Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada suratresmi dari Pemerintahan setempat dan suratsurat mana dikeluarkan sesualprosedur hukum pada tingkatannya serta diperkenankan oleh PeraturanPertanahan tentang kepemilikan tanah Penggugat maka dengan demikianwajar untuk dikabulkan putusan serta merta dan dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi, Atau Verzet.ll.

(dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatanapabila Tergugat tidak memenuhi isi Putusan dalam Perkara aquo yangsudah berkekuatan Hukum tetap.Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada suratresmi dari Pemerintahan setempat dan suratsurat mana dikeluarkansesual prosedur hukum pada tingkatannya serta diperkenakan olehPeraturan Pertanahan tentang kepemilikan tanah Penggugat makadengan demikian wajar untuk dikabulkan putusan serta merta dan dapatdilaksanakan terlebin dahulu walaupun

Pasal 8 ayat (8) :Keuangan Partai Persatuan Pembangunandipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepadaPengurus Harian sekurangkurangnya 3 (tiga) bulansekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnyaPengurus Harian melaporkannya kepada rapat plenoDewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Pasal9 ayat(1) :Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secarakolektif.

Pasal 8 ayat (8) :Keuangan Partai Persatuan Pembangunandipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepadaPengurus Harian sekurangkurangnya 3 (tiga) bulanhal 30 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg BahTahsekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnyaPengurus Harian melaporkannya kepada rapat plenoDewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Pasal9 ayat(1) :Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secarakolektif.

kejelasanpemahaman laporan penanganan administrasi pemilu, termasukberkonsultasi dengan Kemendagri dan KPU Pusat ;PKPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian PelanggaranAdministrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPUNomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 25 tahun2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum : Pasal 17 :KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN~ wajid menindaklanjutirekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya

." ; Pasal 18 : Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks12.13.14.meliputi kegiatan :a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimanarekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dan ;b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihakuntuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporanPelanggaran Administrasi Pemilu. ; Pasal19:(1) Berdasarkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU

ditolak secara hukum, sebagaimana adanyakesalahan dalam menerapkan hukum sehingga melanggar aturan hukum dalammemutus perkara a quo, menurut UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009;18 Bahwa oleh karena Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi ditolak, makapara Termohon Kasasi wajar dibebani untuk membayar segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya

sampaisekarang;Bahwa seluruh pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.Begitu juga dengan para Pemohon seluruhnya adalah muslim;Bahwa para Pemohon atau para ahli waris tidak ada yang dipersalahkansebagai penyebab kematian dari para pewaris;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas serta sesuaidengan ketentuan pasal 172, 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam makadapat dirunut dan dikelompokkan para ahli waris dari masingmasing pewarisyang telah meninggal dunia sesuai dengan tingkatannya

Pemohon yang memohon agar ditetapkan para ahliwaris dari masingmasing pewaris yang telah meninggal dunia sudah cukupberalasan dan sejalan dengan hukum waris Islam serta ketentuan pasal 171huruf b dan c, dan oleh karenanya dapat dikabulkan seusuai dengan tuntutanpara Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka penetapan para ahli waris mulai dari ahli waris almarhum/pewaris TSdanseterusnya sampai dengan almarhumah/pewaris SS, akan ditetapkanberdasarkan kelompok dan tingkatannya

.), RAsudah meninggal dunia pada tahun 1982;Menimbang, bahwa Inaq WA (isteri Amaq SU bin PEWARIS) yang dikatakan olehPara Penggugat dinyatakan sudah meninggal dunia (pada hal masih hidup), maka menurutHukum Waris Islam (Faraid), kedudukannya sebagai menantu dan menjadi ahli warisHalaman 43 dari 47bertingkat dari almarhum suaminya (Amaq SU bin PEWARIS), yang derajadnya/tingkatannya sebagai anak kandung almarhum PEWARIS, yang berhak mewarisi hartapeninggalan almarhum suaminya (SU)(Vide Pasal 180 Kompilasi

HukumMenimbang, bahwa RA (isteri SU bin Amaq SU) yang dikatakan oleh ParaPenggugat sudah meninggal dunia (pada hal masih hidup), maka menurut Hukum WarisIslam (Faraid), kedudukannya sebagai menantu dan menjadi ahli waris bertingkat darialmarhum suaminya (SU bin Amaq SU) derajadnya/tingkatannya sebagai cucu almarhumPEWARIS, yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya (SU bin AmaqMenimbang, bahwa gugatan waris in cassu sudah merupakan waris bertingkat danmenurut Pedoman Khusus Mahkamah

Istana Cipat26Sembada, Banyuwangi, sehingga tindakan yang demikian terbukti melangar danbertentangan dengan ketentuan pasal 23 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja, yang menyatakan Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasidan Konfederasi, Serikat Pekerja / Buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitrakerjanya sesuai dengan tingkatannya, dan hal inilah yang tidak pernah dilakukan olehPengurus Federasi Serikat

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 sampai saat ini belum pernah dicabut olehperaturan yang tingkatannya sama atau yang lebihtinggi. Adanya asas Peraturan yang lebih tinggimengalahkan Peraturan yang lebih rendah (Lex SuperiorDerogat Legi Priori ) hanya dapat diterapkan terhadapaturan yang bertentangan.

KETIGA yang telahmeninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2013, selama hidupnya tidak pernahmenikah, demikian pula ALMARHUMAH semasa hidupnya hanya pernahsekali menikah, yaitu dengan ALMARHUM ;Menimbang, bahwa dengan mengambil prinsip yang terkandung dalamketentuan waris dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrsiPeradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2014, pada halaman 166 angka 10,maka Majelis Hakim dalam menentukan keahliwarisan yang sudah bertingkatharuslah dilakukan secara jelas dalam setiap tingkatannya

Jubaedah dengan luas 1855 M2 berdasarkan Gambar Situasi tanggal 22September 1986 Nomor 6392/1986 didasarkan pada Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 3Agustus 1991 Nomor : 453/HM/KWBPN/1991 ;bahwa secara hirarkhis perundangundangan atau menurut urutanperundangundangan, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12Februari 1968 Nomor : 218/HM/1968 lebih tinggi tingkatannya atau di atas SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

No.885 K/PDT/2007Bogor Puncak, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung (dulu Cisarua)Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan yang lebih tinggi tingkatannya itulahyang berlaku sah menurut hukum, apalagi SK Mendagri terbit lebih awal daripada SK Kantor Wilayah BPN Jawa Barat ;bahwa Tergugat IV selaku lembaga yang diberi wewenang oleh undangundang untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik, tentunya lebih teliti dan lebihcermat dalam menerbitkan Sertifikat untuk suatu obyek tanah.

Bahwa oleh karena Tatacara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan GuruBesar/Profesor di PTAI yang dirumuskan oleh Dirjen Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia tidak sesuai ataubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggitingkatannya, terlebih lagi sangat bertentangan dengan dasar hukumyang dijadikan pijakan, maka peraturan dimaksud harus dicabut,mengingat pada asasnya suatu peraturan perundangundangan yanglebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan

yang lebih tinggi tingkatannya (Lex Superioriderogate Lex Inferiori);21.

Oleh karena itu,Terdakwa yang belum~ memiliki SIM C, secara formaldianggap belum memiliki kompetensi untuk mengendaraisepeda motor di jalan, sehingga ketika Terdakwamengendarai sepeda motor dan ternyata menabrak seorangpesepeda, maka secara hukum Terdakwa dianggap telahmelakukan kesalahan (dolus), yaitu suatu keadaan yanggradasi atau tingkatannya melebihi dari sekedarkealpaan/kelalaian;Menimbang, bahwa pada situasi jalan beraspal mulus,agak sempit, arus dua arah, dan mendapati ada kendaraanlain dari

(Vide Bukti P8);Bahwa objek permohonan keberatan terhadap surat edaran dalam perkaraini yakni S.E. adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundangundangan yang tingkatannya di bawah undangundang, sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP;Bahwa Mahkamah Agung pernah memeriksa dan memutus permohonankeberatan atau uji materiil dengan objek permohonan berupa Surat Edaranyakni :a.

(Vide Bukti P9);Bahwa berdasarkan hal itu maka objek permohonan keberatan dalamperkara ini adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundangundangan yang tingkatannya di bawah undangundang, sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP;Bahwa menurut Pemohon Keberatan, ketentuan a quo bertentangandengan sejumlah UndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya, sehinggamerugikan hakhak Pemohon Keberatan sebagai organisasi publik padaumumnya.

dan AsosiasiKepala Desa agar Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desayang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan BupatiMojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan Kepala Desa yang melanggar asas hukum yang lebihtinggi mMengesampingkan undangundang atau Peraturan yanglebih rendah tingkatannya

AsosiasiKepala Desa agar Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3a) Poin 1,2,3,4,5 danPasal 15 ayat (3c) Poin 1,2,3,4,5 dan Pasal 15 ayat (4) PeraturanBupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihnan Kepala Desa yang melanggar asashukum yang lebih tinggi mengesampingkan undang undang atauPeraturan yang lebih rendah tingkatannya

terbukti bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukanoleh Pemohon Banding merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PajakPertambahan Nilai berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;bahwa Terbanding berpendapat bahwa penerapan jasa yang dikenakan PPN di dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak dapatberdiri sendiri dan harus tetap mengacu pada UU PPN yang berlaku sebagai peraturan yanglebih tinggi tingkatannya

Sus/2018/PN Btmpostingan tersebut memiliki arti bahwa engkau sombong sekali dalamberbicara yang mana kata kau dalam kalimat tersebut diatas menunjukkepada seseorang lawan bicara yang kedudukannya atau tingkatannya lebihrendah atau setara dengannya. dan yang mana kata x merupakan sebuahkata singkatan yang memiliki arti kali atau sekali.Kemudian dalam penggalan konteks kalimat ketiga yang berbunyi : Tumpahyang keluar...jgn kalian bilang orang batak.. Paham kalian...!!!

dengannya, dimana penggunaan kata kau dalamkonteks kalimat tersebut adalah menunjuk kepada semua orang yangbersuku melayuBahwa dalam konteks penggalan kalimat kedua adalah Sok kali bicarakau tuh.... dalam hal ini akun facebook dengan nama RONALDPASARIBU dengan url https://www.facebook.com/ronald.pasaribu.395yang membuat postingan tersebut memiliki arti bahwa engkau sombongsekali dalam berbicara yang mana kata kau dalam kalimat tersebutdiatas menunjuk kepada seseorang lawan bicara yang kedudukannyaatau tingkatannya

Dan,dengan mengingat ihwal penyelesaian pemeriksaan atas suatu perkarapidana dalam setiap tingkatannya memerlukan proses, maka tidak patutapabila negara memaksa sedemikian rupa agar sSupaya saksiSaksitersebut tetap berada di wilayah tersebut. Dalam keadaan demikian, makafungsi koordinasi antar jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesiamenjadi penting untuk dikedepankan.

untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut wajar atau tidakdengan cara membandingkan antara pilihan perbuatan pelaku dengan orang lain dalamkedudukan yang sama dan dalam kondisi yang sama pula untuk dapat mengkategorikansebagai kelalaian berat (culpa lata) dan selain itu membandingkan perbuatan pelakudengan orang yang lebih ahli untuk dapat mengkategorikan sebagai kelalaian ringan (culpalevis).Menimbang, bahwa apabila pilihan perbuatan oleh pelaku ternyata sama denganorang lain baik itu yang sama tingkatannya

Bahwa dengan demikian terdapat keadaan baru adanya putusan yangbertentangan antara yang satu dengan yang lain sebagaimana dirumuskanpada Pasal 67 huruf e UU MA, yang berbunyi Apabila antara pihakpihakyang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan yang lain;4.