Ditemukan 359070 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-12-2019 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3930 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — NUR ALFIANSYAH alias ALFIN
154 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 128/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 22 April 2015 — PT.TEXTINDO VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA d/h PT. BANK EKSPOR INDONESIA (Persero)
63 — 38
  • PT.TEXTINDO VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA d/h PT. BANK EKSPOR INDONESIA (Persero)
    Wahid Hasyim No. 76Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 11 Desember 2013, semula PENGGUGATselanjutnya disebut PEMBANDING ;MELAWAN :LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA d/h PT. BANK EKSPORINDONESIA (Persero), berkedudukan di Gedung BursaEfek Indonesia, Menara Il lantai 8 Sudirman CentralBussines District Jl.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 22-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 03-11-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
41 — 0
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan, mengangkat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Islam Al-Bintani yang diwakili oleh SULAIMAN selaku Pimpinan sebagai Wali khusus untuk Pendidikan dari anak bernama Purnomo Sidik sampai dewasa nantinya;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
    Pemohon:
    LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 140/PDT/2016/PT. PBR
Tanggal 17 Nopember 2016 — SIHOL PANGARIBUAN Sebagai PENGGUGAT Lawan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAU LESTARI Sebagai TERGUGAT
42 — 15
  • SIHOL PANGARIBUAN Sebagai PENGGUGATLawanLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAU LESTARI Sebagai TERGUGAT
    LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAU LESTARI, berkantor diJalan Soekarno Hatta,Komplek Sentral Niaga No.11 Lt IlRT 01 RW 03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki KotaPekanbaru, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;2. ZAINAL EFENDI, bertindak untuk diri sendiri maupun selaku KETUALEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAULESTARI,, beralamat : di Jalan Kampung Baru No. 28RT 003 RW 017 Kel. Rejosari Kec.
    Bahwa Tergugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyaiSosial Control bagi masyarakat sesuai dengan UndangUndang RepublikIndonesia No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sertaInstruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 Tentang PembinaanLembaga Swadaya Masyarakat dan menginstruksikan kepada semuaGubernur Kepala Daerah Tingkat seluruh Indonesia dan semua Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia :Pada point 4 menyebutkan :Mengadakan koordinasi dengan instansi
    Hal tersebut telah melampaui bataskewenangan yang diberikan kepada Tergugat dan Tergugat Il tentangPedoman Pelaksanaan atas Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakatsesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tertanggal 19Maret 1990 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dimana ataspemberian statement yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Ildibeberapa media mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat padaumumnya serta masyarakat daerah pemilihan wilayah Penggugat sebagaikonsetuen
    Tidak ada larangan bagi Para Tergugat untuk membuat statment sertamelaporkan dugaan tindak pidana.Bahwa Penggugat dalam positanya pada point 4 dan 5 hal 2. pada pokoknyamendalilkan bahwa berdasarkan Undangundang RI No 8 Tahun 1985tentang organisasi kemasyarakatan serta instruksi Menteri Dalam NegeriNo.8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. ..dst,pada poin 4 menyebutkan :Mengadakan koordinasi dengan instansi yang terlcait didaerah yangmempunyail wewnang dan kepentingan dengan bidang
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 26-03-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN MALANG Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 19 Agustus 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPKNI, dkk vs PT.BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
106 — 12
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPKNI, dkk vs PT.BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
    perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukumatau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009dari Pemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalah Badan Hukum telahmemenuhi yang di persyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintah danberlaku diseluruh Indonesia. sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelakuusaha yang di duga melanggar Undang undang
    ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2UUPK) ;2.Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional IndonesiaBerdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang. bertindak mengajukan gugatanbukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata.
    UUPK juga menerimakemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memilikilegal Standing3 Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang.bertindakmengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugiannyata.LPKSM hanya menuntut hakhak yang diberikan oleh UUPK untukmelindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yangditimbulkan oleh Tergugat.
    UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing.Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGOsstanding).
    perlindungan konsumen swadaya masyarakat ataupemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf ddiajukan kepada peradilan umum.Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 46 tersebut diatas, dapat disimpulkanbahwa Lembaga Konsumen dapat bertindak sebagai Penggugat apabila mewakilisekelompok konsumen, bukan mewakili pribadi, untuk menggugat Pelaku UsahaMenimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen mewakiliperorangan maka LPKNI harus berdasarkan surat kuasa dan harus memenuhi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 08-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225K/TUN/LH/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA
422 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA
    Bahwa Penggugat selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan AnakDayak (LSM BADAK) dalam mengajukan gugatan telah memiliki /egalstanding berdasarkan:a.
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asas asas umum pemerintahan yang baik;Salinan/Grosse Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) Barisan Anak Dayak (Badak) Kalimantan Timur,Nomor: 25, Tanggal 09 Nopember 2007, Pasal 5:Tujuan lembaga ini adalah:1.
    Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak KalimantanTimur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan,mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidangekonomi, politik, bidang hutan, bidang sosial budaya, bidangpertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidangpertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunandalam arti luas;3.
    Jaya Mandiri Sukses pada tanggal 1 Februari 2016,maka Penggugat berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga SwadayaMasyarakat Barisan Anak Dayak, tanggal 2 Februari 2016, langsungmemerintahkan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan AnakDayak (LSM BADAk) melakukan investigasi dengan cara:a. Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. JayaMandiri Sukses dan kompilasi peta yang berkaitan dengan lokasi PT.Jaya Mandiri Sukses.
    berkenaandengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: LEMBAGA
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata Agama Perceraian
Putus : 25-01-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 48_PDT.G_2016_PN Tim
Tanggal 25 Januari 2017 — MARKUS BUGALENG VS LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KOMORO (LPMAK) DAN SUMITRO
99 — 58
  • MARKUS BUGALENG VS LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KOMORO (LPMAK) DAN SUMITRO
    LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGMEDANKOMORO (LPMAK),berkantor di Jalan Yos Sudarso,KelurahanKoperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal inidikuasakan kepada EUSTAGIUS BERKASA, SH,dan YOSEPTEMORUBUN, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantordi JI.
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 27-03-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pdt.G/2013/PN.PBR
Tanggal 29 Agustus 2013 —
40 — 11
  • EFRIANTO, M E L A W A N Kepala Sekolah Menengah Atas Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau (SMA- YLPI PEKANBARU), Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau (YLPI RIAU)
    Bahwa PENGGUGAT benar adalah Pimpinan Lembaga PendidikanACCESS RIAU INDONESIA yang beralamat di Jl.
    Bahwa mengenai dalil Penggugat pada pointer 3 halaman 1 dalam suratgugatan yang menyatakan sejak tanggal 04 Juni 2007 atau tahun ajaran20072008 sampai dengan tahun ajaran 20112012 telah mengadakanPerjanjian Kerjasama antara Lembaga Pendidikan Acces RiauIndonesia yaitu Penggugat dengan Lembaga atau Yayasan Pendidikanyang dipimpin oleh Tergugat .
    DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini ;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejaktanggal 04 Juni 2007 atau tahun ajaran 2007/2008 sampai dengan tahun25ajaran 2011/2012 PENGGUGAT sebagai Pimpinan Lembaga PendidikanACCES RIAU INDONESIA telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dalambentuk formula perjanjian antara Lembaga Pendidikan ACCES RIAUINDONESIA yang dipimpin oleh PENGGUGAT dengan Lembaga
    Demikian puladalam bukti P25 (surat tugas) telah menerangkan bahwa Pimpinan Lembaga30Pendidikan Access Riau Indonesia yang ditanda tangani oleh Efrianto,S.Kom. telah menugaskan seorang Guru Bahasa Iggris dari Lembaga itubernama Suryadi, A.MD. untuk menjalankan tugas sebagai Guru BimbinganBelajar (Bimbel) Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMA YLPI Pekanbaru,dimana Suryadi,A.Md. diangkat sebagai pegawai/karyawan tetap padaLembaga Pendidikan Access Riau Indonesia berdasarkan Surat KeputusanPimpinan Lembaga
    Ramunah ; Menimbang, bahwa SMA YLPI Pekanbaru sebagai penyelenggarapendidikan/kursus tingkat SLTA ini merupakan Lembaga Pendidikan yangberada dibawah sebuah Lembaga yakni Yayasan Pendidikan Islam Riau,oleh karena itu secara kelembagaan SMA YLPI Pekanbaru berada dibawah31naungan Yayasan tersebut, hubungan struktural kelembagaan ini tampak darisurat yang dikirimkan oleh Kepala SMA YLPI Pekanbaru No.193/109.2.1/SMAYLPVII/VPR/2011, tanggal 2 November 2011 tentangpemutusan hubungan kerjasama antara SMA
Pengadilan PN MALANG Perdata
Putus : 07-11-2013 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 217/Pdt.G/2013/PN.Mlg
Tanggal 7 Nopember 2013 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, DKK VS Pt. Bank Danamon Indonesia, Tbk
39 — 8
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, DKK VS Pt. Bank Danamon Indonesia, Tbk
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA,disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum Publikberkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya WapogaNo.2 Perum Negujil Permai II Telp.0341492174/772367Fax.0341402696 Malang 65123 berdasar Pasal 46 ayat 1 huruf(C) UUPK yang selanjutnya disebut PENGGUGAT I dalam halini diwakili oleh Pengurusnya Lukman Hadi Wijaya, NanangNelson, SH,.2.NUR SINTA HENDRA WATI, Perempuan umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan:
Pengadilan PTUN SAMARINDA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-02-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD
Tanggal 18 Agustus 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK); melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
478 — 143
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK);melawanBUPATI KUTAI KARTANEGARA;
    Pinang Mas BlokE4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, Badan Hukum sesuaiKeputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia NomorAHU0030655.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahaan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat BarisanAnak Dayak Kalimantan Timur, diwakili oleh Drs.A.
    Swadaya Masyarakat(LSM) Barisan Anak Dayak (BADAK) Kalimantan Timur, Nomor : 25 Tanggal 09Nopember 2007, Pasal 5 :Tujuan lembaga ini adalah :1.Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikanbertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan disegala bidang antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang sosial,budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenaga kerjaan, bidangpertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan
    KaltimBatumanunggal yang sesuai dengan Surat Tugas Ketua Lembaga SwadayaMasyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK ) tanggal 14 Januari 2016 yaitu:a. Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang di lakukan oleh PT.
    KALTIM BATUMANUNGGAL Nomor : 540/ 158/IUPOP/MBPBAT/XII/2011, ditetapkan di Tenggarong tanggal22 Desember 2011 ;Bukti P2a: fotokopi sesuai asli Akta Notaris Khairu Subhan, SH, Nomor : 23Tentang Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat BarisanAnak Dayak (BADAK), tanggal 09 Agustus 2007 ;Bukti P2b : fotokopi sesuai asli Akta Notaris Khairu Subhan, SH, Nomor : 25Tentang Perubahan Anggaran Dasar Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) Barisan Anak Dayak (BADAK) KalimantanTimur, tanggal 09 Nopember 2007 ;Bukti
    P3 : fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0030655.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga SwadayaMasyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, tanggal 22Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Desemberfotokopi sesuai asli Surat Keputusan Nomor : 01/SKBADAK/BP10/2015 Tentang Susunan Organisasi dan Anggota BadanPengurus Harian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan AnakDayak (LSM BADAK) Dari Badan Pendiri
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Putus : 03-06-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 455/Pdt.G/2012/PN.Dps.
Tanggal 3 Juni 2013 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) AMANAH MULIA melawan JOHN TONY HUTAURUK, SH,MH, dkk.
20 — 14
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) AMANAH MULIA melawan JOHN TONY HUTAURUK, SH,MH, dkk.
    No: 455/Pdt.G/2012/PN.Dps. dalam perkara antara :LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) AMANAH MULIA, dalam hal ini diwakili Oleh: Sampun Prayitno selaku Ketua, berdomisili hukum di JalanSuropati Gang 2A No.3 Bululawang, Kabupaten Malang Telp. 03416465207,HP.08 1233334602, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:won nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnnne PENGGUGATMelawan:1.JOHN TONY HUTAURUK, SH,MH.; Pekerjaan Hakim, berdomisili hukum diPengadilan Negeri Denpasar, Jl.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 22-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 03-11-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
43 — 0
  • Pemohon:
    LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
MOHAMAD AFANDI JULUHAN
Tergugat:
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
92 — 47
  • Penggugat:
    MOHAMAD AFANDI JULUHAN
    Tergugat:
    KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
    Sehingga permasalahan yangmenjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah KeputusanKepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi DalamRangka Redistribusi Pegawai Negei Sipil di Lingkungan Lembaga IIlmuPengetahuan Indonesia;4.
    Menyatakan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia Nomor 340/Kep/J.10/2019 tentang Mutasi Dalam RangkaRedistriousi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia Lampiran Nomor urut 1089 atas namaMohamad Afandi Juluhun, sah secara hukum;g.
    Utama Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia Nomor : 490/Kep/SU/J.3a/II/2006, tanggal 30Halaman 29 dari 50 halaman.
    Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;c. Sekretaris jenderal adi sekretariat lIembaga negara dan lembaganonstruktural;d. Gubernur di provinsi; dane.
    di Lingkungan Lembaga IIlmu PengetahuanIndonesia, dalam Pasal 3 menyebutkan:Redistribusi PNS bertujuan untuk:a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-06-2015 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 826/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Agustus 2017 — Lembaga Penjamin Simpanan LPS
130 — 79
  • Lembaga Penjamin Simpanan LPS
    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)berkedudukan JI. Jend.
    Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)adalahsuatu lembagaindependen yang dibentuk oleh Undang Undang Nomor 24 tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan, merupakan lembaga yang menjaminsimpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistemperbankan sesuai kewenangannnya;. Bahwa LPS mempunyai tugas dalam menjalankan fungsinya, sesuai denganpasal 5 Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpananantara lain: (dikutip);1.
    Bahwa jawaban pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)/Tergugat padasetiap saksi ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)/Tergugat yaitumenunggu hasil rapat pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)/Tergugat;Hal 27 dari 50 Hal Putusan No.826/PdtG/2016/PN.
    dengan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)yang transparan, maka fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ituadalah : dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankanfungsi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas sebagaiberikut:a.
    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Tergugat), berkedudukan di JI.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 29-01-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Mlg
Tanggal 1 Oktober 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk, DKK
45 — 9
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk, DKK
    dalam berkas perkarayang bersangkutan ;Telah mendengar pihak pihak yang berpekara ;Telah memperhatikan gugatan, jawaban, Replikdan Duplik dari masingmasing pihak ;TENTANG DUDUKPERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 14 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malangpada tanggal 29 Januari 2013, dengan Nomor registerperkara : 19/Pdt.G/2013/PN.Mlg, telah mengajukangugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknyasebagai berikut :1) Bahwa lembaga
    Penggugat, tetap saja LembagaPenggugat maian di Ping pong kesana kemari sudahmenghadap di kantor Tergugat II yang nyata nyatajaminan dan kewenangan ada di Tergugat II di pingpong suruh menawar di Tergugat sehingga LembagaPenggugat merasa dipermainkan oleh para Tergugatdengan ini konsumen dan lembaga Penggugatmenuntut kerugian imaterial sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah ) yang dibayarkan melaluiKementrian Perdagangan RI Cq.
    tersebut bukanlah orangyang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini ;7.Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 7 PP No 59 Tahun2001 tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat dinyatakan Dalam membantukonsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSMdapat melakukan advokasi atau pemberdayaankonsumen agar mampu memperjuangkan haknyasecara mandiri, baik secara perorangan maupunkelompok.8.Bahwa Jelas sekali dalam pasal tersebut dinyatakanLPKSM hanya sebatas dapat melakukan advokasi ataupemberdayaan
    Foto copy salinan akta Lembaga perlindungan konsumenIndonesia dengan akta Nomor 39, tanggal 25 Februari2009, yang diberi tanda P.1 ;2. Foto copy salinan akta pernyataan keputusan rapat pendiriLembaga perlindungan konsumen Nasional Indonesia dengan akta Nomor 12, tanggal 11 Juli 2012, yang diberitanda P.2 ;3. Foto copy pengangkatan pengurus lembaga perlindungankonsumen nasional Indonesia beserta pemberian kuasa,dengan akta Nomor 25, tanggal 13 Juli 2012, yang di beritanda P. 3;4.
    Gugatankelompok / Class actio ini, berdasarkan Pasal 46 UndangundangNomor 8 Tahun 1999, dan penjelasan dari pasal 46 UndangundangNomor 8 tahun 1999, dapat dijalankan oleh sekelompok konsumenyang berkepentingan sama, lembaga swadaya masyarakatperlindungan konsumen danpemerintah untuk halhaltertentu, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksamagugatan dari Penggugat, Penggugat hanya mewakili kepentinganperorangan yaitu Sdr. Srikat, yang beralamat di JI.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-11-2013 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Mtp
Tanggal 11 September 2014 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) - PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Banjarmasin
105 — 33
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK)- PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Banjarmasin
    Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK),berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK) sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian Nomor 201 dan PengesahanHal. 13 dari 45 hal.
    DJAFNI DJAMAL, SH.MH., HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam Makalahnya berjudulKEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN BPSK ANALISIS TERHADAPBERBAGAI KASUS SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN YANGDIAJUKAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG halaman 7 menyebutkan 224i 03 somumm Sengketa antara konsumen dengan lembaga pembiayaan, bukanantara konsumen dengan pelaku usaha yang dalam hal ini, produsen sepedamotor atau mobil yang diperjanjikan dan hubungan hukum antara konsumendengan lembaga pembiayaan tersebut adalah didasarkan kepada
    Bapepam dan LembagaKeuangan Biro Pembiayaan dan Penjaminan (selaku Tergugat II);Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan (vide Pasal 55 ayat 1) (selanjutnya disebut dengan UU OJK)sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturandan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa31Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga
    Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UndangUndang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, Permenkeu No. 84/PMK.012/2006 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan MenteriKeuangan No: 130/PMK.810/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagiPerusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untukkendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia; Bahwa sebelumnya dikatakan di dalam petitum Penggugat pada angka halaman 2, bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantanatau yang
    Bahwa Lembaga Keuangan NonBank seperti lembagalembaga pembiayaan pada umumnya (in casu PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 22-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Maret 2024 — Pemohon:
1.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
2.Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia KEMAKI
Termohon:
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
32 — 13
  • Pemohon:
    1.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
    2.Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia KEMAKI
    Termohon:
    Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 22-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 03-11-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
46 — 0
  • Pemohon:
    LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-10-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 24-02-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Dpk
Tanggal 21 April 2021 — EDY TJAHJONO SH PARALEGAL LEMBAGA HUKUM INDONESIA LHI MELAWAN PT BUMI HASANAH PROPERTINDO
286 — 171
  • EDY TJAHJONO SH PARALEGAL LEMBAGA HUKUM INDONESIA LHIMELAWANPT BUMI HASANAH PROPERTINDO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 PK/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) VS MARAH HALIM HARAHAP, dkk
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) VS MARAH HALIM HARAHAP, dkk
    Nomor 562 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIKINDONESIA (LPP TVRI) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kemball ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIKINDONESIA (LPP TVRI) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.