Ditemukan 138222 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Perkawinan adat Tanah adat
Pengadilan PN SOLOK Perdata Tanah
Register : 28-01-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PN SOLOK Nomor 2 /Pdt.G/2011/PN. Slk
Tanggal 26 Oktober 2011 — MANTI TUO - JONFANTOMAS DT GARAK BATUAH - EDI - KERAPATAN ADAT LUBUK SIKARAH NAGARI SOLOK
113 — 28
  • MANTI TUO- JONFANTOMAS DT GARAK BATUAH- EDI- KERAPATAN ADAT LUBUK SIKARAH NAGARI SOLOK
    Nagarisebagai masyarakat hukum adalah mempunyai fungsi: a. ....; b..5 C. ...3 Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadaphal hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagariguna kepentingan keperdataan adat, juga dalam hal adanyapersengketaan atau perkara perkara perdata adat;Dalam kasus ini tergugat V telah memberi' kedudukan hukumterhadap harta yang diperkarakan.
    Fotokopi satu bendel/satu) rangkap berita acara penyerahansurat surat asli tanah dan sawah dari Jonfantomas Dt GarakBatuah kepada Kerapatan Adat lubuk Sikarah Nagari Solokbeserta surat pernyataan yang dibuat antara Chatib DtDubalang Basa dan Jonfantomas Dt Garak Batuah, diberi tandaT.V2;513. Fotokopi berita acara penyerahan surat surat asli tanah dansawah dari Kerpatan adat lubuk sikarah nagari solok kepadaChatib Dt Dubalang Basa cs, diberi tanda T.V3;4.
    danagiah;Yang dimaksud dengan jual beli sepanjang adat yaitu secaraadat diketahui oleh mamak kepala waris dan anggota kaumnyayaitu. lelaki dan perempuan yang telah dewasa, diketahui pulaoleh batas sepadan serta ninik mamak IV Jinih; Jual beliharta pusaka tinggi tidak harus dilakukan di balai adat;Bahwa yang dimaksud dengan dijua indak dimakan bali,digadai indak dimakan sando adalah harta yang sudahberpindah tidak boleh diambil kembali;Bahwa pemilikan harta pusaka di Minangkabau adalah perempuandan
    berlakulah ketentuan adat harta tepatantinggal, harta bawaan kembali, harta surang dibagi, harta sekutudibelah.
    dilakukan secaraterang dan tunai ;Terang disini berarti harus disetujui oleh seluruh anggotakaum dan diketahui oleh masyarakat luas termasuk ninik mamakdalam Suku seperti pepatah adat basuluah matoharibagalanggang mato urang banyak, artinya tidak bisa hanyadilakukan oleh satu orang atau beberapa orang saja ;Tunai berarti jual beli tersebut terjadi seketika pada saatadanya kata sepakat ;Bahwa dalam hukum adat terutama hukum adat Minangkabaukonsep antara Gadai Tanah, Hibah Tanah dan Jual Beli Tanahberbeda
Pengadilan PT SAMARINDA
Putus : 08-01-2013 — Upload : 16-04-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 90/PDT/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 8 Januari 2013 —
42 — 16
  • YAYASAN LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK2. DAUD GAUNG, SH M E L A W A N1. SIMON DH2. RIO HARJITO3. FADLIANNOOR,S.Sos
    YAYASAN LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK, Beralamat di Kelurahan LoaBahu Samarinda;2. DAUD GAUNG, SH, Pekerjaan Ketua Yayasan Pemuda Adat Dayak, AlamatJalan Gunung Belah Gang Arsepati 5 RT. 36 Nomor 105, Kelurahan Loa lpuh,Kecamatan Tenggarong Kukar Semula keduanya sebagai TERGUGAT danTERGUGAT Il, sekarang sebagai PEMBANDING;MELAW AN1. SIMON DH, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Jakarta Blok AK. 12 RT. 26Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda;2.
    Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSamarinda tanggal 30 Nopember 2010 telah mengajukan gugatan yang padapokoknya sebagai berikut :0 nn nn nnn nnn nn enone nc nese1.1 BahwaBahwa Penggugat adalah merupakan bagian dari yayasan laskarPemuda Dayak dengan kedudukan masingmasing : SIMON.DHsebagai Bilder OF Institution LPAD, RIO HARJITO sebagaiAsdvisor/Protector, FADLIANNOOR,S.Sos sebagai LeadGovermental Division, yang dengan demikian ikut berjasamengurus Yayasan Laskar Pemuda Adat
    Sari Bumi mandiri, pekerjaan /Kemitraan mana sekarang ini telah berakhir;Bahwa sebagai imbalan atas jasa Penggugat pada yayasan laskarPemuda Adat Dayak (Tergugatl), Tergugat melalui Tergugat Iltelah bersepakat untuk memberikan pembagian hasil dari usahapertambangan batu bara milik Tergugat kepada Penggugat,sesuail dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Komisi (FeeTambang Batu Bara) Yayasan Laskar pemuda Adat Dayak,masingmasing dengan perincian sebagai berikut :1. Nama : SIMON.DHAlamat: JL.
    Menyatakan sah menurut hukum, Berita Acara Kesepakatan Bersama Komisi( Fee Tambang Batu bara) Yayasan Laskar Pemuda Adat Dayak tertanggal 8Desember 2004 yang dibuat serta ditanda tangani antara Tergugat II denganpihak Penggugat;00n ne nooo. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi) terhadap Penggugat;".
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 07-02-2023 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 19/PDT/2023/PT JMB
Tanggal 6 Maret 2023 — Pembanding/Tergugat : SYOPIAN Diwakili Oleh : SYOPIAN
Terbanding/Penggugat : KODIRAN
Terbanding/Turut Tergugat I : RONI PASLA
Terbanding/Turut Tergugat II : LEMBAGA ADAT MELAYU KABUPATEN TEBO
48 — 10
  • Pembanding/Tergugat : SYOPIAN Diwakili Oleh : SYOPIAN
    Terbanding/Penggugat : KODIRAN
    Terbanding/Turut Tergugat I : RONI PASLA
    Terbanding/Turut Tergugat II : LEMBAGA ADAT MELAYU KABUPATEN TEBO
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Klk
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
ENDANG NORDIN
Tergugat:
1.IDA ROHANI
2.RUSTIATI
3.DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN KAPUAS TENGAH
4.KEPALA DESA MARAPIT
112 — 0
  • Penggugat:
    ENDANG NORDIN
    Tergugat:
    1.IDA ROHANI
    2.RUSTIATI
    3.DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN KAPUAS TENGAH
    4.KEPALA DESA MARAPIT
Pengadilan PN MASOHI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 1/PDT.G/2014/PN.MSH
Tanggal 8 Desember 2014 — Penggugat: NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Tergugat: 1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. 2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI 3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
324 — 465
  • Penggugat:NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI.Tergugat:1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI.2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
    Adapun SOA MARAWALIHITU terdiri dari MargaMarga Adat: Marga Adat Latuian; Marga Adat Tepinalan; Marga Adat Maussa; Marga Adat Malueka; Marga Adat Rumatolokiit; Marga Adat Ipaloat; Marga Adat Ipaputi Marga Adat Kolohun;SOA LAULAMA LAMAKARI terdiri dari MargaMarga Adat:Marga Adat Maba;Marga Adat Loloda;Marga Adat Bartako;Marga Adat Tidore Soakonora;Marga Adat Popilo;Marga Adat Boeng;Marga Adat NgidihoSOA ROLATU ROUPESSY terdiri dari MargaMarga Adat:Hal 3 dari 101 Hal Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.MshMarga
    Adat Makatita;Marga Adat Salatin;Marga Adat Latulumaolat;Marga Adat Laturumasoreng;Marga Adat Manimalu;Marga Adat Muniaha;Marga Adat Maelan;Marga Adat Kelanohon;3.Bahwa Negeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat HukumAdat memiliki Tanah Petuanan yang sangat luas dengan batasbatas tanah sebagai berikut:Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Tolohetela/Petuanan NegeriSawai;Sebelah Timur berbatasan dengan Petuanan Negeri Pasahari;Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram;Sebelah Selatan berbatasan dengan
    Bahwa berdasarkan fakta sejarah yang tidak tertulis atau dari tuturlisan yang berurat berakar, baik disekitar pegunungan maupunpesisir Utara Pulau Seram hanya dikenal 3 (tiga) Negeri Adat yaituNegeri Adat Manusela, Negeri Adat Sawai (Negeri Adat Kota Asinahu)dan Negeri Adat Horale (Nakane) ; 3.
    adalahe Negeri Adat Sawai memiliki Rumah Adat sebagai tempat berkumpul /pertemuan para SOaSOa yang Rumah Salaola ; Negeri Adat Sawai memiliki Kapata sebagai Nyanyian Adat / BahasaAdat yang menggambarkan asal usul atau benang merah dalammembangun kepemilikan dan kesetaraan budaya ;e Negeri Adat Sawai memiliki Bahasa sendiri, yang dipakai dalampergaulan seharihari di Pesisir Utara Pulau Seram, termasuk AnialaHatileng (anak dari Negeri Sawai) di Negeri Hatileng/Negeri Wahai ;e Negeri Adat Sawai memiliki
    negeri adat, karena di pesisir utara Pulau Seram hanya dikenal3 (tiga) negeri adat yaitu Negeri Adat Manusela, Negeri Adat Sawai(Negeri Adat Kota Asinahu) dan Negeri Adat Horale (Nakane).
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 12-05-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 16-01-2023
Putusan PN AMLAPURA Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Amp
Tanggal 12 Januari 2023 — M.AP
Tergugat:
1.I NENGAH SUJANA
2.I KETUT SUMIARTA
Turut Tergugat:
DESA ADAT JUMENANG
61 — 32

  • M E N G A D I L I :

    DALAM EKSEPSI:

    • Menolak eksepsi Tergugat I;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan sah Penggugat selaku penggarap objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah Pelaba Pura Kenusut Desa Adat Jumenang yang terletak di Br.
    April 2020, atas nama pemegang hak Pura Kenusut;
  • Sertifikat Hak Milik Nomor 1219/Desa Bukit, Surat Ukur No. 1104/Bukit/2020, Luas 3450 M2, atas nama pemegang hak Pura Kenusut;
  1. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan hasil panen objek sengketa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Tergugat II tidak menyerahkan hasil panen objek sengketa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dan menyerahkan Upeti tanah Pelaba Pura Kenusut Desa Adat
    M.AP
    Tergugat:
    1.I NENGAH SUJANA
    2.I KETUT SUMIARTA
    Turut Tergugat:
    DESA ADAT JUMENANG
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata
Register : 18-03-2024 — Putus : 12-09-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mrb
Tanggal 12 September 2024 — Penggugat:
M.Yasin
Tergugat:
1.Jaliyus
2.Ayub
Turut Tergugat:
1.Rio Dusun Suka Jaya
2.Lembaga adat dusun suka jaya
7 — 3
  • Penggugat:
    M.Yasin
    Tergugat:
    1.Jaliyus
    2.Ayub
    Turut Tergugat:
    1.Rio Dusun Suka Jaya
    2.Lembaga adat dusun suka jaya
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1128/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
I GUSTI AGUNG CAKRA TENAYA
Tergugat:
Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penarungan, Mengwi, Badung, Bali
Turut Tergugat:
I GEDE SUGIARTA
61 — 40
  • Penggugat:
    I GUSTI AGUNG CAKRA TENAYA
    Tergugat:
    Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penarungan, Mengwi, Badung, Bali
    Turut Tergugat:
    I GEDE SUGIARTA
    /L/1.07/V/2012 dari TergugatKepala LPD Desa Adat Penarungan yang dijabat oleh Made Dhanatersebut, dengan terpaksa Penggugat membayar dana talangan atasHal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2020/PN Dps10.11.12.kredit macet tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) kepada Tergugat pada tanggal 13 Juli 2012.Bahwa Made Dhana selaku Kepala LPD Desa Adat Penarungan secarategas telah mengakui di dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2012,yang menyatakan: pembayaran sebesar
    Penarungan (Anak Agung Gede Putra Kartika,SE), karena sesuai fakta hukum yang ada, nama Penggugat adalahyang tercatat sebagai Debitur LPD Desa Adat Penarungansebagaimana yang Tergugat sSampaikan pada angka 3 di atas;Bahwa apabila kemudian Penggugat mendalilkan merasa dipinjamnamanya dalam permohonan pinjaman tersebut oleh Kepala LPDDesa Adat Penarungan (Anak Agung Gede Putra Kartika, SE) karenamasih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Penggugat, haltersebut merupakan urusan dan tanggung jawab
    Saksi Made Dhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi tahu dan mengenal LPD Desa Adat Penarungan, GstAgung Cakra Tenaya (Penggugat), Gede Sugiarta (Turut Tergugat)dan Gst Ayu Anom, tapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua di LPD Desa Adat Penarungansejak bulan Agustus 2012 s/d bulan Februari 2015;Bahwa Saksi mengenal Gst Agung Cakra Tenaya, Gede Sugiartadan Gst Ayu Anom, karena mereka semuanya adalah pernahmenjadi nasabah di LPD Desa Adat Penarungan
    Saksi Made Widiada, S.H., M.Kn, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;Bahwa saksi adalah selaku Jro Bendesa Desa Adat Penarungan daritahun 20152020, dan terpilin untuk periode kedua tahun 2020sekarang.Bahwa saksi tahu dan mengenal LPD Desa Adat Penarungan, GstAgung Cakra Tenaya (Penggugat), Gede Sugiarta (Turut Tergugat)dan Gst Ayu Anom, tapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa secara ex officio karena jabatan saksi sebagai Jro BendesaDesa Adat Penarungan, saksi sebagai Ketua Pengawas
    LPD;Bahwa Saksi mengenal / mengetahui Gst Agung Cakra Tenayaadalah warga di Desa Adat Penarungan;Bahwa sewaktu awal sebagai Jro Bendesa, saya mendapat laporankredit atas nama Gst Agung Cakra Tenaya sudah dilunasi padatahun 2012 sebesar Rp.150 juta yang terdiri dari hutang pokoksebesar Rp.125juta ditambah bunga sebesar Rp.25 juta;Bahwa Saksi mengetahui kredit atas nama Gede Sugiarta dan Gst Ayu Anom sudah dilunasi pada bulan JUNI 2016, pada saat itusaksi Sudah menjabat sebagai Jro Bendesa Adat;Bahwa
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 18-05-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/G.Lain-lain/2016/PN.Niaga.Sby jo. Nomor. 9/Pailit/2016 PN.Niaga.Sby
Tanggal 18 Mei 2017 — Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Kuta, Kabupaten Badung Bali 3. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR WILAYAH DENPASAR
69 — 20
  • Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Kuta, Kabupaten Badung Bali3. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR WILAYAH DENPASAR
    TERGUGAT I;Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Kuta, KabupatenBadung Bali, beralamat di Jalan Catus Pata,Kedonganan Kuta, Kabupaten Badung, Bali,selanjutnya disebut sebagai ..............00 TERGUGAT Il;PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR WILAYAHDENPASAR, Beralamat di JI. Dr.
    Putusan Nomor 13/ Gugatan.Lainlain/201 6/PN.Niaga.SbyBahwa dalma subjek gugatan meyebutkan dalam angka nomor 2KetuaLembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Kota, Kabupaten Badung, Bali,beralamat Jl.
    Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Denpasardimana pada waktu itu Sertifikat tersebut diserahkan kepada Notaris (Tergugat )untuk dibuatkan Hak Pertanggungan dimana sewaktu Sertifikat tersebut berada diNotaris (Tergugat ) telah dipinjam oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan(bukti P7, P8, T 8, T ll 6 danT Il 7).
    Pada tanggal 22 September 2016 Made Yasa membuat suratpernyataan bahwa ia memberi penjelasan bahwa Sertifikat Hak Milik No.15599sekarang berada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan (Tergugat Il) akanmenyelesaikan kewajiban kredit (bukti T I5);Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MadeYasa telah meminjam uang kepada PT.
    Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkCabang Denpasar dengan agunan antara lain Sertifikat Hak Milik No. 15599 suratukur No.09822 luas 260 M2 atas nama Made Yasa, Sertifikat tersebut oleh BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Denpasar diserahkan kepada Notaris(Tergugat 1) untuk dibuatkan Hak Tanggungan, oleh Notaris Sertifikat tersebutdipinjamkan kepada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan (Tergugat Il) danSertifikat tersebut digunakan untuk agunan (jaminan) pada Lembaga PerkreditanDesa Adat
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata
Register : 07-09-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tjp
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
1.adham
2.HAMNAWATI
3.REFRIATI
4.MENSIS
Tergugat:
1.YULINAR
2.FARIDAH
Turut Tergugat:
Kerapatan Adat Nagari Kubang
109 — 21
  • Penggugat:
    1.adham
    2.HAMNAWATI
    3.REFRIATI
    4.MENSIS
    Tergugat:
    1.YULINAR
    2.FARIDAH
    Turut Tergugat:
    Kerapatan Adat Nagari Kubang
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PADANG Nomor 172/Pdt.G/2020/PN Pdg
Tanggal 17 Mei 2021 — ,M.H
Tergugat:
4.Arman
5.Kerapatan Adat Nagari KAN
126 — 38
  • ,M.H
    Tergugat:
    4.Arman
    5.Kerapatan Adat Nagari KAN
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-08-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 781/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
I Nyoman Darna alias I Darna alias I Darma
Tergugat:
1.Bendesa Adat Tanjung Benoa
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
29 — 0
  • Penggugat:
    I Nyoman Darna alias I Darna alias I Darma
    Tergugat:
    1.Bendesa Adat Tanjung Benoa
    2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
Pengadilan PN Gedong Tataan Pidana Umum Perjudian
Register : 28-04-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 07-07-2023
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Gdt
Tanggal 12 Mei 2020 — Terdakwa : 1.SUWARDI BIN RUSDI ALM 2.BADRIN BIN RAJA ADAT ALM 3.DHIN CHANIAGO BIN MAKMUR ALM 4.FERNANDO BIN JUMANI
55 — 6
  • Menyatakan Terdakwa I Suwardi Bin Rusdi, Terdakwa II Badrin Bin Raja Adat, Terdakwa III Dhin Chaniago Bin Makmur, Terdakwa IV Fernando Bin Jumani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan permainan judi;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing selama 3 (tiga) bulan;3.
    Terdakwa : 1.SUWARDI BIN RUSDI ALM2.BADRIN BIN RAJA ADAT ALM3.DHIN CHANIAGO BIN MAKMUR ALM4.FERNANDO BIN JUMANI
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-05-2023 — Putus : 07-06-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 547/Pdt.Bth/2023/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2023 — Penggugat:
Ni Ketut Muliantini, SE
Tergugat:
1.LPD Desa Adat Peminge
2.I Ketut Murana
3.KPKNL Denpasar
4.Kantor BPN Kota Denpasar
21 — 7
  • Penggugat:
    Ni Ketut Muliantini, SE
    Tergugat:
    1.LPD Desa Adat Peminge
    2.I Ketut Murana
    3.KPKNL Denpasar
    4.Kantor BPN Kota Denpasar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-10-2023 — Putus : 01-11-2023 — Upload : 14-11-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 1136/Pdt.G/2023/PN Dps
Tanggal 1 Nopember 2023 — Penggugat:
I Komang Subagiana
Tergugat:
1.I Ketut Dogol
2.LPD Desa Adat Pemogan
Turut Tergugat:
Notaris/PPAT Ni Ketut Ardani,S.H.
28 — 9
  • Penggugat:
    I Komang Subagiana
    Tergugat:
    1.I Ketut Dogol
    2.LPD Desa Adat Pemogan
    Turut Tergugat:
    Notaris/PPAT Ni Ketut Ardani,S.H.
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 218/Pdt.G/2020/PN Amp
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
Desa Adat Karangasem
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Cq Bupati Karangasem
2.2. KEMENTRIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM
259 — 257
  • Penggugat:
    Desa Adat Karangasem
    Tergugat:
    1.Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Cq Bupati Karangasem
    2.2. KEMENTRIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM
    Karangasem, makabeliau mendirikan sebuah Desa Adat Karangasem yang ada sampaisekarang.
    temurun dantidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayahyang bersangkutan;2.
    dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pat.G/2020/PN AmpMenimbang ketentuan Pasal 2 tersebut diatas, sudah pasti teroenuhi bahwaberdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor 4 Tahun 2019 tentangDesa Adat di Bali, Lampiran tentang Desa Adat Yang Sudah Ada dan Diakuidi Bali, pada halaman 122, Nomor: 12, adalah Desa Adat Karangasem;Dari ketentuanketentuan tersebut diatas maka terbukti sudah bahwa prosespenerbitan Surat Keputusan
    yaitu Desa Adat Karangasem.
    setiap piodalan di Pura Melanting Desa Adat Karangasemdilaksanakan oleh Desa Adat Karangasem; Bahwa saksi pernah mendengar Anak Agung Gede Jelantik menjadiDewan Pemerintahan; Bahwa Anak Agung Gede Jelantik belum pernah menjadi Bendesa Adat; Bahwa yang pernah menjadi Bendesa Adat dari Puri Karangasem adalahAnak Agung Gede Karang dan dari Puri Kelodan adalah Anak AgungGede Ngurah; Bahwa Anak Agung Gede Karang saat menjadi Bendesa Adat jugamenjadi Bupati; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 05-11-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bkt
Tanggal 16 Nopember 2021 — Cang
2.Yuhendri, SH
3.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba
4.Roza
106 — 18
  • Cang
    2.Yuhendri, SH
    3.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba
    4.Roza
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 16-08-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bsk
Tanggal 6 September 2021 — Penggugat:
1.LISMAN INTAN
2.SYAFRIJAL
3.ZEN UMAMA
Tergugat:
3.EFENDI Gelar MANDARO SARAJO
4.KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Nagari Saruaso
91 — 17
  • Penggugat:
    1.LISMAN INTAN
    2.SYAFRIJAL
    3.ZEN UMAMA
    Tergugat:
    3.EFENDI Gelar MANDARO SARAJO
    4.KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Nagari Saruaso
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 31-05-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 34/PDT/2022/PT JAP
Tanggal 21 Juli 2022 — Sefried Depondoiye
Pembanding/Penggugat II : Para Ondofolo
Terbanding/Tergugat I : Welle Felle
Terbanding/Tergugat II : Fernando Suebu
Terbanding/Tergugat III : Dewan Adat Suku Sentani Cq Badan Peradilan Adat
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemkab Jayapura Cq Kadis DPPKP Kab Jayapura
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemkab Jayapura Cq Kadis P dan P Kab Jayapura
74 — 38
  • Sefried Depondoiye
    Pembanding/Penggugat II : Para Ondofolo
    Terbanding/Tergugat I : Welle Felle
    Terbanding/Tergugat II : Fernando Suebu
    Terbanding/Tergugat III : Dewan Adat Suku Sentani Cq Badan Peradilan Adat
    Terbanding/Turut Tergugat I : Pemkab Jayapura Cq Kadis DPPKP Kab Jayapura
    Terbanding/Turut Tergugat II : Pemkab Jayapura Cq Kadis P dan P Kab Jayapura
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 09-02-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KOTOBARU Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat:
1.ARMEN PATIGAN ALAM
2.YURNADI SUTAN DI JAMBI
3.HASAN BASRI MANDARO PANJANG
4.SYAMSUAR GINDO MALIN
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM
118 — 47
  • Penggugat:
    1.ARMEN PATIGAN ALAM
    2.YURNADI SUTAN DI JAMBI
    3.HASAN BASRI MANDARO PANJANG
    4.SYAMSUAR GINDO MALIN
    Tergugat:
    KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM
    Atas Nama Niniek Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah,Menyatakan Perbuatan Termohon Tersebut Bersalah Secara Adat, DanDiberikan Sanksi Adat Sebagai Berikut : Terhadap Sdr. Romi Febriandi, Dt Rajo Magek, Sdr. Armen, PatiganAlam, Sdr.
    Mengingat, Tergugat tidak bisa serta mertalangsung menyidangkan Para Penggugat yang dianggap melanggarHukum Adat Nagari Sirukam dalam Sidang Adat, apalagi sampaimenjatuhkan hukuman terhadap Para Penggugat.
    memiliki Wewenang Menetapkan Para PengugatBersalah apalagi Memberikan sanksi adat sebagai Mana di Maksud positaangka 4 Dan ,5 di atas, Oleh Karenanya beralasan Hukum Tindakantergugat Di Kualifisir Sebagai Tindakan perbuatan Melawan hukum( Onrechtmatige daad ) Sebagai Mana Di maksud Pasal 1365 KUHPerdata.Di Tolak...Menurut Adat Salingka Nagari Kerapatan Adat Nagari Adalah LembagaTertinggi Sepanjang adat Di Nagari, Dan Ini Telah Di atur Dalam AD/ARTKAN Sirukam, Juga Sesuai Dengan Perda Provinsi Sumatera
    Masih Berani Membawa Persoalan IniKepengadilan Negeri.Bahwa tindakan melalui Surat suratnya Yang telah Menyampaikan Objekperkara a quo Kepada segenap pemuda dan Masyarakat yangmenetapkan Para penggugat bersalah secara adat Dan di Berikan sanksiadat,...Dan seterusnya...Di Tolak...Menurut Adat Salingka Nagari Kerapatan Adat Nagari Adalah LembagaTertinggi Sepanjang adat Di Nagari, Dan Ini Telah Di atur Dalam AD/ARTKAN Sirukam, Juga Sesuai Dengan Perda Provinsi Sumatera Baratnomor 6 Tahun 2008 Tentang
    Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah SMA jurusan IPS; Bahwa pelatihan yang pernah diikuti : Pelatihan Pembekalan Adat tahun 2001 oleh LKAM Propinsi danLKAM Kabupaten selama 3 hari; Tahun 2005 Pembekalan Adat Tk. Kabupaten selama 3 hari; Tahun 2006 Pembekalan Adat Tk. Propinsi selama 1 minggu; Tahun 2010 Seminar Adat tk.