M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENDIRIKAN BAGUNAN DIDALAM DAERAH SEMPADAN SALURAN;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu

di dalam Pasal 7 ayat (1)dinyatakan : Kepala Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah KotaPasuruan sebagai instansi pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan.

Cipta Karya & Pemukimantentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 648/01 1/423.113/2005 adalah sah,tidak mengandung cacat hukum sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat ; 2.

yang di dalamPasal 7 ayat (1) menyatakanKepala Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah KotaPasuruan sebagai instansi pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan.

LIE KWEE YUNG dan kawankawan ;Bukti T.11.Int2 :Copy sesuai asli Surat Jjin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor648/01 1/423.113/2005 tertanggal 08 Juni 2005 atas nama ARSENIUS SUNARYOHALIM ( bertindak atas nama bersama ahli waris NY.

LIE LIDIAWATI, LIE HWEE YUNG, MASWOTO ADI SUWARNO,SUGIHARTONO, HENDRO KARTOLO, HARTO NOER SALAM. ) tersebut ;e Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.468/011/423.11/2005 tanggal 08 Juni 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama : ARSENIUS SUNARYO HALIM ( bertindak atas nama bersama ahli waris :Ny.

MARINUS TARA atas inisiatifnya sendirimengurus Sertifikat Mendirikan Bangunan (SMB) obyek sengketa sebagaidasar hukum (legalitas) obyek sengketa untuk dibangun dan didirikan dandalam Sertifikat Mendirikan Bangunan (SMB) Nomor03112/648.DPTR/VII/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tersebut tertulis milikANDI RABIN BATARA (Pelawan) ;2.

No. 500/PDT/2018/PT.MKSANDI RABIN BATARA (Pelawan) adalah Permohonan MARINUS TARAkepada Turut Terlawan, telah mengurus Sertifikat Mendirikan Bangunankepada Turut Terlawan dengan alasan bahwa rumah yang diuruskanSertifikat Mendirikan Bangunan oleh MARINUS TARA adalah diberikanmenjadi milik PELAWAN, dengan demikian Sertifikat MendirikanBangunan yang diurus oleh MARINUS TARA (alm) membuktikan bahwarumah yang dibangun dan didrikan MARINUS TARA dan Terlawan Ilberdasarkan Sertifikat Mendirkan Bangunan

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor80/Pdt.G/2012/PN Mkl, tanggal 25 Juni 2013, yang dimohonkan eksekusiTerlawan , adalah telah sangat jelas telah membawa kerugian kepadaPelawan sebagai Pemilik obyek sengketa tersebut dan sebagai anakatau keturunan / ahli waris dari MARINUS TARA (alm) dari Tongkonan ToAo serta telah menjadikan obyek sengketa sebagai bangunan yangillegal yang dibangun / didirikan tanpa ada Izin Mendirikan Bangunan(IMB) atau Sertifikat Mendirikan Bangunan (SMB) ;Berdasarkan alasan

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izinmendirikan Bangunan diatur mengenai prosedur / persyaratan penerbitansertifikat atau Izin Mendirikan Bangunan ;2. Bahwa terhadap persyaratan tersebut diatas ternyata bahwa TurutTerlawan telah menerbitkan sertifikat atau Izin mendirikan Bangunan atasbangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telahsesuai dengan prosedur / Persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturandaerah ;3.

MARINUS TARA atas inisiatifnya sendirimengurus Sertifikat Mendirikan Bangunan (SMB) obyek sengketa sebagaidasar hukum (legalitas) obyek sengketa untuk dibangun dan didirikan dandalam Sertifikat Mendirikan Bangunan (SMB) Nomor03112/648.DPTRIVII/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tersebut tertulis milikANDI RABIN BATARA (Pelawan) .2.

2018Termohon Kasasi dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam Gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; Menyatakan menunda Pelaksanaan Surat Keputusan WalikotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentang PencabutanIzin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSR atas namaDenny Setiawan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSRatas nama Denny Setiawan;4.

terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 371/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Februari 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 22/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 17 Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; Menyatakan Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Wali KotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan

Memori Kasasi pada tanggal 24 April2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganperbaikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa upaya Penggugat untuk menyampaikan keberatan atau upayauntuk mengubah Izin Mendirikan

Putusan Nomor 430 K/TUN/2018dan Perumahan (DTKP) Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan SuratPerintah Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan maupunmenerbitkan pencabutan IMB, yang tidak ditanggapi oleh Tergugatdipandang telah memadai sebagai pengajuan upaya administrasi: Bahwa namun demikian, penerbitan objek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan, karena pelaksanaan pembangunan olehPenggugat di atas tanah miliknya telah menyimpang dari dokumenrencana teknis yang telah disahkan

Bahwa tindakan Tergugat Ill dapat diduga ada hubungan yang sangat dekatdengan Tergugat dan Tergugat Il, sehingga Negara juga turut dirugikankarena seharusnya Negara menerima pemasukan dari 2 (dua) lin MendirikanBangunan (IMB), namun akibat dibuatnya 1 (satu) lin Mendirikan Bangunan(IMB) atas 2 (dua) sertifikat, maka Negara hanya menerima pemasukan dari1 (satu) ljin Mendirikan Bangunan (IMB).d.

Bahwa berdasarkan batas tersebut di atas, maka ljin Mendirikan Bangunan(IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat Ill denganmelihat batas lokasi Tergugat Il maka jin Mendirikan Bangunan (IMB) No.87/644/HK/IX/2004 tersebut lebih banyak kesamaan batas dengan Tergugatll dan tidak ada kesamaan batas dengan Tergugat I.b.

Artinya isi cerita Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) jugabelum mencerminkan 100 % (seratus persen) kesamaan batas denganTergugat Il dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).Jadi jin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 belum bisadinyatakan milik Tergugat Il.d.

Bahwa isi cerita lin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak ada kesamaan batassedikitoun dengan Tergugat , maka sampai saat ini Tergugat belummemiliki jin Mendirikan Bangunan (IMB), walaupun jin Mendirikan Bangunan(IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 menyebutkan nama Tergugat .

Dengandemikian Surat jin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 yangtidak mencerminkan kesamaan batas dengan Surat Pernyataan dan GambarSket Lokasi Tanah atas nama Tergugat dan Tergugat ll, maka tindakanTergugat Ill dengan menerbitkan jin Mendirikan Bangunan (IMB) No.87/644/HK/IX/2004 yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya adalahPerbuatan Melawan Hukum yang harus dinyatakan batal demi hukum.Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 19 K/Pdt/201 1e.

Mengawasi pemantfaatan dan berfungsinya prasarana, saranadan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang BangunanGedung Pasal 18 ayat (2);Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawahtanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak bolehmengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan,dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.Halaman 4 dari 24 halaman.

Pasal 8 sub A yang bunyinya : Pemohon tidak dapat memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 harus ditolak.Jo.Pasal 8 sub C : Bertentangan dengan kepentingan umum, hajathidup orang banyak termasuk lingkungan hidup.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011Tentang Penyelenggaraan Resiribusi Ijin Mendirikan Bangunan.Halaman 5 dari 24 halaman.

Harus adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mandiri.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Restribusi ljin Mendirikan BangunanPasal 4 ayat 4 huruf c Khusus untuk perumahan tertataharusmelibatkan masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan,pemukiman atau pembangqunan lainnya.

Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2755BP2T/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Atas Nama Fanny,ditetapbkan di Tangerang Selatan pada tanggal 16 Oktober 2015,ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KotaTangerang Selatan atas nama Walikota Tangerang Selatan.Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny, karena yang menerbitkan/mengeluarkan ljin Mendirikan Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny adalah Kepala BP2T (BadanPelayanan Perijinan Terpadu) Termohon Kasasi berdasarkan PelimpahanHalaman 19 dari 24 halaman.

Bahwa indeks parameter yang digunakan sebagai dasarmenghitung Jumlah Biaya Retribusi dari Objek Sengketa tidaksesuai dengan Surat Permohonan ljin Mendirikan BangunanHalaman 5 dari 35 Hal.

Oleh karena itu Objek Sengketa 1 dan Sengketa 2bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat finaltetapi merupakan bagian dari suatu prosesmekanisme dalam penerbitan Izin Mendirikan BangunanHalaman 10 dari 35 Hal. Putusan No. 46/G/2019/PTUN.PLGsebelum ditetapbkan oleh Kepala Daerah yaitu WalikotaPalembang. 20 222222222b.

Bahwa ketentuanPasal 5 ayat (3.b.1.a.1.f)tidak ada dalam Peraturan DaerahKota Palembang Nomor 10 Tahun 2010, karena PeraturanDaerah Kota Palembang yang mengatur tentang RetribusiPerizinan adalah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. .

Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 1 yangmenyatakan bahwa Indeks Parameter Fungsi Bangunan yangtertulis dalam Objek Sengketa 2 tidak sesuai dengan Pasal 6ayat (6) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017tentang Bangunan Gedung, Pasal 17 Peraturan WalikotaPalembang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Pasal 5ayat (3.b.1.a.1.f) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunanharuslah ditolak.

OBJEK SENGKETA TIDAK MENYEBABKAN KERUGIAN1.Bahwa benar Objek Sengketa yang digugat Penggugatditetapkan oleh Tergugat dan Tergugat II, namunpenetapantersebut bukan merupakan = Izin MendirikanBangunan tetapi bagian dari suatu proses mekanisme dalampenerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang ditandatanganioleh Walikota Palembang sesuai dengan Peraturan DaerahKota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang BangunanGedung dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Jatiluhur Gemilang), seluas 12.500 M2yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) denganmemperlihnatkan penetapan tanggal 9 Oktober 2010 sebesar Rp.1.750.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehinggaTERGUGAT pada saat itu, sangat keberatan atas penetapan retribusiyang dibuat oleh TERGUGAT Ill maka, TERGUGAT , (PT. JatiluhurGemilang) dan TERGUGAT Ill, melakukan kesepakatan tanpa dasarhukum mengenai pembayaran Retribusinya Izin Mendirikan Bangunan(IMB) PT.

Bahwa penyampaian penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) atas Bangunan Milik PT.

Menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengetahui dan terlibatdalam kesepakatan lisan yang dibuat antara TERGUGAT danTERGUGAT Ill yang tidak mempunyai dasar hukum mengenaipembayaran Retribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. JatiluhurGemilang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);. Menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat antara TERGUGAT danTERGUGAT III tidak mempunyai dasar hukum mengenai pembayaranRetribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.

Menyatakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan MallJatiland seluas 12.500 M2 pada tanggal 27 Desember 2010 yangditandatangani oleh PENGGUGAT adalah sah menurut hukum karenasudah adanya pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)PT. Jatiluhur Gemilang terhadap perluasan pembangunan Mall dan HotelJatiland Tahun 2010 oleh TERGUGAT sebesar 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dengan sisa tunggakan Retribusi sebesar Rp. 1.500.000.000.

Bangunan atas namaJhony Litan, dari buktibukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat sebagaiKepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate dan dalam kapasitasnyatersebut, memiliki hak dan kewenangan menerbitkan Izin mendirikan Bangunan(IMB) yang dimohonkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Desember 2010, hal inimenunjukkan bahwa terdapat kepentingan/hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat yaitu Penggugat sebagai kepala Dinas DIKP Kota Ternateyang menandatangani Izin Mendirikan Bangunan atas

Nomor 2660 K/Pdt/2018 Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P5);adalah tanah milik Penggugat yang tidak akan dijualbelikan kepadaSiapapun;Menyatakan terhadap sebidang tanah yang terletak di RT 05 RW 010,Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (objek perkara)adalah milik sah Penggugat dan telah memiliki izin mendirikan bangunansesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta sebagai berikut:1.

Nomor 05290/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untukSertifikat Hak Milik Nomor 9752 atas nama Kwei Eron Kewas;2. Nomor 053000/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untukSertifikat Hak Milik Nomor 8592 atas nama Kwei Eron Kewas;3. Nomor 05798/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untukSertifikat Hak Milik Nomor 8593 atas nama Kwei Eron Kewas;4. Nomor 06200/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untukSertifikat Hak Milik Nomor 8594 atas nama Kwei Eron Kewas;5.

Nomor 06203/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untukSertifikat Hak Milik Nomor 8595 atas nama Kwei Eron Kewas;adalah sah dan kuat secara hukum;Menghukum Tergugat untuk keluar dari lokasi tanah milik Penggugattanpa syarat apapun dan merobohkan bangunan liar yang telahdibangun oleh Tergugat dan bila perlu dengan bantuan aparatnegara/kepolisian;Menghukum Tergugat dan termasuk kepada siapa saja yangmenguasai atas tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkankembali kepada Penggugat dalam keadaan

Nomor 2660 K/Pdt/2018 Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15; Sebelah Timur berbatasan Jalan MT (Bukti P5);adalah tanah milik Penggugat yang tidak akan dijualbelikan kepadaSiapapun;Menyatakan terhadap tanah yang terletak di RT 05 RW 010, KelurahanTegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (objek perkara) adalahmilik sah Penggugat dan telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta sebagai berikut:1.

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan/ menerbitkan surat Keputusan Tata UsahaNegara/ Obyek Sengketa dengan Surat Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIU/2013, tanggal 28 Agustus 2013, tentang jin Mendirikan Bangunan, atasnama Hj.

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Obyek Sengketaberupa surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VI/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas namaHj.

Keputusan Walikota Nomor: 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal28 Agustus 2013 tentang Jjin Mendirikan Bangunan, yangHalaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 39/G/2013/PTUN.MTRdiperuntukkan sebagai Gudang Pembangkit Listrik sudah tidakberlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalam bentuk KeputusanWalikota Nomor: 410/KPTS/IMB/SKB/XH/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT.Bugak Brawang Cemerlang, yang diperuntukkan sebagaiPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Gugatan Penggugat Error Ine Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah objekkarena objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat di PengadilanTata Usaha Negara Mataram yaitu Keputusan Walikota MataramNo. 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan bukan atas nama Hj.MAHERAM yang beralamat di Jalan Segara Anak No.7 TamanKapitan karena surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telahdicabut dan telah diganti atas nama PT.

Keputusan Walikota Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, yang diperuntukkan sebagai gudangpembangkit listrik sudah tidak berlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalambentuk Keputusan Walikota Nomor : 410/KPTS/IMB/SKB/XII/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT Bugak BrawangCemerlang diperuntukkan sebagai pembangunan Pembangunan Pembangkit ListrikTenagaDiesel, Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi dari

adapun diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugatadalah didasarkan pada Permohonan yang diajukan oleh Sdr.

Endang, MS dengan memberikan Izin Mendirikan Bangunankepada PT.

CibinongGriya Permai);27 Bahwa Surat Bupati Bogor No. 644/003.1.1/00278/BPT/2012 tanggal 13 Maret2012 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama PT.

Bukti P 4 : Keputusan Bupati Bogor Tentang Izin Mendirikan Bangunan No.644/003.1.1/00278/BPT/2012, tanggal 13 Maret 2012 (bukti addinformandum) ;10.

Bukti T.II.Intv 8 : Gambar site Plan, Mendirikan Perumahan Cibinong GriyaPermai atas nama PT Cibinong Griya Permai, tanggal 20April 1998 (bukti sesuai dengan aslinya) ; 9. Bukti T.II.Intv 9 : Gambar Site Plan mendirikan Perumahaan Taman KenariJagorawi atas nama PT. Cibinong Griya Permai 30 Juni 2000(bukti sesuai dengan aslinya) ; 10. Bukti T.II.Intv10 : Gambar Site Plan Revisi ke 2 Mendirikan Perumahan TamanKenari Jagorawi atas nama PT.

Objek Gugatan:Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644530BPPTPMIV/2013 tentangIzin Mendirikan Bangunan atas nama PT Hotel Properti Internasional,tertanggal 22 April 2013;B.

untuk diterima dandikabulkan;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PTHalaman 14 dari 40 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PTHotel Properti Internasional tertanggal 22 April 2013;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota BogorNomor 644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama PT Hotel Properti Internasional tertanggal 22 April 2013;4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugatberupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT Hotel PropertiInternasional, tertanggal 22 April 2013;4.

bangunan yangmenjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22 April 2013 danpembangunan fisik gedung telah dilakukan, maka sebagai pelaksanaanpublikasi izin mendirikan bangunan yang menjadi objek gugatan pasti sudahdiumumkan kepada lingkungan dan di pasang pengumuman di tempatpembangunan dilaksanakan dan mudah dilihat oleh umum pada Tahun 2013pada saat izin mendirikan bangunan diterbitkan sedangkan gugatan sengketaHalaman 38 dari 40 halaman.

;Bahwa perbuatan tergugat C.1 sebagai mana tersebut diatas, yang menguasaidan mendirikan pondok diatas tanah Objek Perkara milik penggugat, tanpasepengetahuan dan tanpa seizin dari penggugat, adalah merupakan perbuatanmelawan hak hukum penggugat;Bahwa pada tahun 2008, tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat,PONDOK yang didirian oleh tergugat C.1 tersebut diatas, sebahagiannyadisewakan oleh tergugat C.1 kepada tergugat C.2, luasnya belum diukur, lebihkurang 15 M2, sedangkan sebahagiannya lagi

dari pondok tersebut, juga tanpasepengetahuan dan seizin dari penggugat, pada tahun 2009, disewakan pulaoleh tergugat C.1 kepada tergugat C.3, lIuasnya belum diukur, lebin kurang 45M2;Bahwa perbuatan tergugat C.1 sebagai mana tersebut diatas, yang menguasaitanah objek perkara dan mendirikan pondok diatas tanah Objek Perkara milikpenggugat, selanjutnya tahun 2008 menyewakan sebahagian dari pondoktersebut kepada tergugat C.2 luasnya belum diukur, lebih kurang 15 M2,sedangkan sebahagiannya lagi dari

lagi sebuah pondok tempatusahanya, luasnya belum diukur, lebin kurang 8 M2, dengan batas batasnyasebagai berikut :TIMUR : Dengan jalan By Pass.BARAT : Dengan tanah penggugat.UTARA : Dengan tanah penggugat.SELATAN : Dengan tanah penggugat.Selanjutnya mohon disebut sebagai OBJEK PERKARA.13.Bahwa perbuatan tergugat C.2 sebagai mana tersebut diatas, yang memperluaspenguasaan tanah objek perkara, dengan jalan mendirikan pondok tempatusaha, luasnya belum diukur, lebih kurang 8 M2, tanpa sepengetahuan

Menyatakan perbuatan tergugat C.4, yang menyewa dan menguasai tanah objekperkara dari tergugat C.1, serta mendirikan pondok diatas tanah objek perkaramilik penggugat untuk tempat usaha, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin daripenggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;14.

Menyatakan perbuatan tergugat E.2, yang menyewa dan menguasai tanah objekperkara dari tergugat E.1, mendirikan pondok tempat tinggal diatas tanah objekperkara milik penggugat, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari penggugat,adalah merupakan perbuatan melawan hukum;19 Menyatakan perbuatan tergugat E.3, yang menyewa dan menguasai tanah objekperkara dari tergugat E.1, mendirikan pondok tempat tinggal dan tempat usahadan memagarnya diatas tanah objek perkara milik penggugat, tanpasepengetahuan penggugat

Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawah tanah,air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggukeseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsiprasarana dan sarana umum yang bersangkutan;Jo.

Jarak antara bangunan gedung dengan batasbatas persil,Jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalandengan pagar halaman yang diijfinkan pada lokasi yangbersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil,dan/atau per kawasan;Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Pasal 4 ayat 4 tentang syaratsyarat IMB yang berbunyi:Perumahan dan kawasan pemukiman harus memenuhi syaratsyaratyang meliputi:a.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Pasal 4 ayat (4) huruf c:Khusus untuk perumahan tertata harus melibatkan masyarakat sekitaruntuk pembangunan perumahan, pemukiman atau pembangunanlainnya;E. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kota TangerangSelatan Nomor 5003/335 aBP2T/2012 tentang Standar OperasionalProsedur IMB;8. Fakta fakta hukum Objek Gugatan;A.

Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Dengan demikian Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor :648/2756BP2T/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny,tanggal 16 Oktober 2015 tidak ada satupun bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas KKN.

Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Bahwa objek gugatan bukan "Persetujuan Perijinan MendirikanBangunan", melainkan Surat Keputusan Walikota Tangerang SelatanNomor: 648/2756BP21T/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas namaFanny yang ditandatangani atas nama Walikota Tangerang Selatan olehKepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;Bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015mengatur bahwa ljin Mendirikan Bangunan Gedung diberikan olehPemerintah Daerah, kecuali bangunan

Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan bangunan di daerahharus memperoleh IMB untuk pembinaan penyelenggaraan bangunandari Walikota2. IMB diberikan terhadatp kawasan yang peruntukan tanahnya telahditetapkan sesuai dengan tata ruang kota dan secara teknis memenuhipersyaratan keandalan bangunan ;Pasal 17Setiap orang pribadi atau badan dilarang :a. Mendirikan Bangunan tanpa IMB ;Halaman 11 dari 57 halamanPutusan No. 21/Pdt.G/2014/PNMdnb.

Memulai pekerjaan mendirikan bangunan sebelumditerbitkannya IMB; dan/atauc.

Surat Nomor 640/3230 tanggal 29 April 2013 Perihal PemberhentianPelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan tanpa/menyalahi SIMB di Jin.Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ;D. Surat Nomor : 640/3332 tanggal 5 Mei 2013 tentang Peringatan untukmembongkar sendiri dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan mendirikan13bangunan yang tidak sesuai/tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)di Jin.

Walikota Medan) dan Tergugat Il(Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan) agar tidakmenerima atau menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diajukanPT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (Tergugatlll);Bahwa berdasarkan tersebut kemudian TergugatI (Pit. Walikota Medan)maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan KotaMedan) telah menolak Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan(SIMB) yang diajukan PT.

Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku TergugatIl)Menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan SuratPermohonan Penggugat/Pembanding (ic. PT. Asri Pembangunan CaturKarya Cipta dalam perkara aquo selaku Tergugatlll), tertanggal 18 Maret2010, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;5. Menghukum Tergugat/ Terbanding (ic.

> :

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Nomor : 644/293/25.03/2017 TENTANG IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN GEDUNG tanggal 07 06 2017;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat ljin Mendirikan Bangunantidak melaksanakan pengurusan IMB secara terbuka,Tergugatmengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objeksengketa bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangHal 13 dari 66 hal Putusan Nomor : 88/G/2020/PTUN.BDGUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sudah

Bahwa tujuan permohonan Surat ljin Mendirikan Bangunan adalah untukmemberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemohon IMB,tindakan Tergugat menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunanmengakibatkan rumah Penggugat rusak, jelas telah menyebabkan tidakadanya kepastian hukum dan keamanan, keselamatan dan kenyamananlingkungan bagi Penggugat dengan demikian nyatanyata tindakanTergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum yang menghendakipejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2018 tentangPenyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.95Org/IV/2018 tentangPelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;6.

Lim Sin Ha (Sesuai dengan asli);9 Bukti T9 : Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 9685/503/RE/DPUK. tertanggal 2 September 1993 atas nama PerumPerumnas Unit Bekasi Rawa Tembaga Il (Sesuai denganasli) ;10 BuktiT10 : Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal12 Pebruari 2019 atas nama Lim Sin Ha (sesuai denganasli) ;11.

Dan Keputusan WalikotaBekasi Nomor : 068/Kep.117Distaru/II/2018 Tentang Standar OperasionalProsedur Izin Mendirikan Bangunan Renovasi/Perluasan Rumah Tinggal DalamPerumahan Pada Kecamatan Kota Bekasi, tanggal 9 Februari 2018 padaLampiran Il Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Renovasi/Perluasan Rumah Tinggal Dalam Perumahan angka 7 yangkesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan IMBPerluasan dan / atau renovasi rumah tinggal tunggal di dalam perumahankewenangannya

OBJEK GUGATAN ; === nnnHal3 Putusan Perkara Nomor : 56/G/2013/PTUNMDNbahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu :Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Salinan KeputusanWalikota Medan Nomor :648.1/1233.K.

KEPENTINGAN PENGGUGAT ;bahwa Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunanoleh Tergugat dengan Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 648.1/1233.K.

Tgl.8Juni 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaEndang Tjahyantini, dkk Jalan Ismailiyah Sudut Gang Kelurahan Kotamatsum IKecamatan Medan Area Kota Medan karena telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat.Sebab Izin Mendirikan Bangunan tersebut berada diatas tanah hak milikPenggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.16/Kotamatsum I Tgl.25 Nopember 1967terdaftar atas nama Umi Kalsum dan Mohamad Isa, seluas 1.250 M, sesuai denganGambar Grant Sultan No.B.168 Tgl.1 Oktober 1907 dan SK Asisten Wedana

sesuai dengan Gambar Grand Sultan No.B.168Tgl.20 Oktober 1967 objek mana terletak di Jalan Ismailiyah KelurahanKotamatsum I Kecamatan Medan Area Kota6 bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat diatas tanah warisan tersebut telahditerbitkannya izin mendirikan bangunan di lokasi tanah yang masihdisengketakan sehingga Penggugat sangat keberatan sekali atas perbuatanTergugat tersebut sesuai dengan Salinan Keputusan Walikota MedanNomor :648.1/1233.K. tentang Izin Mendirikan Bangunan Tgl.8Juni 2012.

;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan yangditerbitkan oleh Tergugat Walikota Medan dengan Salinan KeputusanWalikota Medan Nomor :648.1/1233.K.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Mendirikan Tempat Parkir Tanpa Ijin;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari; - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Semarang danketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILIe Menyatakan Terdakwa: SAGIMIN Bin KROMO (Alm.) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:*Mendirikan Tempat Parkir Tanpa jin;e Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp. 50.000, (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) hari;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp

1. Menyatakan terdakwa BUDIANTO PURWANTO telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 Perda No.5 Tahun 2010 tentang Peraturan Telekomunikasi Kota Cimahi Jo Pasal 6 dan pasal 69 Perda No.6 Tahun 2011 tentang Penertiban Izin mendirikan bangunan diwilayah kota Cimahi.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).