Bahwa berhubung Penggugat tergolong warga yang tidak mampusesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh KelurahanGayungan No. 000/ 21/ 436.9.22.4/2017, maka Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar dibebaskan daribiaya perkara.. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohonkepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenanmemanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnyamenjatuhkan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat2.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 237 HIR maka Penggugat dibebaskan daribiaya perkara ; Mengingat pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan ketentuan hukum lainserta hukun syari yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidakhadir;2.

KetidakmampuanPenggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:XXX, tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXX,Kecamatan Sumedang Utara, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan daribiaya berperkara (cumacuma).Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 1237/Pdt.G/2019/PA.SmdgBahwa Tergugat saat ini benarbenar tidak diketahui lagi keberadaaanya,berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: XXXX yang dikeluarkan olehKantor Kelurahan XXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sumedang.Tertanggal

No.75/Pdt.P/2020/PA Bitg.Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Para Pemohon dibebaskan daribiaya perkara;Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan; Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannyadan dengan tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut; Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon untuk dibebaskan daribiaya perkara telah dijatuhkan penetapan tertanggal 28 Maret 2013, yang amarnya sebagai berikut :MENETAPKAN: e Mengabulkan permohonan pemohon; e Membebaskan pemohon dari biaya perkara.Menimbang, bahwa untuk

satu miliar rupiah);Menyatakan bahwa prosentase pembagian biaya administrasi serikatpekerja/serikat buruh bukan berdasarkan pada jumlah anggota PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, melainkan berdasarkan banyaknyaserikat pekerja/serikat buruh yang tergabung di dalam Tergugat II Rekonvensi;Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhakmendapatkan biaya administrasi serikat perkerja/serikat buruh denganprosentase yang sama, masingmasing sebesar 50% (lima puluh prosen) daribiaya

terhadap permohonan yang tertulis didalam posita 3yang meminta kepada pengadilan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri PasirPengaraian untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi penetapan inikepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengganti Nama dan tanggallahir Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register yang tersediauntuk itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dandidalam permohonannya Pemohon juga tidak meminta untuk dibebaskan daribiaya

sebagalPemohon Il.Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yangbersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksisaksi di depan persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il, telah mengajukansurat Permohonannya tanggal 14 Mei 2012 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan registerNomor : 19/Pdt.P/2012/PA.Pspk pada tanggal 14 Mei 2012 mengajukanPermohonan Pengesahan Nikah beserta permohonan agar dibebaskan daribiaya

terhadap permohonan yang tertulis didalam posita 3yang meminta kepada pengadilan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri PasirPengaraian untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi penetapan inikepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengganti Nama dan tanggallahir Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register yang tersediauntuk itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dandidalam permohonannya Pemohon juga tidak meminta untuk dibebaskan daribiaya

ditentukanpenggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidakhadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya untuk hadir;Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihakberperkara dengan menasehati penggugat agar dapat rukunkembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugattersebut di atas, dan penggugat menyatakan' tetap padagugatannya, dengan perubahan bahwa dikarenakan penggugatorang yang tidak mampu, penggugat mohon agar dibebaskan daribiaya

No.79/Pdt.P/2019/PA Bitg.Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Para Pemohon dibebaskan daribiaya perkara;Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Bitgdari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

Bahwa, Penggugat selama ini hidup dalam keadaan miskin, dan untuk kebutuhan seharihari Penggugatdan anak Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon dibebaskan daribiaya perkaraBerdasarkan alasan atau dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaMempawah Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan sebagai berikut :PRIMAIR :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Bahwa berhubung Penggugat tergolong warga tidakmampu sesuai dengan surat permohonan Penggugat yang ditujukankepada Kelurahan Tanah Kali Kedinding, maka Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk dibebaskan daribiaya perkara.8.

CANANG INDAHtersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) maka para pihak dibebaskan daribiaya perkara, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 58 UndangUndang No. 2Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan Pasalpasal UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan

Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, berdasarkanSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Sepa,Nomor 281/KPNSP/SKTM/VIII/2016, tertanggal 20 Agustus 2016, yangdisahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten MalukuTengah.Sehingga Pemohon danPemohon II meminta agar dibebaskan daribiaya perkara (Prodeo);Halaman2 dari 7 halaman penetapan Nomor 368/Padt.P/2016/PA.MhsBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon danPemohon II mohonkepadaBapak Ketua Pengadilan

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menafkahi Penggugat Rekonpensiselama belum kawin lagi dan kedua anakanak tersebut samasama 50 % daribiaya yang akan dikeluarkan/dibutuhkan nantinya untuk segala biaya yangdiperlukan anakanak termasuk pendidikan, sandang dan pangan;Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Mengabulkan sebagian gugatan Konpensi dan mengabulkan gugatanRekonpensi seluruhnya ;ATAU: mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat menyatakan tidakmengajukan Replik dan

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menafkahi Penggugat Rekonpensiselama belum kawin lagi dan kedua anakanak tersebut samasama 50 % daribiaya yang akan dikeluarkan/dibutuhkan nantinya untuk segala biaya yangdiperlukan anakanak termasuk pendidikan, sandang dan pangan;Menimbang, bahwa menyitir kKembali pertimbangan diatas bahwa suatupercekcokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perludilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut atau siapa yang menghendakiperceraian tersebut

,pBiaya Proses : R 50.000,00.pBiaya Rp 400.000,00,PemanggilanBiaya PNBP : Rp 20.000,00,panggilanPenetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kbmhalaman 7 dariBiaya Rp 1.0.000,00,RedaksiBiaya Meterai : Rp 6000,00,Jumlah : Rp 516.000,00.,Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kbmhalaman 8 dari

dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkanPenetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor049/Pdt.P/2017/PA.Thn tanggal 18 April 2017, maka Pemohon dibebaskan daribiaya yang timbul dalam perkara ini

KetidakmampuanPenggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:XXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX,Kabupaten Sumedang, yang diketahui oleh Camat XXXXX, KabupatenSumedang, tertanggal XXXX, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan daribiaya berperkara (cumacuma);Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal ini dapat dilihat pada pasalpasal dalam Perjanjian Distribusi antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan PGIO sebagai berikut: Pasal 1.1 Pengiklanan dan kegiatan pengembangan merekatau kegiatan penunjang merek (BSA) terdiri daribiaya pengiklanan dan promosi gunamempromosikan nama, produk, atau merekProcter&Gamble, biaya tidak langsung terkait yangmembantu) pengiklanan dan promosi (biayadukungan merek tidak langsung), penguranganharga sementara pelanggan, dan kegiatanpengurangan

Hal ini dapat dilihat padapasalpasaldalam Perjanjian Distribusi antara TermohonPeninjauan Kembali denag PGIO sebagai berikut : Pasal 1.1Pengiklanan dan kegiatan pengembangan merekatau kegiatan penunjang merek (BSA) terdiri daribiaya pengiklanan dan promosi gunamempromosikan nama, produk, atau. merekProcter&Gamble, biaya tidak langsung terkait yangmembantu)= pengiklanan dan promosi (biayadukungan merek tidak langsung), penguranganharga sementara pelanggan, dan kegiatanpengurangan penjualan.

Hal ini dapat dilinat padapasalpasal dalam Perjanjian Distribusi antara TermohonPeninjauan Kembali dengan PGIO sebagai berikut: Pasal 1.1 Pengiklanan dan kegiatan pengembangan merekatau kegiatan penunjang merek (BSA) terdiri daribiaya pengiklanan dan promosi gunamempromosikan nama, produk, atau merekProcter&Gamble, biaya tidak langsung terkaityang membantu pengiklanan dan promosi (biayadukungan merek tidak langsung), penguranganharga sementara pelanggan, dan kegiatanpengurangan penjualan.

Halini dapat dilihat pada pasalpasal dalam Perjanjian Distribusiantara Termohon Peninjauan Kembali dengan PGIO sebagaiberikut: Pasal 1.1 Pengiklanan dan kegiatan pengembangan merekatau kegiatan penunjang merek (BSA) terdiri daribiaya pengiklanan dan promosi gunamempromosikan nama, produk, atau merekProcter&Gamble, biaya tidak langsung terkaityang membantu pengiklanan dan promosi (biayadukungan merek tidak langsung), penguranganharga sementara pelanggan, dan kegiatanpengurangan penjualan.