Formul02/Proksi01/KimP U T U S A NNomor : 210/B/2019/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNAANGGARAN (PA)//IPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),berkedudukan Jalan Pertanian, Bengkalis, Riau;

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 210/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/Kimtanggal 01 Nopember 2018; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor600/PUPR/X1/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018; 4.

MAHARDIKA IMAN SARANA diwakili oleh IMMANUEL MARUDUT SIMATUPANG, ST
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN KONSTRUKSI / PUPR DELI SERDANG

) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang TataCara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk RumahPengganti dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan DampakSosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Selanjutnya disebutPermen PUPR) ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri PekerjaaanUmum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015, terdapat beberapaistilah yang relevan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut : Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk RumahPengganti adalah uang

tersebut,mekanisme pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan uangsantunan yang harus dilakukan beberapa tahapan, yakni Registrasi,Verifikasi, Pembayaran dan Penegakan Hukum dan Kependudukan telahcukup menggambarkan dengan jelas prosedurnya, dan selanjutnyaditerbitkan peraturan pelaksanaan dari Perpres dan Permen PUPR yaituKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar PendudukPenerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan

Uang Santunan UntukPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede (selanjutnya disebut Kepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapatahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaituberupa keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka adamekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan denganmenghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukan dimanalangkah lebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian

Hukum danKependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untukdilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Jawa Barat ;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 560/Pdt.G.S/2018/PN SmdMenimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkanpertanyaan singkat, apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh ParaPengugat sebagai pihak yang berkeberatan karena ia tidak tercantum dalamKEPMEN PUPR guna mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti ?

;Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yangterkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapatuang tunai untuk rumah pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalamKEPMEN PUPR ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga hurufA disebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepadamasingmasing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumahpengganti atau uang santunan ;Menimbang, bahwa

Bekasi nomor 659/1169/PUPR/2017 tanggal 4 Juli 2017 ditandatangani oleh Adang Sutrisno.33. 1 (satu) lembar Salinan dokumen permohonan bantuan control kualitas hasil peta citra satelit untuk RDTR nomor 487/286/DPUPR kepada Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) tanggal 27 Februari 2017 ditandatangani oleh Jamaludin.34. 1 (satu) berkas Salinan dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Bekasi dan DPRD Kab.

.185. 1 (satu) lembar prin out Meikarta 53 Blok-IPPT Phase 1 Date 28/05/2018 terdapat tulisan tangan warna hitam diantaranya terbaca diterima oleh Meida 12/9/18, dan tulisan warna biru menyerahkan Henry Jasmen.186. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam diantaranya Ibu Dewi, Ibu Waty...187. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya terbaca Residence 3.224.431.66188. 4 (empat) lembar surat nomor: 600/1945/PR-PUPR

komersil (apartemen dan fasilitas pendukungnya) seluas +/- 843.321 m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi.238. 1 (satu) bundel Dokumen analisa dampak lalu lintas pengembangan kawasan Meikarta Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.239. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Master Plan Parsial Nomor : 653/DPUPR-PR/MP/11/2018 tanggal 7 Februari 2018240. 2 (dua) lembar Daftar Sertifikat Meikarta Phase 1 PT Lippo Cikarang.241. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati bekasi Nomor : 600/Kep.172-PUPR

LIPPO CIKARANG Tbk., dengan rincian: d. 503/145/Bid-PTRB/VIII/2018 tanggal 12 September 2018 atas 22 berkas IMB Meikarta; e. 503/149b/Bid-PTRB/VIII/2018 tanggal 18 September 2018 atas 2 berkas IMB Meikarta dan 5 IMB lainnya; f. 503/163.b/Bid-PTRB/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas 5 berkas IMB Meikarta410. 4 (empat) lembar Kartu Disposisi tanggal 2 Mei 2018 perihal Permoh pengesahan tata tertib kawasan dari PT Lippo Cikarang.411. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bekasi Nomor 600/Kep.172-PUPR

DEWI TISNAWATI, M.Si, dan kawan-kawan, tanggal 29 Desember 2017431. 1 (satu) lembar copy surat nomor: 27/SP/LC-LAND/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 kepada Dinas PUPR dari Lippo Cikarang yang ditanda tangani oleh EDI SOESIANTO432. 1 (satu) lembar print out gambar yang bertuliskan MEIKARTA, 36.60 Elevasi terendah, 51.0 Elevasi jalan433. 2 (dua) lembar copy surat nomor : 611.31/1221/DPUPR/2017 tanpa tanggal perihal Advis teknis Peil Banjir dan Saluran Pembuang yang belum ditandatangani oleh Ir.

NURLAILI dan TINA KARINI SUCIATI SANTOSO sehubungan denganRekomendasi dari Dinas PUPR berupa Site Plan, Block Plan dan Saran TeknisIMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2015, Dinas PUPR PemkabBekasi memiliki kewenangan terkait penerbitan rekomendasi yang terdiriatas:a. Rekomendasi Masterplan yang merupakan rencana keseluruhan kaitanpola ruang, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.b.

Tina Toon adalah PNS pada Dinas PUPR Kab Bekasi.Halaman 180 dari 510 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2018/PN.

NENENG RAHMI yangdiinformasikan merupakan Kabid di Dinas PUPR Pemerintah KabupetenBekasi).

dan staf Dinas PUPR yang lain;Bahwa Terdakwa pertama kali berinteraksi dengan pihak Dinas PUPR setelahditerimanya surat dari NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Bekasitanggal 5 Januari 2018, setelah menerima surat tersebut Terdakwa segeramelakukan pengurusan ijin ke Dinas LH dan Dinas PUPR;Bahwa benar Terdakwa mengetahui perihal pemberian uang / hadiah / janjikepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yaitu setelah revisi IPPT tahap 1keluar yaitu sekitar Februari/Maret 2018, terdapat pertemuan antara

S Karya Kementrig@ PUPR >w 2. Yuli Nuryant "SH. MIM. Kepela, Bagian AdvokasiHukurny Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian,svy Hukum, Bagian Hukum dan ee i Setditjen,S Cipta Karya Kementerian PUPR ;#2?Y 4. Rina Nuraningsih, S.H., M.H.

Kpala Sub Bagian BidangS SCO GXv Cipta Karya dan Perumatan, Bagian Advokasi Hukum ,SS KYBiro Hukum Sekreta iat Jenderal Kementerian PUPR ; >RY aya CoNe sv5) Meta Ika Puspita, S.H., M.Si., Staf Bagian Hukum danease Komunikasi Publik Sekretariat nirektorarSe tora Cipta 7. Moehamad Rizaerige S.H., Staf Bagian Hukum daneS Komunikasi Publi I 48.

Cimendang Sakti Kontrakindo, dalam hal ini diwakili oleh TETI NURHAYATI Diwakili Oleh : Iman Nurhaeman SH
Terbanding/Tergugat III : PPK Dinas PUPR Kabupaten Subang Diwakili Oleh : PPK Dinas PUPR Kabupaten Subang
Terbanding/Tergugat I : Panitia Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi ULP Kabupaten Subang Pekerjaan Peningkatan Struktur jalan Tegalurung Pangarengan Diwakili Oleh : Tavip Prahasta Bayunendra SH
Terbanding/Tergugat IV : PT.

Panitia ULP/POKJA, Lelang Program Kegiatan Peningkatan Struktur JalanTegalurungPangarengan (173) PUPR Kabupaten Subang, beralamat di KantorUnit Layanan Pengadaan Kabupaten Subang Jalan Dewi Sartika No. 2, Subang,dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. TAVIP PRAHASTA BAYUNENDRA, S.H.2. YULINDASARI YUSPRADEA, S.H.3.

PPK Dinas PUPR Kabupaten Subang, berkedudukan di Jalan KS. TubunSubang,dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. TAVIP PRAHASTA BAYUNENDRA, S.H.2. YULINDASARI YUSPRADEA, S.H.3. HENDRA RUKMANA, S.H.Tim Bantuan Hukum Pemerintan Kabupaten Subang berdasarkan Surat KuasaNomor 181.5/175/Dispupr, tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING Ill SEMULA TERGUGAT III ;4. PT.

Bahwa pada Hari Senin Tanggal 03 Juli 2017, Penggugat mendatangi TERGUGAT I,dengan maksud proses Evaluasi Penawaran dan Dokumen Kualifikasi pelelanganpekerjaan a quo, dan mendapat jawaban bahwa Penggugat tidak lulus EvaluasiKualifikasi karena adanya dokumen administrasi yang tidak sesuai dengan SEMenteri PUPR No. 63/SE/M/2015 tanggal 2 September 2015 dan Surat Dirjen BinaKonstruksi Kementrian PUPR No.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, klien kami mendatangi kembaliTERGUGAT untuk menanyakan perkembangan hasil dari pokja berkonsultasidengan pihak Kementerian PUPR di Jakarta, sampai hari menjelang sore belum jugaada jawaban, dan hanya menyarankan untuk datang kembali pada hari esoknya;Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, klien kami mendatangi TERGUGAT untuk mengetahui hasil konsultasi dengan pihak Kementerian PUPR di Jakarta, yangada klien kami diantar oleh TERGUGAT untuk menemui

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor027/7/TegalurungPangerengan (173)/PokjaPUPR/ULP/2017 tanggal 05 Juli 2017dengan hasil Memenangkan TERGUGAT IV sebagai Pemenang dengan hargapenawaran terkoreksi Rp 3.820.476.560, dan menggugurkan PENGGUGAT denganalasan Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak sesuai dengan SE Menteri PUPR No.63/SE/M/2015 tanggal 02 September 2015 dan Surat Dirjen Bina KonstruksiKementerian PUPR No. UM 0111DK/140 tanggal 16 Maret 2017;.

IVANDICKSAN HASANUDIN, M.Si selaku Kepala Dinas PUPR KotaTasikmalaya dan atas petunjuk saksi Drs.

IVAN DICKSAN HASANUDIN,M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tasikmalaya agar uang gantikerugian tersebut segera di transfer ke nomor rekening dimaksud yangkemudian saksi YUYU WAHYUDIN selaku Bendahara Pengeluaranmentransfer dengan cara pemindahbukuan dari rekening Dinas PUPR diBank BJB Cabang Tasikmalaya ke rekening nomor 010001073106504BRI Cabang Tasikmalaya atas nama RADEN DHARMI SETIANI padaHalaman 5 dari 50 Putusan No. 10/TPK/2019/PT.BDGtanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 3.251.592.000, (tiga

IVAN DICKSANHalaman 19 dari 50 Putusan No. 10/TPK/2019/PT.BDGHASANUDIN, M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan ataspetunjuk saksi Drs.

Hal ini dapat diketahui secara jelas melalui2 (dua) hal yaitu:Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 6/G/KI/2021/PTUNMDNa) Secara hierarki organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera IImerupakan satu. kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR) karena dibentuk berdasarkanPeraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diKementerian PUPR.

Kedua hal ini memberikan ketidakpastian hukum karena satu entitashukum Kementerian PUPR yang merupakan Badan Publik TingkatPusat dan unit hierarkhisnya (UPT/Balai) dikenakan hal yang berbedayaitu dalam hal Kementerian PUPR yang merupakan Badan PublikTingkat Pusat dan unit hierarkhisnya yaitu Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional (BBPJN) Wilayah Provinsi Sumatera Utaradinyatakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara melaluiputusan nomor 17/PTS/KIPSU/VI/2016 Antara Sahat parlindunganHalaman

Sedangkan dalam hal Kementerian PUPR yangmerupakan Badan Publik Tingkat Pusat dan unit hierarkhisnya yaituBalai Wilayah Sungai Sumatera II dinyatakan oleh Komisi InformasiProvinsi Sumatera Utara melalui putusan nomor 15/PTS/KIPSU/XII/2020 Antara Sebastian Hutabarat als Sebastian MelawanKepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Direktorat Jenderal SumberDaya Air Kementerian PUPR, Komisi Informasi Provinsi SumateraUtara menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadilisengketa a quo ;Maka berdasarkan

Menyatakan bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Direktorat JenderalSumber Daya Air Kementerian PUPR adalah Badan Publik Tingkat Pusat;4. Menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidakmempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa informasia quo;5.

Bukti P22 Foto kopi Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diKementerian PUPR ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil bantahannya, TermohonKeberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi suratsurat yangtelah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopi, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T 1 sampai dengan Bukti T 14,adalah sebagai berikut :1.

;

Lesindo Utamasakti
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR
2.Kepala Dinas PUPR Pemkot Kendari
3.PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gatot Subroto
4.PT. Bank Mandiri Cabang Mid Plaza Jakarta
Turut Tergugat:
4.PT. BRI Asuransi Indonesia
5.PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Saksi SUKMAN RIADI ;e Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telahmelakukan penipuan terhadap saksi ;e Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuanterhadap saksi dengan cara menawarkan 4 (empat) paket proyekdi Dinas PUPR Prov.

BUKK (alat berat untuk hotmikjalan) ;Bahwa Dalam pelaksanaanya saksi diajak oleh YEAN CALVINdan Terdakwa menemui Kadis PUPR Provinsi untuk silahturahmipamit mengikuti lelang 4 paket proyek di Dinas PUPR ProvinsiBengkulu dan dijawab oleh Kadis PUPR Provinsi Bengkuluwaktu itusilahkan ikuti lelang di ULP secara prosedural, sesuaiaturan dan profesional itu saja. Kemudian saya diajak keJakarta dan Bekasi untuk menemui pemilik alat alat berat danmencari pendana.

Bengkulu Utara dan 1 (Satu) paket di Kab.Kepahiang ;Bahwa Terdakwa ikut lelang di Dinas PUPR Provinsi Bengkuluyaitu sebanyak 3 paket yaitu :1. Paket Pekerjaan Jalan Hotmik di Kab. Bengkulu Utara, Lais Arga Makmur dengan kontrak seingat saya sekira10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah).2. Paket Pekerjaan Jalan Hotmik di Kab.

jawab penuh akan mengembalikanuang saksi Sukman ;e Bahwa Terdakwa ikut lelang di Dinas PUPR Provinsi Bengkuluyaitu sebanyak 3 paket, namun tidak satu paket pun dimenangkanTerdakwa ;e Bahwa pada bulan Oktober 2018 memberikan 2 (dua) lembar cekBank Mandiri a.n.

Selebar Kota Bengkulu,saksi Sukman Riadi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan 4 paketHalaman 25 dari 29 halaman Putusan Pidana No. 236/Pid.B/2019/PN.Bgl.proyek di Dinas PUPR Prov.

NASARUDDIN,MM selaku PPK, pada bulan Juni 2018 Terdakwa memerintahkanHalaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT.MKSRAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL yang supaya mengurus prosespembayaran uang muka ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat denganmembawa rekening Koran PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI CabangPolewali nomor rekening 0698995159, fotocopy NPWP PT.

NASARUDDIN,MM selaku PPK, pada bulan Juni 2018 Terdakwa memerintahkan H.RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL yang supaya mengurus prosespembayaran uang muka ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat denganmembawa rekening Koran PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI CabangPolewali nomor rekening 0698995159, fotocopy NPWP PT.

Saga Bangun Persada No. 008/ IL/PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 05/ 2018 tanggal 08 Mei 2018;2 (dua) lembar asli Penyampaian Usulan Perubahan Personil dariDinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ke PT. Samarinda PerkasaAbadi Nomor : 600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;1 (satu) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPRProvinsi Sul Bar Nomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14Mei 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi;2 (dua) lembar foto copy Surat DInas PUPR Prov.

Paket PekerjaanRuas Salutambung Aralle TA. 2018 ditembuskan oleh GubemurSulawesi Barat dan di disposisi ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;3. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pemerintan Desa Kabiraan Kec. UlumandaKab.

Samarinda Perkasa Abadi Nomor :600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;1 (Satu) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR ProvinsiSul Bar Nomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 kepadaPT. Samarinda Perkasa Abadi;2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov.

YADIN NURYADIN dan oercaya atas semua perkataan yangdiucapkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa untuk proyek di dinas PUPR Kab.Tasikmalaya yaitu proyek pembangunan bangunan pelengkap jalan Cisayong Cigorowong Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya kemudian sdr.

YADIN NURYADIN mengakui mempunyaiproyek di dinas PUPR Kab. Tasikmalaya, dan proyek tersebut adalah jatahKejaksaan Kab.Tasikmalaya namun kenyataannya bahwa proyek tersebutbukan jatah kajaksaan dan yang sebenarnya adalah saat itu Terdakwa sedangmengkuti lelang di dinas PUPR Kab. Tasikmalaua untuk proyek pembangunanbangunan pelengkap jalan Cisayong Cigorowong Kec. Cisayong Kab.Tasikmalaya dan Terdakwa minta bantuan kepada sdr. YUSUF ( staf kantorKejaksaan Kab.

Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor PUPR Kab.

Saksi UCU MULYANA Bahwa, saksi bekerja sebagai ASN pada PUPR Kabupaten Tasikmalaya;Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Tsm Bahwa, benar PUPR Kab.Tasikamalaya pernah melakukan tender atassebuah proyek pembangunan bronjong di Cisayong senilaiRp.1.200.000.000. dan pemenang Tender adalah CV Manggala Adyatama; Bahwa, sebelum pengumuman tpemenang tender saksi Ysuf pernahdatang kepada saksi untuk membantu terdakwa supaya memenangkanperusahaan yang dibawa terdakwa, akan tetapi oleh karena

yang berada di area genangan WadukJatigede yang tidak termasuk penduduk yang menerima uang tunai untukrumah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 Tahun 2015tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk PenggantiHalaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2017/PN.SmdRumah Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR

Bahwa Penggugat yang tidak terdaftar sebagaipenerima uang santunan, kemudian mengajukan complain kepada Tergugat,namun, hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya ;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 1865 KUHPerdata yang menyebutkan Tiap perbuatan melanggarhukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewejibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;Menimbang, bahwa dalam Permen PUPR tersebut, mekanismepemberian uang

tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan yang harusdilakukan beberapa tahapan, yakni Registrasi, Verifikasi, Pembayaran danPenegakan Hukum dan Kependudukan telah cukup menggambarkan denganjelas prosedurnya, dan selanjutnya diterbitkan peraturan pelaksanaan dariPerpres dan Permen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Penggantidan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak

Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Kepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepadamasingmasing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah penggantiatau uang santunan ;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapatahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaituberupa

keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka adamekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan denganmenghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukan dimana langkahlebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian WHukum danKependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukanverifikasi dan validasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Jawa Barat ;Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2017/PN.SmdMenimbang

., M.H.Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum Il BiroHukum Setjen Kementerian PUPR.2. Nama : CITRA FARAAGNESTASIA, S.H., M.H.Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan KomunikasiPublik Setdirien Sumber Daya. AirKementerian PUPR3. Nama : ADAM WISNU, S.E., M.E.Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, BagianHukum dan Komunikasi Publik SetdirjenSumber Daya Air Kementerian PUPR4.

Putusan Nomor : 47/B/2020/PT.TUN.JKTJabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Il, BiroHukum Setdirjen Kementerian PUPR.13. Nama : MARIA ULFA PERMATASARI,S.T.

Putusan Nomor : 47/B/2020/PT.TUN.JKT Bahwa, benar objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanMenteri PUPR Nomor 928/KPTS/M/2018, tentang Pemberian IzinPengusahaan Sumber Daya Air Kepada PDAM Kota Malang Untuk UsahaAir Minum di Mata Air Sumber Wendit 3 Kota Malang Provinsi Jawa Timur,tanggal 21 November 2018 (vide bukti T15 = T.ll.Int.l22 = T.IL.Int.llBahwa benar sebelum terbitnya objek sengketa, dalam rangka mencukup!

Int. 1136,ToL Int.Ml144, Tl Int.ll151b, T.ll.Int.ll159); Bahwa benar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 11A/PRT/M/2006 Jo Peraturan Menteri PUPR Nomor04/PRT/M/2015 Wilayah Sungai Brantas merupakan wilayah sungalstrategis nasional dan menjadi kewenangan pemerintah pusat; Bahwa benar perjanjian kerjasama antara Penggugat/Terbanding denganTergugat Il Intervensi I/Pembanding yang disebut juga perjanjianpenggunaan wewenang, selayaknya suatu Izin pengusahaan sumber dayaair

Nomor 01/PRT/M/2016; Bahwa benar salah satu syarat pengajuan permohonan izin pengusahaanSumber daya air adalah adanya rekomendasi teknis dari KepalaBBWS/BWS (vide Pasal 15 Peraturan Menteri PUPR NomorO1/PRT/M/2016);222e nanan nnn nnn cnn eenscoceceeeeee= Bahwa benar untuk mendapatkan rekomendasi teknis diperlukanpemenuhan syaratsyarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 24Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016;Bahwa benar Tergugat II Intervensi II/Pembanding telah mengajukan suratkepada

DAYAH INDAH Di wakili oleh Wakil Direkturnya : RISWAN SYAHPUTRA
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PUPR I TAHUN 2019
Intervensi:
CV.Ratana Kontruksi diwakili oleh Direktur yang bernama Hasrizal

Dengan demikian nyatanyata TERGUGAT tidak bertindakprofesional dalam membuat Keputusan a quo sehingga Objek sengketaBerita Acara Hasil Pemilihnan No : 44.c/BA.HP/Pokja PUPR I/VI/2019tanggal 18 Juni 2019 Tender Pekerjaan Rehabilitasi Daerah IrigasiKrueng Meusagop Kecamatan Simpang Mamplam (DAK)tersebut harusdicabut.Vv.

Dalam Penundaan :1.2.Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Berita Acara HasilPemilinan No : 44.c/BA.HP/Pokja PUPR I/VI/2019 tanggal 18 Juni2019Nama TenderRehabilitasi Daerah Irigasi Krueng MeusagopKecamatan Simpang Mamplam (DAK)sampai ada putusan Pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap.b.

Dalam Pokok Perkara/Sengketads2.Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan No :44.c/BA.HP/Pokja PUPR I/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019NamaTenderRehabilitasi Daerah Irigasi Krueng Meusagop KecamatanSimpang Mamplam (DAK).Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan No :44.c/BA.HP/Pokja PUPR I/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019NamaTenderRehabilitasi Daerah Irigasi Krueng Meusagop KecamatanSimpang Mamplam (DAK).Menghukum Tergugat membayar

Fotokopi Surat Nomor : 044.d/JS/Pokja PUPR I/VI/2019 tanggal 25Juni 2019 perihal Jawaban sanggah, yang dikirimkan oleh tergugatterhadap sanggah yang diajukan oleh Penggugat (Sesuai denganfotokop)l) ;Bukti P3 Fotokopi Surat Nomor : 19/DI/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 perihalPengaduan Penggugat atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yangDilakukan oleh POKJA Pemilihan PUPR I, oleh Penggugat diajukankepada Inspektorat Kabupaten Bireuen (Sesuai dengan fotokopi) ;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya

Dayah Indah Nomor :18/DI/V1/2019, tanggal 24 Juni 2019, hal: sanggah (Sesuai print out) ;Fotokopi Jawaban sanggah dari Pokja Pemilihan PUPR Nomor :044.d/JS/Pokja PUPR I/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal jawabansanggah (sesuai print out) ;Fotokopi Summary Report Tender Rehabilitasi Daerah Irigasi KruengMeusagop Kecamatan Simpang Mamplam (DAK) (Sesuai denganfotokop)) ;Fotokopi Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar dari InspektoratKabupaten Bireuen terhitung sejak tanggal 4 Juli 2019 s/d 26 Agustus2019

No.14 Tahun 2021), dimana jelasdalam hal ini Permen PUPR No.14 Tahun 2021 baruberlaku pada Tanggal 1 April 2021, dengan demikianmaka Permen PUPR No.23 Tahun 2018 masih tetapberlaku dan perlu diketahui juga bahwa dalam PermenPUPR No.23 Tahun 2018 tidak terdapat satupunklausul yang menyatakan Pembentukan PanmusPPPSRS wajib dihadiri oleh perwakilan PemerintahDaerah, yang wajib adalah Panmus melaporkan hasil terkait pembentukan PPPSRS kepada instansi teknisPemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakanurusan

Pemerintahan dibidang Perumahan (VidePasal 9 ayat (2) huruf g Permen PUPR No.23 Tahun2018) dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh PARAPEMBANDING.

Nomor 23/PRT/M/2018), selain itujuga dalam Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 samasekali tidak terdapat kewajiban yang secara gamblangmemerintahkan agar wakil pelaku pembangunan terlebihUndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 mengatribusikankewenangan mengatur dalam Peraturan Pemerintah danHalaman 48 dari 66 Putusan Nomor 602/PDT/2021/PT BDG. bukan dalam Peraturan Menteri PUPR sebagaimana diaturPasal 78 yang berbunyi :Pasal 78Ketentuan lebih lanjut mengenai' PPPSRSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal

Permen PUPR Nomor1 Bukti PARA Pemilik dan Penghuni Satuan 93/PRT/M/2018 tentan PEMBANDING 1 Rumah Susun Sahid . mang5 : Perhimpunan Pemilik danEminence, yang telah di .. . .

,sesuai Permen PUPR Nomor23/PRT/M/2018 tentangPerhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun.

Kepala Dinas Pupr, cq.

Bahwa surat permohonan dispensasi pencairan dana darirekening kas umum daerah, di teruskan kepada Bupati selaku penanggungjawab proyek kerja sama, sebagaimana lembaran disposisi surat darikepala dinas PUPR, nomor PU.900/286/XII/2019, yang telah di terimapada tanggal 30 desember 2019, yang telah pula dimasukan dalamagenda dengan nomor 2267;21.

Bahwa selain itu Telan di keluarkan surat perintah Membayar(SPM) yang di tanda tangangai oleh kepala dinas PUPR malaka atas namaYohanes Nahak .ST, yang mana dalam surat tersebut telah di lanjutkandengan Permintaan Pembayaran oleh bendahara atas nama AnusiusSeran, pada tanggal 30 desember 2019;22.

Bahwa dalam melakukan penandatangan kuitansi telah pula dibuat berita acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh Penggugat,kepala PUPR Malaka, PPK, serta bendahara, sebagaimana berita acaraPembayaran Nomor:PU 931/125/DAB/DAU/XII/2019;24. bahwa selain itu untuk mempertanggung jawabkan pembayarantersebut telah pula di buat surat pernyataan tanggung jawab belanja yangdi buat dan di tanda tangani oleh Kepala dinas PUPR malaka sebagaipenanggung jawab Pengguna anggaran , sebagaimana nomor surat SPP:No

Apakah yang dimaksud oleh Penggugatadalah Tergugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Malaka, ataukah KepalaDinas PUPR Kabupaten Malaka, atau Kepala Bidang Bina Marga PadaDinas PUPR Kabupaten Malaka , atau Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) ;Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN AtbSedangkan peran dan wewenang masingmasing pihak yang digugatdalam Gugatan ini tentu berbedabeda dan tidak serta merta berkaitanlangsung dengan perjanjian kerjasama antara PT.

Mengenai hal tersebut telah diatur dalamPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan DampakSosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut PERPRES) jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang KetentuanKetentuanMengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (selanjutnya disebut PERMENDAGRI) jo.Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Nomor24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai

UntukRumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut PERMEN PUPR) jo.dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor258/KPTS/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang TunaiUntuk Pengganti Rumah Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut KEPMEN PUPR);Menimbang, bahwa ringkasan utama dalam PERPRES tersebut

;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 PERMEN PUPR, terdapat beberapa istilah yangrelevan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut:Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk Rumah Penggantiadalah uang tunai yang diberikan kepada penduduk yang berada di area genangan WadukJatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunan rumah tinggal untuk pembangunanWaduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru;Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Uang Santunan adalah uang yang

mekanisme pemberian uangtunaiuntuk rumah pengganti dan uang santunan yang harus dilakukan beberapa tahapan, yakniRegistrasi, Verifikasi, Pembayaran dan Penegakan Hukum dan Kependudukan telah cukupmenggambarkan dengan jelas prosedurnya;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapa tahapan tersebutdi atas sebagaimana diatur dalam PERMEN PUPR, yaitu berupa keberatan karena tidaktercantum dalam KEPMEN PUPR maka ada mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihakyang berkeberatan dengan menghubungi

bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukandimana langkah lebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian Hukum danKependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukan verifikasi danvalidasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat;Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaan singkat,apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Para Pengugat sebagai pihak yang berkeberatankarena ia tidak tercantum dalam KEPMEN PUPR guna mendapatkan uang

) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara PelaksanaanKegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian UangSantunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede (selanjutnya disebut Permen PUPR) ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015, terdapat beberapa istilah yangrelevan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut : Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk RumahPengganti adalah

tersebut,mekanisme pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunanHalaman 22 dari 29Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 68/Pdt.G.S/2017/PN.Smdyang harus dilakukan beberapa tahapan, yakni Registrasi, Verifikasi,Pembayaran dan Penegakan Hukum dan Kependudukan telah cukupmenggambarkan dengan jelas prosedurnya, dan selanjutnya diterbitkanperaturan pelaksanaan dari Perpres dan Permen PUPR yaitu KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor258/KPTS/M/2015

Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang TunaiUntuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Untuk Penanganan DampakSosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebutKepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapatahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaituberupa keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka adamekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan denganmenghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukan

dimana langkahlebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian Hukum danKependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukanverifikasi dan validasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Jawa Barat ;Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaansingkat, apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Pengugat sebagai pihakyang berkeberatan karena ia tidak tercantum dalam KEPMEN PUPR gunamendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti ?

;Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yangterkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uangtunai untuk rumah pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMENPUPR ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangHalaman 23 dari 29Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 68/Pdt.G.S/2017/PN.Smdsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepadamasingmasing Kepala Keluarga