KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI;3. BUPATI PANIAI;

Bahwa keempat Partai Politik yang mendukung Penggugatdan pasangannya ini masingmasing memiliki 1 kursi diDPRD Kabupaten Paniai, sehingga total prosentaseperolehan kursi adalah 20%, dan telah melampauiketentuan 15% sebagaimana dimaksud di dalam UndangUndang No. 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, danPeraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010 Tentang PedomanTeknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah ; c.

Bahwa terhadap Keputusan KPU tersebut bakal pasangan calonSdr. Yan Tebay, S.Sos. M.Si dan Sdr. Marselus Tekege, S.Pd,pasangan calon Sdr. Drs Yulius Kayame, dan Sdr. HaamNawipa, S.Sos bakal pasangan calon Sdr. Yosafat Nawipa, S.Pd dan Sdr. Bartholomeus Yogi, A.Md. S.Sos, pasangan calon Sdr.Lukas Yeimo, S.Pd dan Olean Wege Gobai dan bakal pasangancalon Sdr. Marius Yeimo, SE dan Sdr. Drs.

Bahwapengesahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal penerbitanobjek gugatan bukan merupakan Keputusan yang bersifat mandiri,tetapi berdasarkan usulan dari KPU Kabupaten/Kota, DPRD danGubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005. 11.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi tersebut, maka KPU Kabupaten Paniaimelanjutkan proses pengusulan pengesahan Bupati dan WakilBupati Paniai kepada DPRD Kabupaten Paniai.

Terkait dengan dalil Penggugat tersebut, hal iniharus ditolak karena pada kenyataannya KPU Kabupaten Paniaitelah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.DX/2012, Nomor 79/PHPU.DX/2012, Nomor 80/PHPU.DX/2012, Nomor 81/PHPU.DX/2012, serta Nomor 82/PHPU.DX/2012 masingmasing tanggal 28 Februari 2013 danmengusulkannya kepada DPRD Kabupaten Paniai.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora vs Drs. H. Sunoto

,M.Hum & Partners beralamat di Komplek Gor MustikaBlok Barat No. 3 Blora, Provinsi Jawa Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09//ADV/2016tertanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Il INTERVENSI / PEMBANDING ll Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora,berkedudukan di JI. Halmahera No. 11 Kabupaten Blora,Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasakepada: 1) Dr. H. Umar Maaruf, S.H., Sp.N., M.Hum., 2)M. Fajar Subhi A. K.

se esemewee meaner naan nSTENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaanmengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantumdalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3Mei 2016 Nomor : 79 /G/ 2015 /PTUN SMG. yang amarnyasebagal Derik ; ssssssessecsesssenrnecmecmsenrnecmecmsstennmecieetenmeneeneericerMENGADILI:DALAM PENUNDAAN : 22 22 22 220 2re ono Menolak Permohonan Penggugat tentang pelaksanaan penundaanSurat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU

LAODI, PENGGUGAT ; ----------------------- M E L A W A N :- KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS, TERGUGAT ; --------------------------------------------

Hal tersebutjustru melanggar pemaknaan pasal angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk padaKetentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, Surat EdaranKPU Nomor 315/KPU/V/ 2013, perihal Temuan Hasil verifikasi AdministrasiPemenuhan Syarat Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD padanomor 15: ** Berdasarkan ketentuan pasal I angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf

DPR, DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; Hasil konsultasi berkala KPU Kab.

Surat KPU Kabupaten Maros, tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 194/KPUKab.025433319/VII/2013, Perihal : Penyampaian sikap KPU terhadapKlarifikasi Partai Politik tentang DCP ; 2.

Tentang Pemilihaon Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDmenentukan :2Ayat(1) : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Calon Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemiludengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;Ayat(2) : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antaraa.

KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasisebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan PartaiPolitik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b.

Menyatakan batal Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 350/KPU-HH/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 Perihal Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan ((vide bukti P-10=T-1); ---------------------------------------------------------------------3.

Menyatakan batal Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 17/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010 (vide bukti P-11=T-2); ---------------------------------------4.

Menyatakan batal Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 18/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta.....Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010 (vide bukti P-13=T-3); ----------------------5.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor ..

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 358/KPU-HH/IV/2010 tentang PenetapanPasangan ............

PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

.;KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.;

No.218/B/2013/PT.TUN.JKT.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokatKonsultan Hukum pada Law Office JONMATHIAS, SH ASSOCIATES Advocates & LegalConsultans, beralamat dan berkantor di Jalan Tebet BaratDalam II No. 4 A Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 021/JM.ASS/SK/V/2013 tanggal16 Mei 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING ;LAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,berkedudukan di Jalan Provinsi KM. 9 NipahNipah,Kabupaten Penajam

Bahwa oleh karena telah dibebaskan dalam putusan Peninjauan Kembali berdasarkan4.Putusan MARI Nomor : 26/PK/PID.SUS/2010 yang diputus tanggal 3 November2010, sedangkan Pemilukada Penajam Paser Utara dilakukan tahun 2013, maka Drs.Yusran Aspar, M.Si tidak masuk dalam kualifikasi sebagai orang yang wajibmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah, sepanjang berkaitan dengan persyaratan

Mantan Narapidanasebagai PasanganBahwa dengan dibebaskan yang bersangkutan karena tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya olehPutusan Peninjauan Kembali, maka telah sesuai dengan Peraturan KPU tersebutkhususnya ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan : tidak pernah dijatuhipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun

atau lebih;Bahwa demikian pula dengan dokumen dokumen lainnya yang harus dilengkapisebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012,telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi/Terbandingin casu Drs.

MUSTAQIM, MZ.MM ;Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPUPPU6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang PenetapanPasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum BupatiHal 19 dari 21 hal Put. No.218/B/2013/PT.TUN.JKT.Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. Drs. YUSRAN ASPAR,M.Si dan Drs.

,MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALOPO;

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka I Nomor Urut : 4 Atas Nama Hi. Khamamik, SH dan Hi. Ismail Ishak;-------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka I Nomor Urut : 4 Atas Nama Hi. Khamamik, SH dan Hi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR VS 1. NICHODEMUS RONSUBRE., 2. IR. AKMAL BACHRI HI KALABE;

PUTUSANNomor 285 K/TUN/PILKADA/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATENBIAK NUMFOR, tempat kedudukan di Jalan Tanjung Kirana,Nomor 8, Mandouw Dalam, Kampung Mandouw, DistrikSamofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua,Telepon (0981) 2911239, Fax (0981) 26957, Emailkpubiaknumfor@qmail.com, yang diwakili oleh Jackson S.Maryen, S.E.

, jabatan Ketua Komisi Pemilihnan Umum (KPU)Kabupaten Biak Numfor;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eugen EhrlichArie, S.H., M.H. dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office)Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H. & Rekan beralamat di RukoSumber Air, Nomor 1, Lantai Il, Jalan AbepuraEntrop,Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Nomor Hp.08114885187, 081320999943, Email: eugenarie@gmail.comberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018; Pemohon Kasasi

Menyatakan Sah dan mengikat Surat Keputusaan KPU Kabupaten BiakNumfor Nomor 02/HK.03.2.Kpt/9106/KPUKab/II/2018 tentangHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak NumforTahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 ;4.

Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotatentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikotadan Calon Wakil Walikota.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA KOMISIPEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR ;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 20/G/Pilkada/2018/PT TUN. MKS tanggal 29 Maret 2018;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.;2.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PATI II.H. SUNARWI, SE, MM.dk. vs 1.H. IMAM SUROSO, MM.dk.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PATI,berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar No. 54Kabupaten Pati, JawaTengah ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyabernama : 1. ABHAN,SH ; 2. ARIS SOETIONO,SH ; 3. Dr. H. UMAR MARUF, SH, Sp.N,M.Hum ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para advokat dariKantor Advokat & Penasihat Hukum ABHAN & PARTNERS yangberalamat di Ji. Wonodri Sendang Raya No. 2.

Tanggal 15 Agustus2011 beserta surat surat lainnya yang bertalianTENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerimakejadian kejadian dan duduk sengketa yang diuraikandalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal15 Agustus 2011 Nomor : 24/G/2011/PTUN.SBY. yang dimohonkanbanding dengan amarnya sebagai berikutMenolak permohonan Para penggugat tentang penundaanpelaksanaan Keputusan KPU Kabupaten Pati no. 40 tahun2011

Menyatakan tindakan hukum Tergugat menerbitkankeputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 3Huruf a Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan UmumKepala Daerah dan wakil Kepala daerah, dan Asas asasUmum pemerintahan yang baik. Khususnya Asas KecermatanFormal dan asasPertimbangan ; .

tertanggal 6 Juni 2011 yangmenyatakan bahwa baik dari segi kewenangan, dari segiprocedural dan substansi dikeluarkannya obyek sengketa olehTergugat /Pembandingberupa ; +e eee eee eee e Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten pati No. 40tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil BupatiPati Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Tergugat di Patipada tanggal 04 Juni 2011 yang dibuat berdasarkanBerita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No.37/BA/KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PATI,berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar No. 54Kabupaten Pati, JawaTengah ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyabernama : 1 ABHAN,SH. ; 222 ee ee eee ee ee eee2 ARIS SOETIONO,SH. 5 ++ eee ee 275 ++ 3 Dr H UMAR MARUF, SH, Sp.N,M.Hum ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para advokat dariKantor Advokat & Penasihat Hukum ABHAN & PARTNERS yangberalamat di Ji. Wonodri Sendang Raya No. 2.

Penggugat:
Ahmad Syarif
Tergugat:
1.Ketua DPRD Kabupaten Banjar
2.Ketua KPU Kabupten Banjar

Ketua KPU Kabupaten Banjar, beralamat di Jalan Anmad Yani KM39 Komplek Pangeran Antasari Kelurahan Jawa KecamatanMartapura Kabupaten Banjar, yang dalam hal ini memberikankuasa kepada MUJI MARTOPO, S.H., M.Hum., KepalaKejaksaan Negeri Kabupaten Banjar selaku PengacaraNegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor96/HK.07.2/6303/KPUKab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019,yang disubstitusikan kepada 1) Dyah Kusumaningtyas, S.H.

Dalam proses penetapan oleh KPU, DAPIL 2 terlewatidalam proses verifikasi;Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN MtpHalaman 17 dari 4024.29 26.27.28.29.30.31.32.33.= Didarankan agar dilakukan kembali verifikasi berupa verifikasi factualterhadap masingmasing calon Pengganti da nada bukti formil terhadapverifikasi tersebut.Sedangkan tanggapan KPU Kabupaten Banjar terhadap saran dari BawasluKabupaten Banjar, bahwa KPU Kabupaten Banjar bersedia melakukankembali verifikasi factual terhadap masingmasing calon PAW

Derwana F.Golles dan melakukan koordinasi serta konsultasi kepada KPU ProvinsiKalimantan Selatan dan KPU RI.Bahwa kemudian ada Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Nasional PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor107/KEP/DPN PKP IND/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentangPemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaAtas Kader Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan.Bahwa kemudian ada Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BanjarNomor : 342

Berita Acara dari KPU Kabupaten Banjar Nomor : 9/PL.01.1BA/6303/KpuKab/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang PemeriksaanPemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRDKabupaten Banjar Hasil Pemilihnan Umum Tahun 2014.

Fotokopi sesuai aslinya, berupa Surat Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banjar Nomor : 170/578/PimpDPRD tertanggal 10Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN MtpHalaman 26 dari 40September 2018, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Banjar,Perihal Usul Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Banjar dari PartaiPKPI, diberi tanda Bukti T.I1;. Fotokopi sesuai fotokopinya , berupa Surat Permohonan Pengunduran diriDERWANA FARMEI!

Penggugat:
Budi Maryono
Tergugat:
Ketua Tim Seleksi Jawa tengah Tiga Calon Anggota KPU Kabupaten dan Kota

/Klarifikasi dengan atasannya KPU RI tentangIjin/Rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian danKonsultasi dengan BKD Provinsi Jawa Tengah terkaitIjin.REKOMENDASI PPK dari Penggugat ; 5) PKPU Nomor 25 Tahun = 2018 tentangPERUBAHAN ATAS PKPU NOMOR 7 TAHUN 2018TENTANG SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSIDAN KPU KABUPATEN KOTA Pasal 38A ayat (1)berbunyi: Dalam hal terdapat gugatan hukum terhadapseleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,KPU dapat:a.Meminta/dan atau menghadirkan Tim Seleksi untukmemberikan

Sebagaimanadiatur dalam Keputusan KPU RI No.35/PP.06Kpt/05/KPU/II/2008Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPUHalaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor : 121/G/2018/PTUN.SMGKabupaten/Kota. Bahwa Persyaratan demikian diberlakukan untuksemua calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari unsurPegawai Negeri Sipil bukan hanya kepada Penggugat ;6.

Bahwa secara nyata Penggugat tidak dapat memenuhi salahsatu persyaratan dokumen calon anggota KPU Kabupaten/Kota, yaituSurat Rekomendasi dari Pejabat Pembinan Kepegawaian bagi PegawaiNegeri Sipil yang akan mengikuti seleksi sebagaimana diatur dalamKeputusan KPU RI No.35/PP.06Kpt/05/KPU/II/2008 Tentang PetunjukTeknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Yangmana persyaratan tersebut harus diserahkan pada saat tahapanpendaftaran selama 7 hari, yakni tanggal 4 Juli 2018 hingga 12 Juli 2018sebaimana diatur dalam Keputusan KPU No.505/PP.06Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan SeleksiCalon Anggota KPU Propinsi dan Calon Anggota KPU Kab/KotaPeriode Tahun 20182023 Tahap V tanggal 12 Juni 2018.

, bukan KPU Kabupaten/ Kota; ii.

KPU PROP. KALTIM DI SAMARINDA, CQ. KPUD.BONTANG DKK.

PEMILIHAN UMUM (KPU) PUSAT DI JAKARTACq. KOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSIKALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA Cq. KOMISIPEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) BONTANG, diBontang, beralamat di Kantor KPU Kota Bontang,Jl. Awang Long No. 68, Bontang.2. ADIEF MULYADI, S.Hut, Pekerjaan Ketua KPUD KotaBontang, beralamat di Jalan Awang Long No. 68,Bontang.3. SAMIAN, SE, Ketua Dewan Tanfidz PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Pekerjaan Swasta,beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 81 At.30, Bontang.4.

NURZAL PEWADJOI, PENGGUGAT ; ------------------ M E L A W A N :- KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS, TERGUGAT; ---------------------------------------

Surat Edaran KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013, tentang : PetunjukTeknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon AnggotaDPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; c.

atas PKPU 07 Tahun2013, Pasal 5 poin 3 huruf b, dan Pasal 19 huruf d dan e ; d Surat Edaran KPU RI Nomor : 229/KPU/IV/2013, tentang : PetunjukTeknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan CalonAnggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; hal. 15 dari 48 hal.

268 ayat 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012,menentukan : sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketayang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Calonanggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atauPartai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, danKPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusanKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Bahwa Pasal 268 ayat 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012,menentukan : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakansengketa

yang timbulantara :a KPU dan Partai Politik CalonPeserta Pemilu yang tidak lolosverifikasi sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPUtentang penetapan Partai PolitikPeserta Pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasalb KPU dan Partai Politik CalonPeserta Pemilu yang tidak loloshal.31 dari 48 hal.

Nomor 8 Tahun 2012, dapatdisimpulkan adanya dua jenis sengketa, yaitu sengketa Pemilu dan sengketa TataUsaha Negara Pemilu;Bahwa sengketa Pemilu dapat terjadi :antar peserta Pemilu, dan ;e peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibatdikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dapat terjadi/timbul antara:e Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Politik calon peserta pemilu yangtidak lolos verifikasi ;e KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten

Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI

Sifat final dan mengikat dariputusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalammelaksanakan putusan DKPP.

Sekretaris KPU Provinsi Papuameneruskan usulan penggantian Sekretaris KPU Kabupaten MamberamoRaya kepada Sekjen KPU RI dengan surat Nomor128/SDM.05.5.SD/9120/KPUProv/IIl Perihal Pengantar Usulan CalonSekretaris KPU Kab.

RapatPleno tertutup para Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya tersebutmendasarkan pada kewenangan KPU yang diatur dalam Pasal 49, Pasal60, dan Pasal 61 PKPU Nomor. 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:Pasal 49: Penyusunan program, kebijakan dan pengambilan keputusanoleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan SekretariatHalaman 29 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKT5.25.5.26.5.27.KPU Kabupaten/Kota harus melalui rapat

KPU KabupatenMamberamo Raya.

Mamberamo Raya kepada KPU Kab.

Turut Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Cq. Ketua KPU Provinsi Sulawesi SelatanCq. Ketua KPU Kabupaten Gowa.

MARWAN, ST VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT;

,kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan, paraAdvokat pada Tim Hukum SalimMarwan, beralamat diKabupaten Polman, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 03/Tim Hukum SALIM MARWAN/II/2018 tanggal 28Februari 2018;Pemohon Kasasi;LawanKOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATENPOLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT,tempat kedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kel. Darma,Kec.

Putusan Nomor 215 K/TUN/PILKADA/2018KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;.

Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha NegaraPemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan,menyatakan: Penggugat adalah merupakan pasangan Calon Gubernurdan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap keputusanKPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIPKabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur danCalon Wakil Gubernur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS

(PARA PENGGUGAT)MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) (TERGUGAT)

I PEMILIHAN UMUM (KPU) Provinsi Papua yang berkedudukan di JalanSoa Siu Dok Il bawah, Kota Jayapura Papua, Dalam halini memberi Kuasa Kepada :221. RUSLAM, S.E., M.T., Kabag Hukum Teknis dan Humas Sekertariat KomisiPemilinan Umum Provinsi Papua ;2. KRISPUS KAMBUAYA, S.H.,Kepala Sub. Bagian Hukum Sekertariat KomisiPemilinan Umum Provinsi Papua ;3.

., Staf Pelaksana pada Bagian HukumSekertariat KPU Provinsi Papua ;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat dijalan Soa Siu Dok II Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa,Nomor : 108/F17/KPU.PROV.030/III/2017, tanggal 29 MaretPengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :06/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 28 Februari 2017 TentangPenunjukan Majelis Hakim ;2.

Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal28 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura pada tertanggal 28 Februari 2017 dengan Register PerkaraNomor : 06/G/2017/PTUN.JPR. dan telah diperbaiki pada tanggal 23 MaretMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor :10/KPTS/KPU.PROV.030/2017

-------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN :------------------------------------------------------------------------------ Membatalkan dan memerintahkan segera mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/ PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA . 2. H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. vs 1. Ir.Hj.Rr.SOESI WIEDHIARTINI.DK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA, berkedudukan :di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :1. Drs. SUKIRMAN AZIS, SH.fe) jp2. SYARIFUDDIN LAKUY,SH june etterKeduanya Advokat pada Kantor Advokat Drs.

tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor : 23 / G/ 2013 / PTUN.MTR. tanggal 31 Juli 2013,sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut ;0Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannyatertanggal 24 Juni 2013 dan diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 15Juli 2013 pada pokoknya meminta agar Pengadilan memutuskan antara lainsebagai berikut : Menyatakan batal atau tidak sah serta Memerintahkan kepadaTergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Pemilinan Umum (KPU

) KotaBima Nomor : 18/Kpts/KpuKota017.483903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentangPenetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013Yang Memenuhi Persyaratan dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sahKeputusan Ketua KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KpuKota017.433903/2013,tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilin dalam Pemilinan UmumWalikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, dengan disertai denganpermohonan untuk Menetapkan penundaan proses tahapan Komisi PemilihanUmum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS