Bahwa pada tanggal 31 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, Kabupaten BolaangMongondow sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:Halaman 1 dari 11 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Tdo71/04/X/2001, tertanggal 31 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Pinolosian;2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawansedangkan Tergugat berstatus perjaka;3.

Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telahselingkuh dengan lakilaki lain tanpa alasan;Halaman 2 dari 11 putusan Nomor001/Padt.G/2018/PA.Tdo9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat denganTergugat terjadi pada bulan Desember 2011 saat mana Penggugat danTergugat berpisan tempat tinggal sampai sekarang tanpa salingmenjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suam(iistri;10.

Saksi Il umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempatkediaman di Desa, Jaga III, Kecamatan, Kabupaten di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dankenal dengan Tergugatnamun saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri rumah tangga Penggugatdan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang nama panggilan anakanak tersebut adalah Andu, Aca dan Alisa;Halaman 5 dari 11 putusan Nomor001/

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materaikepada KUA Kecamatan Pinolosiang, Kabupaten Bolaang MongondowHalaman 9 dari 11 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Tdodan KUA Kecamatan Belang kabupaten Minahasa Tenggara, utuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 766.000,00( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )Halaman 10 dari 11 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.TdoHalaman 11 dari 11 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Tdo

Putusan Nomor001/Pdt.G/2015/PA.Pal. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan AktaNikah Nomor 172/22/I/2007 tanggal 07 Maret 2007 yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PaluBarat, Kota Palu;. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugatselama 1 minggu, kemudian pindah ke rumahkontrakan di BIN.

Putusan Nomor001/Pdt.G/2015/PA.Pal7. baik kepada Penggugat maupun anaknya hingga sekarang, dan diketahuikabarnya Tergugtat telah menikah dengan wanita lain ;8.

Putusan Nomor001/Pdt.G/2015/PA.Paldikaruniai satu orang anak;2. Penggugatdan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;3. Tergugat biasa minumminuman keras hingga mabuk ;4. Sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugattidak pernah bersama lagi ;5.

Putusan Nomor001/Pdt.G/2015/PA.Palsebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugattanpa dihadiri olehTergugat;Ketua Majelis,Drs. H. Muhadin, S.H.Hakim Anggota, Hakim AnggotaDra. Hj. Nur Alam Baskar Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.Panitera PenggantiHety Buntuan, S.H.Perincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran :Rp. 30.000,002. Proses :Rp. 50.000,003. Panggilan Rp. 225.000,004. Redaksi : Rp. 5.000,005.

Putusan Nomor001/Pdt.G/2015/PA.PalUntuk salinan sesuai dengan bunyi aslinyaPengadilan Agama PaluPANITERA,Drs. H. SudirmanCatatan:1. Putusan ini telah diberitahukan kepada TergugatHal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor001/Pdt.G/2015/PA.Pal

Nomor001/Pdt.P/2016/PA.Sim.2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Pemohon II telahdikaruniai 5 orang anak bernama:a. EE. perempuan, umur 26 tahun;b. ER, perempuan, umur 24 tahun;c. EE perempuan, umur 19 tahun;d. SE perempuan, umur 17 tahun 1 bulan;e. EER perempuan, umur 12 tahun;f. ER perempuan, umur 001 tahun:go. EE akilaki, umur 9 tahun;h. ER perempuan, umur 7 tahun;3.

Nomor001/Pdt.P/2016/PA.Sim.. Bahwa para Pemohon sudah mengurus seluruh persyaratan untukmenikahkan anak para Pemohon yang bernama GE snamun mendapat penolakan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Bosar Maligas karena usia anak Pemohon belum mencapai19 tahun sesuai surat keterangan nomor: B0001/kua02.04.29/01/2016dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas baru menerimaapabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun;.

Nomor001/Pdt.P/2016/PA.Sim.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor001/Padt.P/2016/PA.Sim., dari Pemohon;Him.5 dari 6 hlm. Pen. Nomor001/Pdt.P/2016/PA.Sim.2. Memerintahkan Paniitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Nomor001/Pdt.P/2016/PA.Sim.. Biaya panggilan. Redaksi. MeteraiJumlahrupiah)Rp100.000,00Rp. 5.000,00Rp. 6.000,00Rp191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribuHim.7 dari 6 hlm. Pen. Nomor001/Pdt.P/2016/PA.Sim.

Menetapkan secara hukum Tergugat telah memberikan kuasa secarapenuh kepada Penggugat untuk menjual seluruh harta bersama.Halaman 6 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.SIw10.

Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil jawaban Tergugat padapoin 10.Halaman 12 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slwll. DALAM REKONPENSI1.

Jadi saya (Tergugat)membeli rumah tersebut sebelum menikah dengan Penggugat hanya sajaHalaman 14 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slwproses akad kreditnya memang mundur ketika Tergugat telah menikahdengan Penggugat;4.

Sehingga dapat dipastikan bank BTN Tegal tidak akan memproses atauHalaman 32 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slwsetidaktidaknya akan menolak permohonan kreditnya apabila terdapat datadataatau dokumen yang palsu.

Naily Zubaidah, S.HPanitera PenggantiHalaman 50 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.SlwMundzir, S.H.Perincian biaya :1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 1.350.000,004. Decente/ pemeriksaan setempat Rp 1.500.000,004. Redaksi Rp 5.000,005. Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 2.941.000,00( Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah )Halaman 51 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.SIw

., Nomor001, Tanjungpandan., Belitung ; JAYUSMAN, S.IP ; INDONESIA ; KEPALA BADAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASSET DAERAHKABUPATEN BELITUNG ;; Jalan Jenderal Sudirman., KelurahanLesung Batang., Tanjungpandan.

., Nomor001., Tanjungpandan., Belitung ; YUDI DHARMA,S.E. ; INDONESIA ; KEPALA BIDANG ASSET DAERAHBADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASSET DAERAH KABUPATENBELITUNG ; Jalan Jenderal Sudirman., KelurahanLesung Batang., Tanjungpandan.,Belitung ; NURAINI,S.H. ; INDONESIA ; 222222Halaman 2 PUTUSAN Nomor 72/G/2017/PTUNPLGJabatan : KEPALA SUB BAGIAN ADVOCASIHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIABAGIAN HUKUM SETDAKABUPATEN BELITUNG ; Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani., Nomor001., Tanjungpandan., Belitung ; 6.

., Nomor001., Tanjungpandan., Belitung ; 7. Nama : BAMBANG SEPRIYANTO,S.H.; Kewarganegaraan : INDONESIA ; Jabatan : ANALIS HUKUM PADA BAGIANHUKUM SETDA KABUPATENBELITUNG ; Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani., Nomor001., Tanjungpandan., Belitung ; Selanjutnya disebut...............

Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat sesuaiHal dari 1 hal Putusan Nomor001 I/Pdt.G/2015/PAJP.dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 667/133/V/2005 tanggal 26 Mei2004;. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal XXXXXXXXXX Yogyakarta, Jawa Tengah;.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku.SUBSIDER:Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapatlain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datangmenghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atauHal 3 dari 1 hal Putusan Nomor001 I/Pdt.G/2015/PAJP.kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas

gugatan/permohonan tersebutbeserta buktibuktinya dan menjatuhkan putusan atasnya.Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, denganalasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidakmenafkahi Penggugat dan keluarga kemudian Tergugat pergi cari kerjanamun tidak pernah kembali, sehingga Penggugat tidak nyaman bilabersama Tergugat, kemudian sejak Juli tahun 2010 Penggugat dan TergugatHal7 dari 1 hal Putusan Nomor001

pecah (Broken Marriage),dan tidak dapat disatukan lagi karena Tergugat telah tidak dapatmenjalankan kewajibannya sebagai suami, selama 4(empat) tahun lebihtelah membiarkan Penggugat, tanpa nafkah yang cukup, bahkan telahberpisah rumah selama 4(empat) tahun lebih, sehingga tidak dapatmewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahHal 9 dari 1 hal Putusan Nomor001

Meterai = Rp. 6.000,JUMIAN Looe ccetetetetee cree = Rp.516.000,(lima ratus enam belas ribu rupiah);Hal 13 dari I hal Putusan Nomor001 I/Pdt.G/2015/PAJP.14Untuk salinan yang sama bunyinyaPanitera Pengadilan Agama Jakarta PusattidDrs. H. UJANG MUKHLIS, SH., MH.

Fachruddin Jafar yang dilegalisir;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rapat HasilPeninjauan Lokasi dan Bangunan yang ditawarkan sebagai MessPemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara RekapitulasiPenawaran Bangunan yang akan ditawarkan kepada PemdaKabupaten Kepulauan Anambas;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/MESSPEMDA

/XII/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/XII/2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;Halaman 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 238 PK/Pid.Sus/201924.25.26.27.28.29.30.31.32.33.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/XII/2010 Perinal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama

Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/XII/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/XII/2010 Perinal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara

Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/B/XII/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 003/PH/MESSPEMDA/XI1/2010tanggal 15 Desember 2010 An.

,M.Si dan (3) Pasangan Naftali Yogi, S.Sos dan MartenMote, SE, dalam Surat Keputusan Termohon a quo (vide Surat PutusanPanwalu Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018);Bahwa dalam Surat Putusan Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018, dimana Pemohon sebagai Pihak Terkait dalamperkara a quo sangat dirugikan karena sebagai Pasangan Calon yangtelah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dikenakan sanksi administrasipembatalan sebagai

Nomor29//HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 bertanggal 28 Februari 2018yang mendasarkan pada Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018 adalah keputusan yang melampaui bataswewenang, tidak prosedural dan/atau substansinya merugikankepentingan Pemohon.

Putusan Nomor 03 P/PAP/2018Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor25/HK.03Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta PemilihanBupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal28 Februari 2018;Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon a quo yang dikeluarkanberdasarkan Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018, ditindaklanjutioleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan Nomor29/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/

Putusan Nomor 03 P/PAP/201811.12.Kabupaten Paniai Tahun 2018, dan karenanya Termohonberkeberatan atas Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 yangmemerintahkan Termohon untuk membatalkan KeputusanTermohon a quo;Bahwa oleh karena Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 a quo,dikualifisir sebagai Putusan yang melampaui batas kewenangan(overschrijding bevoegdhedit) atau menyalahgunakankekuasaan/kewenangan (

Membatalkan Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 adalah cacathukum.AtauApabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Halaman 27 dari 33 halaman.

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II adalahseperangkat alat sholat; Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah paman dariPemohon Il yang bernama Paman dari Pemohon II dan Tetanggadari Pemohon bermana Tetangga dari Pemohon dalam pernikahanHalaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor001 7/Pat.P/2019/PA.Mntersebut juga dihadiri banyak tetangga dari Pemohon II dan 7 (tujuh)orang dari keluarga dan tetangga Pemohon I; Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuanyang menjadi

bahwa paraPemohon telah melangsungkan permikahan secara resmi di Kota Madiun,tanggal 19Desember 2015 dan 24 Agustus 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak paraPemohon telah memiliki akta kelahiran yang hanya dinasabkan kepadaPemohon II;Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon bukan orang yangdilarang dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawahsumpahnya, keterangan saksi kedua para Pemohon tersebut didasarkan padaHalaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor001

Menetapkananak perempuan bernama ANAK, lahir di Madiun, 03Nopember 2015adalah anak sah dari Pemohon (PEMOHON), danPemohon II (TERMOHON);Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor001 7/Pat.P/2019/PA.Mn3.

HI., MH.Anggota MajelisPanitera PenggantiAmni Trisnawati, S.HI., MA.Suriyana, S.H.Perincian Biaya Perkara :Pendaftaran Rp 30.000,Proses Rp 50.000,Panggilan Rp 200.000,Redaksi Rp 10.000,Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 296.000,Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor001 7/Padt.P/2019/PA.MnHalaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor001 7/Pat.P/2019/PA.Mn

KeputusanKPU Nomor 25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilinan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018dan Surat Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Paniai Nomor29/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilinan Bupati dan wakil BupatiKabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia PengawasPemilinan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor001

Nomor25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihnan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018 danSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor29/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/ 1/2018 tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilinan Bupati dan wakil BupatiKabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia PengawasPemilinan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor001

KeputusanKPU Nomor 25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilinan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018dan Surat Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Paniai Nomor29/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/ I/2018 tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilinan Bupati dan wakil BupatiKabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia PengawasPemilinan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor001

Nomor 25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28Februari 2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilinan Umum KabupatenPaniai Nomor 29/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilinan Bupati danwakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor001

Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHal. 1 dari 10 hal.Put.Nomor 377 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Menyatakan Surat Keputusan PT Supra Primatama Nusantara Nomor001

SKDIRDMS2019/ tentang Demosi Karyawan PT SupraPrimatama Nusantara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dantidak sesuai dengan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat padaJabatan Revenue Accounting Supervisor dengan upah per bulansebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);Dalam Pokok Perkara:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Keputusan PT Supra Primatama Nusantara Nomor001

Menyatakan Surat Keputusan PT Supra Primatama Nusantara Nomor001/HC/SKDIRDMS2019/ Tentang Demosi Karyawan PT. SupraPrimatama Nusantara yang dikeluarkan Termohon Kasasi bertentangandan tidak sesuai dengan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;2.

Menyatakan Surat Keputusan PT Supra Primatama Nusantara Nomor001/HC/SKDIRDMS2019/ tentang Demosi Karyawan PT SupraPrimatama Nusantara disertai penuruan upah/gaji yang dikeluarkanTergugat bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;.

PUTUSANNOMOR : 172/B/2017/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : SUGENG PRASADJA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Gedangan Permai S.9 Blok H.1 DesaGedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/SKK/G.TUN/V/2017 tanggal 1

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa iniHalaman 2 Putusan No. 172/B/2017/PT.TUN.SBYsebesar Rp. 292. 000, (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atau kuasanya dan Tergugatatau kuasanya tidak hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor : 001/G/2017/PTUN.Smg. pada tanggal 24Mei 2017, telah dilakukan pemberitahuan amar putusan pada tanggal 24 Mei2017 sesuai Surat Pemberitahuan Amar Putusan Perkara Nomor001

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai SuratPemberitahuan Amar Putusan Perkara Nomor : 001/G/2017/PTUN.Smg.tanggal 24 Mei 2017. 5 222222 ono nnn nnn nn nen nnn nen anneMenimbang, bahwa Kuasa WHukum Pembanding/Penggugat telahmengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai suratpermohonan banding Nomor : 09/P.B/TUN/VV2017 tanggal 2 Juni 2017 yangdiikuti dengan penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor001

klaim dan/atau putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap jadi benarbenar murni atas kehendak (wi/s)inisiatif Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan itu sendiri ; Menimbang, bahwa benar terhadap asas spontane vernietiging pernahditerapbkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan KasasiNomor : 111/K/TUN/2000 dan Nomor : 197/K/TUN/2000 serta PeninjauanKembali Nomor : 57 PK/TUN/2012 sebagaimana dikutip oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Putusan Nomor001

,M.Si dan (3) Pasangan NAFTALI YOGI, S.Sosdan MARTEN MOTE, S.E, dalam Surat Keputusan Termohon a quo(vide Surat Putusan Panwalu Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/201 8);Bahwa dalam Surat Putusan Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018, dimana Pemohon sebagai Pihak Terkait dalamperkara a guo sangat dirugikan karena sebagai Pasangan Calonyang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dikenakan sanksiadministrasi pembatalan sebagai

Menyatakan Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 adalah cacat hukum;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dialildalil jawabannya,Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T1sampai dengan Bukti T7:1.

Fotokopi Surat Putusan Panwalu Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/Il/ 2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilinan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Paniai tanggal 27 Februari 2018 (Bukti T3);4.

Bahwa atas upaya tersebut, Panwas Kota Medan telah menerbitkanSurat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihalRekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganPerolehan Suara di Tingkat Kota Medan (selanjutnya disebut SuratPanwas Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015).7. Bahwa Surat Panwas Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015pada pokoknya menyatakan halhal sebagai berikut :2.

Putusan Nomor 29 K/TUN/PILKADA/201611.12.13.14.15.Rekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil PenghitunganPerolehan Suara di Tingkat Kota Medan (selanjutnya dalam jawabanini dituliskan Surat Panwaslih Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/XI1/2015) Bukti T7 yang salah satu materinyaadalah;"Bahwa menimbang Surat Tim Pemenangan Ramadhan PohanEddieKususma Nomor 67/TK.REDI/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015Perihnal Permintaan Menerbitkan Rekomendasi Pilkada Susulan / lanjutanyang pada intinya

Bahwa Objek Sengketa yakni Keputusan Tergugat Nomor 29/Kpts/KPUMDN/2015 tidak memiliki Nubungan yuridis adminstratif denganSurat Rekomendasi Panwaslih Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/XII/2015, sehingga daiildalil Penggugat yangmendasari Surat Panwaslin Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS /06 /XII/2015 adalah keliru dan salah ;19.

Bahwa atas upaya tersebut, Panwas Kota Medan telah menerbitkanSurat Panitia Pengawas Pemilinan Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/X1I/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihalRekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganPerolehan Suara di Tingkat Kota Medan (selanjutnya disebut Surat PanwasKota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XI1/2015");5.

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukanmekanisme permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwas KotaMedan yang ditindaklanjuti berupa surat Rekomendasi Pengunduran JadwalRapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat KotaMedan (selanjutnya disebut Surat Panwas Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/X11/2015).

., M.H. sebesar Rp3.500.000,00 terdiri dari Voucher Nomor001/BO/5828/IV/11 tanggal 11 April 2011, BTL Nomor012/BM/IV/11 tanggal 5 April 2011, Kuitansi Nomor O003/KWJL/II/11 tanggal 14 Maret 2011, dan fotocopy Bilyet Giro NomorAV 767137 tanggal 11411;13) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSOPerkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada Julius Lobiua,S.H., M.H. sebesar Rp3.500.000,00 terdiri dari Voucher Nomor008/BO/5828/VI/11 tanggal 15 June 2011, BTL Nomor019/BM/V/11 tanggal 30 Mei 2011

Nomor011/BO/5828/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, BTL Nomor012/BM/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013, Kuitansi Nomor 002/KWJL/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013, dan fotocopy Bilyet GiroNomor CE 732008 tanggal 29 Agustus 2013 ;31) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSOPerkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada Julius Lobiua,S.H., M.H. sebesar Rp20.000.000,00 terdiri dari Voucher Nomor004/BO/5828/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BTL Nomor007/BM/IX/13 tanggal 5 September 2013, Kuitansi Nomor001

/KWJL/IX/13 tanggal 4September 2013, dan fotocopy BilyetGiro Nomor CE 732011 tanggal 11 September 2013 ;32) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSOPerkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada Julius Lobiua,S.H., M.H. sebesar Rp13.763.469,00 terdiri dari Voucher Nomor009/BO/5828/IX/2013 tanggal 18 September 2013, BTL Nomor006/BM/IX/13 tanggal 5 September 2013, Kuitansi Nomor001/KWJL/IX/13 tanggal 24 September 2013, dan fotocopy BilyetGiro Nomor CE 732015 tanggal 18 September 2013 ;Hal. 7

Putusan Nomor 18 K/Pid/202033) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSOPerkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada Julius Lobiua,S.H., M.H. sebesar Rp57.500.000,00 terdiri dari Voucher Nomor001/BO/5828/XI/2013 tanggal 6 November 2013, BTL Nomor002/BM/XI/13 tanggal 4 November 2013, Kuitansi Nomor003/R/KWJL/X/13 tanggal 25 Oktober 2013, dan fotocopy BilyetGiro Nomor CE 731977 tanggal 6 November 2013 ;34) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSOPerkasa Abadi (Apartemen Paladian Park

) kepada Julius Lobiua,S.H., M.H. sebesar Rp5.612.245,00 terdiri dari Voucher Nomor002/BO/5828/III/2014 tanggal 11 March 2014, BTL Nomor001/BM/III/14 tanggal 3 Maret 2014, Kuitansi Nomor 001/R/KWJL/II/14 tanggal 3 Maret 2014, dan fotocopy Bilyet Giro Nomor CJ733276 tanggal 11 Maret 2014 ;35) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSOPerkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada Julius Lobiua,S.H., M.H. sebesar Rp5.612.245,00 terdiri dari Voucher Nomor001/BO/5828/IV/2014 tanggal 10 April 2014

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor001/G/2016/PTUN.SMG tanggal 2 Maret 2016 ; 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 138/PENHS/2016/PT.TUN.SBYtanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; 4.

menjadi pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara iniditingkat banding j = 2= non nnn nnn non nnn nnn nn nnn nee nen nnn nneMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Memori Bandingternyata tidak ada halhal baru dan hanya merupakan pengulangan dalam dalilgugatannya, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertamasehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor001

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor001/G/2016/PTUN.SMG tanggal 2 Maret 2016 yang dimohonkanbanding tersebut; +++ 22202 20222 222222 2 Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkaradikedua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat bandingditetapkan sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli2016, oleh

Sikuai Wisata dengan RIKWAN W., Nomor001/PKPPS/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 yang Pasal 2 mengenai jangkawaktu berbunyi Perjanjian ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal1 Oktober 2007 s/d tanggal 30 September 2012 sesuai dengan ketentuanHal. 15 dari 39 hal. Put.

YAMIN KAHAR dan saksiXU PENG, kemudian Penuntut Umum mendalilkan dalam dakwaannyabahwa Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pulau Sikuai Nomor001/PKPPS/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 yang berlaku 20 (dua puluh)tahun ini adalah palsu dan rekayasa atau tipu daya Terdakwa, karena yangbenar adalah Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pulau Sikuai NomorHal. 27 dari 39 hal. Put.

Sikuai Wisata Nomor001/PKPPS/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007, dalam Pasal 2 menyebutkan perjanjian tersebut berlaku 20 (dua puluh) tahun, tidak pernahada, yang ada adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan KerjasamaPengelolaan Pulau Sikuai antara Terdakwa dengan NASROELCHAS/PT.

Sikuai Wisata Nomor001/PKPPS/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007, dalam Pasal 2menyebutkan perjanjian tersebut berlaku 20 (dua puluh) tahunterhitung dari tanggal 1 Oktober 2007 s/d tanggal 30 September2027, yang merupakan perubahan perjanjian pertama yang berlakuselama 5 (lima) tahun, sebagaimana terdapat dalam putusan MajelisHakim pada halaman 51 paragraf ke6;c.

Sikuai Wisata dengan RIKWAN W., Nomor001/PKPPS/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 (Pasal 2 jangka waktuperjanjian ini berlaku 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tanggal 1Oktober 2007 sampai dengan tanggal 30 September 2027);Semuanya dikembalikan kepada MUHAMMAD YAMIN KAHAR;e 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Notaris YELDIANWAR, SH., Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pulau Sikuaiantara PT.

Fachruddin Jafar yang dilegalisir;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rapat HasilPeninjauan Lokasi dan Bangunan yang Ditawarkan Sebagai MessPemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara RekapitulasiPenawaran Bangunan yang Akan Ditawarkan Kepada PemdaKabupaten Kepulauan Anambas;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/MESSPEMDA

/XII/2010 perinal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/XII/2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/XII/2010 perihal KesepakatanMusyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten KepulauanAnambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel

fotokopi yang dilegalisir Berita Acara No. 001/BAJB/ASRAMAMHS/A/XII/2010 tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/iKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/XII/2010 perihal KesepakatanMusyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten KepulauanAnambas di Tanjungpinang T.A 2010;Hal. 4 dari 13 hal.

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004463.16/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 13 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00925/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 13April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor001

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00925/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 13 April 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor001 10/207/12/052/17 tanggal 27 April 2017 Masa Pajak Desember2012, atas nama PT UniCharm Indonesia, NPWP 01.824.324.6052.000, beralamat di Sinarmas MSIG Tower Lantai 42, JalanJenderal Sudirman Kav. 21, RT.012/RW.001, Setiabudi, JakartaSelatan (12920) adalah telah sesuai dengan

kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00925/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 13April 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor001

Pier Ill (sepanjang kurang lebih1.700 m mulai dari Cakung Draine sampai Sungai Kali Blencong), terdiridari:= Sebelah utara adalah Laut Jawa dan kavling industri;Sebelah selatan adalah Sungai Tiram dan satuan air; Sebelah barat adalah Cakung Drain;= Sebelah Timur adalah Sungai Blencong, kawasan industri dan gudangamunisi TNI AL;Menyatakan setiap hasil usaha revitalisasi dan reklamasi di wilayahusaha Penggugat adalah merupakan hak Penggugat;Menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd16 Nomor001

/KCNKSOP/KonsesilX1/2016, pada tanggal 29 November 2016,antara Tergugat dan Tergugat Il tentang Pengusahaan JasaKepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara diPelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd16 Nomor001/KCNKSOP/Konsesi/XI/2016, pada tanggal 29 November 2016,antara Tergugat dan Tergugat Il tentang Pengusahaan JasaKepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara diPelabuhan Marunda cacat hukum, tidak mengikat

Menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd16 Nomor001/KCNKSOP/Konsesi/XI/2016, pada tanggal 29 November 2016,antara Tergugat dan Tergugat Il tentang Pengusahaan JasaHalaman 10 dari 23 hal. Put.

Nomor 2226K/Pdt/201910.11.Kepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara diPelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd16 Nomor001/KCNKSOP/Konsesi/XI/2016, pada tanggal 29 November 2016,antara Tergugat dan Tergugat Il tentang Pengusahaan JasaKepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara diPelabuhan Marunda cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah;Menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd16 Nomor001/KCNKSOP

Membatalkan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd16Nomor 001/KCNKSOP/Konsesi/XI/2016, pada tanggal 29 November2016, antara Tergugat dan Tergugat II tentang Pengusahaan JasaKepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara diPelabuhan Marunda; Bahwa lahirnya Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd16 Nomor001/KCNKSOP/Konsesi/XI/2016, pada tanggal 29 November 2016,antara Tergugat dan Tergugat II didasarkan atas Surat MenteriPerhubungan Nomor AL. 005/3/7 PHB 2016, tanggal 16 September