menyatakan pembayaran besaransubsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja ;Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut,Terdakwa = selaku Kepala Divisi Perkapalan/Manager Perkapalan PDFlobamor berdasarkan Keputusan Gubernur NTT No. 307/KEP/HK/2003tanggal 08 Desember 2003, yang mempunyai tugas :** Pengurusan suratsurat kapal/perpanjangan suratsurat kapal yangsudah habis masa berlaku ;* Pengurusan labuh/tambat kapal ;* Mengikuti rapat koordinasi Penentuan Posisi Kapal (P2T) di ADPEL

,~Koordinasi dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) atau buruhsesual kebutuhan ;* Pengurusan suratsurat kelengkapan ABK (buku pelaut, sertifikatkarantina, sertifikan kesehatan) ;* Pengurusan ijin kapal masuk dan keluar dari pelabuhan clearence in/outdi ADPEL;** Koordinasi dengan ADPEL, KPPP untuk kegiatan embarkasi/debarkasi(naik/turun) penumpang dari dan ke kapal ;?

apabila terjadi kecelakaan ;* Mengetahui keadaan kapal sejak kapal tiba sampai kapal berangkat ;* Menerima laporan radio dari kapal mengenai posisi kapal selamapelayaran dan halhal lain yang dialami kapal selama pelayaran danmelaporkan keatasan ;** Membuat usulan lintasan dan jadwal kapal serta manifest/daftar muatanyang dimuat ;* Pengurusan claim muatan apabila ada kerusakan/kehilangan dalampemuatan ;* Mengatur kelebihan bagasi dari penumpang ;* Pengurusan ijin muatan berbahaya dan out deck ke ADPEL

DirekturKepelabuhanan dan Pengerukan C.Q. administratorpelabuhan (adpel) panjang, beralamat di PelabuhanPanjang, Jl.Yos Sudarso No.337 Panjang, BandarLampung (selanjutnya disebut sebagaiTURUT TEBANDING semula TURUTTERGUGAT ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ===Telah Membaca, j~ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18Agustus 2016 No.499 / Pen / 2016 / PT.

Departemen PerhubunganPerusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Nomor :JS185/4/I/C.TPR92 tanggal 05 Pebruari 1992 perihal DermagaKPLP dekat LPG Plan Surabaya yang ditandatangani olehMUHAMMD.S yang ditujukan kepada Administrasi PelabuhanTanjung Perak;1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PP/7/3/I/1392tanggal 15 Juni 1992 perihal Dermaga pangkalan Armada PLPTanjung Perak Surabaya yang ditandatangani oleh ACHMAD yangditujukan kepada Adpel

BIMAPANITERAH.ABUBAKAR MANSUR, SHHal 35 dari 12 hal Put.No.0497/P dt.G/2016/PA.BmPENETAPANNomor: 107/Pdt.G/2009/PA.BMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telahmenjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai GugatSITI ROKHANI BINTI ZAINUDDIN , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan PNS ( Kantor ADPEL

BIMAPANITERAH.ABUBAKAR MANSUR, SHHal 34 dari 10 hal Put.No.157/Pdt.G/2017/PA.BmPENETAPANNomor: 107/Pdt.G/2009/PA.BMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telahmenjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai GugatSITI ROKHANI BINTI ZAINUDDIN , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan PNS ( Kantor ADPEL

Sanggahan;37)Surat Asli Nomor 33/PanHubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September2011 perihal Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Panitia Pengadaanyang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka;38)Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VII/2011 tanggal 5Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yang ditujukan kepada Panitiapengadaan;39)Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PANHubkominfo /VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihnal Mohon Bantuan pemeriksaanKeabsahan ljasah yang ditujukan kepada Kepala Adpel

Maumere;40)(dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere Nomor UM.003/ 2/6/AD.MRE2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Keabsahan ljasah yangditujukan kepada Panitia Pengadaan;41)Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 20/Pan.Hubkominfo /VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 Perihal Mohon Penjelasan.

Terakhir NomorHubkominfo. 551.1.4/378.9/IX/2012 tanggal 15 September 2012.Beserta lampiran hasil pemeriksaan Panitia pemeriksa Pekerjaan;130) Fotocopy lampiran Hasil Audit BPK Perwakilan NTT untukPemeriksaan Pekerjaan Kapal;131) Surat Asli tentang Tanggapan Kadishubkominfo Tentang TemuanPemeriksaan BPK;132) Fotocopy hasil penjelasan Kadishubkominfo dan PPK kepada BPk;133) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/223/IV/201 1tanggal 28 April 2011 untuk Konfirmasi Teknis Pengadaan Kapal Kayudi Adpel

(dari Adpel Maumere)223Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Ketua Panitia pemeriksa) Urbanus,ST,MT, Sekretaris Yairus Leba (dari Dinas Perhubungan Komunikasi dnInformatika Kabupaten Sikka, Wiliibrodus Thaal, SE (dari Adpel Maumere),Wilhelmus Tekadis Moyalis, S.Tr.(dari Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Sikka) Solvius Solvanto Nong Din, A.Md.

Maumere;40)(dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere Nomor UM.003/ 2/6/AD.MRE2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Keabsahan ljasah yangditujukan kepada Panitia Pengadaan;41)Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 20/PanHubkominfo/ VIII/2011tanggal 09 Agustus 2011 Perihal Mohon Penjelasan.

No. 685 PK/Pdt/201 1Setelah kapal tiba di Banjarmasin (tempat operasional), ternyatapenggunaan kapal/tongkang tidak sesuai dengan yangdimufakati di Perjanjian P1/dan atau kelaziman yang berlakuuntuk Freight Charter karena kapal/Tug boat dan Tongkangdipisah pemakaiannya ;Hal ini amat bertentangan dengan kesepakatan awal dan jugatidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum untuk FreightCharter (mohon periksa kesaksian/keterangan di bawah sumpahdari Saksi Ahli dari ADPEL/kesyahbandaran yaitu Sdr.

Pdt.G/2016/PA.BMPENETAPANNomor: 107/Pdt.G/2009/PA.BMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telahmenjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai GugatHal 39 dari 15 hal Put.No.0154/Pdt.G/2016/PA.BMSITI ROKHANI BINTI ZAINUDDIN , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan PNS ( Kantor ADPEL

tambang mengumpulkan batumangaan kemudian dibeli oleh PT.GGI per kilogram Rp.1200, ; Bahwa terdakwa sudah 3 kali datang ke lokasi tambang dimana batumangaan tersebut tidak perlu digali sudah dapat ditemukan ; Bahwa benar ada pengiriman batu mangaan sebanyak 5 kontainer dariKupang Ke Surabaya, yang mengirim adalah PT.GGI ;e Bahwa pengangkutan = dilakukan = melalui jasa PT.Meratus;e Bahwa terdakwa tidak mengirim batu mangaan, karena memang tidakmempunyai kewenangan dan harus ada surat pernyataan dari Adpel

tersebut dikeluarkan oleh pusat,namun sementara untuk SIB bisa dikeluarkan pada pelabuhan asal;Bahwa terdakwa tidak boleh melakukan penangkapan ikan diwilayahperairan Indonesia karena tidak memiliki ijin;Bahwa kapal penangkap ikan harus memiliki ijin berlayar dari syahbandarperikanan atau jika tidak ada dari syahbadar umum;Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengerti;BASLANG DAMANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut13Bahwa Ahli adalah PNS di Administrator Pelabuhan (Adpel

Surat izin Berlayar (Port Clearance) Nomor GM.760/559/B/An.Dku/2007 tanggal 12 Februari 2007 yangdikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Adpel PekanbaruDepartemen Perhubungan tentang izin berlayar kapalKM. Pemohon Banding, nahkoda Imam Hidayat, tujuan:Pelabuhan Perawang, Pekanbaru Pelabuhan TanjungPerak, Surabaya;b. Cargo Manifest Voy. tanpa nomor tanggal 12 Februari2007 diketahui Kapal Termohon PK mengangkut barangdengan shipper (Pengirim) PT. Indah Kiat Pulp & PaperTbk.

;Bahwa Tanah Obyek Sengketa dan tanah Kantor Adpel Maumeremerupakan bidang tanah milik Pemerintah Swapraja Sikka yang padatahun 1952 disewakan kepada Yayasan Kopra Makasar dan YayasanKopra Makasar membayar biaya sewa kepada Pemerintah SwaprajaSikka. (bukti P.4);Bahwa pada tahun 1972 Pemerintah Kabupaten Sikka mendirikanKUD Makmur dan menyerahkan sebagian tanah sebagaimanatersebut pada angka 1 (satu) huruf b di atas kepada KUD MakmurSikka untuk melakukan usaha.

Saksi NUNE SUDE;e Bahwa saksi adalah buruh pada Tenaga Kerja Bongkar Muat diPelabuhan Bitung, yang merupakan anggota koperasi TKBM Bitung;e Bahwa saksi menempati objek sengketa sejak tahun 1977 atasperintah dari Yayasan Usaha Karya (Yuka) ;e Bahwa Koperasi TKBM di bawah Yuka memiliki perumahan tersebutatas penunjukkan dari walikota Bitung pada waktu itu, karena tanahyang ditempati adalah tanah Negara; e Bahwa selain buruh pada TKBM Adpel Bitung, ada juga wargalainnya yang pindah dari lahan Kantor

Tidak Patuh Pada Peraturan PerundangundanganBahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat Rekonvensitelah tidak patuh atau tidak melakukan pengemasan MEKP sesuai denganprosedur dan juga tidak menggunakan alat pengatur suhu udara dalam petikemasNomor Regu 3139451, milik Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat KeputusanBersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Cabang PelabuhanTanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea CukaiJakarta Nomor: AL.304/5/22/Adpel

SuratKeputusan Bersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, KepalaCabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IVDirektorat Jenderal Bea Cukai Jakarta Nomor: AL.304/5/22/Adpel.96,Nomor: Kep49/WBC.04/1996 tentang Peraturan Bongkar Muat,Hal. 51 dari 108 Hal.

Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012545478.IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta Nomor: AL.304/5/22/Adpel.96, Nomor: HK.55/9/3/C.Tpk96, Nomor: Kep49/WBC.04/1996 tentang Peraturan Bongkar Muat, Pengangkutandan Penumpukan Muatan Bahan/Barang Berbahaya di DaerahPelabuhan Tanjung Priok, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut(vide bukti T 19):"Pasal 99 ayat (2):Untuk itu pada perincian bahan demi bahan dari kelompok ini harusdiberi tanda control temperature dan dengan demikian suhusekitarnya dapat ditekan

Lebih fatal lagi, pengemasan MEKPO tidakdilakukan secara layak dan memadai;Kewajiban dari pengirim (eksportir), pengemas, pemilik dan atauimportir dalam butir 24.5 di atas untuk memperlengkapi kontainerNomor 3139451, dengan pengatur suhu udara (control temperature)telah ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2) dan ayat (6) Surat KeputusanBersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala CabangPelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IV DirektoratJenderal Bea Cukai Jakarta Nomor: AL. 304/5/22/ADPEL

DewiSejahtera yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Batam tertanggal 18Juni 2007, telah dinazegelen dan dilegalisir diberi tanda bukti : P13, Fotocopy laporan kecelakaan kapal KM/Dewi Sejahtera yang diketahui olehKantor ADPEL Palembang tertanggal 6 Desember 2007, telah dinazegelendan dilegalisir diberi tanda bukti : P14, Foto Foto copy Evaluasi Cuaca diPerairan Palembang Sekitarnya tanggal 27 Nopember 2007 yanagditerbitkan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Polonia Medan tertangal 12Mei 2008, telah

BIMAPANITERAH.ABUBAKAR MANSUR, SHHal 34 dari 10 hal Put.No.0449/Pdt.G/2017/PA.BmPENETAPANNomor: 107/Pdt.G/2009/PA.BMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telahmenjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai GugatSITI ROKHANI BINTI ZAINUDDIN , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan PNS ( Kantor ADPEL

Bahwa dalam mengarungi biduk bahtera rumah tangga antaraTERMOHON dan PEMOHON terkadang diwarnai dengan perselisihansebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun perselisihantersebut dapat diselesaikan dengan baik, sebagai seorang PNS sejak tahun1976, PEMOHON' melaksanakan kewajibannya dengan menafkahikeluarganya, tetapi sejak perekonomian rumah tangga sedikit mulaimembaik, dimana PEMOHON sebagai seorang PNS mendapatkan jabatandi Administrator Pelabuhan (ADPEL) Syahbandar Gresik, namun padasekitar

MENTERI SEKRETARIS NEGARA cq.DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAANKOMPLEK KEMAYORAN = (dahulu BADANPENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN),berkedudukan di Jalan Angkasa No.6 Blok 10(Eks.Gedung ADPEL), Gunung Sahari Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk selanjutnyadisebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;3.

KETUA YAYASAN GAMATIS, dahulu alamat/berkantor di JalanAngkasa (Eks.Gedung ADPEL), Kemayoran, KotaAdministrasi Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahuialamatnya baik di wilayah Negara RepublikHal. 1 dari 58 hal. Put. No. 632/Pdt/2015/PT.DKIIndonesia maupun di luar wilayah Negara RepublikIndonesia, untuk selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula Tergugat III ;4.

makaperjanjian kerja laut harus dibuat atau ditandatangani di hadapan pejabat yangditunjuk pemerintah agar pembuatan akta perjanjian tersebut didasarkan ataskemauan kedua belah pihak atau tanpa paksaan dan dalam perjanjian tidakterdapat halhal yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan PKL yang ditandatanganiPenggugat dengan Tergugat tanggal 16 Januari 2012 sebagaimana bukti P3identik bukti T6 dan turut ditandatangani pejabat kelautan Kantor Adpel

Nasir Ali, S.Sos dkktanggal 2 Januari 2012;22 Srtuktur Organisasi Sai Kantor Adpel Nunukan Tahun 2012;23 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesyahbandaran DanOtoritas Pelabuhan Nunukan Nomor : KU.401/01/02/KSOP.NNK/2013Tentang Pembentukan Petugas Pengelola Sistem Akuntansi InstansiDilingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Nunukanan. Nasir Ali, S.Sos dkk tanggal 1 Februari 2013;24 Surat Tugas nomor : 170/st/2014 an.

NNK2012tanggal 16 Februari 2012;78 Lampiran Surat Adpel Nunukan Nomor : PU.600/01/01/AD.NNK2011tanggal 16 Februari 2012;79 Surat Kegiatan Diluar Wilayah Dikr Dan Dilkp Pelabuhan Nunukan Nomor: PU.605/01/03/AD.NNK2011 tanggal 7 April 2011;80 Surat Penanganan Keselamatan Pelayaran Dan Pungutan JasaKepelabuhanan Di Wilayah Sei Buku, Sei Bakis Dan Seimenggaris DiLuar Dlkr/DIkp Pelabuhan Nunukan Nomor : PU.605/01/01/AD.NNK2011tanggal 8 Maret 2011;81 Naskah Hasil Audit Kinerja Pada Kantor Kesyahbandaran

NNK2012tanggal 16 Februari 2012;78 Lampiran Surat Adpel Nunukan Nomor : PU.600/01/01/AD.NNK2011tanggal 16 Februari 2012;79 Surat Kegiatan Diluar Wilayah Dlkr Dan Dlkp Pelabuhan Nunukan Nomor: PU.605/01/03/AD.NNK2011 tanggal 7 April 2011;80 Surat Penanganan Keselamatan Pelayaran Dan Pungutan JasaKepelabuhanan Di Wilayah Sei Buku, Sei Bakis Dan Seimenggaris DiLuar Dlkr/DIkp Pelabuhan Nunukan Nomor : PU.605/01/01/AD.NNK2011tanggal 8 Maret 2011;81 Naskah Hasil Audit Kinerja Pada Kantor Kesyahbandaran

Nasir Ali, S.Sos dkktanggal 2 Januari 2012;Srtuktur Organisasi Sai Kantor Adpel Nunukan Tahun 2012;Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesyahbandaran DanOtoritas Pelabuhan Nunukan Nomor : KU.401/01/02/KSOP.NNK/2013Tentang Pembentukan Petugas Pengelola Sistem Akuntansi InstansiDilingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Nunukanan.