Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban DanPendayagunaan Tanah Terlantar.(Bukti PB 5).1). Pasal3Kreteria Tanah Terlantar.Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau HakPakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebutdengan sengaja tidak dipergunakan oleh Pemegang haknya sesuaidengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipeliharadengan baik.2) Pasal 9.Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.(1).

Muhamad Saleh Bin Entjang masih menguasai persilVerponding 13886 dan sejak tahun 1950 sampai wafatnya H. mohamadsaleh Bin entjang pda tanggal 07 Desember 1957 obyek sengketa fisiknyamasih dikuasai secara nyata oleh para Ahli Warisnya;Bahwa Judex Facti tidak memperhatikan Ketentuan yang menganturtentang tanah terlantar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.(Bukti PB 5).1).

Pasal 3Kreteria Tanah Terlantar.Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau HakPakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebutdengan sengaja tidak dipergunakan oleh Pemegang haknya sesuaidengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelinaradengan baik.2) Pasal 9.Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.(1). Identifikasi adanya tanah yang dapat dinyatakan sebagai tanahHalaman 94 dari 110 hal.Put.

Bahwa Majelis Hakim a quo dalam mempertimbangkan bahwa obyeksengketa ini ditelantarkan oleh Pembanding tidak mempertimbangkanPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban DanPendayagunaan Tanah Terlantar.

Ganti rugi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibebankan padapihak yang oleh Menteri sebagai hak yang baru atas tanahtersebut;Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 TentangPen1.ertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, faktanya:Pembanding sampai saat ini belum menerima Identifikasi adanyatanah yang dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar dilakukan olehKantor Pertanahan baik secara kedinasan maupun berdasarkanHalaman 97 dari 110 hal.Put.

ANGGI TRI MAULIZA, umur 7 tahun, pelajar ;Sehingga ketiga anaknya Terdakwa terlantar atas biaya seharihari danbiaya/keperluan sekolahnya yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :Bahwa sejak perceraian antara Terdakwa dengan isterinya SIT HALIMAH, atasputusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 Oktober 2006 No.148/Pdt.G/2006/PN.KIS. dan karena Terdakwa kawin lagi dengan perempuanHal. 1 dari 12 hal. Put.

No. 1726 K/PID.SUS/2009lain nama LISNAWATI dan akibat perceraian tersebut telah diambil keputusanantara lain bahwa ketiga anaknya tersebut yakni Fikka Marizza Erhas, ShellyDwi Devita dan Anggi Tri Mauliza diberikan atas kewajiban Terdakwa atas anakanaknya tersebut sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiapbulannya, yang mengakibatkan ketiga anaknya tersebut terlantar karena tidakdiberikan biaya sekolah/biaya sehariharinya, akibatnya atau perbuatanTerdakwa kemudian orang tua/ibu kandungnya

Dan sampai sekarang ketiga putri Pemohon hidup sehat dan tinggalbersama Pemohon di Jalan Benteng Lingkungan VII Kelurahan Multiara,Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan tetap bersekolahdengan tingkat kecerdasan yang memuaskan ;Bahwa, hukuman pidana yang diancamkan kepada Pemohon justru akanmenyebabkan ketiga putri Pemohon menjadi benarbenar terlantar.

dijatuhkanPemohon memberikan alasan keberatan sebagai berikut :Bahwa, sampai memori kasasi ini diperbuat dan diserahkan kepadaKepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kisaran, putusan Pengadilan AgamaKisaran No. 138/Pdt.G/2006/PAKis. tanggal 18 Oktober 2006 masih beradadalam tingkat kasasi dan masih belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidakdapat dijadikan sebagai dasar untuk mempidanakan Pemohon ;Bahwa, Judex Facti tidak memperhatikan masalah kemaslahatan ketiga putriPemohon yang mau tidak mau akan menjadi anak terlantar

Bahwa Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telahdikaruniai dua orang anak; Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi; Bahwa rumah tangga Pemoon dengan Termohon tidak harmonislagi semenjak akhir 2018 karena sering terjadi percekcokan danperselisihan antara Pemohon dengan Termohon; Bahwa Saksi mengetahui penyebab karena Termohon menjalinhubungan dengan laki lain, Termohon sering keluar rumah sehinggaanak anak serng terlantar

Dengan demikian, dalampemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara iniadalah Pemohon mohon ke Pengadilan Agama agar diberi izin untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dengan dengan alasan,telahterjadi perselisihan dan pecekcokannantara Pemohon dengan Termohonkarena ermohonsering keluar rumah sehingga anakanak terlantar

Bahwa Tergugat sebagai ibu dan wali anak tersebut tidak layak lagimenjadi wali dari Putri Margaretha Romadona Sihotang karenaTergugat melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut dimanaTergugat tidak bisa lagi mengasuh dan mendidik anak tersebut sehinggaanak tersebut menjadi terlantar dan Tergugat adalah berkelakuan burukdengan memakai narkoba jenis sabusabu sehingga sejak akhir bulanMaret 2015 Tergugat berada dalam rumah tahanan Negara dengantuduhan sebagai pemakai narkoba, dengan demikian anak

yangbernama Putri Margaretha Romadona Sihotang menjadi terlantar;.

Bahwa Pemohon selalu mengikuti kemauan Termohon seperti Pemohon maukuliyah di AKPER Muara Bulian, dan Pemohon biayai, akan tetapi Termohontidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak peduli lagidengan urusan rumah tangga, sehingga anak anak jadi terlantar;5.

orang anak; Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga mereka rukun saja setelahitu mereka tidak rukun lagi karena ada masalah antara Pemohon dan Termohon,karena mereka sering bertengkar sebabnya Termohon berselingkuh dengan lakilaki lain yang bernama Jais di saat Pemohon pergi bekerja; Bahwa selain dari itu Penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkarkarena Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidaklagi mengurus rumah tangganya dan anakanaknya sehingga anaknya terlantar

aslinya serta telahdibubuhi meterai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkanbahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak lagimenjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak lagi mengurus rumah tangganya dananakanaknya sehingga anaknya terlantar

Tidak benar kalau Saksi1 terlantar karena sebagai PNS golongan IIIB tentugajinya lebih besar daripada Terdakwa. Dan Terdakwa sudah berusahamemberikan nafkah tetapi Saksi1 tidak mau bertemu dengan Terdakwaatau selalu menghindar dari Terdakwa. Bahkan Terdakwa sudah berusahamemberikan uang nafkah lewat Penasihat Hukum Saksi1 tetapi Saksi1tidak mau menerima dan tidak menolak;.

Tidak benar kalau Terdakwa menelantarkan orang lain dalam lingkup rumahtangganya, karena dalam arti kata menelantarkan adalah membuat terlantaratau membiarkan terlantar. Selanjutnya kalimat orang lain dalam lingkuprumah tangganya mempunyai arti orang yang berada dalam satu rumah dansatu atap.

Dan Saksi1tidak mau tinggal bersama Terdakwa di Lampung; Terdakwa selalu pulang ke Bekasi dengan membawa uang untukkeluarganya dan tidak membiarkan keluarganya terlantar. Dan Terdakwaselalu mengajak anaknya jalanjalan;Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 79 K/MIL/2016 Saksi1 tetap bekerja sebagai PNS di Kementerian Kelautan danPerikanan RI (KKP RI) dengan penghasilan yang lebin besar daripadaTerdakwa.

Tidak benar bahwa Saksi1 memposisikan diri sebagai Korban karena dalamBab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (38) UndangUndang KDRTmenjelaskan bahwa:Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancamankekerasan dalam lingkup rumah tangga;Faktanya: Saksi1 tidak mengalami kekerasan dari Terdakwa; Saksi1 tidak terlantar; Saksi1 tidak mendapatkan ancaman;Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena

A.S.Natabaya akan tetapi tergugat tidak dapatmembuktikan bahwa tanah sengketa pernah terlantar sebagaimanayang dimaksud oleh Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor36 Tahun 1998 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar karenaberdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama T.YUDIANTO bahwatanah sengketa tetap diurus oleh Giman atasHalaman 24 dari 52 Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT PLGsuruhan Alm Anwari Ketua RT.38 sehingga tanah tersebut tidakdapat dikategorikan sebagai tanah terlantar;Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkanjawaban dan saksi dari TERGUGAT II/PEMBANDING karenafaktualnya TERGUGAT II/

Mimika Rajatidak dicatat dalam putusan tersebut pernah bahwa obyekperkara aquo adalah tanah terlantar karena ada yangmerawat dan menjaganya serta di atas tanah tersebut tidakada bangunannya, (Mohon periksa putusan tersebut).

Yudianto dalammenentukan tanah obyek perkara bukan sebagai tanah terlantar.1)2)3)Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi an.

,LLM serta dijaga oleh Bapak Giman, kemudian KantorWilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tidak pernahmenetapkan tanah obyek perkara sebagai tanah terlantar, makapertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor54/Pdt.G/2021/PN.Plg yang menyatakan tanah tersebut adalahHalaman 44 dari 52 Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT PLGBUKAN sebagai tanah terlantar sudah tepat sesuai hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku4) Dengan demikian keberatan Pembanding dahulu Tergugat II harusditolak.2.

Menurut UndangUndang No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), tanah terlantar sebagaisalah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yangmenguasai fisik tanah selama bertahuntahun dan secara terusmenerusdengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikanhak baru atas tanah tersebut.Bahwa secara nyata adalah Para Penggugat telah menguasai tanah/lahanselama puluhan tahun yang dipergunakan sebagai sarana kegiatanekonominya..

yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang telahdiberikan dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf b, penetapan tanah terlantar sebagaimana Dimaksud pada ayat (1)memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebafai tanah yangdikuasai langsung oleh negara.Halaman 17 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 68G/2021/PTUNJKT.14.

: (2) Dalam hal tanahyang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, penetapan tanahterlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga penetapanhapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum sertaditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. (3) Dalam haltanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang telahdiberikan dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (

1)huruf b, penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memuatjuga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebafai tanah yang dikuasailangsung oleh negara.Bahwa Pasal 107 PMNA/KBPN No.9/1999) seperti: 1.

terhadap tanah yang diusulkan oleh KepalaKantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).(2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanahhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, penetapan tanahterlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga penetapan hapusnyahak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagaitanah yang dikuasai langsung oleh Negara.(3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar

anak kandung ;Bahwa seluruh warga kampung tahu ada penyerahan anak kepadaPara Pemohon ;Bahwa sekarang tinggalnya anak ILHAM ADI NUGROHO serumahbersama ILHAM AKBAR KUSUMA anak kandungnya Para Pemohon ;Bahwa jarak rumah orang tua kandung anak angkat tersebut denganrumahnya Para Pemohon sekitar 1 km ;Bahwa sikap Para Pemohon dalam kesehariannya merawat anakangkatnya bagus sekali ;Bahwa pekerjaannya Pemohon Pak KUSNANDAR dalamkesehariannya Kepala Dusun ;Bahwa benar anak tersebut terjamin tidak akan terlantar

anak kandung ;Bahwa seluruh warga kampung tahu ada penyerahan anak kepadaPara Pemohon ;Bahwa sekarang tinggalnya anak ILHAM ADI NUGROHO serumahbersama ILHAM AKBAR KUSUMA anak kandungnya Para Pemohon ;Bahwa jarak rumah orang tua kandung anak angkat tersebut denganrumahnya Para Pemohon sekitar 1 km ;Bahwa sikap Para Pemohon dalam kesehariannya merawat anakangkatnya bagus sekalii ;Bahwa pekerjaannya Pemohon Pak KUSNANDAR dalamkesehariannya Kepala Dusun ;Bahwa benar anak tersebut terjamin tidak akan terlantar

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yangdimaksud Pengangkatan anak adalah suatu perouatan hukum yangmengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yangsah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan danmembesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tuaangkat ;Menimbang, bahwa syarat anak yang dapat diangkat menurut Pasal 12ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 meliputi :a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;b. merupakan anak terlantar

karena Majelis Hakim Tingkat Bandingtelah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yangberlaku dan karenanya putusan tersebut mohon dibatalkan;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbanganJudex Facti Pengadilan Tinggi Kupang pada alinea pertama halaman32 yang menyatakan bahwa oleh karena ibu kandung Penggugatyaitu Dau Mau almarhumah telah tidak menguasai atau mengerjakantanah sengketa selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) tahun atautelah membiarkan tanah sengketa menjadi tanah terlantar

makamenurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pihak Penggugatyang merasa mempunyai hak atas tanah sengketa atas dasarwarisan dari Dau Mau almarhumah telah tidak dapat lagi menuntuthaknya oleh karena hak Dau Mau almarhumah atas tanah sengketadianggap telah hapus karena telah membiarkan tanah sengketamenjadi tanah terlantar, sedang sebaliknya, Para Tergugat denganiktikad baik telah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sejakmulai tahun 1962 sampai dengan sekarang secara terus menerustanpa

Maria Laka) yang menegur pada saat Para Tergugatmengukur tanah sengketa tersebut, kKemudian Laka Mali dan DauMau mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1975/1976, namunJudex Facti tetap mengambil kesimpulan yang meloncatmenyatakan bahwa Penggugat yang merasa mempunyai hak atastanah sengketa atas dasar warisan dari Dau Mau almarhumahtelah tidak dapat lagi menuntut haknya oleh karena hak Dau Maualmarhumah atas tanah sengketa dianggap telah hapus karenatelah membiarkan tanah sengketa menjadi tanah terlantar

putusan tersebut mohondibatalkan;Tentang Adanya Kelalaian Dalam Memenuhi SyaratSyarat YangDiwajibkan Oleh Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku:Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan JudexFacti Pengadilan Tinggi Kupang pada alinea pertama halaman 32 yangmenyatakan bahwa oleh karena ibu kandung Penggugat yaitu Dau Maualmarhumah telah tidak menguasai atau mengerjakan tanah sengketaselama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) tahun atau telah membiarkantanah sengketa menjadi tanah terlantar

maka menurut pendapat MajelisHakim Tingkat Banding, pihak Penggugat yang merasa mempunyai hakatas tanah sengketa atas dasar warisan dari Dau Mau almarhumah telahtidak dapat lagi menuntut haknya oleh karena hak Dau Mau almarhumahatas tanah sengketa dianggap telah hapus karena telah membiarkantanah sengketa menjadi tanah terlantar, sedang sebaliknya, ParaTergugat dengan iktikad baik telah menguasai dan mengerjakan tanahHalaman14 dari 18hal.Put.Nomor 1483 K/Pdt/2017sengketa sejak mulai tahun 1962 sampai

istri (ba'dad dukhul) dansudah mempunyai 1 orang = anak bernama AH RA umur 6tahun, ikut Pemohon;bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukunbaik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantaraPemohon dan Termohon karena Termohon istri yangtidak patuh, Termohon juga sering keluar rumah tanpapamit Pemohon dan tidak diketahui tujuannya yangjelas, Pemohon telah berusaha menasehati dan menegurTermohon tetapi Termohon tetap tidak berubah bahkanmelawan dan membantah Pemohon sehingga anak anakmenjadi terlantar

ikut Pemohon; Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisahrumah sejak 20 hari yang lalu hingga sekarang inisudah 20 hari dan penyebab percekcokan mereka itukarena Termohon istri yang tidak patuh, Termohon jugasering keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan tidakdiketahui tujuannya yang jelas, Pemohon telah berusahamenasehati dan menegur Termohon tetapi Termohon tetaptidak berubah bahkan melawan dan membantah Pemohonsehingga anak anak menjadi terlantar

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkanpada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 7tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon danTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena Termohon istri yang tidak patuh,Termohon juga sering keluar rumah tanpa pamit Pemohondan tidak diketahui tujuannya yang jelas, Pemohon telahberusaha menasehati dan menegur Termohon tetapi Termohontetap tidak berubah bahkan melawan dan membantahPemohon sehingga anak anak menjadi terlantar

Bahwa anak tersebut adalah bayi terlantar yang diserahkankepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan TransmigrasiPemerintah Kabupaten Rembang yang menyatakan tidakkeberatan dan setuju apabila diangkat sebagai anak angkatoleh Pemohon I dan Pemohon I;. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkatanak tersebut adalah demi Perawatan anak, membesarkananak, kesejahteraan anak, Pendidikan anak, perlindungananak dan masa depan anak tersebut agar lebih terjamin;.

Surat Pernyataan Pengasuhan Bayi terlantar;f. Daftar Kekayaan/harta Benda yang dimiliki PemohonI dan Pemohon II; g. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas KesejahteraanSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenRembang terlampir;10. Bahwa atas dasar kejadian di atas dengan ini Pemohon Idan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anakdengan alasan untuk membesarkan anak, perawatan = anak,melindungi kesejahteraan, Pendidikan anak dan masa depananak tersebut agar lebih terjamin;11.

CATATAN KEPOLOSIAN PEMOHONI No.Pol : SKCK/0009/VIII/2011/Res Rembang tanggal 04Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KepolisianResor Rembang yang telah dinasegelen dan dicocokkandengan aslinya , ( buktiP.6); +2 ee +e 222 2 Foto copy SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLOSIAN PEMOHONII No.Pol : SKCK/0019/VIII/2011/Res Rembang tanggal 08Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KepolisianResor Rembang yang telah dinasegelen dan dicocokkandengan aslinya ( buktiP.7); Berita acara tentang Pengasuhan Bayi terlantar

ANAK PEMOHON dan PEMOHON Il, lahir di Batam, tanggal 23 Juli2009, Umur 8 Tahun (Akta Terlantar);b. ANAK PEMOHON dan PEMOHON Il, Lahir di Batam, Tanggal 16Oktober 2014, Umur 3 Tahun, (Akta Terlantar)3.

Menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama : anakPEMOHON dan PEMOHON Il, lahir di Batam, tanggal 23 Juli 2009,Umur 8 Tahun (Akta Terlantar) dan anak PEMOHON danPEMOHON Il, Lahir di Batam, Tanggal 16 Oktober 2014, Umur 3Tahun, (Akta Terlantar)adalah anak sah dari pernikahan antaraPemohon ( PEMOHONI) dengan Pemohon II (PEMOHON Il) yangdilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2014, di Desa RSUP, KecamatanGuntung, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau3.

mati sebagaimana dalam alternatif kedua;

peraturan perundangundanganterdiri dari:(1) Pengangkatan Anak Secara Langsung;(2) Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan;(3) Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal;Menimbang, bahwa menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 4 dan 6Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang PersyaratanPengangkatan Anak, dinyatakan bahwa syarat anak yang akan diangkatmeliputi:a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;b. merupakan anak terlantar

khusus.Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN.PMSSelanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa usia anak angkat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:a.anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anakyang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasimendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas)tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaituanak terlantar

yang berada dalam situasi darurat;anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18(delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungankhusus.Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak syarat materiil CalonOrang Tua Angkat untuk melakukan pengangkatan anak secara langsungadalah sebagai berikut:a.5 Go =sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untukmengasuh CAA;berumur paling

Dalam hal ini juga telahdiperkuat dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor36 Tahun 1998 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagaimana yang terdapatdalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang menimbukan hapusnya hak milk karenaditelantarkan ;Eksepsi tergugat Ii:1. Eksepsi Declinator :Bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara inikarena terkait adanya hibah dari M.Syadeli kepada M.Saman Karyana,berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan H.Tb.Rifai.

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tidak perlu ditarik sebagaiTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat ;Untuk menyatakan tanah terlantar maka harus dipenuhi ketentuanketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 1998 : Hak milik dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila dengansengaja tanah itu tidak dipergunakan oleh pemegang haknya. Dalamhal ini saksi Kondi (saksi Penggugat) pada tahun 1980 akanmenanam cengkeh di tanah kosong dikejarkejar oleh masyarakatHal.13 dari 27 hal. Put.

Serang tanggal 6 Juni 2006Nomor 005/2891/Pem.Um (P4) ;Oleh karenanya tanah diterlantarkan, tertahan (gestuit), denganperkataan lain tidak terbukti (Pasal 3 PP Nomor 36 Tahun 1998tentang Penertiban pendayagunaan Tanah Terlantar) ; Bahwa penarikan pihak ketiga sebagai Tergugat tidak lagi dijadikanprinsip umum yang ketat, tetapi mengarah pada pelenturan yang bercorakkasuistis.

Sertifikat Hak pakai 73 cacat hukum : Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban pendayagunaanTanah Terlantar, identifikasi adanya tanah terlantar dilakukan oleh KantorPertanahan ;Hal.14 dari 27 hal. Put.

No. 83285 K/Pdt/2010 Pasal 15 PP Nomor 36 Tahun 1998, tanah yang sudah dinyatakantanah terlantar menjadi tanah yang dikuasai oleh negara dan kepadapemegang haknya diberikan ganti rugi berdasarkan buktibukti tertulisyang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri dan ganti rugi itu diberikanoleh Menteri. Dalam hal ini Penggugat tidak pernah diberi tahuapalagi menerima ganti rugi dari Menteri ; Sertifikat hak pakai Nomor 73 Tahun 2000 Surat Ukur tanggal 17November 1999 luas 1.459 m? An.

dikeluarkan di Kota Bandar Lampung tanggal 15 11 2013dan setelah menikah mereka hidup bersama sebagai suami istri tinggaldi rumah yang beralamat di Wisma Permai Barat III NN 82 Mulyorejo Surabaya ;Bahwa hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi RATRI PRASETYANINGRUM N, dr berjalan harmonis, tetapi pada bulan Nopember 2015 antaraterdakwa dengan saksi RATRI PRASETYA NINGRUM N.dr terjadi pertengkaran,dan terdakwa pergi meninggalkan rumah dan saksi RATRI PRASETYANINGRUM N,dr beserta anakanaknya menjadi terlantar

dan akhirnya anakanak tersebut bertemudengan terdakwa dan terdakwa minta ijin saksi RATRI PRASETYA NINGRUM N,dr untuk mengantarkan anakanaknya pulang ke rumah, setelah pertemuantersebut, terjadi perubahan perilaku pada anak keduanya yang bernama AHMADGHAZALI SHAHAB yang sering melamun dan menunggu kedatangan papanya didekat jendela ruang tamu sambil menanyakan papanya kok gak pulangpulang ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RATRI PRASETYANINGRUM N,dr dan anakanaknya terteka dan terlantar

kekerasan psikis tidak didefinisikan secara jelas; Bahwa Ahli memaknai kekerasan psikis merupakan tindakan pemaksaansecara lisan/percakapan, contoh : dengan caci maki, penghinaan, katakata kotor;Bahwa akibat pemaksaan psikis yaitu penurunan mental, ketakutan adanya daya tekanan yang tidak mampu;Bahwa definisi menelantarkan dalam undangundang tidak ada/tidak diatur;Bahwa menelantarkan terdapat katakata telantar, menelantarkan suatu perobuatan yang menimbulkan telantar;Bahwa kalau orangnya tidak terlantar

maka tidak termasuk menelantarkan;Bahwa makna menelantarkan adalah menjadikan terlantar yang ditelantarkandalam ikatan rumah tangga adalah istri; Bahwa orang yang menelantarkan adalah wajib untuk memberi kehidupan terhadap orang yang ditelantarkan;Bahwa memberi kehidupan yaitu secara nafkah dan biologjis; Hal 17 Putusan No.607/Pid.Sus/2018/PN.Sby..

Bukti surat:Bahwa kalau yang ditelantarkan tidak bersedia menerima kewajiban yangmenelantarkan maka tidak bisa dikatakan menelantarkan ; Bahwa Pasal 9 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 arti menelantarkan yaitu adalarangan atau perbuatan yang menjadikan terlantar ini merupakan suatu akibatdan secara etimologi suatu proses atau cara yang menimbulkan terlantar;Bahwa kalau orang diusir dari rumah berarti orang tersebut memenuhiperuntah ; Bahwa akibat terlantar harus dicari faktafakta hukumnya; Bahwa setiap

Bima Sakti Alam Lestari) sejak tahun 2007 sudahtidak beroperasi lagi, gedung dan tanah tersebut tidak dipergunakanlagi, tidak dirawat dan dibiarkan terlantar;e Bahwa Penggugat telah secara resmi menyurati Direktur dan parapemegang saham PT.

Bima Sakti Alam Lestari sudahtidak beroperasi dan tanah serta gedung tersebut telah tidak digunakandan dibiarkan terlantar tanpa perawatan maka sudah sepatutnya danadil apabila tanah tersebut dikosongkan oleh Tergugat dan dikembalikankepada Penggugat dan atas segala keterlambatan Tergugatmengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugatsudah pantas dan tepat bila Tergugat dihukum untuk membayar uangpaksa (dwangsoom) yang menurut Pengadilan Tinggi sudah wajar danadil sebesar Rp.500.000

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Pasal 19Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PenertibanTanah Terlantar.

;Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantardan pasal 1 angka 6Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 4Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrttahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar, menyatakanpengertian serta definisi tanah terlantar yaitu tanah yang sudah diberikan hakoleh Negara berupa Hak Milik, Hak GUna Usaha, Hak GUna Bangunan, HakPakai dan Hak Pengelolaan atau

terlantar setelah terbit SuratKeputusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atas dasar KeputusanPenetapan Lokasi dari Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional setempat.

;Bahwa mekanisme serta prosedur penetapan tanah terlantar antara sebagaiberikut : Potensi tanah teridentifikasi tanah terlantar, inventarisasi tanahtanah yang teridentifikasi terlantar, penetapan lokasi oleh Kepala KanwilBadan Pertanahan Nasional setempat, identifikasi dan penelitian olen KantorWilayah Setempat, Identifikasi serta penelitian oleh Pantia C, peringatankepada pemegang hak atau dasar penguasaan, usulan penetapan tanahterlantar oleh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional setempat danselanjutnya

Hal ini sebagaimana diatur pada beberapa pasal dalamPeraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban danPendayagunaan tanah terlantar.;Bahwa sebelum ada Keputusan Menteri terkait dengan tanah terlantar, makatanah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tanah terlantar.

Marhadi Nabran, tertanggal 21 Juni2007 sebesar Rp. 12.000.000, Untuk Pembayaran PelepasanHak atas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RT.Ill Desa TelangBaru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas4.000 M? .(foto copy dari foto copy) ;Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah,an. Marhadi Nabran, tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dariUS) (8) OaFoto copy Kwitansi an.

Nabhani Marie, tertanggal 21 Juni 2007sebesar Rp. 8.775.000, Untuk Pembayaran Pelepasan Hakatas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RTZ.Ill Desa TelangBaru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas2.925 M?.(foto copy dari foto copy) ;Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah,an. Nabhani Marie, tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dari fotoGO PY): Sheree sseesnceeeeee teen nese eraser veerFoto copy Kwitansi an.

H. ldaham, tertanggal 21 Juni 2007sebesar Rp. 15.000.000, Untuk Pembayaran Pelepasan Hakatas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RTZ.Ill Desa TelangBaru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas5.000 M? .(foto copy dari foto copy) 3+Foto copy Kwitansi an. H. ldaham, tertanggal 21 Juni 2007sebesar Rp. 18.750.000, Untuk Pembayaran Pelepasan Hakatas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RTZ.Ill Desa TelangBaru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas5.250 M?

Muhamad Jarkasi, tertanggal 21 Juni2007 sebesar Rp. 70.000.000, Untuk Pembayaran PelepasanHak atas Tanah Yang Terlantar Di Sei Napu RT.3 Desa TelangBaru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas20.000 M? .(foto copy dari foto copy) ;Foto copy Surat Jual Beli Atas Tanah, an. Muhamad Jarkasi,tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;Foto copy Kwitansi an.

Sahrul, tertanggal 21 Juni 2007 sebesarRp. 30.000.000, Untuk Pembayaran Pelepasan Hak atasTanah Yang Terlantar Di Sei Napu RT.3 Desa Telang Baru,Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur Seluas 10.000M? .(foto copy dari foto copy) ;Foto copy Surat Pernyataan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah,an. Sahrul, tertanggal 21 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;Foto copy Kwitansi an.