Audiensi Direksi PT. AMI dengan DPRD PropinsiDIY, Komisi C DPRD DIY, 11 Juli 2006.83. Foto Copy Rencana Kerja dan Anggaran PerusahaanTahun 2007;84. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 2Tanggal 2 Juli 2008.85. Foto Copy Berita Acara Serah Terima PekerjaanPerencanaan Proyek Pembangunan Hotel Argajasa Nomor031/2006 tanggal 21 Desember 2006.86. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 028tanggal 2 Oktober 2006;87.

MembahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp.6,3 M tanggal 23 Mei 2005.79.Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD MembahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp.6,3 M tanggal 25 Mei 2005.80.Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD MembahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp.6,3 M tanggal 26 Mei 2005.Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PT YYK.81.Foto copy Notulensi Rapat Panitian Anggaran DPRD DIY MembahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp 6,3 Miliar tanggal 1 Juni 2005.82.Foto copy Audiensi

Juli 2006;78.Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD MembahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp.6,3 M tanggal 23 Mei 2005.79.Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD MembahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp.6,3 M tanggal 25 Mei 2005.80.Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD MembahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp.6,3 M tanggal 26 Mei 2005.81.Foto copy Notulensi Rapat Panitian Anggaran DPRD DIYMembahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp 6,3 Miliar tanggal 1Juni 2005.82.Foto copy Audiensi

tuangkan secaraHalaman 29 dari 133 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Dpstertulis di dalam Akta Notarial.9) Sebagai tambahan yang tidak terpisahkan di dalam suratkesepakatan ini di buat tambahan dalam bentuk tulisan tangan padalembaran terakir yang dan di paraf, bertuliskan NOTE:PENYELESAIAN SURAT SURAT DI LAKUKAN DALAM WAKTU 6( ENAM ) BULAN.10) Surat Kesepakatan Saling Pengertian tentang Kerjasama tersebut dibuat dan di tandatangani di Denpasar pada hari Kamis tanggal 26Januari 2012.Bahwa adanya klausul audiensi

tersebut yang mana inginmengembangkan pelabuhan Benoa, dan saksi menyambut baik keinginantersebut, dan selanjutnya MADE JAYANTARA meminta saksi untuk bertemudengan SUTRISNO LUKITO DISASTRO di kantor HIPMI Bali di Sector Sanur.Pada bulan November 2011 saksi bertemu dengan SUTRISNO di kantorHIPMI Bali, dan disana SUTRISNO LUKITO DISASTRO mengatakan inginberinvestasi di Bali sehubungan dengan pengembangan wilayah PelabuhanBenoa dan sebelumnya saksi menyambut baik karena saksi sebelumnyapernah ada audiensi

dari SUTRISNO barukemudian ANAK AGUNG NGURAH ALIT WIRAPUTRA menyerahkan uangkepada saksi sesuai tugas yang saksi kerjakan selaku konsultan dalamHalaman 69 dari 133 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Dpspengurusan ijin proyek pengembangan kawasan pelabuhan Benoa dan saksimenerima uang dari Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH ALIT WIRAPUTRAdalam bentuk cek dengan total senilai kurang lebih RP. 2.500.000.000,Bahwa karena pekerjaan saksi hanya untuk pembayaran tahap pertama sajasebesar RP.6.000.000.000, untuk audiensi

saksiHalaman 71 dari 133 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Dpsmenolak draft tersebut dengan alasan tidak ingin terikat dan kemudian saksimenyuruh agar mengganti nama saksi dengan orang lain, tetapi saksi tidakpernah menyuruh MADE JAYANTARA untuk mengganti nama saksi dengannama ANAK AGUNG NGURAH ALIT WIRAPUTRA dalam surat kesepakatansaling pengertian tentang kerjasama.Bahwa setahu Saksi prosedur dalam pengurusan ijin proyek pengembanganpelabuhan Benoa adalah :1. awalnya harus membuat surat permohonan untuk audiensi

Apabila mendapatkan tanggapan dari Bappeda Provinsi Bali,kemudiandapat dilakukan audiensi untuk menyampaikan niat dari investor;3. setelah selesai dilakukan audiensi dapat dilakukan presentasi awal keBappeda Provinsi Bali;4. Dan setelah mendapatkan persetujuan dari Bappeda Provinsi Bali,makainvestor harus membuat pengajuan Pra FS;5.

Bahwa, P3L dan GGW pada tanggal 24 Pebruari 2014, padaSaat audiensi dengan Tergugat dan Perwakilan anggota DPRDmenyatakan menolak revitalisasi pembangunan PasarLimbangan oleh PT.Elva Primandiri, yang mana salah satualasannya adalah tidak adanya kesepakatan ihwal harga kiosdan tidak adanya IMB ; .

Hal inimengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakatterhadap penyelesaian pembangunan Pasar Limbangan ;2.Bahwa, sebagai bentuk penolakan pembangunan PasarLimbangan, P3L melakukan aksi unjuk rasa, audiensi danmengadu kepada Tergugat, DPRD, Komisi Ombudsman daninstansiinstansi terkait lainnya ; .

pemberitaan terkait pernyataan dariBupati Garut ; :Foto dan Video warga pasar melakukan aksi =; : Keputusan Bupati Garut Nomor 511.2/Kep.315DP4/2003tentang Penunjukan Badan Hukum Mitra Kerja SamaPembangunan Pasar Limbangan Kecamatan BaluburLimbangan Kabupaten Garut tertanggal 7 Juni 2013(sesuai fotocopy) ;: Surat pemberitahuan pendaftaran dari PT.Elva PrimandiriNomor 5/EPLimbangan/V/2013 yang ditandatangani ElvaWaniza selaku direktur utama tertanggal 9 Mei 2013(sesuai fotocopy) ; : Berita Acara Audiensi

yang menjadi objek sengketatelah melanggar berbagai peraturan perundangundangan dan asasasaS umum pemerintahan yang baik dengan alasan Bahwa, Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah dilakukanpembangunan, di mana Para Penggugat yang setelah mengetahuiadanya pembongkaran Pasar Limbangan dan pembangunanbangunan baru Pasar Limbangan, kemudian dengan meminta bantuanPaguyuban Pedagang Pasar Limbangan dan organisasi masyarakatGarut Government Watch pada tanggal 24 Pebruari 2014 pada saatmelakukan audiensi

terbanyak, sebesar 1.157 Suara;Bahwa, awalnya Penggugat pada saat perhitungan di tingkat PPSdikejutkan kejadian penggelembungan suara, dimana CalonLegislatif (Caleg) PPP DPRD Kota Cimahi Nomor Urut 3menggelembungkan hasil perhitungan suaranya sebanyak 270suara, sehingga melampaui jumlah suara Penggugat;Bahwa Penggugat pada tanggal 17 April 2014 saat mengetahuikejadian itu melaporkan kepada Pimpinan Tergugat III melaluipesan singkat sms dan disusul dengan mengirimkan surat resmiperihal surat permohonan audiensi

kondisi fotokopiyang tidak dapat lagi jelas dibaca materinya;Pertimbangan tersebut sangatlah keliru, karena dalam persidangan faktanyabukti bertanda P.8 telah dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukanPembanding bernama Sulaiman Jaya yang menjelaskan letak posisi bidangbidang tanah yang terdapat dalam peta situasi jalan Sukamaju produk KantorPertanahan Kabupaten Banjar, dan juga saksi menerangkan bahwa petatersebut (bukti P.8) merupakan fotokopi yang diberikan kepada wargaSukamaju pada saat audiensi

Salah satunya melalui audiensi yangdiselenggarakan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tanggal 26 Oktober2020 yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianadan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Kadisnakertrans) DIY Aria Nugrahadi;4.

sepengetahuan saksi sosialisasi tersebut hanya sekali ;Bahwa saksi menerangkan sosialisasi tersebut dilaksanakan secaraperwakilan tatap muka ;Bahwa benar saksi mendapat laporan dari hasil sosialisasi tersebut;Bahwa saksi menjelaskan adanya keberatan terhadap obyek sengketatersebut ;Bahwa saksi menerangkan keberatan tersebut ditujukan kepadapemerintah ;Bahwa saksi menerangkan keberatan tersebut disampaikan secara lisandan tertulis;Bahwa saksi menerangkan yang menyampaikan keberatan secara lisanadalah audiensi

dengan DPRD ;Bahwa saksi menerangkan datang dalam audiensi tersebut;Bahwa saksi hanya sekali mengikuti audiensi tersebut;Bahwa saksi menerangkan pernah sekali dilakukan keberatan secaratertulis, kapan tanggal dan bulannya tidak ingat ;Halaman 93 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.

Surat dengan Nomor 027/VI/DPCNikeuba SBSI DKI/2014;Bahwa kuat dugaan proses PHK yang terjadi terhadap Para PenggugatRekonvensi diskriminatif, subjektif dan tanpa melalui proses UndangUndang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat (1)(satu), Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 11dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)Maka Penggugat Rekonvensi menyampaikan surat kepada Ketua Komisi IXDPR RI untuk meminta Audiensi dengan Komisi

Tujuan dari audiensi iniuntuk menyampaikan langsung proses PHK yang terjadi kepada ParaPenggugat Rekonvensi yang tanpa melalui proses Undang Undang tentangKetenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat (1) (satu), UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 11 dan PerjanjianKerja Bersama (PKB) Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Foto copy Daftar hadir rapat /Audiensi dengan warga TransmigrasiPangmilang SP. Il tentang Pembagian Lahan Usaha /LU Kelompok 150KK tanggal 25 Agustus 2008, (diberi tandaT. 16 );7.

diPangmilang adalah Dinas Transmigrasi provinsi melalui DinasTransmigrasi Kota Singkawang, Pak Adriansyah, SHi ada waktu itu;Bahwa PT Indah Kusuma Jaya dan dari Dinas Transmigrasi Provinsimenempatkan saksi sebagai Transmigrasi dengan panduan peta;Bahwa di atas tanah tergugat VI ditanami tanaman Karet dan belumpernah menghasilkan, sedangkan sebelumnya tanah Tergugat VI ditanamidengan tanaman Palawija;Bahwa selama saksi bertetangga dengan Tergugat tidak ada yangmenggarap tanah Tergugat VI;Bahwa saksi pernah audiensi

menolak perpanjangan dan atau pembaharuan HGU, telah dilakukanPenggugat (warga kampung Dait) sejak tahun 2003, kemudian pada tahun2011 telah beberapa kami melakukan Dialog dengan DPRD Sintang, CamatKelam Permai dan Kapolsek Kelam Permai namun tidak ada penyelesaiandan tidak pernah ditanggapi;Bahwa karena tidak mendapat penyelesaian atas tuntutannya kemudianpada tanggal 23 Januari 2013 bersama kuasa hukumnya, perwakilan wargakampung Dait menghadap Turut Tergugat (BPN RI) di Jakarta gunamelakukan audiensi

waktu agar dapat menjelaskan terkait kondisi WilayahKerja Marquisa pasca terjadi musibah Banjir besar;Pada tanggal O7 Februari 2019, PENGGUGAT kembalimengirimkan surat kepada Menteri ESDM perihal PresentasiKelanjutan Kontrak Wilayah Kerja Marquisa, agar dapatmenjeiaskan lebih detil tentang potensi migas dan permasalahanyang dihadapi terkait WK Marquisa (Tidak ada Balasan);Pada tanggal 13 Februari 2019, PENGGUGAT kembalimengirimkan surat kepada Kepala SKK Migas perihal PemohonanKesediaan Waktu untuk Audiensi

Manfaat yang sebesarbesarnya bagi Negara.Bahwa dengan adanya Surat pengakhiran Kontrak Kerja Sama dariTERGUGAT tersebut, kemudian pada tanggal 26 Juli 2019PENGGUGAT berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesiadalam rangka meminta Perlindungan Hukum kepada Presiden danPermohonan Audiensi Sehubungan Investasi Perusahaan NasionalPada Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Indonesia;Bahwa selain meminta Perlindungan Hukum kepada Presiden, pascaditerbitkannya Surat pengakhiran Kontrak Kerja Sama dari

2019perihal Permohonan Penangguhan Pencairan JaminanPelaksanaan Kontrak Kerja Sama Wilayah KerjaMarquisa (fotokopi dari fotokopi);Surat No. 008/SCHM/II/19 tanggal 4 Februari 2019perihal Usulan Perubahan Kontrak Cost Recoverymenjadi Gross Split WK Marquisa (fotokopi darifotokopi);Surat No. 009/SCHM/II/19 tanggal 7 Februari 2019perihal Presentasi Kelanjutan Kontrak Wilayah KerjaMarquisa (fotokopi dari fotokopi);Surat No. 010/SCHM/II/19 tanggal 13 Februari 2019perihal Permohonan Kesediaan Waktu untuk Audiensi

SCHM/II/19 tanggal 21 Februari 2019perihal Presentasi Kelanjutan Kontrak Wilayah KerjaMarquisa (fotokopi dari fotokopi);Surat No. 018/SCHM/III/19 tanggal 5 Maret 2019 perihalPresentasi Kelanjutan Kontrak Wilayah Kerja Marquisa(fotokopi dari fotokopi);Surat No. 020/SCHM//III/19 tanggal 12 Maret 2019perihal Permohonan Perpanjangan Waktu EksplorasiWilayah Kerja Marquisa (fotokopi dari fotokopi);Surat No. 267/VII/EA/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihalLaporan permohonan perlindungan hukum danpermohonan audiensi

Bukti P1436Daftar Nama dan Hadir Prejuru Sekaa Teruna SandhiWigraha Banjar Abian, Desa Adat Kelan (fotokopisesuai dengan aslinya) ;Satu bundel tanda tangan masyarakat desa adatkelan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Satu bundel tanda tangan masyarakat lingkungankelan abian (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Badung, Nomor : 005/683/DPRD, tanggal13 Mei 2016, perihal : Penerimaan Audiensi, yangditujukan kepada Ketua Panitia Dies Natalis ke VUndhira

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Badung, Nomor : 005/685/DPRD, tanggal13 Mei 2016, perihal : Penerimaan Audiensi, yangditujukan kepada Ketua PC.

., Ketua UmumSPBM adalah Sdr.Cahyono Syam Syasongko ;Bahwa selanjutnya Disnaker Kotamadya Jakarta Selatanmelalui Surat No.4734/1.83 tanggal 06 Nopember 2007dengan tembusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.menyatakan telah menerima surat SPBM No.DPPSPBM /001/X/2007 perihal Pemberitahuan PerubahanSusunan Kepengurusan SPBM ;Bahwa dalam audiensi antara SPBM dengan DPRyang didokumentasikan oleh Majalah Mandiri dengan judul"SPBM audiensi dengan DPR", pengurus yang hadirmenemui dan diakui DPR adalah Cahyono

KPU Provinsi Banten agar menyampaikan maksud surat ini KPUKabupaten Serang dan agar melakukan supervisi dalampelaksanaannya;Bahwa Kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 Tergugat membuat suratdengan Nomor : 90/HK.06SD/3604/KPUKab/VII/2019 perihalpermohonan audiensi dengan KPU Republik Indonesia di Jakarta,pada tanggal yang sama Tergugat juga membuat surat denganNomor : 91/HK.06SD/3604/KPUKab/VII/2019 kepada KPU ProvinsiBanten perihal permohonan pendampingan audiensi dengan KPURepublik Indonesia;Bahwa

Pada tanggal 22 Juli 2019 Tergugat di damping olehKomisioner KPU Provinsi Banten melakukan audiensi dengan KPUHalaman 33 dari 88 No.39/G/2019/PTUN.SRG11.12.13.Republik Indonesia sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh stafbagian teknis KPU Republik Indonesia;Bahwa Tergugat menyampaikan surat kepada KPU Republik Indonesiadengan surat Nomor : 95/PY.01SD/3604/KPUKab/VII/2019 perihalpermohonan penjelasan terkait surat KPU Republik Indonesia Nomor998/PY.01.9SD/06/KPU/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019

Penggugat dan telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor:293/36/Prov/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 (Vide Bukti T6, T9 dan T10);Bahwa sesuai Surat Nomor: 90/Hk.06SD/3604/KPUKab/VII/2019 tanggal 15Juli 2019 dan Surat Nomor: 91/Hk.01SD/3604/KPUKab/VII/2019 tanggal 15Juli 2019, Tergugat telah melakukan audiensi terkait Surat KPU RI Nomor:998/PP.01.9SD/KPU/VII/2019 (Vide Bukti T11 dan T12);Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 telah dilaksanakan Rapat Plenomengenai Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau

dibuat, para Pembanding tidak memenuhikewajibannya, sedangkan pemberitahuan memeriksa berkas belumdilaksanakan karena tidak ada biaya;Bahwa mengingat sesuai petunjuk dalam Buku Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan, berkasperkara banding dikirimkan dalam 30 hari sejak pendaftaran sedangkansaat ini telah melampaui batas waktu tersebut akibat kelalaianPembanding dalam memenuhi kewajibannya, maka sesuai petunjuk YMWakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dalam audiensi

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018sebagian peserta mewakili atas nama calon perangkat desase Kabupaten Demak melakukan audiensi di Gedung DPRDdengan anggota dewan dihadiri pan camat dan dari pihakpemda diwakili oleh asisten yang menghasilkan hak angketDPR tentang Pilperades 2018 yang banya masalah antaralain: Halaman 10 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/PTUN.Smg.a. Banyak kejanggalan dan indikasi pelanggaran yangtidak sesual perth No.1 tahun 2018;b.

Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 DPRD Demakmengeluarkan surat rekomendasi atau berita acara kepadaBupati tentang audiensi DPRD dan eksekutif denganperwakilan1lipeserta ealon Pilperades Kabupaten Demak:;10. Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 para anggotapansus melakukan sidang dan klarifikasi dengan PihakRektor Universitas Indonesia (UI) di gedung/rektorat.