Ditemukan 351 data
Urut Berdasarkan
Putus : 31-12-2010 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2128 K/Pdt/2009 Tanggal 31 Desember 2010 — SAMIYONO VS ARSI bin H. RAMLI, Dkk
85 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasan yang diperkenankan oleh Pasal 30 Undnag Undang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, antara lain :e Tidak berwenang atau melampaui wewenang ;Alasan ini mencakup kompetensi absolut dan kompetensi relatif dariPengadilan, atau mengabulkan lebih daripada apa yang dimintakandalam gugatan.
Register : 20-03-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Tte Tanggal 6 April 2017 — Pemohon:
1.LUKMAN DJAFAR
2.RISKY MARDIANTO WANTANIA
Termohon:
Direktur Kepolisian Perairan Polda Maluku Utara
184 — 176
184 — 176
Hla ini secara tegas termohon menyatakan bahwakuasa hukum pemohon sangat mengada ngada dan tidak beralasan hukumsebab penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan olehdiri pemohon itu dilakukan untuk memberikan efek jera dan merupakanpertanggungjawaban hukum terhadap para pemohon yang di telah di dugamelakukan tindak pidana yang berkaitan dengan undnag undang pelayarannomor 17 tahun 2008, berkaitan dengan tenggelam KM.
Putus : 28-09-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 Tanggal 28 September 2016 — MISBAHUDDIN GASMA, S.H., M.H. dan MARTHIN PASARIBU, S.H VS PT BPD JABAR DAN BANTEN CABANG KHUSUS JAKARTA, DK
383 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
383 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa adapun keberatankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali padadasarnya hanya mengenai halhal yang telah dipertimbangkan secara tepat danbenar oleh Judex Juris dan Judex Juris, sehingga pada prinsipnya keberatankeberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara ParaPemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juris dan Judex Facti dalammenilai fakta persidangan sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 295 ayat(2) Undang Undnag
Register : 29-09-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 3 Maret 2015 — PT. Cladtek Bi-Metal Manufacturing;General Manager Konsorsium PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
202 — 115
202 — 115
Atas halmana maka Objek Sengketa tidak memenuhi unsur "Ssuatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 9 Undang Undnag PengadilanTata Usaha Negara ;Halaman 33 dari 119 halaman Putusan Nomor: 196/G/2014/PTUN.JKT.Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo merupakan salah satu bentukprestasi Konsorsium WikaTechnip atas kontrak kerjasama Proyek GasMatindok yang disepakati dengan
Putus : 21-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN MENGGALA Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN MGL Tanggal 21 Nopember 2017 — JAHRI Bin TIHANG;
66 — 25
66 — 25
menawarkan sabu tersebut kepada terdakwaseharga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa punmembelinya seharga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ituJOHAN langsung pergi dan terdakwa pun menyimpan barang tersebut di bawahkompor gas, yang mana sabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis hakim unsurtersebut tidak terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unur dalam pasal 114 Ayat (1)Undnag
Register : 04-06-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN SIBOLGA Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sbg Tanggal 25 Oktober 2018 — Jonwesly Simamora vs PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cab. Sibolga, Pemerintah Ri cq Menteri Keuangan Ri cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil Djkn Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Padangsidimpuan
76 — 11
76 — 11
KMA/002/SK/V/1994 tanggal 29 April1994 padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggunganberdasarkan janji untuk menjual sendiri yang tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan sudah di atur dalam Buku IlPedoman Teknis Administrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12 yangmenyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat(2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag Hak Tanggungan
Register : 06-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 31/PDT/2018/PT BNA Tanggal 8 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : MUNAWARBAH BIN MADDIN
Terbanding/Tergugat IV : MUNAWARDI BIN M.KARIMI
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Medan
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Lhoksmawe
58 — 23
Terbanding/Tergugat IV : MUNAWARDI BIN M.KARIMI
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Medan
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Lhoksmawe
58 — 23
Bahwa Hak TERGUGAT dan TERGUGAT Il selakuPemegang Hak Tanggungan melaksanakan lelang HakTanggungan atas Obyek Hak Tanggungan (i.c OBYEKPERKARA) sudah dijamin oleh Undnag undang karenanyaapabila TERGUGAT dan TERGUGAT II melaksanakanhaknya tidak ada kepentingan pihak lain yang dirugikan,termasuk dalam hal ini kepentingan PENGGUGAT.Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT BNAc.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1243 K/PDT/2016 Tanggal 15 September 2016 — FITRIADI VS DAVID PANGESTU, SH.
97 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1)Undang Undnag Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:b.
Register : 25-01-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN. Kph Tanggal 21 Maret 2016 — Harmen Nadi Als Armen Bin Malik
383 — 40
383 — 40
perbuatannya danharus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin izin resmi sesuaidengan perturan perundang undangan yang berlaku untuk menebang pohonkayu tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakimunsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sahtelah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1)huruf c Undang undnag
Putus : 28-06-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 — 1. SUGIONO, DK VS PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI, Tbk
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat pada tanggal 15 Juli 2015 dan 27 Juli 2015 telahmengajukan surat permintaan pembayaran THR tahun 2015 kepada Tergugat.Namun oleh Tergugat tidak diberikan sekalipun oleh Penggugat telahmengajukan permintaan untuk pembayarannya;17.Bahwa Penggugat melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjoberupaya menyelesaikan penyelesaian perkara ini sesuai dengan ketentuanPasal 136 Undnag Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjuncto Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun
Register : 12-01-2011 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 08-07-2011
Putusan PA MARTAPURA Nomor 038/Pdt.G/2011/PA.Mtp Tanggal 24 Mei 2011 — Pemohon vs Termohon
15 — 3
15 — 3
G/2011/PA/ Mp. atau sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)selama 3 (tiga) bulan;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkantersebut pada bagian lain dalam putusan ini;DALAM KONVENS I DAN REKONVENS IMenimbang, bahwa oleh perkara ini mengenai sengketa di bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahankedua dengan Undnag Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan
Putus : 11-10-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1230 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — PT. NIPPRES. Tbk VS INDRA BAYU, DK
102 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
2010 s/d 10 Januari 2013 (3 tahun); PKWT dari tanggal 4 Februari 2013 s/d 3 Februari 2015 (2 Tahun); PKWT dari tanggal 30 Maret 2015 s/d 29 Maret 2016 (1 Tahun);Maka tindakan Tergugat yang telah melakukan pengakhiran hubungankerja secara sepihak dan tanpa adanya penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial kepada Penggugat Indra Bayu danPenggugat M Bery Silvian pada tanggal 29 Maret 2016 adalah melanggarPasal 154 huruf (b) juncto Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 155 ayat (1)Undang Undnag
Register : 28-12-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 476/PDT/2018/PT MDN Tanggal 20 Maret 2019 — JONWESLY SIMAMORA VS PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK. CAB. SIBOLGA, DK
37 — 16
37 — 16
KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan janjiuntuk menjual sendiri yang tercantum dalam Akta Pemberian HakTanggungan sudah di atur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasidan Tenis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007huruf AG angka 12 yang menyatakan bahwa penjualan agunanberdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiriberdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No.4 Tahun 1996 (Undang undnag Hak Tanggungan
Upload : 27-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 151/PDT/2016/PT-MDN DRS. RUDOLF M. PARDEDE X EMMY PERDEDE, DKK.
53 — 35
53 — 35
Undang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 151/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 5Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan AnggaranDasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini.Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat rnemperoleh status badan hukum dengancara menyelesaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangkawakiu paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal Undnag
Register : 05-05-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Skb Tanggal 16 Juni 2021 — AJIS Alias MIO Alias PENYOL BIN RAHMAN
93 — 11
93 — 11
Sesuai dengan Undang Undnag Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika. Bahwa benar sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandinganantara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakansesuai aturan pakai yang sudah ditentukan.
Register : 31-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
RANYU
Tergugat:
PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
61 — 14
RANYU
Tergugat:
PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
61 — 14
Pendapat danmaksud tergugat disini adalah sangat menyesatkan Hak asasi manusia danjuga telah melanggar Undnag undang yang berlaku, tergugat membuatkedua poin tersebut adalah bermaksud dan bertujuan untuk menghilangkanmasa kerja penggugat yang sudah bekerja sejak tahun 2016 s/d 2018.Sangat bertentangan dengan undang undang yang berlaku.Bahwa selanjutnya terkait penjelasan diatas, maka Tergugat telahmelakukan pelanggaran Hukum UU Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan pasal 59 ayat (2), (5) dan
Register : 24-05-2010 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 07-12-2011
Putusan PN DEPOK Nomor 45/Pdt.G/2010/PN.Dpk Tanggal 20 Januari 2011 — REMONO HULBERTIUS JORAMSA vs. ATJANG SARODJI ; SALAMAH, dkk.
90 — 30
90 — 30
Atas dasarpasal 32 =ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997, maka Undang undangNomor 5 Tahun 1986 Jo Undnag undang Nomor 9 Tahun2004 dan Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 serta suratKetua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia UrusanLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tanggal14 Oktober 1993 Nomor : 224/TD.TUN/X/1993 Perihalpetunjuk pelaksanaan yang dirumuskan dalam pelatihanketerampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tahapII Tahun 1993 yang ditujukan kepada
Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 — KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK cq KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN VS ARIF ROHMAN SAEFUL, S.H., dan SAHAT PARULIAN, S.H.,
139 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pada halaman28 s.d. halaman 29, yang menyatakan:*Bahwa terhadap Pelunasan Utang Pajak harus didahulukan setelah itu barupelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri.Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubahterakhir denagn Undang Undnag Nomor 16 Tahun 2000 (UUKUP) danUndang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak DenganSurat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang UndangNomor 19
Register : 30-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 84/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN KIS Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. BANK MANDIRI PERSERO, TBK Lawan ISMAIL THALIB
141 — 57
141 — 57
Bank atas segala kerugian yang dideritaoleh Bank berhubung dengan atau sebagai akibat dari keterlambatan ataukelalaian pembayaran dari suatu biaya dan pengeluaran yang ditetapkan dalampasal ini;Serta masih banyak lagi Pasal seperti Pasal 16 dengan seluruh ayat ayatnya.Sehingga majelis berpendapat bahwa pelaku usaha telah memberlakukanbeberapa 8 (delapan) daftar negatif Klausula baku pada dokumen atauperjanjian sehingga layaklah bila pelaku usaha mendapatkan sanksi yang telahditetapkan oleh undang undnag
Putus : 21-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2601K/Pdt./2015 Tanggal 21 Januari 2016 — Dr. MINTARSIH A. LATIEF alias MINTARSIH LESTIANI, dkk VS PT BLUE BIRD TAXI
448 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
448 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
Purnomo PrawiroMangkusudjonolah yang harus bertanggungjawab untuk menjalankandan mengurus penyesuaian Penggugat sebagai suatu perseroanterbatas sesuai dengan Undang undnag Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT1995) dan Undnag undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroanTerbatas (UUPT 2007). Namun FAKTANYA Dr. H. Purnomo PrawiroMangkusudjono tetap tidak mengambil inisiatif untuk menyesuaikanPenggugat dengan UUPT 1995 dan UUPT 2007 dan Dr. H.