Pasal 404 UndangUndang 23/2014 mengatur bahwaperludilakukan serah terima personil, pendanaan dan dokumen terkaitdengan penyelenggaraan urusan di bidang Mineral dan Batubarapaling lambat 2 tahun sejak Oktober 2014.Halaman 48 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/20181.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UndangUndangPembentukan Peraturan Perundangundangan, sebagai berikut:Pasal 8(1) Jenis peraturan perundangundangan selain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yangditetapkan

1999 tentang PenyelenggaraanPemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untukselanjutnya disebut UU 28/1999) jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU 9/2004) jo Pasal 20 ayat (1) UndangUndang 32 Tahun 2004 (Untuk Selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (untuk selanjutnya disebut UU 23

/2014) adalah dalil yang keliru.

., Misfarida / tergugat rekonvensi 2, Peta Bidang tanahNo. 23/2014 luas 5047 M2 Surat Ukur No. 00353/2014 tgl 28012014 tertanggal 28/01/2014, terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok.Selanjutnya obyek perkara rekonvensi Il dimohonkan sertifikat hak milik terletak diLubuk Tupai Jorong Simpang AA atas nama Hj.

Solok di Kantor Wali Nagari Sumani yaitu tumpak Lokasi di Jorong Ranahpermohonan atas nama Hj., Misfarida / tergugat rekonvensi 2, Peta Bidangtanah No. 23/2014 luas 5047 M2 Surat Ukur No. 00353/2014 tgl 28012014tertanggal 28 /01/2014, terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani Kec. X KotoSingkarak Kab. Solok.

.; Bahwa, mekanisme pemberhentian Kepala Daerah yang tersangkutpasal 78 yg menjadi syarat keluarnya keputusan TUN mekanisme UU No.23/2014, yang menjadi substansinya dan juga apa yang menjadiprosedurnya ltu sudah ada di dalam Pasal 8081 sudah diatur, kita lihatPasal 80 itu melalui usul DPRD kalau ada usul DPRD itu nanti sampai adakeputusan MA kalau tidak ada usul dari DPRD maka dari pemerintahlahyang mengajukan itu ke MA jadi kita lihat disini sebetulnya kalau kasusnyaterkait perbuatan tercela ini

Pemberhentian Direktur Utama PDAM TirtaPakuan Kota Bogor.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam perimbangan Objek Sengketasalah satu alasan diterbitkannya Keputusan Walikota tentang PemberhentianHal 75 dari 86Putusan No 78/PDTG/2016/PN.BGR33.34.PENGGUGAT sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor adalahdalam rangka menialankan Tugas TERGUGAT selaku Kepala Daerahsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23

/2014),yakni untuk memelihara ketentraman dan ketertban Masyarakat terkait adanyaunjuk rasa mayoritas pegawai PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor secara terusmenerus sejak 17 Februari 2016 sampai dengan 19 Februari 2016 yang dapatberakibat terhentinya pelayanan pemberian air bersin kepada masyarakatBogor.Bahwa. berdasarkan penjelasan tersebut diatas, diterbitkan Objek Sengketa olehTERGUGAT tidak bertentangaryberlandaskan pada Permendari Nomor 2 Tahun2007 jo Perda Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Walikota

Putusan No.149/Pid.B/2016/PN Smne LPBP12/WPUJ.23/2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk JenisPajak PPN dengan Masa Pajak Januari sd. Desember Tahun2010.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwakarena saudara HUGO SAMBUDI alias HUGO SAM BUDI hanyamengurusi masalah operasional perusahaan dan tidak mengetahuimasalah perpajakan, maka meminta bantuan pemenuhankewajiban perpajakan CV.

TANDOJAYA, NPWP : 02.543.824.3542.000 diduga melakukanPenyerahan BKP/JKP dan menerbitkan Faktur Pajak namun tidakdilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan transaksi yangsebenarnya untuk tahun 2009 dan 2010,Berdasarkan LaporanPemeriksaan Bukti Permulaan nomor : LPBP11/WPJ.23/2014tanggal 31 Desember dan nomor : LPBP12/WPJ.23/2014 tanggal31 Desember 2014, Setahu saya Tim Pemeriksa Bukti Permulaansudah melaksanakan kegiatan:Hal. 25 dari 146 hal. Putusan No.149/Pid.B/2016/PN Smna.

Putusan Perkara Nomor : 96/G/2019/PTUN.BDGketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang selengkapnya menyatakan :(1) Kepala Daerah mempunyai tugas : e.

Bahwa oleh karenanya dengan mendasarkan atas ketentuan Pasal65 ayat (1) huruf e, Gubernur Jawa Barat dalam kedudukannya tersebut diberikankewenangan oleh UU 23/2014 untuk mewakili daerah yang dipimpinnya ai dalamdan di luar pengadilan.; Bahwa dalam pelaksanaanya, di dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf etersebut juga memuat klausul bahwa Kepala Daerah (vide Gubernur Jawa Barat incasu) dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesual dengan ketentuanperaturan perundangundangan; Bahwa selanjutnya

Hal ini sebagaimana termuat di dalamketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) huruf d UU 23/2014 yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 65 ayat (1) huruf b1) Kepala daerah mempunyai tugas: b. memeliharaketenteraman danketertiban masyarakatLebih dari itu, sebagaimana amanat :Pasal 65 ayat (2) huruf d(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepaladaerah berwenang: d. mengambil tindakantertentudalamkeadaanmendesakyang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ataumasyarakatSehingga

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 23/ 2014 dari Najamuddin kepada H. Kannu,tertanggal 5 Maret 2014, yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Nur Hidayah, 5.H.,yang diberi tanda bukti T. I, IV, V, XIIL XV, XVIL XX 2;3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00910 atas nama Saharia S.E., tertanggal14 November 2013, yang diberi tanda bukti T. I, IV, V, XII, XV, XVIL XX 3;4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01316 atas nama H.

XOIXE KARYA 66.890.242.2 010.001127 TAMA 407.000 14.82739368 9/4/2014 76,320,000 7,632,000SEMANGAT JAYA, 66.307.188.4 010.001128 PT 411.000 14.34734736 4/14/2014 139,472,000 13,947,200SEMANGAT JAYA, 66.307.188.4 010.001129 PT 411.000 14.34734747 4/23/2014 151,904,000 15,190,400SEMANGAT JAYA, 66.307.188.4 010.001130 PT 411.000 14.34734749 4/26/2014 70,416,000 7,041,600SEMANGAT JAYA, 66.307.188.4 010.001131 PT 411.000 14.34734750 4/29/2014 163,044,000 16,304,400JUMLAH 20,858,330,859 2,085,833,086 Halaman

Pokok Permohonan Pemohon:Bahwa Pemohon mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 2Aayat (1a) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 yang dianggapbertentangan dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) dan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2007 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentangPenetapan Peraturan Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000tentang

Romawi V Lampiran Peraturan BKN 14/2018 jo.Huruf K Lampiran Permen PANRB 23/2014 jo. Pasal 7JUKLAK dan Pengumuman Nomor : PENG01/C/Cp.2/11/2019 tanggal 5 November 2019, terdiri atas 3(tiga) tahap:a.

Setelah dihentikan sementaraGubernur melakukan audit / inspeksi karena berdasarkan PP 55Tahun 2010 pengawasan di bidang lingkungan adalah tugaskewenangannya inspektur tambang maka inspektur tambangseyogyanya diminta untuk memeriksa laporan masyarakat kalauada kerusakan lingkungan penurunan daya dukung lingkungan.Berdasarkan UU 23/2014 lampiran Cc, Pejabat fungsional suatutambang dikelola oleh pusat artinya domain kewenangannyapemerintah pusat untuk pengelolaan pejabat inspektur tambang.Apabila Gubernur

Berdasarkan Kepmen WP 2017 yang terakhir PulauTanah Laut itu didalamnya ada Wilayah Usaha PertambanganBatubara ;Bahwa ahli menerangkan Seharusnya kalau kasus lingkungan /masalah lingkungan maka pengawasan lingkungan sesuai denganPP 55/2010 adalah domainnya Pejabat Fungsional InspekturTambang, Pejabat Fungsional Inspektur Tambang berdasarkan UUNo.23/2014 dikelola oleh pusat, sehingga aktifitas Inspektur Tambangdikelola oleh pusat, jika daerah membutuhkan maka dapatberkoordinasi dengan pusat untuk

Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara (UU No.19/2003) (Bukti 1122)menyatakan:Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,adalah badan usaha yang seluruh atas sebagian besarHalaman 61 dari 203 Hal.Putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL71.Te73.modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkanPengertian Badan Usahan Milik Daerah (BUMD)Pasal 1 angka 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (UU No. 23

/2014) (Bukti T123) menyatakan:Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMDadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh DaerahSehubungan dengan uraian di atas, perlu Majelis Hakim ketahui bahwaTERGUGAT adalah merupakan Badan Usaha Asing yang didirikanmenurut Hukum Uni Emirat Arab dalam Anggaran Dasar Etihad Airways(Bukti T 124) dan bukan merupakan badan hukum Indonesia yangberbentuk perseroan atau koperasi.

Terlebin dari itu TERGUGAT jugabukan merupakan BUMN atau BUMD karena TERGUGAT bukanmerupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya yangdimiliki oleh Negara Republik Indonesia maupun dimiliki oleh Daerah.Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan halhal sebagaiberikut:(1) TERGUGAT tidak termasuk dalam definisi BUMN sebagaimanadimaksud oleh UU No, 19/2003;(il) TERGUGAT tidak termasuk dalam definisi BUMD 2014 UU No.23/2014; dan(iit) TERGUGAT I tidak termasuk juga Badan Usaha Indonesia.Oleh

sesuaiketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perda 7/2015tersebut di atas, maka dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan:Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Bahwa ketentuanketentuan perda tersebut semakin diperkuat denganketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23

/2014") yang dinyatakanbahwa :"Kepala daerah mempunyai tugas: e. mewuakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewnakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan"; Bahwa sementara itu, para Penggugat justru malah menarik Kepala BiroInvestasi dan Badan Usaha Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi JawaHalaman 14 dari 93 halaman Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.

pemeriksaan tanah dengan alatsondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu.y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal UndanganRapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show CaseMeeting) tahap Il pekerjaan pembangunan pengendali BanjirAir Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/23

/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal UsulanPenetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSASumatra VIl Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSASumatra VI 2015 tanggal27 Februari 2015 tentang SanksiPencantuman dalam daftar hitam.

DARWIS HB.2 (dua) lembar Sertifikat Peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RIyang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia tanggal 22 25 Juli 2016.2 (dua) lembar Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis gambaran HakKeuangan DPRD pasca UU No. 23/2014 yang dilaksanakan olehLembaga Orientasi Pengembangan Pembangunan Nasional tanggal18 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur Eksekurif LOPPNASMUHAMMAD NAWIER, SE.3 (tiga) lembar Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis konsolidasi danUpgrading

/ 2014 di hotel Kuta PlayaBali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.71. 11 (Sebelas) rangkap Buku Kas Umum Sekertariat DPRD EnrekangTahun 2015, bulan Februari sampai dengan bulan Desember.1 (Satu) rangkap Keputusan Pimpinan DPRD Enrekang Nomor 1 tahun 2016tentang Penetapan Rencana Kerja Tahunan dan Jadwal Kegiatan DPRDEnrekang tahun 2016.1 (Satu) rangkap Peraturan Bupati Enrekang Nomor 11 tahun 2014 tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Enrekang tahun 2015 besertalampirannya.1 (Satu) rangkap

DARWIS HB.2 (dua) lembar Sertifikat Peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RIyang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia tanggal 22 25 Juli 2016.2 (dua) lembar Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis gambaran HakKeuangan DPRD pasca UU No. 23/2014 yang dilaksanakan olehLembaga Orientasi Pengembangan Pembangunan Nasionaltanggal 18 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur EksekurifLOPPNAS MUHAMMAD NAWIER, SE.3 (tiga) lembar Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis konsolidasi danUpgrading

Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.7 (Tujuh) lembar Piagam Penghargaan sebagai LokakaryaNasional PAN di Hotel Redtop Jakarta Tanggal 0104 November2016.15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasipermendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodikdaerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalamPemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April2016 oleh LPMKP2D.21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaranhak keuangan DPRD Pasca UU No. 23

/ 2014 di hotel Kuta PlayaBali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.71. 11 (Sebelas) rangkap Buku Kas Umum Sekertariat DPRD EnrekangTahun 2015, bulan Februari sampai dengan bulan Desember.Halaman 406 dari 431 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN Mks7273.74.75:76.TT.78.79,80.81.82.83.84.85.86.87.88.89. 1 (Satu) rangkap Keputusan Pimpinan DPRD Enrekang Nomor 1 tahun2016 tentang Penetapan Rencana Kerja Tahunan dan Jadwal KegiatanDPRD Enrekang tahun 2016.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Enrekang Nomor

CI 317264 beserta lampiran;

Desember Tahun 2009;e LPBP12/WPUJ.23/2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk JenisPajak PPN dengan Masa Pajak Januari sd. Desember Tahun2010. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwakarena saudara HUGO SAMBUDI alias HUGO SAM BUDI hanyamengurusi masalah operasional perusahaan dan tidak mengetahuimasalah perpajakan, maka meminta bantuan pemenuhankewajiban perpajakan CV. TANDO JAYA berupa pengisian danpelaporan SPT Masa PPN kepada saudara USMAN, namunHal. 66 dari 178 hal.

TANDOJAYA, NPWP : 02.543.824.3542.000 diduga melakukanPenyerahan BKP/JKP dan menerbitkan Faktur Pajak namun tidakdilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan transaksi yangsebenarnya untuk tahun 2009 dan 2010,Berdasarkan LaporanPemeriksaan Bukti Permulaan nomor : LPBP11/WPJ.23/2014tanggal 31 Desember dan nomor : LPBP12/WPJ.23/2014 tanggal31 Desember 2014, Setahu saya Tim Pemeriksa Bukti Permulaansudah melaksanakan kegiatan:a.

Mengapa pakai Perda karena dalamUndangUndang No.22/1999 tentang Otonomi Daerah yang dirubahdengan UndangUndanh No.32/2004 dan dirubah lagi dengan UndangUndang No.23/2014 menyatakan daerah itu diberikan kewenangan olehpusat maka daerah boleh mengatur. Sehingga daerah diberikankewenangan untuk mengawasi sedang BPN sebagai administrasinya;Bahwa Sah saja walaupun itu ijin Perda, karena sebagian kewenangansudah ditangan daerah.

Itu boleh saja dan ridak melanggar UndangUndang dengan dipertegas dengan UndangUndang No.23/2014 tentangOtonomi Daerah;Bahwa jika selama sertifikatnya masih sawah formilnya tetap sawahwalalupun dormilnya sudah ada jin.