Ditemukan 388 data
;Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yangtidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam tarafpemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untukmenyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajibanmenyatakan hal itu karena jabatan";Pasal 134 H.I.RJika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaanperkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasadan
RESTI FITRIA,SH.MH
Terdakwa:
RIO NOFRINA Pgl RIO
368 — 13
Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperolehinformasi secar5a terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi,sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasimengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;C.
HJ.RANTINAH
Tergugat:
1.SUNARDI
2.KEPALA DESA BENTAK
3.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
4.JOKO WIDODO
98 — 16
Penetapan Ahli Waris di Pengadilan AgamaSragen yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor0025/Pdt.P/2016/PA.Sr yang kemudian dijadikan dasar Pengugat maka haltersebut bertentangan dengan ketentuan ketentuan tersebut diatassehingga penetapan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dahlil gugatan,karena berbeda kewenangan terkait Kompetensi Absolute seperti yangtertuang dalam pasal 134 HIR berbunyi sebagai berikut: Jika perselisihanitu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, makapada sebarang
1.NURIMIN
2.YUNUS
3.SUMINAH
Tergugat:
1.SARE Alias AQ.SUARDI
2.MOH.TARZAN Alias TARMIZI
3.TIRMIZI
4.TURMUZI
5.ROMANIAH
6.SUNOTO als. MIN
7.DIREKTUR PT XL AXIATA
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL R I BPN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.TAHIR
3.AMINAH
4.H KORDIANTO
5.UDIN
6.H WIRE BAKTI
7.ARJUNA
8.YEYEN
9.ADHAR als AMAQ NUH
86 — 63
UNDANGUNDANG NO.3 TAHUN 2006 JoUNDANGUNDANG NO. 50 TAHUN 2009 tentang PERADILANAGAMA); (Exceptio declinatoir)Sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Het Herziene IndonesischReglement ("HIR")/Pasal 160 Reglement Buitengewesten("Rbg")/Pasal 132 Reglement op de Rechvordering (Rv") yangberbunyi :"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasapengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaanperkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidakberkuasa dan hakim itupun
67 — 19
untuk selain dan selebihnya, Tergugat (dk)/Penggugat (dr) tidak perlumenanggapinya, bukan berarti setuju dengan dalildalil Penggugat (dk)/Tergugat(dr), tetapi Karena Tergugat (dk)/ Penggugat (dr) berpendapat bahwa dalildalilPenggugat (dk)/Tergugat (dr) tersebut tidak relevan dan tidak perlu ditanggapi;Berdasarkan apaapa yang telah diuraijelaskan di atas, maka dengan ini, sekalilagi Tergugat (dk)/Penggugat (dr) memastikan menolak seluruh dailildalilPenggugat (dk)/Tergugat (dr), dan tidak melakukan sebarang
Limapuluh diLimapuluhkota adalah merupakan hutang pribadi Penggugat Rekonvensi(Nurhidayana binti Basrah), bukan hutang bersama Tergugat Rekonvensi(Penggugat) dengan Penggugat Rekonvensi (Nurhidayana binti Basrah) sudahterbantah secara yuridis, baik formil maupun materiil;KESIMPULANBerdasarkan apaapa yang telah diuraijelaskan di atas, maka dengan iniTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk menyatakan bahwaTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan, tidakmelakukan sebarang
SUHARDI,SH,M.HUM
Terdakwa:
WAHYU SARIFANDI Als WAHYU Bin DARMAN
29 — 12
belas) grambrutto dan 13 (tiga belas) bungkus ukuran sedang berat 635,63 ( enamratus tiga puluh lima koma enam puluh tiga) gram brutto dengan jumlahkeseluruhan sebanyak 1.648.63 (Seribu enam ratus empat puluh derlapankoma enam puluh tiga) gram brutto yang tersimpan di dalam mobil jenisToyota Avanza warna silver KT 1469 DQ yang terbungkus dengan tas kainwarna biru yang diletakandibawah jog kursi depan sebelah kiri selanjutnyasaksi Wahyu Sarifandi Als aWahyu ditangkap dan dibawa ke PolsekSamarinda Sebarang
1.ISKAK
2.KARNITA
3.RASINI
4.SAYIDI
5.MINI
6.CASMI
Tergugat:
1.Sdri. KARINI
2.Sdri. MUNIRI
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
4.Sdr MAKSUM
90 — 11
Ekonomi Syariah.Bahwa sebagaimana Pasal 134 HIR/160 RBG yang berbunyi:Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masukkuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalampemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakimmengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pulamengaku karena jabatannya bahwa ta tidak berkuasa.Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor :38/Pdt.G/2011/PN.MKD tanggal 03 Januari 2012, yang menyatakandalam Putusan Sela Majelis Hakim yang
Cokorda Intan Merlany Dewie, SH
Terdakwa:
1.Husni Savlen
2.Hariyono Syafii
50 — 26
SONI SYAFII posisinya sama dengan terdakwa hanya beradadi sebelah kiri sebarang jalan juga, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, temanterdakwa yang bernama WAWAN dan SAHRUL sudah datang membawa baranghasil curian berupa : berupa 1 (satu) buah koper perhiasan sedang warna coklatyang didalam berisikan perhiasan emas berupa : cincin emas, kalung emas, antingemas, gelang emas, juga mengambil barang berupa : 1 (Satu) buah ATM bank BRIdan saat itu dibungkus dengan kantong platik warna hitam, selanjutnya
151 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Eksepsi Turut Tergugat I:Eksepsi Kompetensi Absolut:1.Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan, karena gugatandiajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang dimana jelasjelas PengadilanNegeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara a quo, yang menurutPasal 134 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berbunyisebagai berikut:Jika Perselisihnan itu adalah suatu Perkara yang tiada masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang
59 — 559
Hal inisebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR jo Pasal 132 RV, yang menyatakan:Pasal 134 HIR"Jika perselisinan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilannegeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh dimintasupaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengakukarena jabatannya , bahwa ia tiada berkuasa."
MASNAN Bin KASIM
Tergugat:
JUDO RAHARJO WIDJAJA
Turut Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Camat Wilayah Kecamatan Tambun Selatan
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
85 — 94
berwenang mengadiliperkara a quo berdasarkan kewenangan/ kompetensi Absolut;Bahwa Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnyagugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidakberwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapatdianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuaidengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan;Bahwa Pasal 134 HIR berbunyi:Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masukkuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang
86 — 20
dasarKompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Menerima, Memeriksa, Memutusdan Menyelesaikan PerkaraPerkara diantaranya Perkawinan, KEWARISAN,Wasiat, Hibah, Wakap, Zakat, Infag, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.Bahwa karena Gugatan Penggugat salah alamat maka berasalan jikaPengadilan Negeri Malili menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkaraa quo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi : Jikaperselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilannegeri, maka pada sebarang
1.Ridwan M. Kodja
2.Herlina Veronica
Tergugat:
1.Rani Mansur
2.Selvia Ud Mahmud La Saku
3.Syamsul Mahmud La Saku
4.Rewayati Mahmud La Saku
5.Yuniar Mahmud La Saku
6.Sanaz Mahmud La Saku
7.Salasa Laweda
8.Damhar Salim Kodja
9.Nurdin Umar
10.Adjon Ali
45 — 22
Sebagaimana dalam Pasal134 HIR yang berbunyi:Jikaperselisihanituadalahsuatuperkarayangtidakmasukkuasapengadilan negen, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakimitupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa Ja tidak berkuasa.maka dengan ini gugatan para Penggugat mengandung cacat formil sehinggamohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima gugatan a quo (NietOnvankelijke Verklaard);GUGATAN PENGGUGAT EROR IN
34 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
bawahtangan antara penjual dengan pembeli yang telah dilaksanakan pada Tahun 1972";"Akta itu) nanti, tidak usah ditandatangani dan dibacakan dihadapan Camat,penandatanganan para pihak dalam aktaaka yang akan dibuat agar diurus/dilakukanoleh Penggugat sendiri",Bahwa menurut Camat Kebayoran Lama, dengan bunyi Pasal 4 peperti yangdiuraikan di atas pada setiap akta yang akan dibuat, dan cara pelaksanaanpenandatanganan akta tidak dihadapan Camat/juga tidak dibacakan jelaslah akta tersebuttidak syah dan sebarang
ALI HASAN
Tergugat:
1.Christina Beli, ST
2.ELISABET ALLUNG, ST. MM
3.Drs Amon Djobo
Turut Tergugat:
Jakub S. Lapenangga, S.Pi
118 — 42
Eksepsi Kewenangan Absolut.Eksepsi Kewenangan abslolut merupakan bantahan tergugat mengenaiPenggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan yang tidakberwenang mengadili perkara yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal134 HIR yaitu : Jika perselilisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masukkuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaanperkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa danHakim itupun wayjib pula mengaku karena jabatannya
197 — 87
Unsur barang siapa :Menimbang, bahwa didalam bahasa Indonesia, yang dimaksuddengan barang siapa adalah sebarang orang atau siapapun orangnya;Menimbang, bahwa dengan pengertian yang demikian unsur setiaporang itu dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun yang diajukansebagai terdakwa,;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana di Indonesia,pengertian setiap orang tidak diartikan seluas itu, melainkan lebih sempit,34yakni dengan mempertautkan pengertian setiap orang itu dengankemampuan bertanggungjawab
1.M. HAFIZ
2.NAZIAR MANAN
3.TERRY MULYANA
4.Dra. RAHMI NAVELIA
5.HUSNA PRIMA RAMADHANI, SH, MKn.
Tergugat:
1.SILVIA KURNIAWATI
2.AHMAD JAIS
3.M. ALGAFRI
4.ROY WAHIZI
5.WAHIZI
6.YULFA MEI WARDI
7.NELLY SUZANA
8.REFFI YANDRI
9.AIDA SURYANI D
10.RANDHA RIZKY
11.NURLAINI BAKRI
12.DELVI YANTI
13.LAILATUL AIDIL
14.DYTA RABBANI AIDIL
15.ISMAR DANUS
16.INDRA GENI
17.MAWARNI
18.FIRDAUS
19.YASTI MARLINA
20.ADHARIYENI
21.SANDRA PUTRA
22.FANI RAHMA DANI
23.EKA PUTRA
24.MELDA JUNIAN
25.SUWARDI
26.OKMAN RIO
27.BENI HAYADI
28.DARWISYAH
29.ERMAWATI
30.ANGGA WAHYU PUTRA
31.JHONI SETIAWAN TJUTJA
32.PEMERINTAH KOTA PADANG cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
37 — 8
., apalagi kalau harta itu berasal dari Saanianaknya Sarinam tentunya anak anak dari Sarikam lebih tidak berhak lagiHalaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Pdg.menurut hukum;Bahwa tidak benar daiil Pengugat poin 2 yang menyatakan bahwaPenggugat dan Tergugat I.a, c. d dan Il.a mempunyai Pusaka Tinggi yangdiperoleh secara turun temurun dari dahulu sampai dengan sekarang yakni:Tumpak 1;Sebidang tanah perumahan, tanah mana terletak di Sebarang Padang Utara Rt.0O1 Rw.003 Kel
132 — 35
Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatan, karenaGugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang dimana jelasjelasPengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Perkara A quo,yang menurut pasal 134 Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.)yang berbunyi sebagai berikut:Jika Perselisihan itu adalah suatu Perkara yang tiada masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaanperkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasadan hakim itupun
berikut :DALAM EKSEPSI:1.Eksepsi Kompetensi Absolut .Bahwa dalam gugatannya, penggugat mempermasalahkan Sertifikat HakMilik No.218/Tanjung Pasir yang telah dikeluarkan oleh Badan TataUsaha Negara in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Tengerang danmeminta Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak MilikNo.218/Tanjung Pasiur tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkandemi hukum .Bahwa pasal 134 HIR yang berbunyi : jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk pengadilambegeri, maka sebarang
ALI HASAN
Tergugat:
1.Christina Beli, ST
2.ELISABET ALLUNG, ST. MM
3.Drs Amon Djobo
Turut Tergugat:
Jakub S. Lapenangga, S.Pi
131 — 44
Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN KIbtidak lengkap ataukurang pihak dan ataupihak yang digugat adalah tidakmemiliki urusan dengan perkara tersebut..Eksepsi Kewenangan Absolut.Eksepsi Kewenangan abslolut merupakan bantahan tergugat mengenaiPenggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan yang tidakberwenang mengadili perkara yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal134 HIR yaitu : Jika perselilisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masukkuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang
Terbanding/Tergugat I : DWI PUJI SRI UNTARI
Terbanding/Tergugat II : AGUS WAHONO
100 — 39
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134HIR yang berbunyi:Jika perselisinan itu adalah suatu perkara yangtidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktudalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakimmengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pulamengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa.Untuk itupantaslah Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara ini untukmenghentikan perkara ini dalam tahapan putusan sela nantinya.DALAM POKOK PERKARA:1.