PURNAMA HALIM, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, DK

., Para Advokat pada Kantor Hukum LEMBAGAHUKUM HUMANIS beralamat di Jalan Jaksa, Nomor 7C,Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, KotamadyaJakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19April 2018:Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBEKASI, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan TanahJalan Tol Cibitung Cilincing, berkedudukan di KomplekLippo Cikarang Blok B4 Jalan Daha, Cibatu CikarangSelatan Kabupaten Bekasi 17550, dalam hal ini memberikuasa kepada Dindin Saripudin,

S.H., dan kawankawan,Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,semuanya beralamat di Kantor Pertanahan KabupatenBekasi, Jalan Daha, Blok B.4, Lippo Cikarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018;Halaman 1 dari 7 hal.

MARGAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT, selaku Instansi YangMemerlukan Tanah, beralamat di Jalan Pattimura Nomor20 Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan 12110,diwakili oleh Dodit Dimas Ramadita, S.T., M.T., selakuPejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan TolCibitung Cilincing, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSri Joeliastoeti, S.H., M.H., Advokat pada Kantor HukumSri Joeliastoeti, S.H., M.H., & Rekan, beralamat diKomplek Ruko Betawi Permai, Jalan Payangan, Nomor 1,Jatirangga, Bekasi

Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau:Jika Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka ParaPemohon Keberatan mohon yang seadiladilnya (ex aqua et bono);Bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak oleh PengadilanNegeri Bekasi dengan putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 9April 2018, yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor153/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 09 April 2018;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan Keberatan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;2. Menyatakan Para Pemohon Keberatan mempunyai kedudukan hukumuntuk mengajukan Keberatan;3. Menyatakan Para Termohon Keberatan telah melanggar prinsip dan/atauasasasas yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum,4.

HANDAYANI TIRTADJAJA, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DKK

RW. 006,Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, pekerjaanKaryawan Swasta; 3. DIAH PURNAMASARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JalanKebon Kosong No. 102 RT.008 RW. 010 Kelurahan Kemayoran,Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, pekerjaanWiraswasta) 4.

Juanda IN001/021, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, pekerjaan DokWarga Negara Indonesia, tempat tinggal JI. Ir. H. Juand001/021, Margahayu, Bekasi Timur,Bekasi, pekerjaan Pen:Warga Negara Indonesia, tempat tinggal JI. Ir. H. Juand001/021, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, pekWarga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Jalan Bima CitRW. 002/010, Lembangsari, Tambun Selatan Bekasi Tipekerjaan Karyawan Swasta;Warga Negara Indonesia, tempat tinggal JI.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor593/47KL.DJ/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan olehPemerintah Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, KelurahanDuren Jaya, yang menerangkan :pahwa Sertipikat Hak Milik No. 4 atas nama R.

DHARMASETJADININGRAT, pada saat pembuatan sertipikat tanggal 5 Februari1987 di Kantor Agraria Kabupaten Bekasi masih dalam wilayahKelurahan Duren Jaya, berdasarkan hasil pemekaran kelurahan BekasiJaya dengan terbentuknya Kota Administratif Bekasi pada bulanNovember 1981, maka lokasi tanah berada dalam wilayah KelurahanDUE daar ssessese ne ecerese ee eemarasr ee neaareRE ee eemeEaEE Rene10.Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 17237/Durenjayatanggal 22 November 2011.

Yamin Kelurahan DurenJaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berdasarkanSertipikat Hak Milik Nomor 4/Bekasi tanggal 30 November 1965,dengan surat ukur/Gambar situasi No.1268 tanggal 9 Dsember1969, luas 5.590 M2 (Lima ribu lima ratus sembilan puluh meterpersegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 136/74/BKS/1984,dengan batasbatas %

LEE BYUNG JOO ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI

PUTUSANNo. 682 K/PID.SUS/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : LEE BYUNG JOO ;Tempat lahir : Seoul Kores Selatan ;Umur/tanggal lahir : 53 tahun/08 September 1955 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Kores Selatan ;Tempat tinggal : Perum Jati Warna Indah Blok F.2 KecamatanPondok Gede, Kota Bekasi ;Agama : Budha ;Pekerjaan : Tenaga Ahli Bidang Quality Control

;Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :PERTAMA :Bahwa ia Terdakwa LEE BYUNG JOO dan saksi IWAN BAHTIARMARYANTO (berkas perkara terpisah) baik sendirisendiri maupun secara bersamasama dan bersekutu pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2008 sekitar jam 08.30 WIBatau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain di sekitar waktu itu didalam bulan Juni2008 atau setidaktidaknya lagi di dalam tahun 2008, bertempat di PT.

Raya Hankam Komplek Industri Inkopau Bojong Nangka Jatirahayu Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya : Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk yangsama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ataujasa sejenis yang di produksi dan atau diperdagangkan, perbuatan tersebut dilakukanoleh Terdakwa dengan caracara sebagai

Raya Hankam Komplek Industri Inkopau Bojong Nangka Jatirahayu Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih2termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya : Memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui ataupatut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaransebagaimana dimaksud Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 93, perbuatan tersebut dilakukanoleh mereka Terdakwa dengan caracara

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimanamestinya1 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi didasarkan atas penafsiran yangkeliru mengenai tindak pidana yang didakwakan yaitu mengenai penafsiranatas unsur barang siapa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama,yaitu melanggar Pasal 90 UndangUndang RI No. 15 Tahun 2001 tentangMerk jo.

Penggugat:
ENDANG SUHERMAN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI

Bahwa Surat Keputusan BUPATI BEKASI Nomor : 141/Kep.235DPMD/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Peresmian Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi dengan masa JabatanTahun 2018 2024, Nomor Urut 6.1.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor : 8 Tahun 2016 pasal 97 ayat 1 tentang Desa;d. Peraturan Bupati Bekasi Nomor : 6 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa( BPD);e. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor : 141/SE07/DPMDtanggal 01 Februari 2018 tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemilhan Kepala Desa;5.5.

Bahwa Surat Keputusan BUPATI BEKASI Nomor : 141/Kep.235DPMD/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi dengan masa JabatanTahun 2018 2024, Nomor Urut 6.1.

Bahwa Surat Keputusan BUPATI BEKASI Nomor : 141/Kep.235DPMD/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Peresmian Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi dengan masaJabatan Tahun 2018 2024, Nomor Urut 6.1.

PembentukanPanitia Pengisian BPD Desa Lambangsari KecamatanTambun Selatan Kabupaten Bekasi.

RISAN BIN JENONG VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBEKASI, DK

CLIPAN FINANCE BEKASI

Pemohon:
NIXON
Termohon:
Kapolres Metro Bekasi Kotta

Menyatakan Surat PD Migas Kota Bekasi Nomor :049/B/PD.MGS/IX/2020 perihal Pembatalan JOA tertanggal 21 September 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;9. Menyatakan Surat PD Migas Kota Bekasi Nomor : 054/B/PD.MGS/IX/2020 perihal Pemberhentian General Manager KSO PT Pertamina EP PD Migas Kota Bekasi tertanggal 22 September 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;10.

sebagai PenggugatMelawanPERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KOTA BEKASI (PD Migas Kota Bekasi), sebagai Tergugat

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.1.068.000,00 ( satu juta enam puluh delapan ribu )

TASWIN
Tergugat:
Pemerintah Kota Bekasi, CQ Walikota Bekasi
Turut Tergugat:
Kementerian PUPR, CQ Sekjen Kement PUPR

Jatinegara tertanggal 13 Januari 2011 (JOA) dan Perubahan atas Perjanjian Operasi Bersama Untuk Proyek Lapangan Migas Jatinegara tertanggal tertanggal 18 Januari 2012 (Amandemen JOA 1), Perubahan Kedua atas Perjanjian Operasi Bersama Untuk Proyek Lapangan Migas Jatinegara tertanggal 14 Oktober 2013 (Amandemen JOA 2) dan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Operasi Bersama untuk Proyek Lapangan Migas Jatinegara tertanggal 13 Maret 2019 (Amandemen JOA 3);

Nomor :049/B/PD.MGS/IX/2020 perihal Pembatalan JOA tertanggal 21 September 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Penggugat:
FOSTER OIL AND ENERGY PTE, LTD
Tergugat:
Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (PD Migas Kota Bekasi)

Law Firm,Attorneys at Law, beralamat kantor di Yarnati Building, 3rdFloor, Suite 305, Jalan Proklamasi Nomor 44, Menteng, JakartaPusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor062/SK.YAR/IX/2020, tertanggal 28 September 2020,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANPERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KOTA BEKASI (PDMigas Kota Bekasi), berkedudukan di Jalan Jenderal AhmadYani Nomor 2, RT. 004/RW. 016, Kelurahan Kayuringin Jaya,Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,dalam hal ini

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 tahun2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan GasBumi Kota Bekasi.4.

kepentingan Perusahaan Daerah Kota Bekasi dalampengelolaan Lapangan Migas Jatinegara.23.

Foto copy Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2009 tentangPembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi,diberi tanda bukti P2c;7. Foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bekasi denganFoster Oil & Energy PTE LTD Tentang Kerjasama Minyak dan Gas Bumitertanggal 27 Maret 2009, diberi tanda bukti P3a;8.

PD Migas Kota Bekasi, incasu Tergugat selaku pelaksana pekerjaan.

Penggugat:
SUTAN PALAR HUTABARAT
Tergugat:
Munandar
Turut Tergugat:
1.BTN Kantor Cabang Bekasi
2.BPN Kota Bekasi

Penggugat:
SUTAN PALAR HUTABARAT
Tergugat:
Munandar
Turut Tergugat:
1.BTN Kantor Cabang Bekasi
2.BPN Kota Bekasi

PUTUSANNomor 185/Pdt.G/2021/PN BksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Sutan Palar Hutabarat, berkedudukan di Jalan Irida Barat Dalam V BlokC 10/5 RT/RW 099/014, Bekasi Jaya, Bekasi Timur,Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikanKuasa kepada EFENDY SANTOSO, SH., HERUISKANDAR, SH.; Kesemuanya Advokat pada PosBantuan Hukum

Kantor CabangBekasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.19 Kota BekasiJawa Barat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi,berkedudukan di JalanChairil Anwar No.25 Margahayu Bekasi TimurKota Bekasi Jawa Barat maka harus ada Surat Putusan dariPengadilan Negeri Bekasi tentang Pengesahan Jual Beli;10.

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (Satu) unitrumah KPR/Bank Tabungan Negera Tipe 45 yang terletak di Jalan IridaBarat Dalam V Blok C 10/05 RT/RW 009/0014 Kelurahan Bekasi JayaKecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atas nama Tergugat (Munandar);4.

Fotocopy Kwitansi Pembayaran Rumah tertanggal Bekasi, 15 Juli1991 sebesar Rp. 4.000.0000, ( empat juta rupiah) KPR/Bank TabunganNegera Tipe 45 dari Tergugat (Munandar) yang terletak di Jalan IridaBarat Dalam V Blok C 10/05 RT/RW 009/0014 Kelurahan Bekasi JayaKecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, telah disesuaikan dengan aslinya,telah dibari materai secukupnya diberi tanda P2;3.

Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Bekasi Jaya nomor:448.3/279/Kelurahan Bekagsi Jaya tertanggal Bekasi, 17 November 2020tentang keberadaan Tergugat (Munandar) sudah tidak tinggal di alamatJalan lIrida Barat Dalam V Blok C 10/05 RT/RW 009/0014 KelurahanBekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, telah disesuaikandengan aslinya, telah dibari materai secukupnya diberi tanda P6;Bukti Saksi.1. Robert w.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi.;M. Minin Bin Sahi Bin Umun Bin Sinan.;

Onang, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh,Tempat tinggal di Duren Jaya RT.004 RW.006, KelurahanDuren Jaya, Kecamatan Bekasi, Timur KotaDalam hal ini kesemuanya telahmemberikan KuaSa kepada SUSANTO,SH., M.H., dan AGUS SUPRIYANTO, S,H.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang dahuluKepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi,berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 25Bekasi ;1. Untung Indrayanto, SH. Mka., JabatanKepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Bekasi ;2. Suhudi, A.Ptnh, MH., Jabatan KepalaSub. Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kota Bekasi ;3. Purnomo Sudaryanto, SH., JabatanKepala Sub. Seksi Sengketa danKonflik Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Bekasi ;4.

No.50 /B/2016/PT.TUN.JKT.Pertanahan Kota Bekasi ;Kesemuanya warganegara Indonesia,PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan Kota Bekasi, berdasarkanSurat Kuasa Nomor : 64.32.75/600/V/2015, tanggal 26 MeiSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANM.

Minin Bin Sahi Bin Umun Bin Sinan, warga negaraIndonesia, Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di KampungPedurenan, RT. 004, RW. 005, KelurahanDuren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,Kota Bekasi ;Dalam hal ini telah memberikan Kuasakepada Sulasno Sakuri, SH.

Sertifikat Hak MilikNo. 205,dikeluarkan tanggal 16 Pebruari1983, Gambar Situasi No.7391/1983 Desa Bekasi Jaya,seluas 7760 m2, atas nama SaefulAnwar, yang berlokasi di DesaDuren Jaya, Kecamatan' BekasiTimur =Bekasi, Propinsi Jawab. Sertifikat Hak Milik No. 512,dikeluarkan tanggal 20 Juni 1984,Him. 11 dari 15 him. Put.

HASBULLOH HAMIDlawanDASE MUQODDAS MUCHTAR, DKKdanPT BANK PERKREDITAN RAKYAT BEKASI BINATANJUNG MAKMUR (PT BPR BEKASI BINA TANJUNGMAKMUR), DK

., M.H. dan kawankawan, paraAdvokat, berkantor pada Kantor Gracia Law Firm di Jalan AriaSurialaga Nomor 46 B RT 003 RW 001, Kelurahan Pasir Kuda,Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il, IIl/Para Terbanding;1.Dan:PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BEKASI BINATANJUNG MAKMUR (PT BPR BEKASI BINA TANJUNGMAKMUR), berkedudukan di Jalan Ir. H.

Juanda, Nomor 171E,Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi,Halaman 1 dari 15 hal.Put. Nomor 2800K/Pdt/2017Jawa Barat, diwakili oleh Hiras Lumban Tobing selaku DirekturUtama:2.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT VARIA CENTRALARTHA (PT BPR VARIA CENTRAL ARTHA), berkedudukandi Jalan Cut Mutia Raya, Nomor 28 BC, KelurahanMargahayu, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, JawaBarat, diwakili oleh Paulus Rasulaba selaku Direktur Utama;Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dinalara D.ButarButar, S.H., M.H. dan kawankawan, para Advokat,berkantor pada Kantor Gracia Law Firm di Jalan Aria SurialagaNomor 46 B RT 003 RW 001, Kelurahan Pasir Kuda,Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan

Nomor 2800K/Pdt/2017turut Tergugat Il sepakat memilih domisili penyelesaian perselisinanyang timbul di antara pihak di Pengadilan Negeri Bekasi;1.4 Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Hutangdan Pengakuan Hutang Nomor 83/KS/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012yang berbunyi Setiap dan semua perselisihan yang berhubungandengan perjanjian ini, pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini akandiselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara para pihakyang terkait, dan jika penyelesaian

dalampenguasaan Tergugat III dan turut Tergugat dan turut Tergugat Il,didasarkan pada Perjanjian Hutang dan Pengakuan Hutang Nomor83/KS/VII/2012 sehingga subjek dalam gugatan a quo adalah samadengan pihakpihak dalam perjanjian tersebut, yaitu Penggugatsebagai penjamin hutang debitur Tergugat Ill dan para TurutTergugat 1 dan Turut Tergugat II sebagai Kreditur;1.6 Bahwa karena itu sesuai dengan perjanjian Hutang Piutang Pasal 16ayat (2) gugatan Penggugat tersebut seharusnya diajukan kePengadilan Negeri Bekasi

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Bks ;
2. Menyatakan perkara Nomor 299/Pdt.G/2020/ PN Bks dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.251.600,00 (satu juta dua ratus lima puluh

Tatie Sulaenah Soebrata
2.Pemerintah Kota Bekasi Cq. Camat PPAT Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi
3.Pemerintah Kota Bekasi Cq. Lurah Jatimakmur
4.Kantor Pertanahan BPN Kota Bekasi

HAMID DJIMAN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI ; MOELYONO, H.S. ; NY. ERDAWATI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI,berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 25, Kota Bekasi;2. MOELYONO, H.S. dan NY.

., tertanggal21 Maret 2001;Bahwa berdasarkan laporan Penggugat tersebut, Pihak Kepolisianmenemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasarterbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1047/Bekasi (Jatikarya) atas namaNy. Erdawaty dan No. 1048/Bekasi (Jatikarya) atas nama Moelyono, H.S.

No. 64 K/TUN/2004258262000 tanggal 4 Mei 2000 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat HakMilik No. 1047/Bekasi (Jatikarya) atas nama Ny. Erdawaty dan No. 1048/Bekasi (Jatikarya) atas nama Moelyono, H.S.

No. 22 Tahun 1995 tanggal 27 Desember 1995, khususnya yangtertuang dalam Pasal 3 akta tersebut;Bahwa pada tanggal 22 Juli 2002, berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Bekasi dalam Perkara Pidana No. 263/Pid.B/2002/PN.Bks tersebutPenggugat mengajukan Permohonan Pernyataan Tidak Sah terhadapSertifikat Hak Milik No. 1047/Bekasi (Jatikarya) atas nama Ny.

Telekomunikasi Indonesia;Seharusnya Tergugat mengindahkan putusan Pengadilan pidana tersebutdan tidak hanya menunggu putusan perdata untuk menyatakan batal atautidak sah Sertifikat Hak Milik No. 1047/Bekasi (Jatikarya) atas namaHal. 6 dari 17 hal. Put. No. 64 K/TUN/2004Ny. Erdawaty dan No. 1048/Bekasi (Jatikarya) atas nama Moelyono, H.S.

PT.PURADELTA LESTARI VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2.H.SYAKUR

Cimahi Rt. 007/004 Desa Sukamahi KecamatanCikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dengan batasbatas patok beton s/d X berdiridi atas batas, yang Penggugat peroleh berdasarkan surat pernyataan pelepasan hakatas tanah untuk untuk kepentingan swasta (SPH) No. 957/544.4/PH/96 tanggal23 September 1996 dari Kamoy Kama girik C No. 406/1003 persil 23 Kelas 38 luas4.400 m? terletak di Kp.

Cimahi Rt. 007/004 Desa Sukamahi Kecamatan Serangsekarang Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dihadapan Camat KepalaWilayah Kecamatan Serang sekarang Kecamatan Cikarang Pusat, telah terbitSertipikat Hak Milik Nomor : 426/Sukamahi yang merupakan obyek sengketa dalamQUQAatAN INI ; 2m nn nnn enn nnn nn nnn nn nn nee nnn ne ncn nena ne nananncns2.

Cimahi Rt. 007/004Desa Sukamahi Kecamatan Serang sekarang Kecamatan Cikarang PusatKabupaten Bekasi ;7. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor : 21/Sukamahi tanggal 7 April 1999 Surat Ukur Nomor : 21/Sukamahi/1999 tanggal 05 April 1999 atas nama PT. PURADELTA LESTARIluas tanah 4.417 m? terletak di Kp.

Cimahi Rt. 007/004 Desa SukamahiKecamatan Serang sekarang Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi,dengan batasbatas batu beton 1 s/d X berdiri diatas tanah yang Penggugatperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untukkepentingan swasta (SPH) No. 957/544.4/PH/96 tanggal 23 September 1996 dariKamoy Kama girik C No. 406/1003 persil 23.s kelas 38 luas 11.380 m2, di Kp.Cimahi Rt. 007/004 Desa Sukamahi Kecamatan Serang sekarang KecamatanCikarang Pusat Kabupaten Bekasi dihadapan Camat

Cimahi Rt. 007/004 Desa Sukamahi Kecamatan Serang sekarangKecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, diatas tanah milik PenggugatSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 21/Sukamahi tanggal 7 April 1999Surat Ukur Nomor : 21/Sukamahi/1999 tanggal 5 April 1999 luas tanah 4.417 m?terletak di Kp.

Pemohon:
FADHILAH AZMI FAUZAN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO BEKASI KOTA POLRES METRO BEKASI KOTA

,M.KN,
2.PEMERINTAH KOTA BEKASI Cq WALIKOTA BEKASI,
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI

Penggugat:
SAMAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi