bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahanbiodata suami/istri karena terjadi kekeliruan penulisan dalam akta nikah yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapansebagaimana maksud norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata tersebut karena ternyata biodata istri dalam Kutipan Akta NikahNomor 114/42/VII/1988 tanggal 29 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto,terdapat kekeliruan nama Pemohon II tertulis SIT SYAMSIYAH binti MADAIM,padahal yang benar adalah SITI SAMSIYAH

52 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PeraturanPerundangan lainnya yang bersangkutan, pencatatan penggantian namadilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalPemohon ;PNJUPDTFR06/Rev 00Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menambah nama adalahdiperbolehkan dan tidak dilarang ;Menimbang, bahwa nama yang dipilih Pemohon tersebut adalahmenambah penyebutan atau penulisan nama dan bukan perubahan namakeluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa penambahan nama yang dipilin Pemohon tersebutadalah bukan merupakan titel, gelar, pangkat, gelar kebangsawanan ;Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon tersebut tidakbertentangan dengan UndangUndang dan tidak melanggar kesusilaan,kesopanan atau peradaban suatu daerah ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makacukup beralasan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaJakarta Utara untuk mencatatkan dalam register yang sedang

. : Kajen Kabupaten Pekalongan oleh karena itupermohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi URIP RISWOYO danSUNARTO bahwa Pemohon bermaksud untuk adalah Paman dari YUDA AGASIHal. 5 dari 6 Hal.

secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10 UndangUndang nomor 48 tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan dilarangmenolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya dengandemikian dianggap masih relevan digunakan sebagai landasan voluntair atau yanglazim disebut dengan permohonan maka dengan demikian permohonan Pemohontermasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana = diubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti namamerupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagai berikut buny)i:Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untukmenetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang

Sutami TanjungKarang Timur Bandar Lampung atau atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang,akan tetapi karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan NegeriKalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat denganPengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP,Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana

./2012/PN Bit.( eksepsi ), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut iMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3( tiga ) orang saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingdan telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yangpada. pokoknya Sebagal Berikul : se

Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yangbersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama anakPemohon menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Stabat ; w Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yakni Foto Copy Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1205LT240620130419 tertulis nama anak Pemohon EVINAGISELLA, seharusnya dan dihubungkan dengan keterangan saksisaksi bahwapenulisan nama anak Pemohon diganti menjadi APRIYANI PRATIWI di karenakananak Pemohon sering sakitsakitan dengan nama yang lama, sesuai dengan yangtercantum dalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran (vide bukti P3); w Menimbang, bahwa dari alat bukti P3 Pemohon

Kalau kemudiansetelah pembuktian barulah dapat diketahui terbukti tidaknya suatu eksepsi absolute, yaknipernyataan ketidak wenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memseriksa danmemutus perkara ini yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan faktakejadian tersebut adalah masih tetap menjadi penilaian hakim dalam tata cara membuatsurat gugat.Menimbang, bahwa dengan menunjukkan fakta kejadian tidak berwenangnya danhalhal yang masih ditemukan kaburnya gugatan adalah identitas para pihak

Bahwa perubahan nama Pemohon adalah perubahan nama kecil dan bukan namakeluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon adalah bukan merupakan Titel, Gelar,Pangkat , Gelar Kebangsawanan ;Menimbang, bahwa karena nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut adalah tidakbertentangan dengan Undang Undang dan tidak melanggar kesusilaan, kesopanan atau adatistiadat suatu daerah ;Menimbang, bahwaberdasarkan Uraian pertimbangan tersebut diatas

HAIKAL FIRDAUSHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2018/PN Pklmenjadi MUHAMMAD HAIKAL FIRDAUS sebagaimana dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri Pekalonganyang mengadili perkara ini memutuskan permohonan Pemohon, maka akandipertimbangkan terlebihn dahulu, apakah permohonan Pemohon termasuk kedalam kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan.Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yangmemeriksa perkara ini membaca surat permohonan pemohon, inti

maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan padapokoknya bahwa Anak Pemohon sering mengalami sakit sehinggaPemohonberkehendak untuk merubah nama anaknyadari nama Dzaki Gunawan PutramenjadiDzaki Azfer Atharauf;Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkanapakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadilipermohonan Pemohon melalui kuasanya tersebut;Menimbang, bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalahmengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pegadilan Negeri tidakhanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa),akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkara perdata yang tidakmengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang, bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang

Bima atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa yang sudah beberapa kali menggunakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa serbuk kristal yangmengandung

Bima atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa yang sudah beberapa kali menggunakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa serbuk kristal yangmengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu pada hariMinggu

Pengadilan Negeri diperiksaterlebin dahulu sebelum TERGUGAT II mengajukan Jawaban sesuai hukumacara perdata yang berlaku).

Sekali lagi, TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim memeriksadan memutus permasalahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri sebelummemeriksa permasalahan dalam pokok perkara.BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN ERROR IN PERSONAPENGGUGAT TELAH SALAH MENARIK TERGUGAT Il MENJADI PIHAKTERGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)3.

Pengadilan Negeri diperiksaterlebin dahulu sebelum TERGUGAT III mengajukan Jawaban sesuai hukumacara perdata yang berlaku).

Sekali lagi, TERGUGAT Ill mohon agar Majelis Hakim memeriksadan memutus permasalahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri sebelummemeriksa permasalahan dalam pokok perkara.BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN ERROR IN PERSONAPENGGUGAT TELAH SALAH MENARIK TERGUGAT Ill MENJADI PIHAKTERGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)3.

Sekali lagi, TERGUGAT IV mohon agar Majelis Hakim memeriksadan memutus permasalahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri sebelummemeriksa permasalahan dalam pokok perkara.BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN ERROR IN PERSONAPENGGUGAT TELAH SALAH MENARIK TERGUGAT IV MENJADI PIHAKTERGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)3.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPara Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPara Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebihdahulu mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa danmengadili permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan diatur dalam pencatatanpergantianatauperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Para Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Para Pemohon,Para Pemohon bertempattinggaldi Jalan Mina

denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa PT PLN (Persero) Area Lubuk Pakam merupakan Badan Usaha MilikNegara (BUMN) maka berdasarkan ketentuan Pasal 4/7 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik Juncto Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaInformasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secaraabsolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikankeberatannya melainkan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Kerten Kec, LaweyanKota Surakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang, yang sama sekaliatau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawanhukum, pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapatmengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat ataumemakai anak kunci palsu, perintah palsu

Laweyan KotaSurakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumdan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang, yang sama sekali atausebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawanhukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa bersama temannyaSi Bro berboncengan mencari rumah Sdr.

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah dalildalil gugatanPenggugat tersebut merupakan alasan untuk perceraian sebagaimana diuraikandiatas, maka Majelis akan mempertimbangkan buktibukti dari Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugattelah mengajukan alat bukti suratsurat bertanda P1 sampai dengan P4 dan jugatelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa perkara a quosebelum masuk pokok perkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 sampai denganP4 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Katholik sedangkan pokokgugatan adalah mengenai urusan perceraian bagi orang yang beragama selainIslam yang merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri maka Majelis Hakimberpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara

PenuntutUmum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :Pertama :Bahwa ia terdakwa JUMARI ADI PAMUNGKAS ALS AMAT BIN TOHIRpada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2015 bertempat Agro PK Unlam DesaSungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaktidaknya padatempat lain yang termasuk kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksadan mengadili perkara ini, Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli,menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yangdiperoleh dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Awalnya terdakwa dihubungi oleh ARIF CAHYONO als YONO (dilakukanpenuntutan dalam berkas terpisah) untuk menyimpankan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Mio Soul GT warna ungu DA 6335 LAH selanjutnya terdakwamenuju kerumah terdakwa sesampainya

BPKB yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan ;Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP ;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa JUMARI ADI PAMUNGKAS ALS AMAT BIN TOHIRpada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2015 bertempat Agro PK Unlam DesaSungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaktidaknya padatempat lain yang termasuk kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksadan mengadili perkara ini, Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai,Menerima hadiah, Atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan,Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau menyembunyikansesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Awalnya terdakwa dihubungi oleh ARIF CAHYONO als YONO (dilakukanpenuntutan dalam berkas terpisah) untuk menyimpankan

pada akta kelahirannya yaitu tertulis namaRUKIYEM menjadi RUKI RUKIYAM HASANNAH dengan alasan Pemohon inginmembuat paspor dengan nama yang lebih islami;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalahpermohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat(1) UndangUndang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanyang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonanPemohon termasuk ke dalam kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai puladengan bukti surat P 2 dan P 5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon danKartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohonberalamat di perumahan kedungwaringin blok B9/8, RT.002, RW.004, DesaKedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Jo.

penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalahsebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebih dahulumengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan mengadilipermohonan ini;Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahunmkjnbbvccdilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Pemohon, Pemohonbertempattinggal di JalanTarumanegara Blok CII/6 CimangguPermai Rt. 006 Rw. 007KelurahanKedungbadakKecamatan Tanah Sareal Kota Bogot,