dilakukan secara sewenangwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf cdan Pasa 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap;(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukandengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapatdibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117

Putusan Nomor 596/B/PK/Pjk/2017Memahami Maksud Peraturan Perundangundangan dengan alasansebagai berikut:e Bahwa dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengutip satuPasal Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di LingkunganDepartemen Keuangan, menyatakan:Pasal 10:Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil ataumenetapkan keputusan yang mengikat

KepalaKantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untukmenandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP001286/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Putusan Nomor 596/B/PK/Pjk/2017kewenangan Pejabat di lingkungan KementerianKeuangan khusus dalam ranah kepegawaian;> Asas ejusdem generis;Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 secara khusus mengatur kewenanganpejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dalambidang kepegawaian;Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi normadalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 dibatasi makna secara khusus dalamkelompoknya yaitu dibidang kepegawaian;> Asas expressio

Kepala Kantor WilayahDJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatangani SuratPenetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP001286/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

PUTUSANNOMOR 119/B/2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut) dalamperkara antara : CECEP MULYANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat vtinggal RT. 001RW. 001 Desa Legoksari, Kecamatan Darangdan,Kabupaten Purwakarta, Jawa

SIRAJU, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaanPNS Guru SD Negeri Babang, bertempat tinggal di DesaBabang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten HalmaheraSelatan, sebagai "Tergugat";Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara Penggugat danTergugat, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaiandan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :Pada hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2015 dalam proses penyelesaian perkara Nomor117

., tanggal 10 Maret 2021 dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKabupaten Kediri pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor117/Pdt.G/2020/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015bertempat tinggal di Kantor Pelayanan dan lelang di jalan S.

perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Sto Nomor 1947/227 jo.UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telahbeberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor49 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding /Para Tergugat Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor117

TinggiPalangka Raya tanggal 10 Juli 2017 Nomor 35/Pen.PDT/2017/PT PLK,tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakimdalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;Telahmembaca pula berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini ;Hal 2 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLKTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannyatanggal 13 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Palangka Raya pada tanggal 15 Agustus 2016 Nomor117

Konvensi tidak dapatditerima;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI enghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi = untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkanbahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Kuasa Hukum Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yangdiputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor117

dibebankankepadanya ;Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku,khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum dan Rbg ;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor117

PUTUSANNomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamUGTA EL GLIMLEI EL, mmm mmm mnt nnn nnl. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R.

Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, BarongTongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Majelis hakim PengadilanNegeri Kutai Barat tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor117/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 25 Agustus 2020;PENGADILAN TINGGI tersebut,Telan membaca:1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor276/PID/2020/PT SMR tanggal 21 Oktober 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2.

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor117/Pid.Sus/2020/PN Sdw., tanggal 28 September 2020 tersebut, Terdakwa telahmenyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat padatanggal 30 Setember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sdw. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahnukandengan cara seksama kepada Jaksa

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuta Barat Nomor117/Pid.Sus/2020/PN Sdw., tanggal 28 September 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

/saksi keluarga di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 06 Oktober 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungtanggal 06 Oktober 2011 dengan Register Nomor239/Pdt.G/ 2011/PA.Ttb. mengajukan hal hal sebagaiberikut1.Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1999, Penggugatdengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Muara Uya KabupatenTabalong (Kutipan Akta Nikah Nomor117

oleh karenanyadilanjutkan dalam pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah suratgugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwaTergugat memluk Agama Islam sejak mau menikah denganPenggugat, kemudian Tergugat mengatakan ia kembalipada keyakinan semula dan mengajak Penggugat masukAgama Kristen;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilgugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor117

Pasal 1 angka 8 UndangUndang Administrasi Pemerintahan;Bahwa pada faktanya, Majelis Hakim tidak pernahmendasarkan kesimpulan pertimbangan hukum yangmenyatakan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean Nomor SPKTNP208/BC.6/2014 tanggal 25 Juni2014 tidak sah sehingga batal demi hukum pada UndangUndang Administrasi Pemerintahan, namun hanyaberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Putusan Nomor 1834/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentangPengangkatan Pelaksana Tugas Dalam JabatanStruktural Di Lingkungan Departemen Keuangan,menyatakan:Pasal 10:Plt tidak memiliki Kewenangan untuk mengambil ataumenetapkan keputusan yang mengikat yaitu:a. pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP3);b. penjatuhan hukuman disiplin;penetapan surat keputusan; danlainlain keputusan yang menyebabkan pengeluaranNegara;Bahwa

Bahwa penyebutan sebagainya sebagaimanadimaksud dalam huruf a adalah khusus di bidangkepegawaian;Bahwa dengan merujuk pada Contextualismsebagaimana yang dikemukakan oleh McLeod, makamakna Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 dapat disampaikan sebagai berikut: Asas noscitur a sociis;Bahwa keseluruhan Pasal 10 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 117/PMK.01/2009 berisi tentangHalaman 52 dari 94 halaman.

Putusan Nomor 1834/B/PK/PJK/2017berwenang untuk menandatangani Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP208/BC.6/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Putusan Nomor 1834/B/PK/PJK/2017kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatanstruktural di lingkungan Departemen Keuangan diaturdalam Peraturan Menteri Keuanagan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelisberpendapat bahwa Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP208/BC.6/2014tanggal 25 Juni 2014, yang ditandatangani oleh PitDirektur Audit, tidak sah, karena sdr. Nirwala DwiHeryanto selaku Plt.

RUMSALEH, S.H yang beralamat di Jalan Mawar Utara, tolobali,Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima berdasarkansurat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020 yang di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor117/Pid/sk/2020/PN.Rbi tanggal 18 Maret 2020;SUSUNAN PERSIDANGANNama : Y ERSTANTO W,SH.MH......... Hakim;Nama : SAIFULLAH,SH .............

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor117/04/IIV2004 tanggal 02 Maret 2004 yang dikeluarkan dan ditandatanganioleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PagelaranKabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);d.

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang PencatatanNikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanyapetitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata paraPemohon yaitu Nama Pemohon : PEMOHON tempat tanggal lahir : Malang,5 Mei 1978 dan Nama Pemohon Il : PEMOHON Il tempat tanggal lahir :Malang, 1 Januari 1981 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor117

Keberatan Keempat;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum (Judex Facti) Majelis Hakim Pengadilan Pajakkarena Majelis Hakim Pengadilan Pajak keliru dalam memahamimaksud peraturan perundangundangan, dengan alasan sebagaiberikut:Bahwa dalam PERTIMBANGAN HUKUM Put.67607/2016,Majelis Hakim mengutip satu) Pasal Peraturan MenteriKeuangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas

/PMK.01/2009 berisi norma tentang = rangkaiankewenangan Pejabat di lingkungan KementerianKeuangan khusus dalam ranah kepegawaian.> Asas Ejusdem Generis;Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 secara khusus mengatur kewenanganpejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dalambidang kepegawaian.Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi normadalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 dibatasi makna secara khusus dalamkelompoknya yaitu dibidang kepegawaian

Putusan Nomor 1462/B/PK/PJK/2017Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan adaPutusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ataudilakukan dengan mencampuradukkan Wewenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b danPasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji danada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Pada halaman 10 Put.67607/2016:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal

/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di LingkunganDepartemen Keuangan wajib dikaitkan dengan ketentuan Pasal14 UU Administrasi Pemerintahan.Bahwa dengan demikian, makna frase penetapan suratkeputusan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 yang menyatakan Pit tidak memilikikewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusanyang mengikat yaitu:c.

SPKTNP Nomor SPKTNP398/BC.6/2014 tanggal 2Oktober 2014 bukan merupakan Surat Penetapan yangdikecualikan untuk dapat diterbitkan oleh PejabatPengganti, karena tidak termasuk dalam keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampakpada perubahan status hukum pada aspek organisasi,kepegawaian, dan alokasi anggaran sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahanjo Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009.e Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah tepat

Tompi No. 25 Palu untuk selanjutnyadisebut sebagai PemohonPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor117/Pdt.P/2018/PN Pal tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakimuntuk memeriksa perkara permohonan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN Pal;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor117/Pdt.P/2018/PN Pal tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penunjukan HariSidang dalam perkara permohonan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN Pal;Telah membaca dan mempelajari surat permohonan

Nomor 1116 K/Pdt/2018 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/1980, GS Nomor117/1980, seluas 71.535 m?, yang terletak di Jalan Kolonel DaniEffendi, RT 036 (dahulu RT 15), Kelurahan Talang Betutu, KecamatanSukarami Kota Palembang, berdasarkan pertimbangan hukum MajelisHakim dalam Perkara Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Plg., tertanggal 2 Mei2016 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;3.

Ali Azhar; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aminah; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edi Suryanto;Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat II); Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/1980 GS Nomor117/1980 seluas 71.535 m*, yang terletak di Jalan KolonelDani Effendi RT 036 (dahulu RT 15) Kelurahan Talang Betutu,Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkanpertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor69/Pdt.G/2016/PN Plg., tertanggal 2 Mei 2016 adalah cacathukum dan

M.1 RT. 03 RW. 03 Jalan Murai Kelurahan Landasan UlinTimur Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sebagaiPEMOHON ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 10 Oktober 2013yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor117/Pdt.P/2013/PA.Bjb. tanggal 10 Oktober 2013, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :1.Bahwa

Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datangmenghadap di persidangan ;Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 10 Oktober2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor117/Pdt.P/2013/PA.Bjb. tertanggal 10 Oktober 2013 yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon ;Bahwa untuk

Tindakan tersebut tercantum dalam SuratKuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2019 No. 27/SK/LGLhalaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Bkn.RFR/III/2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBangkinang tanggal 22 Maret 2019 di bawah register Nomor117/SK/2019/PN Bkn ~ selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MELAWAN1. DUMARIA MANURUNG , bertempat tinggal di Dusun IV Desa Tanah MerahRt.01 RW.O1 Kel. Tanah Merah Kec.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor117/Pdt.P/2018/PA.Mks dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

YAN PIET WAMBRAUW, pekerjaan Dosen/Pendeta, berlamat diJalan Jeruk Nipis No. 65 Kotaraja, Kota Jayapura,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca dan meneliti;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PDT/2016/PT JAPtanggal 12 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/PDT/2016/PT JAP tanggal22 Agustus 2016 tentang Hari Sidang;Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor117

Hal 14Membaca, surat pemberitahuan putusan kepada Tergugat Il tertanggalNomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Jap;Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor117/Pdt.G/2015/PN Jap, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapurayang menyatakan bahwa, permohonan banding dari Para Pembanding/ParaPenggugat telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepadaTerbanding semula Tergugat dan Terbanding Il semula Tergugat Il padatanggal 30 Mei 2016;Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 117

Hal 15Menimbang , bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan sesakma berkas perkara beserta turunan putusanPengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 11 April 2016 Nomor117/Pdt.G/2015/PN Jap dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/ParaPenggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat , yang ternyata tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan, maka

tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiranTergugat;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor117/10/IV/2013 tanggal 07 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam @erkaraANLALA = = == one nena nnn nan nnn nnn nn nn nnn nnn nnn ne ne nn cnn nnn So ER nnnPT.