halangan yangsah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugattelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatanPenggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1)R.Bg.Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatunkan oleh PengadilanAgama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talakTergugat dijatunkan dengan talak satu bain shugra.Menimbang, bahwa pada petita

angka 3 surat gugatan adalahperintah undangundang terkait dengan tugas administrasi Panitera,sehingga tanpa diperintah oleh Majelis dalam putusan ini Panitera tetapberkewajiban untuk melaksanakan hal tersebut, sehingga majelis hakimmengesampingkan petita angka 3 tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Jo putusan Mahkamah Agungtertanggal 24 Mei 1991 Nomor 29 K/Sip/1950;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan yang memutuskan lebih dari permohonan Termohon Kasasi/Penggugat jugatelah melanggar azas ultra petita;2 Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan telah keliru dalam putusannya melanggar azas hukum yaitu unus testisnullus testis apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti satu saksibukan saksi;Bahwa Judex

tahuntersebut oleh karena itu seharusnya Judex Facti menolak atau tidak dapat menerimadalildalil Termohon Kasasi/Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Menimbang, bahwa keberatankeberatan Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatanPenggugat untuk sebagian, akan tetapi putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaikisepanjang mengenai putusan yang melebihi yang digugat (ultra petita

G/2020/PA.JnpArtinya : Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapanhakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat)atau. pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yangmenjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkanketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, makahakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;Menimbang terhadap petita nomor 3 perihal nafkah anak, oleh

karenadalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut petita a quo, maka olehMajelis tidak lagi dipertimbangkan;Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akantetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sahdan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasanhukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datangmenghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, danberdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan

Karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa petita 2selayaknya untuk dikabulkan;Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.JUMenimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi kedua dan ketigaPenggugat mengenai sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, karenaTergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sertaTergugat sering mengucapkan katakata kasar.

Sehinggamenurut Majelis Hakim bahwa petita 3 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UU Nomor 7 Tahun

Terkait Pasal 91(c) dan 91(e) UU PP, Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah memutuskan hal yang tidak diminta (ultra petita) serta tidakmencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dengan didasarkan pada faktafaktayang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (salahmenentukan permasalahan sengketa);4.

tidak ada peristiwa yang dipersengketakanantara Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) dan Termohon PK(dahulu Terbanding) mengenai keabsahan tanda tangan stempel dalamSurat Banding Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding), termasukkeabsahannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak perlumempersoalkan mengenai tanda tangan stempel dalam Surat Bandingagar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan denganefisien dan efektif;Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidakdiminta (ultra petita

Selama proses persidangan DJP juga tidak pernah mengajukankeberatan atas penggunaan tandatangan stempel tersebut;Suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak diminta atau lebihdaripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai Ultra Petita atau UltraPetitum.

Adapun suatu putusan dapat dikatakan Ultra Petita/UltraPetitum putusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkanhal yang tidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yangdidasarkan pada pertimbangan yang berlainan dengan posita;Hanafiah Ponggawa & Partners dalam pendapatnya (Lampiran 7)menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan65494 secara Ultra Petita/Ultra Petitum karena (a) mengabulkan hal yangtidak dituntut oleh para pihak yang berperkara serta (b) didasari olehdasar

sesuatu apapun dan mohon segera dibacakan penepannya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum dalam sidang kuasa hukum Penggugat menyatakanmencabut perkara yang diajukannya dengan alasan dalam posita dan Petita

datasesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa tujuan dicantumkannya kolom permohonan dengan permintaanrestitusi pada SPT LB adalah untuk kesederhanaan guna mengurangibeban administrasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE15/PJ.22/1986 (vide bukti PK14),artinya Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat permohonan tersendirisebagaimana disyaratkan Pasa1 17 UndangUndang KUP;Pengujian Pemenuhan Pasal 8 ayat (4) UndangUndang KUP AdalahPengujian Terhadap Diskresi dan Ultra Petita

tanpa kewenangan yang sah tidakberhak memasuki wilayah diskresi yang menjadi kewenanganeksekutif;Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyangkutstatus SPT LB telah jauh menyimpang dari kKewenangannnya selakuPengadilan karena telah terlalu jauh masuk ke dalam ranah diskresi,yang masuk dalam bidang tugas pejabat administrasi dan apalagi halitu tidak termasuk dalam pokok sengketa;Bahwa kedua, pengujian yang dilakukan Majelis Hakim PengadilanPajak, sekaligus merupakan perbuatan Ultra Petita

KeuanganNomor 534/KMK.04/2000 (vide bukti PK19), dinyatakan yang harusdiisikan dalam SPT hanya sampai pada jumlah kekurangan atau kelebihanpajak, yang kemudian ditampung dalam kolom D tersebut;Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakanbahwa SPT LB tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai SPT (karenadimasukkan setelah jangka waktu 2 tahun lewat), tidak dapat PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) terima karena Majelis HakimPengadilan Pajak telah melakukan pengujian materiil (U/tra Petita

Bertindak Tanpa Wenang;Bahwa dalam memeriksa dan mengadili sesuai dengan pokoksengketa, yang bersifat prosedural, Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak memilki wewenang untuk melihat dan melakukan pengujianterhadap halhal di luar pokok sengketa (Ultra Petita). Demikian jugatidak memiilki Kewenangan untuk melakukan pengujian secaramaterial. Apalagi tanpa dasar hukum, sebagai badan peradilan(yudikatif) masuk ke dalam ranah kebijakan diskresi yang menjadikewenangan eksekutif.

Telan ada kepentingan, dasar hukum maupun permohonan, mendasarkanPutusannya pada pertimbangan mengenai materi perpajakan, suatu hal yangtidak dimintakan maupun disengketakan dalam Gugatan (Ultra Petita).

telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripadayang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf bdan huruf cPasal 91 (d)"Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;Pasal 91(e)Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku";Terkait Pasal 91(c) dan 91(e) UU PP, Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah memutuskan hal yang tidak diminta (ultra petita

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidakdiminta (ultra petita);Termohon PK (dahulu Terbanding) di dalam Surat Uraian Banding(Lampiran 3) tidak pernah mengajukan keberatan atas penggunaantandatangan stempel dalam permohonan banding yang diajukan olehJMB.

Selama proses persidangan DJP juga tidak pernah mengajukankeberatan atas penggunaan tandatangan stempel tersebut;Suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak diminta atau lebihdaripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai Ultra Petita atau UltraPetitum.

Adapun suatu putusan dapat dikatakan Ultra Petita/UltraPetitum putusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkanhal yang tidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yangdidasarkan pada pertimbangan yang berlainan dengan posita;Hanafiah Ponggawa & Partners dalam pendapatnya (Lampiran 7)menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan65500 secara Ultra Petita/Ultra Petitum karena (a) mengabulkan hal yangtidak dituntut oleh para pihak yang berperkara serta (b) didasari olehdasar

pokoknya menegaskan melarang Hakim memberikanputusan sesuatu yang tidak dituntut dalam gugatan;b Pasal 178 ayat (3) HIR: Hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas perkarayang tidak digugat dalam gugatannya;c Pasal 189 ayat (3) RBg: Melarang Hakim memberikan putusan tentang halhalyang tidak dimohon dalam gugatan;4 Bahwa demikian juga Hakim tidak boleh atau dilarang untuk memberikan Putusanyang melebihi dari apa yang dituntut, yaitu Hakim dilarang melanggar prinsipPetitum Partium atau Ultra Petita

Hal tersebut selain Mempedomani Yurisprudensi,dan pasalpasal tersebut diatas, juga menurut Frances Russel dan Christian Lochemenyatakan: Meskipun Pelanggaran Ultra Petita itu dilakukan Hakim denganiktikad baik, maupun sesuai dengan kepentingan umum, tindakan hakim ini tetapsama dengan perbuatan ilegal;5 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, adalah beralasan untuk membatalkanPutusan Mahkamah Agung RI, Nomor 45 K/PDT/2010, tanggal 23 Februari 2011;Ad. 3.

pada pokoknya menegaskan melarang Hakim memberikanputusan sesuatu yang tidak dituntut dalam gugatan;b Pasal 178 ayat (3) HIR : Hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas perkarayang tidak digugat dalam gugatannya;c Pasal 189 ayat (3) RBg : Melarang Hakim memberikan putusan tentang halhalyang tidak dimohon dalam gugatan;d Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 3420 K/Pdt/1983, tanggal13Februari 1985;e Pendapat Ahli: Frances Russel dan Christian Loche menyatakan: MeskipunPelanggaran Ultra Petita

Prudential dan dalam Paspor, dapat dirubah yaitudari yang tercantum bernama Ade Nurdini dirubah menjadi nama Icin;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut, menurut Hakimtidak menyelesaikan permasalahan permohonan ini secara tuntas, karena padaprinsipnya Kutipan Akta Kelahiran , Kartu Keluarga, tidak akan dapat diterbitkansebelum ada dokumen awal setiap penduduk yaitu dokumen yang menyatakankapan seorang penduduk tersebut lahir, sehingga dengan demikian makamengenyampingkan prinsip larangan ultra petita

atau larangan mengabulkandiluar yang diminta dalam Permohonan Pemohon, dan dengan memperhatikanasas Peradilan yang murah, sederhana dan biaya ringan, selanjutnya Hakimmenambahkan dalam Petita Pemohon, agar memerintahkan Pegawai CatatanSipil agar menerbitkan Akta Kelahiran pemohon dan selanjutnya memperbaikidan atau menerbitkan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sesuai dengan AktaKelahiran Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai selurun bukti yangdiajukan oleh Pemohon, Pengadilan

Majelis Hakim dalam menjatuhkan penetapan dalam perkara nomor348/Pdt.P/2019/PA Bdw. adalah Ultra Petita. Dikarenakan yangdimohonkan oleh Pemohon/Tergugat hanya menetapkan Pemohonsebagai ahli waris, tidak meminta ditetapkan harta sebagai harta warisan..

adalah ahli waris (cucu)almarhum Hadijah binti Jindan namun begitu dalam PenetapanPengadilan Agama Bondowoso tersebut selain mengabulkan petitumpermohonan Pemohon tersebut, juga menetapkan amar (nomor 5)Menetapkan sebidang tanah pekarangan berstatus Tanah Milik Negaraseluas +768 m2 terletak di RT 022 RW 004, Kelurahan Kademangan,Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, adalah hartapeninggalan (warisan) dari pewaris (Hadijah binti Jindan), dengandemikian amar penetapan nomor 5 tersebut adalah ultra petita

Pemohon KeberatanMenerbitkan Informasi Yang Dimohonkan Merupakan Putusan Yang Ultra PetitaBahwa Amar Putusan Ajudikasi Majelis Komosioner Komisi Informasi PusatNomor : 040/IV/KIPPSA/2013, yang menyatakan : (8) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi a quodan/atau penjelasan tertulis atas informasi a quo, selambatlambatnya14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon ; Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUNJKT.Adalah putusan yang bersifat ultra petita

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat seharusnyahanya mempertimbangkan halhal yang diajukan Termohon Keberatandan tuntutan hukum yang didasarkan kepada (iudex non ultra petitaatau ultra petita non cognoscitur) dan hanuya menentukan adakahhalhalyang diajukan dan dibuktikan Termohon Keberatan itu dapat membenarkan tuntutan hukum Termohon Keberatan ;4.

Bahwa atas putusan tersebut, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusattelah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan ayat (8) HIR, serta Pasal 189 ayat (2)dan ayat (3) Rbg, karena memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (ultra petita) ;Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, mengatur sebagai berikut (Bukti PK6) : (2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan ; Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUNJKT.(3) la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat

Bahwa putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakanyang melampaui kewenangan, karena majelis Komisioner Komisi Informasi Pusatmemutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon Termohon Keberatan,terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan meminta kepada Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutussengketa a quo untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIPPSA/2013 ;C.

Bahwa Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi PusatNomor >: 040/IVKIPPSA/2013, telah melampaui batas kewenanganKomisi Informasi Pusat dan telah melanggar Pasal 46 Ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2.Bahwa Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi PusatNomor : 040/IV/KIPPSA/2013, yang memerintahkan Pemohon Keberatanmenerbitkan informasi yang dimohonkan merupakan putusan yang Ultra Petita ; 3.

NietOntvankelijke Verklaard (NO);Putusan Judex Facti: ultra petita Melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3)RBg.Bahwa dalam amar putusan Nomor. 11/Pdt. SusPHI/2016/PN. PDG,Judex Facti mengabulkan Gugatan Penggugat membayar Gaji selama prosespersidangan.

Sejumlah Rp29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat, Penggugat memintamaksimal Rp20.300.000, (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa putusan Judex Facti yang mengabulkan Gugatan Penggugatlebih dari yang dituntut, adalah putusan yang Ultra petita yang melanggar Pasal178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalamPasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.

Putusan yang Ultra petita haruslah dibatalkan;Putusan Judex Facti: Melanggar Pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial dalam waktu selambatlambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitungsejak sidang pertama;Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, menyatakan:Majelis Hakim wajib memberikan

. ~~~ mon mn mm en in in mi i ee i inTENTANG KEJADIANNYAMenimbang, bahwa telah menerima kejadian kejadiansebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara, dalam mana tuntutan Para Penggugat sebagaimanatercantum dalam petita gugatan Penggugat adalah sebagaiDEriKUT! 5 se2s sees see 6 sens SRS SE See SAE eB SHe Boe eae SH a Se1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Terkait Pasal 91 (c) dan 91 (e) UndangUndang Pengadilan Pajak ,Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidakdiminta (ultra petita) serta tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dengandidasarkan pada faktafakta yang tidak sesuai dengan kenyataan yangsebenarnya (salah menentukan permasalahan sengketa);4.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidak diminta(ultra petita)Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) di dalam SuratUraian Banding (Lampiran 3) tidak pernah mengajukan keberatan ataspenggunaan tandatangan stempel dalam permohonan banding yangdiajukan oleh JMB.

Selama proses persidangan DJP juga tidak pernahmengajukan keberatan atas penggunaan tandatangan stempel tersebut;Suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak diminta atau lebihdaripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai Ultra Petita atau UltraPetitum.

Adapun suatu putusan dapat dikatakan Ultra Petita/UltraPetitum putusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkanhal yang tidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yangdidasarkan pada pertimbangan yang berlainan dengan posita;Hanafiah Ponggawa & Partners dalam pendapatnya (Lampiran 7)menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan65509 secara Ultra Petita/Ultra Petitum karena (a) mengabulkan hal yangtidak dituntut oleh para pihak yang berperkara serta (b) didasari olehdasar

dalilpokok gugatan yang tertuang pada posita point 4 yang pada pokoknyamemohon agar Pengadilan menyatakan agar ikatan perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya, akan tetapi dalam petitum point 2 gugatan Penggugat tidakmengulang permohonan dimaksud ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama padaputusanya halaman 30 telah mengabulkan dalil gugatan pokok tersebut,sehingga hal tersebut apakah termasuk putusan melanggar azas ultra petita

;Menimbang, bahwa Asas ultra petita atau asasiu dex non ultra petitaatau ultra petita non cognoscitur diatur dalam pasal 189 ayat (2) RBG Jo Pasal67 huruf C Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ,artinya jika hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntutatau meluluskan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakanputusan yang ultra vires dan harus dinyatakan cacat;Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT AMBMenimbang, bahwa Majelis Hakim

Penggugat dalam petitum nomor 7 (tujuh) menurutMajelis Hakim Banding tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum, telah ternyata Penggugattidak memohon penetapan harta bersama maupun pembagiannya, oleh karenaitu menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang diktum putusan nomor 7, 8dan 9 sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumentanggal 27 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436Hijriyah nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Kom melebihi tuntutan (ultra petita

karena memang tidakdiminta oleh Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum, telah ternyata Penggugattidak memohon penetapan harta bersama maupun pembagiannya, oleh karenaHal. 11 dari 17 Salinan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PTA.Smg.itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang diktum putusan nomor 7, 8dan 9 sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumentanggal 27 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal1436 Hijriyah nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Kbm. melebihi tuntutan (ultra petita

acara relaas panggilanTergugat nomor 575/Pat.G/2018/PA.Clg, tanggal 18 September 2018 dan 04 Oktober2018;Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir,Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk berceraidengan Tergugat;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan Penggugat, yang isi dan maksudnya ada perubahan pada posita8 dan petita

PA.ClgMenimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat telah mengajukan gugatancerai kumulasi hadhanah dan nafkah anak, berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal86 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, denganperubahan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang nomor 50 tahun 2009, untuk itu gugatan cerai kumulasi hadhanah dan nafkahanak yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan menghapus posita8 dan petita

ALASANALASAN PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :1.Majelis Hakim memutus di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum atauUltra Petita;Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KejaksaanNegeri Semarang dengan Nomor Register Perkara : PDM413/Semar/Epp.2/10/2015, Sdr. Ronny Maryanto Romadji didakwa dengan dakwaanalternatif Pertama Pasal 310 Ayat (2) KUHP dengan unsur sebagaiberikut :ad.1. Barang siapa;ad.2.

Dengan demikian MajelisHakim memutus lebih dari apa yang didakwakan Jaksa atau Ultra Petita;Bahwa putusan a quo bertentangan dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 191 Ayat (1) yang menyatakanbahwa:Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakankepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, makaTerdakwa diputus bebas;Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal182 Ayat (3) dan Ayat (4) menyatakan

Maka putusan a quo bertentangan denganPasal 191 Ayat (1) KUHAP;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 114/PID/2016/PT.SMG, putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriSemarang Nomor 579/Pid.B/2015/PN.SMG., memutus lebih dari apayang didakwakan Jaksa atau Ultra Petita.

lain untuk tidak melakukan perbuatanserupa,Dalam putusan Judex Facti ini seyogyanya juga mempertimbangkanPutusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 555/Pid.Sus/2013/PN Mlgtanggal 26 Maret 2014 dengan Ketua Majelis yang sama dengan perkara inibahwa Terdakwa Bambang Tjahjana sebelumnya juga telah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan bukan tanaman (Residivis);Dalam praktek yang berkembang, ultra petita

Selain itu dalamundangundang juga disebutkan bahwa Hakim dalam memutus berdasarkanhukum juga diberi kebebasan untuk menggali, mengikuti dan memakai nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat, memang dirasa tepat untukditerapbkan, namun dalam perkara a quo, putusan Judex Facti justrumenimbulkan kontra produktif dalam penegakan hukum pidana khsusnyapemberantasan tindak pidana narkotika;Ultra Petita dapat diterapkan apabila Pertama, Pengadilan menjatuhkanpidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang