Ditemukan 31880 data
ANTONIUS HUKUNALA
Tergugat:
Direksi Perusahan PT. Mitra Indah Pratama di Ambon Provinsi Maluku
82 — 14
Penggugat:
ANTONIUS HUKUNALA
Tergugat:
Direksi Perusahan PT. Mitra Indah Pratama di Ambon Provinsi Maluku
UJANG NIBAR
Tergugat:
1.PT PEGADAIAN Persero
2.DIREKSI DANA PENSIUN PEGADAIAN
103 — 61
Penggugat:
UJANG NIBAR
Tergugat:
1.PT PEGADAIAN Persero
2.DIREKSI DANA PENSIUN PEGADAIANBahwa penggugat adalah mantan karyawan Perum Pengadaian Kanda IIPadang yang diangkat berdasarkan SK Direksi No.Kp2/97/50 tanggal 28Juni 1991 (berkas terlampir);Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pat.G/2018/PN Pdg2.
Manfaat pensiun bulanan, bahwa untuk mendapatkan pembayaranmanfaat pensiun bulanan, pengguagat telah mengajukanpermohonan pensiun pada pimpinan wilayah Il Pekan Baru tertanggal9 Januari 2017 sesuai surat edaran Direksi PT.
Bahwa yang dimaksud dengan pengertian manfaat pensiun adalahpembayaran berkala yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan pasal1 ayat 18 serta pasal 42 ayat (1) keputusan Direksi pengadaianNo.234/KHI/100323/2012 (bukti terlampir).9.
Bahwa Tergugat (Tergugat I/Dana Pensiun Pegadaian) tidakmemperhatikan surat direksi No2232/KP200322/2002 tentangPenjelasan Hak Pensiun di Tunda.e.
R.05/KP200323/2002. diberi tanda P. 2;Surat Direksi PT.
Toga M P Damanik, SE
Termohon:
Direksi PT Kawasan Industri Medan (persero)
190 — 131
Pemohon:
Toga M P Damanik, SE
Termohon:
Direksi PT Kawasan Industri Medan (persero)Bahwa salah satu dasar pertimbangan yang tertuang dalam SuratKeputusan Direksi PT.Kawasan Industri Medan ( persero ) nomor :21/SKD/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemutusan hubungankerja saudara Toga Damanik,SE ( NPP.70.97.0074) sebagai pegawaiPT.Kawasan Industri Medan ( persero ) dipoint b yaitu : Bahwa atasperbuatannya tersebut sdr.
Bahwa sekaitan dengan hal tersebut yang telah di uraikan pemohondiatas, pemohon meminta agar Majelis Hakim memeriksa permohonanpemohon dengan mencabut keputusan yang tertuang dalam SuratKeputusan Direksi 21/SKD/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentangPemutusan hubungan kerja saudara Toga Damanik, SE(NPP.70.97.0074) sebagai pegawai PT.
Kawasan Industri Medan(persero) karena secara jelas dan nyata, surat keputusan a quo terdapatcacat: wewenang dan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat( 1) huruf a dan b UU 30 Tahun 2014 yang berakibat pada tidak sahkeputusan dan/atau tindakan direksi PT KIM (persero) terhadappemohon.10.
Memerintahkan PT KIM (persero) mencabut Surat Keputusan Direksi PTKawasan Industri Medan (persero) nomor: 21/SKD/2017 Tanggal 18Desember 2017 tentang pemutusan Hubungan Kerja Saudara TogaPutusan Nomor : 2/P/PW/2020/PTUNMDN Halaman 6Damanik, SE (NPP.70.97.0074) sebagai pegawai PT.Kawasan IndustriMedan (Persero);.
Foto kopi Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Industri Medan (Persero)Nomor 21/SKD/2017, tentang Pemutusan Hubungan Kerjasaudara.
57 — 38
DKK VS DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
RUDDY DJAFAAR
Tergugat:
Direksi Perusahaan PT. Mitra Indah Pratama di Ambon Provinsi Maluku
96 — 17
Penggugat:
RUDDY DJAFAAR
Tergugat:
Direksi Perusahaan PT. Mitra Indah Pratama di Ambon Provinsi Maluku
SUNARYADI
Tergugat:
1.Direksi PT. Perkebunan Nusantara X
2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
31 — 0
Penggugat:
SUNARYADI
Tergugat:
1.Direksi PT. Perkebunan Nusantara X
2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
vs
- Direksi Pimpinan PT. BRI Persero Kantor Cabang Makassar Panakkukang
- Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar
- Direksi Pimpinan PT. Faber Castel International Indonesia
- HILARIUS HARYADI
21 — 3
- MANAN
vs
- Direksi Pimpinan PT. BRI Persero Kantor Cabang Makassar Panakkukang
- Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar
- Direksi Pimpinan PT. Faber Castel International Indonesia
- HILARIUS HARYADI
61 — 6
MURTININGSIH; Direksi Bank Danamon TBK Cq Pimpinan Danamon Simpan Pinjam (DSP) Unit Pasar Weleri Kabupaten Kendal, Dkk
63 — 18
KALTENG LAWAN DIREKSI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Palangka Raya
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
ALEN DEVITA RAHMA
38 — 8
Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Bangkalan
Tergugat:
ALEN DEVITA RAHMA
Terbanding/Tergugat : DIREKSI PT. BANK MANDIRI PUSAT, cq BANK MANDIRI CAB. BENER MERIAH
45 — 5
Pembanding/Penggugat : MAHYATI
Terbanding/Tergugat : DIREKSI PT. BANK MANDIRI PUSAT, cq BANK MANDIRI CAB. BENER MERIAH
90 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAHYATI VS DIREKSI PT. BANK MANDIRI Tbk PUSAT DI JAKARTA CQ. BANK MANDIRI Tbk CABANG BENER MERIAH
62 — 44
WURYANTI LISTIYANINGSIH, SE Melawan DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DEMAK KOTA KABUPATEN DEMAK
Cokroaminoto Nomor23SOMAIANQ5= = 20 = 205s see 5 snes ss eee see ee seSelanjutnya disebut sebagaiPenggugat ; + rrr ewoe ee ee eee eee eee eee ee L AWA NNama Jabatan : DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANKPERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDITKECAMATAN DEMAK KOTA KABUPATENDEMAK ;Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Fatah Nomor56 Demak ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni2010, memberikan kuasa kepadaNama SUBARKAH, SH. Mhum., YUSUF ISTANTO, SH, MH.,MOH.
tahun 2009 ~ tahun2010); eee eee eee ee eeeBahwa pads saat PENGGUGAT masih dalamjabatannya sebagai Seksi Pelayanan KantorCabang Karang Tengah, PENGGUGAT pada bulanPebruari 2010 dipindahtugaskan oleh TERGUGATke Kantor Pusat Operasional Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan11.13Demak Kota Kabupaten Demak, sebagaimana SuratTugas Nomor : 581/068/11/2010, tertanggal 18Pebruari 2010, tanpa ada Keputusan Direksiyang baru mengenai jabatan PENGGUGAT, sehinggasesuai dengan Keputusan Direksi
yang ada,jabatan PENGGUGAT adalah tetap sebagai SeksiPelayanan Kantor Cabang KarangTengah; rr rr reneeBahwa selama + 2 (dua) bulan =PENGGUGATberkantor di Kantor Pusat OperasionalPerusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatBadan Kredit Kecamatan Demak Kota KabupatenDemak (Pebruari 2010 April 2010), tibatibaPENGGUGAT diberhentikan oleh TERGUGAT,sebagaimana Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat Badan KreditKecamatan Demak Kota Kabupaten DemakNomor : 581/016/KEP.DIR/IV/2010, tentangPemberhentian
WURYANT LISTYANINGSIH, SE dariPegawai Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Badan Kredit Kecamatan Demak KotaKabupaten Demak, tertanggal 12 April 2010dimana Keputusan Direksi tersebut diterimaoleh PENGGUGAT pada tanggal 13 April 2010,14dikantor pusat operasional Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Badan Kredit KecamatanDemak Kota Kabupaten Demak karena PENGGUGATdianggap melakukan beberapa PelanggaransebagaiDerik 4 46 Rens Beata ome S emis Ss ome oe Seis oe eea.
Trian Gustika
Tergugat:
Direksi PT Federal International Finance FIF Kantor cabang Bandar Lampung
124 — 49
Penggugat:
Trian Gustika
Tergugat:
Direksi PT Federal International Finance FIF Kantor cabang Bandar Lampung
Terbanding/Penggugat : Arya Bayu Pradana
38 — 0
Pembanding/Tergugat : Direksi atau Direktur PT Bima Finance yang berkedudukan di Jakarta, Cq. PT Bima Finance, Diwakili Oleh : Direksi atau Direktur PT Bima Finance yang berkedudukan di Jakarta, Cq. PT Bima Finance,
Terbanding/Penggugat : Arya Bayu Pradana
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GOWA, dk vs Karyawan dan Direksi PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero), dkk
., Advokat, berkantor diJalan Talasalapang Minasa Upa Blok F.16/16, Makassar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009 ;Pemohon Kasasi Il dahulu Tergugat /Pembanding ;Melawan:Karyawan dan Direksi PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA(Persero), beralamat di Jalan Galangan Kapal Nomor 31Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada YUSUF WAHID,Ketua Umum Serikat Pekerja PT.
Industri Kapal Indonesia berdasarkan surat kuasakaryawan dan direksi ini berdasarkan UndangUndang Perseroan TerbatasNomor 40 tahun 2007 ; Pasal 98 yaitu :1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;2) Dalam hal anggota Direksi lebih dari satu orang yang berwenangmewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukanlain dalam anggaran dasar ;3) Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan sebagai manadimaksud pada ayat satu adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat
No. 2897 K/Pdt/20114) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat tiga tidak bolehbertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini dan/atau AnggaranDasar Perseroan ; Dan Pasal 99 Yaitu :1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan AnggotaDireksi yang bersangkutan ; atau ;b.
Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentingan dengan perseroan ;2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu,yang berhak mewakili perseroan adalah :a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan dengan perseroan ;b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyaibenturan kepentingan dengan perseroan ; atau ;c.
Industri Kapal Indonesia (Persero) yang berkedudukanJalan Galangan Kapal Makassar, berdasarkan : Surat Keputusan Direksi PT.
SUHERI
Tergugat:
1.Direksi PT. Perkebunan Nusantara X
2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
36 — 6
Penggugat:
SUHERI
Tergugat:
1.Direksi PT. Perkebunan Nusantara X
2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
21 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
MURTININGSIH, VS DIREKSI BANK DANAMON TBK cq PIMPINANDANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) UNIT PASAR WELERIKABUPATEN KENDAL DK
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PT MEKAR ARMADA JAYA (PT NEW ARMADA JAYA),
., dkk Advokat dari Kantor HukumAmanah, berkantor di Gedung Victoria Centre 3th Floor JalanSultan Hasanudin 4751, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan12160, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding ;melawan :DIREKSI PT MEKAR ARMADA JAYA (PT NEW ARMADAJAYA), berkedudukan di Jalan Mertoyudan, Magelang,Termohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan
Bahwa ditemukannya kerusakan yaitu kabel sisi sekunder pada PotentialTransformer (PT) putus pada Phasa T sebelum masuk KWH meter, kabeltersebut berada di serandang (out door) yang dilakukan TERGUGAT ataudalam tanggung jawab TERGUGAT tersebut di atas telah menimbulkankerugian bagi PENGGUGAT, dan berdasarkan Keputusan Direksi PTPLN (Persero) Nomor : 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) atas pelanggaranyang dilakukan TERGUGAT dikategorikan Pelanggaran
Total jumlah Tagihan Susulan adalah (a+b) = Rp3.271.683.512,00(tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapanpuluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah);Kerugian mana bertambah terus menerus nilainya selama tagihantersebut belum dilunasi yang ditaksir sebesar 5% setiap bulan ;10.Bahwa Pelanggaran Golongan C berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor : 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentangPenertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana yangdimaksud dalam
butir 9 di atas adalah sesuai dengan rumusan pasal 11Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 068.K/010/DIR/2000tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL) yang menyebutkan :Ayat 1 : Pelanggan golongan C adalah pelanggaran yang tidakmempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhipengukuran energi;Ayat 2 : Termasuk pelanggaran golongan C yaitu apabila terjadisalah satu atau halhal sebagai berikut :a.
No. 683 PK/Pdt/2009Jadi perbuatan TERGUGAT jelas melanggar Pasal 11 ayat 1 ayat 2 butira, butir c dan butir f Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor :068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL);11.Bahwa sehubungan dengan butir 9 di atas, PENGGUGAT telahmengirimkan surat kepada TERGUGAT melalui surat Nomor : 184/545/APJMGL/2003 tanggal 13 Oktober 2003 perihal Tagihan Susulan P2TL,namun sampai saat ini TERGUGAT belum juga mau membayar TagihanSusulan
FARIYANAWATI
Tergugat:
1.Komisaris Direksi Bank Mandiri Kantor Cabang Blitar
2.KPKNL Malang
76 — 24
Penggugat:
FARIYANAWATI
Tergugat:
1.Komisaris Direksi Bank Mandiri Kantor Cabang Blitar
2.KPKNL Malang