Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Rekonvensi Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Meyatakan sah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor001

Terdakwa memukul denganmengenai kepala dan kaki Abbas akibat pukulan Terdakwa tersebutAbbas mengalami lukaluka robek pada kepala 2 cm x 0,1 cm x 0,11cm, sesuai dengan Visum et Repertum Puskesma Lancirang Nomor001/VER/PKMLC/PR/III/2017 tanggal 27 Maret 2017:Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1095 K/Pid/2018Bahwa namun demikian putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassartersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhnkan karena masihada keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkanPengadilan

Bahwa latar belakang Timbulnya Surat Keputusan Nomor001/SK/Jti/XXI/2019 tentang: PEMBERHENTIAN PENGURUSHalaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw1.2.1.3.DAN PENGAWAS PPLPPT PGRI BANYUWANGI PENGGANTIANTAR WAKTU MASA BAKTI 2018 2021 ##DANPENGANGKATAN PENGURUS DAN PENGAWAS PPLPPT PGRIBANYUWANGI MASA BAKTI 2019 2024, adalah diawali denganadanya laporan dari TURUT TERUGAT (H.HERU ISMADI.SH)dan TURUT TERGUGAT IV (DRS.MOH ILYASKARNOTO ) pada Kepolisian Daerah Jawa Timur tertanggai

TAHUN2019 tentang PERSATUAN PERUBAHAN BADAN HUKUMPERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKANPERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIKINDONESIA BANYUWANGI.Bahwa dengan demikian jelas proses keluamya Surat KeputusanPengurus PGRI Propinsi Jawa Timur Nomor001/SK/Jti/13/XX1/2019 tentang Pemberhentian Pengurusan danPengawasan PPLPPT PGRI Banyuwangi Pengganti Antar WaktuMasa Bakti 20182021 dan Pengangkatan Pengurus danHalaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN BywPengawas PPLPPT PGRI Banyuwangi

Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bywapakah memang perlu diadakan suatu tindakan yang sangat mendesakuntuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akanmembawa kerugian yang lebih besar, dan putusan provisi tidak bolehmenyangkut pokok perkara;Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi pertama telahmemohonkan putusan provisi yang telah menjadi objek perkara, yaitumenyangkut mengenai pemberlakuan Keputusan Nomor001

Bahwa bukti P7adalah berupa foto copy surat Keputusan Pengurus Persatuan GuruRepublik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur Nomor001/SK/Jti/13/XXI/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang menerangkan tentangPemberhentian Pengurus Dan Pengawas PPLPPT PGRI BanyuwangiPengganti Antar Waktu Masa Bakti 2019 2021 Dan PengangkatanPengurus Dan Pengawas PPLPPT PGRI Banyuwangi Masa Bakti 2019Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw2024.

Nomor001/DIR/SK/1998, tentang Organisasi Dan Tata Kerja PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo;1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 191 Tahun 1998, tentangPengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatLumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti Masa bakti19982002:1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor 66 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Direktur PerusahaanDaerah Bank

BPRLKP Moyo;1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor001/DIR/SK/2002, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPRLKP Moyo;1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor008/DIR/SK/2006, tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai diLingkungan PD.

BPR LKP Moyo;1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor001/DIR/SK/2007, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPRLKP Moyo;1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor004/DIR/SK/2008, tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPRLKP Moyo;1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BankHal. 15 dari 35 hal. Put.

No. 232 K/PID.SUS/20151 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai;1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo Nomor001/DIR/SK/1998, tentang Organisasi Dan Tata Kerja PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo;1 (satu) exemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 191 Tahun 1998, tentangPengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatLumbung

Fotokopi sah Surat Keterangan Telah Menikah Nomor001/SKM/DKB/X1V/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan olehKepala Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, KabupatenTanah Bumbu, bukti (P4);5.

Bahwa untuk melakukan operasional pekerjaan tersebut antaraPenggugat dengan Tergugat telah sama sama mempunyai iktikatbaik untuk mejalankan pekerjaan tersebut, maka Para Pihak dalamhal ini tetap berpedoman pada Perjanjian Kerjasama Nomor001/DJNTGPM/IV/09 tanggal 24 April 2009 dengan menggunakanPerusahaan CV Putra Anak Negeri dengan pertimbangan dimanaPerusahaan Penggugat PT Dadjuan Duta Niaga Tepatguna tidakmempunyai spesifikasi tenaga ahli sehingganya PerusahaanTergugat " CV Putra Anak Negeri yang

belumpernah dibatalkan, sehingga Penggugat berpedoman interval waktupenyelesaian pekerjaan tersebut tetap berakhir sesuai dengan SuratPerjanjian Jasa Borongan, sebab apabila dipahami totalitaspersoalan tersebut hal ini sangat jelas antara Perjanjian KerjasamaNomor 001/DJNTGPM/IV/09 tanggai 24 April 2009 dengan SuratPerjanjian Jasa Borongan yang tertanggal 16 dan 18 Februari 2009merupakan satu kesatuan kesepahaman yang tak terpisahkan, untukitu dapat juga Penggugat nyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor001

Bahwa berdasarkan domisili hukum, Tergugat bertempattinggal di Duri dan berada didomisili hukum Pengadilan NegeriDumai, yang seharusnya berwenang mengadili perkara aquo,Penggugat tidak mempuyai dasar hukum untuk memilih domisilihukum Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang hanyaberpatok pada perjanjian kerjasama dibawah tangan Nomor001/DJNTGPM/IV/09, tanggal 24 April 2009, adalah tidak benar,dan tidak berdasarkan hukum, Karena penilaian Kerjasama dibawahtangan Nomor 001/DJNTGPM/IV/09 tanggal

gugatan Penggugat terdahuludinyatakan kurang para pihak adalah tidak benar, karenasesungguhnya gugatan tersebut diajukan dalam format atau bentukwanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum, = artinyawanprestasi secara hukum terkait didalam suatu surat perjanjian baiktertulis maupun consensual jadi sanggatlah tepat PemohonPeninjauan Kembali mengajukan gugatan kepada Termohon hanyaada dua pihak pada waktu itu yaitu Penggugat dan Tergugat sesualdengan ilegalitas +pembuktian perjanjian kerjasana Nomor001

tanggal 14 Mei tahun2009 yang pada inti pokok kuasa tersebut tetap pada orientasipengerjaan Proyek yang diadakan oleh PT Adhi Karya (Persero)Tbk yaitu dimaksudkan Proyek Abandon Fuel Tank PG&T Minasdan Pipe Replacement KB164400 meter, KB1151.800 meter danKB1251.400 meter;Bahwa untuk melakukan operasional pekerjaan tersebut antaraPemohon dengan Termohon telah sama sama mempunyai iktikatbaik untuk mejalankan pekerjaan tersebut, maka Para Pihak dalamhal ini tetap berpedoman pada Perjanjian Kerjasama Nomor001

;Bahwa atas dasar uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara, kepada Majelis Hakim Pemeriksa agarmemutuskan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor001/BWI/PPW/2011 tentang: Perobahan Peruntukan Tanah Wakaf seluas1.500 m?.

Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/Km15.01/02.03/IV/15/1987diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombangtanggal 03 Februari 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor001/BWI/PPW/2011 tentang: Perobahan Peruntukan Tanah Wakaf seluas1.500 m?.

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/SKNTC/2013DDTC/VIII/18 tanggal 27 Agustus 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put109164.15/2013/PP/M.XIIBTahun 2018, tanggal 18 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam

kesatu dari perkawinan sah suami isteri BUDI SUSANTO dan SITIAISAH tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor2465/Um/2002/Kota.Mr tertanggal 3 Desember 2002;Bahwa terdapat kesalahan pencantuman tahun lahir dalam Kutipan AktaKelahiran Nomor: 2465/Um/2002/Kota.Mr tertanggal 3 Desember 2002tersebut diatas karena Pemohon menitipkan kepengurusan Akta tersebut padaorang lain;Bahwa yang sebenarnya anak Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal3 Nopember 2000 sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Nomor001

RT. 003/001 KelurahanPasar Atas Kecamatan Bangko Kabupten Merangin,terdafiar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSarolangun tanggal O02 Maret 2016 nomor001/SKH/2016/PA.Srl., dahulu Tergugat Il sekarangPembanding Il.MELAWANIsmail, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta , bertempat tinggal di RI . 002 desaGurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin,Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2015,memberikan kuasa kepada Filmarico dkk dari kantorAdvokat/Penasehat

A Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor001/IL/10028/1/2019 tanggal 05 Januari 2019, Yang menimbang DEVI ANDRIASARI telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa DEDEKARMANSYAH Als DEPIN berupa :1 (Satu) bungkus plastik klip berisibutiran kristal diduga sabu milik Terdakwa DEDEK ARMANSYAH Als DEPINdengan hasil penimbangan berat bersih 0,18 gr (nol koma delapan belas gram),Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Stbberat kotor 0,33 gr (nol koma tiga puluh

yangtelah Penggugat sampaikan, bahwa pengajuan surat keberatan Penggugattelah memenuhi persyaratan formal:Bahwa dengan demikian Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajakmengabulkan Permohonan Gugatan Penggugat dan membatalkan suratTergugat yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor S1694/WP4J.07/2017tanggal 4 April 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang TidakMemenuhi Persyaratan;Bahwa selain itu, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajakmeminta Tergugat untuk memproses Surat Keberatan Nomor001

., tanggal21 November 2016 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan semulaTergugat untuk sebagian; Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSKDKI/VIII/2016tertanggal 29 Agustus 2016; Memerintahkan Majelis Hakim Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta dalam perkara Nomor001/A/BPSKDKI/VIII/2016 untuk membuka kembali proses persidanganHalaman 2 dari 6 hal. Put.

,kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan, paraAdvokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Anwar,Agung & Associates, beralamat di Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/PTUN/Kas/AA&A/V1/2021, tanggal 14 Juni 2021;Termohon Kasasi Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat padatanggal 31 Desember2007, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kendit,Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor001/01/1/2007 + tanggal 31Desember 2007 dengan status Penggugat janda cerai danTergugat duda cerai; 2.

SusPHI/2020putusan Nomor 84/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr, tanggal 12 Maret 2019, yangamarmya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor001/HRDPH/IX/2018 tanggal 6 September 2018, batal demi hukum; Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejakputusan ini dibacakan tanggal 12 Maret 2019; Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat

., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LawOffice Arsyad Arsyad & Co, beralamat di Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/SKTUNK/AA&Co/I/2019, tanggal 14 Januari 2019;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan

nc nn nc nn nanan ncnTENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan Register perkaraNomor : 38/G/2019/PTUNSMD, dan diperbaiki pada tanggal 5 September2019, dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tergugat berupaSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor001

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepadaCV.NABILA N NAYBILA Perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaanPaket Pekejaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019),3.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan dalih Penggugatdalam gugatannya halaman 1 adalah :Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepadaCV. NABILA N NAYSBILA, Perithal : Penunjukan Penyedia untukPelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8(DAK 2019).Bersama ini kami sSampaikan eksepsi sebagai berikut :1.

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruff kepada KPA.Bahwa dengan demikian dalil yang diajukan oleh Penggugat dimanamenyatakan bahwa Tergugat adalah pihak menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, Tanggal 10 Juli 2019 sertamelakukan perbuatan melawan hukum merupakan pernyataan yangtidak berdasar.

Bahwa berdasarkan objek sengketa dalam perkara iniberdasarkan dalih Penggugat dalam gugatannya halaman 1 adalah :Surat = Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepadaCV. NABILA N NAYSBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untukPelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK2019). Oleh karena itu seyogyanya perlu adanya kesinambungan atauhubungan antara sengketa tata usaha dengan Tergugat.

Bahwa, selurun kewajiban berdasarkan Joint Operation Nomor001/MoOU/MBM.TUJYK/IX/2008 tanggal O02 September 2008, baikmengenai pengelolaan tambang batubara maupun pembagian keuntunganyang seharusnya dilaksanakan dan/atau dipenuhi oleh Termohon sesuaiJoint operation dimaksud, tidak dilaksanakan dan tidak direalisasikan olehTermohon terhitung sejak bulan Agustus 2008 s/d dimajukannya Pemohonini;Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Joint Operation menentukan:(1) Setiap perbedaan pendapat atau sengketa

No. 344 K/Pdt.Sus/2011Nasional Indonesia faktafakta ini menurut hukum Termohon Kasasisecara diamdiam telah menerima penunjukan dan penetapan Arbiterdan atau Majelis Arbiter dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia yangberwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi berkaitan Joint Operation Nomor001/MoU/MBM.TUJ YK/IX/2008 tanggal 02092008;.

Bahwa atas hal tersebut, akhirnya PENGGUGAT menunjuk TERGUGATsebagai kontraktor pelaksana yang melaksanakan seluruh PEKERJAANtersebut, sebagaimana Perjanjian Penunjukan Kontraktor Nomor001/PNE/PPK/X/2018, tertanggal 20 Oktober 2018, sebab TERGUGATmenjamin dirinya adalah pihak yang telah memiliki segala perizinan yangmasih berlaku yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan segalakewajibannya sebagai kontraktor;3.

Bahwa sekitar Mei 2019 atau pembayaran Invoice VI pengerjaan,TERGUGAT bersepakat untuk adanya penambahan pekerjaan berupaperubahan atas rencana teknis dan material terhadap bangunan yangdisepakati dalam Perjanjian Penunjukan Kontraktor Nomor001/PNE/PPK/X/2018, tertanggal 20 Oktober 2018, yang kemudianperubahan tersebut disebut dengan PEKERJAAN TAMBAHAN denganjangka waktu tetap mengacu pada Perjanjian Penunjukan KontraktorNomor : 001/PNE/PPK/X/2018, tertanggal 20 Oktober 2018 atau harusselesai pada

Bahwa PENGGUGAT telah berulangkali meminta TERGUGATuntuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan kamar yangdisepakati dalam Perjanjian Penunjukan Kontraktor Nomor001/PNE/PPK/X/2018, tertanggal 20 Oktober 2018, serta memperbaikibagianbagian yang rusak dalam bangunanbangunan yang telahHalaman 5 dari 40 Putusan Nomor 214/Padt.G/2020/PN Gindikerjakan sebelumnya melalui beberapa kali pertemuan namun tidakmendapatkan kesepakatan, dan untuk kepastian PENGGUGAT akhirnyatelah mengirimkan Surat Pemberitahuan

Kerugian karena tidak dipenuhinya prestasi dari TERGUGATdalam Perjanjian Penunjukan Kontraktor Nomor001/PNE/PPK/X/2018, tertanggal 20 Oktober 2018, yaitu dimanaTERGUGAT terlambat dan tidak menyelesaikan pekerjaannyadengan terbukti tidak ada Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaidokumen penyerahan pekerjaan maka TERGUGAT sebagaimanapasal 3 angka 3.11 Perjanjian Penunjukan Kontraktor Nomor :001/PNE/PPK/X/2018, tertanggal 20 Oktober 2018 yaitu :denda keterlambatan Pekerjaan sebesar 1/1000 dari biaya

Foto copy Perjanjian Penunjukan Kontraktor Nomor001/PNE/PPK/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tandadan akan disebut sebagai alat bukti P.12 ;13. Foto copy Contractor Agreements Nomor 001/PNE/PPK/X/2018date 25 October 2018, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagaialat bukti P.13 ;14. Foto copy Catatan Tagihan, Bukti Transfer, Kuitansi NomorO1/ACCT/NJR/II/20 tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda danakan disebut sebagai alat bukti P.14 ;15.