Ditemukan 4345 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 24 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
10 — 6
bernama Sugiyo bin Bejo;Menimbang, bahwa dibuatnya hukum adalah untuk memberikankemaslahatan bagi ummat, begitu halnya dengan UndangUndangPerkawinan di Indonesia yang menganut asas monogami sebagaimanamaksud Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkandi atas, Pemohon II dengan seorang lakilaki bernama Sugiyo bin Bejomasih terikat san sebagai suamiistri, oleh karena itu jika perkara a quodikabulkan maka akan membawa preseden
Register : 19-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Bkt Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
193 — 60
193 — 60
Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagidi kemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kitacintal ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun pihakpihak lain yang merasa dirinya kebal hokum dan atau tidak tersentuh olehhukum (untouchable), maka dengan ini Penggugat selaku pencari keadilan(justitia Bellen), mohon dengan hormat kiranya agar ketua Pengadilan AgamaKlas B
Putus : 01-07-2004 — Upload : 07-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335PK/PDT/2001 Tanggal 1 Juli 2004 — ANTON SUTEDJO, SH ; DEDDY HARTAWAN JAMIN
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetapi karena alasanTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengadaadaterhadap surat kuasanya tersebut wajib ditolak/atau setidaktidaknya atas kevakuman hukum yangada sudah harus terisi ("naazegelen") pada acarasidang berikutnya, dengan pengertian jikalaukevakuman hukumnya tersebut dibiarkan berlaludiassumsi Badan Peradilan ditingkat pertamamentolerir surat Kuasa demikian itu walaupunsecara de fakto ada meterai tetapi penulisantahunnya ..... .tahunnya keliru, ketidak pastian hukum manabisa menjadi preseden
Register : 22-05-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PTA KENDARI Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.Kdi Tanggal 22 Juni 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
132 — 60
132 — 60
tangganya sebagaisalah satu tujuan perkawinan;Menimbang, bahwa secara sosiologis membiarkan kondisi rumah tanggaPenggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana fakta di atasdimana Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi untuk mencintaiTergugat/Pembanding sedangkan upaya Tergugat/Pembanding untuk terusmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi juga tidak menemukan jalanuntuk bisa diterima lagi oleh Penggugat/Terbanding, kondisi tersebut apabiladibiarkan berkepanjangan justeru akan menjadi preseden
Register : 10-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 43/Pid/2020/PT MDN Tanggal 13 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : David Prima, SH
Terbanding/Terdakwa : Dwiki Hermawan
47 — 26
Terbanding/Terdakwa : Dwiki Hermawan
47 — 26
terlebin perihal kKesungguhan dari Majelis Hakimdalam hal mencegah preseden buruk terkait ketertiban umum khususnyapada wilayah Kabupaten Batubara.Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutusperkara Terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertaiperbuatan Terdakwa terutama dalam hal Terdakwa telah melakukanpenadahan, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilanyang hidup dan tumbuh serta berkembang didalam masyarakat knususnyamasyarakat di Kabupaten Batubara.Bahwa
Register : 24-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 0171/Pdt.P/2017/PA.Blcn Tanggal 19 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 8
13 — 8
hukum Pemohon yang ketika itu merupakan suami sah dari seorang wanita bernamaRusdiana binti Masdar;Menimbang, bahwa selain itu juga UndangUndang Perkawinan diIndonesia menganut asas monogami sebagaimana maksud Pasal 3 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,sedangkan berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas,Pemohon dengan seorang wanita bernama Rusdiana binti Masdar masihterikat sah sebagai suamiisteri, oleh karena itu jika perkara a quodikabulkan maka akan membawa preseden
Putus : 14-08-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 106/PID/2017/PT SMR Tanggal 14 Agustus 2017 — Nama Lengkap : YUSUP bin ABDUL MAJID;
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 15 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Perintis RT. 05 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
62 — 15
62 — 15
Bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhnkan kepada Terdakwaselama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapandan masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa kurang memberikandukungan pada upaya penegakan hukum dan kurang memenuhi rasakeadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalammasyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan putusan tersebut sangat ringan;Kami Jaksa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidanabukanlah sarana balas dendam
Negeri Tanah Grogotdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, danputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangewjisde) sehingga terhadap Putusan Hakim yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi.Dari putusan tersebut terdapat perbedaan penjatuhan pidana yangsangat mencolok antara yang dijatunkan kepada Terdakwa denganTerdakwa yang lain, sehingga terdapat disparitas penjatuhan pidanayang akibatnya bisa menimbulkan preseden
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 23 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
Nor bin Marhanmasih terikat sah sebagai suamiistri, oleh karena itu jika perkara a quodikabulkan maka akan membawa preseden yang salah bagi masyarakatdikemudian hari, yakni membiarkan terjadinya praktik pernikahan poliandri(bersuami lebin dari satu) sedangkan hal tersebut tidakdiperbolehkan/haram dalam hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon Il harusdinyatakan ditolak;Hal. 7 dari 9 hal., Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/
Register : 16-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 694/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 15 Januari 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 4
14 — 4
Islam);Menimbang, bahwa Pemohon masih terikat pernikahan denganperempuan lain, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahandengan Pemohon Il, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 10-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgt Tanggal 16 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
13 — 12
13 — 12
Pelanggaran tetap menjadi sebuahpelanggaran dan pastinya harus memiliki konskuensi logis bagi yang melanggardan apabila tidak maka akan menjadi preseden buruk bagi peraturan perundangundangan sebagaimana yang telah diurai di atas.
Register : 05-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Sbs Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 3
10 — 3
Menimbang, bahwa Tergugat masih terikat pernikahan denganperempuan lain, namun Tergugat tetap melangsungkan pernikahan denganPenggugat, karenanya sikap Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPenggugat telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 03-12-2009 — Putus : 01-09-2010 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 476/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. Tanggal 1 September 2010 — DAVID M.L.TOBING.SH.M.Kn,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.PRESIDEN REPUBIK INDONESIA,Cs
513 — 267
513 — 267
Gugatan yang demikian merupakan gugatan yangdiajukan oleh seorang atau beberapa orang Warga Negara terhadappelanggar peraturan perundangundangan yang telah menyebabkanterlanggarnya hakhak Para Penggugat dan juga masyarakat lainnya Perihal pengajuan gugatan dengan mekanisme Gugatan Warga Negara(Citizen Law Suit) juga telah menjadi preseden/yurisprudensi dalamsistem peradilan di Indonesia, yakni dalam perkara Gugatan Citizen LawSuit terhadap penyelelenggaraan ujian nasional yang diputus olehPengadilan
Putus : 12-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 12 Juli 2017 — YAYASAN STELLA MARIS VS Drs. SERGIUS KELANG
192 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya ("preseden"), yang jugamenggunakan Yurisprudensi Nomor 269 K/TUN/1996 tanggal 5 Juli1996 ini dalam memutuskan bahwa Suatu Surat Keputusan Rektoratau Yayasan termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negaraantara lain:1)Putusan Nomor 11/Pdt./2011/PT.TK, dalam sengketa antaraDekan serta Pembantu Dekan Fakultas Hukum UniversitasTulang Bawang Lampung (Penggugat) melawan RektorUniversitas Tulang Bawang Lampung (Tergugat), yahgmana dalam pertimbangannya pada tingkat
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikansengketa a quo;Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi dan "preseden" tersebut,yang mana pada pokoknya melegitimasi bahwa Rektor suatuPerguruan Tinggi Swasta dan Yayasanpun adalah "kepanjangantangan dari Pemerintah" sehingga Keputusan Tergugat dalam perkara iniyang dipermasalahkan, yaitu Surat Keputusan Nomor 212/PGRSYSM/IX12015
Keempat fakta pada huruf a sampai huruf d di atas juga didukung dandiperkuat dengan adanya Yurisprudensi dan "Preseden" yang manapada pokoknya melegitimasi bahwa Yayasan pun adalah "kepanjangantangan dari Pemerintah", sebagai berikut:a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/1996 yang padapokoknya menyatakan bahwa suatu Surat Keputusan yang diterbitkanoleh Rektor yang adalah suatu lembaga yang pendiriannyaberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,sehingga dikarenakan adanya
Pejabat Negara yang terlibat yaituMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Surat Keputusan Rektoryang dibuat oleh badan atau orang yang ada kaitannya denganPemerintah termasuk dalam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;danb) Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya ("preseden"), yang jugamenggunakan Yurisprudensi Nomor 269K/TUN/1996 tanggal 5 Juli1996 ini dalam memutuskan bahwa Suatu Surat Keputusan Rektoratau Yayasan termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negaraantara lain:1) Putusan Nomor 11/Pdt
Register : 08-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 4 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 8
12 — 8
Gani bin almJaini masih terikat sah sebagai Suamiistri, oleh karena itu jika perkara aquo dikabulkan maka akan membawa preseden yang salah bagimasyarakat dikemudian hari, yakni membiarkan terjadinya praktikpernikahan poliandri (bersuami lebih dari satu) sedangkan hal tersebuttidak diperbolehkan/haram dalam hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
Putus : 22-03-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2010 Tanggal 22 Maret 2012 — PT. KERTA ANGSANA vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
66 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mentolerir tindakan reaksionersemacam itu hanya akan memberikan contoh/preseden buruk bagi karyawanlain;C. Kesalahan Sdr. Saimin.1. Bahwa Sdr. Saimin telah bekerja di Hotel Paragon sejak 19 April 1996sampai dengan 23 November 2002 (+ 6 Tahun) dengan Jabatan Supervisor F& B dan gaji terakhir adalah sebesar Rp 616.300,00;2.
Apalagi status Pekerjaselaku Pimpinan PUK Hotel, figur yang sebenarnya dapat menjadi contohbagi rekanrekannya yang dipimpinnya, melalui penunjukkan sikaptanggung jawab, bijak, elegan, rasional bukan emosional dalam upayapemecahan masalah; Mentolerir tindakan reaksioner semacam itu hanya akan memberikancontoh/preseden buruk bagi Karyawan lain;iii. Tergugat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 10 alinea 4menyatakan: "bahwa, tuduhan Pengusaha terhadap Sdr.
Register : 06-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 03-03-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ba Tanggal 27 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 2
8 — 2
kurang dari 19 tahunsebagai batas minimal usiaperkawinan, sangat belum layak untuk dinikahkan, sementara masih terbukalebar upaya yang dapat mengarahkan agar menunda hasrat segera menikahsampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinanIndonesia ;Menimbang bahwa di samping itu, perkawinan yang salah satu ataukedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yangdiperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadapmasyarakat luas, sebab akan menjadi preseden
Putus : 17-06-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 17 Juni 2010 — TRUONG MINH QUOC DAN KAWAN-KAWAN
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
ekosistemlaut Indonesia, sehingga kelestarian sumber daya ikan danlingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanannasional, yang mana akhirakhir ini jumlah tindak pidanaperikanan (illegal fishing) sangat tinggi di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia khususnya di laut Natuna yangdilakukan oleh nelayannelayan asing, sehingga Negara RepublikIndonesia mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar,oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguhsungguh, maka dapat menjadi preseden
Register : 15-05-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 29-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 181/Pdt.P/2015/PA.Mpw. Tanggal 4 Juni 2015 — Helmi dan Emiyati
16 — 6
16 — 6
No. 0181/Pdt.P/2015/PA.Mpw.undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapengesahan perkawinan para pemohon yang jelasjelas bertentangan
Register : 16-02-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal 3 Maret 2016 — 1. H.M. IQBAL YUDIANNOOR, SE., 2. H. SAHIDUDIN, S.Ag., MAP VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU;
106 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
kesempatan pembuktian)secara substantif dan menyeluruh terhadap buktibukti dan keterangan saksisaksi Judex Facti sudah berkesimpulan objek sengketa lewat waktu,pertimbangan (sikap Judex Facti) tersebut sama sekali jauh dari kebenaransebab hanya menilai secara formal sebuah objek sengketa, seharusnya JudexFacti memeriksa secara utuh dan menyeluruh dengan memberikan kesempatanuntuk melakukan pembuktian sehingga kebenaran materiil dan substantif dapatterungkap dan rasa keadilan tidak terciderai, dan preseden
buruk dalampemilihan Kepala Daerah (Bupati) baru kali ini dapat dilakukan tanpa memenuhisyarat administrasi (tanpa ijazah dan tidak memenuhi syarat minimal dukunganPartai Politik) dan preseden buruk tersebut dibiarkan oleh peradilan administrasiyang senantiasa menurut undangundang wajib memeriksa (secaramenyeluruh) atas perkara yang diajukan kepadanya;Alasan KetigaPutusan yang Menyatakan Objek Sengketa Lewat Waktu Salah MenerapkanHukum dan/atau Putusan Bertentangan dengan Pasal 134 UURI Nomor 1/
Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 6 Desember 2012 — PT. GUNUNG GARUDA, diwakili oleh Drs. R. ENDANG RASYID, MBA., selaku Direktur Utama PT. Gunung Garuda vs EKO AGUSTIANTO
42 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apabila Termohon Kasasi tidak tegas terhadap pelanggaranpelanggaran aturan dan peraturan perusahaan yang dilakukan olehkaryawan dalam lingkungan perusahaan seperti main judi,perkelahian, mabuk, madat maka akan menjadi preseden burukbagi Pemohon Kasasi, dan harus di Pemutusan Hubungan Kerja agarada efek jera bagi karyawan lain maka salah dan tidak benar JudexFactie menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum dan putusana quo ini;Absen dan Tidak Hadir 11 Hari BerturutturutHal. 14 dari 19 hal.
faktafakta hukummengatakan perkelahian menjadi penganiayaan, berjudi dilokasiperusahaan saat jam kerja, dan mangkir dari perkerjaan tanpapemberitahuan serta lari dari tanggung jawab pekerjaan maka sudahtepat Boni Winata dan Termohon Kasasi/Penggugat di PHK karenamengundurkan diri sah berdasarkan hukum, dan Pemohon kasasitidak mungkin untuk melakukan Pemanggilan kerja secara tertuliskepada Termohon kasasi karena Pemohon Kasasi khawatir kejadianakan terulang lagi dikemudian hari dan akan menjadi preseden