ternyata telah memenuhi syaratsyarat formil sebagaimana ditentukan dalam HIR/RBg, Pasal 81 dan Pasal83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;Menurut Pemohon Kasasi : a)Bahwa apabila kita perhatikan rumusan daripada Pasal 164 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang menjadi dasar tuntutanPara Penggugat terhadap Terguggat dan khususnya Tergugat Iladalah pada intinya Pengusaha memPHK karyawan karenaPerusahaan melakukan efisiensi sehingga diberikan sangsi

dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PekerjaTetap) sehingga petitum Para Penggugat Nomor (3) (4) bisadipertimbangkan dan dikabulkan;Bahwa dalam hal Tergugat menyalahi atau tidak sesuai dalammelaksakan pemborongan/penyerahan sebagian pekerjaan/PerusahaanPenyedia Jasa Tenaga kerja tidak sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 ayat 2a, b, d, dan f serta ayat (8) maka berdasarkan Pasal 66 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003.Menurut Pemohon Kasasi adalah sangat wajar apabila Tergugat diberi sangsi

Harsono SW, maka dengandemikian unsur ini tidak terbukti;Bahwa penilaian Judex Facti dalam penjatuhan sangsi pidana sebagaimanadalam pertimbangannya hal 8 ...... menimbang untuk menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa perlu di pertimbangkan tujuan serta efek dari hukuman yangkita jatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena sifat dari pemidanaan itu bukanlahsematamata merupakan pembalasan dendam kepada Terdakwa terhadap halhal yang dilakukan kepada Terdakwa, akan tetapai menitik beratkan pada tujuanpidana

Majelis HakimPengadilan Tinggi, berpendapat hukuman yang akan di jatunkan kepadaTerdakwa dalam amar putusan di bawah ini dirasa patut dan adil sesuai denganperbuatan Terdakwa:Bahwa jelas pertimbangan Judex Facti dalam penjatuhan sangsi pidana disinibertentangan dengan pertimbangannya sendiri yang menyatakan jika pidanabukan merupakan pembalasan, hal ini juga tidak sejalan dengan tujuan danfungsi pemidanaan saat ini, filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan danmenghindari adanya disparitas dalam

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundangundangan yang berlaku;Atau:Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( ex aquo et bono).Bahwa persidangan perkara tersebut ternyata Pemohon sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak ada surat izin dari atasannya, akan tetapiPemohon mengajukan Surat Pernyataan bahwa Penggugat menyatakansanggup menerima sangsi apapun yang akan diberikan kepada Penggugat,oleh

lakukan akan tetapi izin cerai yangdiajukan oleh Penggugat kepada atasannya hingga saat ini belum turun.Selain dari pada itu secara aturan dan berdasarkan Undang Undang No. 3tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebenarnya tidak ada kewajiban bagiPengadilan untuk mempermasalahkan izin cerai bagi seorang PegawaiNegeri Sipil hanya saja Majelis hakim memberikan suatu kebijakan kepadapihak yang akan melakukan perceraian untuk dapatnya mengurus izin ceraiterlebin dahulu agar pihak tersebut tidak mendapatkan sangsi

perminaan surat izindari atasannya tersebut;Menimbang, Sebagai atasan seharusnya berkewajiban untuk menjawabatau memberikan izin atau menolak untuk melakukan percerian agar untukkepastian hukum kepada bawahannya, dilakukan oleh Pejabat secara tertulisdalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan, sebagaimana Pasal 13Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, oleh karena permohonanPenggugat belum turun, akhirnya Pemohon mengajukan Surat Pernyataanbahwa Penggugat menyatakan sanggup menerima sangsi

menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakanditolak;Dalam Konvensi:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut ternyata Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak ada surat izin dari atasannya,akan tetapi Pemohon mengajukan Surat Pernyataan bahwa Penggugatmenyatakan sanggup menerima sangsi

Bahwa selain itu, sebelum Penggugat diputuskan hubungan kerjanya olehTergugat Il, Tergugat Il telah terlebin dahulu memberikan sangsi kepadaPenggugat berupa surat peringatan sebagaimana surat Nomor: 1089KSUTLM/936SDM/SVIII/2012, Perihal: Panggilan , Tanggal 8 Agustus 2012,dengan adanya sangsi berupa surat peringatan yang diberikan kepadaPenggugat tersebut maka tentunya Penggugat telah dianggap melakukanpelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja

bersangkutandiberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut turut;e Ayat (2): surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)masing masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecualiditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama;Namun faktanya Penggugat diputuskan hubungan kerjanya sebelum adanyasurat peringatan kedua dan ketiga secara berturut turut yang masing masingberlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan;9.10.11.Bahwa dengan adanya sangsi

KUSUMA, DANANG ISTIANTO, SE bin SUDARTO, danSANTOSO Bin TUGNYANTO sebagai pemasang yang waktu itu jugaditangkap oleh petugas Polisi Sektor Kota,Benar bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut terdakwa15menggunakan satu perangkat kartu remi yang kemudian disitabersama uang milik modal taruhan milik terdakwa sebanyakRp.38.000, (tiga puluh delapan ribu rupiah).Benar bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi kartu remitersebut dilarang oleh Negara/pemerintah dan apabila melanggarakan mendapatkan sangsi

binRAMITO KUSUMA, DANANG ISTIANTO, SE bin SUDARTO, danSANTOSO Bin TUGNYANTO sebagai pemasang yang waktu itu jugaditangkap oleh petugas Polisi Sektor Kota,Benar bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut terdakwamenggunakan satu perangkat kartu remi yang kemudian disitabersama uang milik modal taruhan milik terdakwa sebanyakRp.55.000, (lima puluh lima ribu rupiah).Benar bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi kartu remitersebut dilarang oleh Negara/pemerintah dan apabila melanggarakan mendapatkan sangsi

Sektor Kota,Bahwa benar dalam permainan judi kartu remi tersebut para terdakwamenggunakan satu perangkat kartu remi yang kemudian disitabersama uang milik modal taruhan milik terdakwa sebanyakRp.18.000, (delapan belas ribu rupiah), terdakwa Il sebanyakRp.38.000,(tiga puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa Ill sebanyakRp.55.000,(lima puluh lima ribu rupiah).Bahwa benar para Terdakwa mengetahui permainan judi kartu remitersebut dilarang oleh Negara/pemerintah dan apabila melanggarakan mendapatkan sangsi

No. 1403/Pdt.G/2017/PA.Grt.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan ternyata Termohon melalui KuasaHukumnya menyatakan sudah melaporkannya dan tidak memerlukan suratdimaksud, dan Termohon bersedia mendapat sangsi dikemudian hari ataspernyataanya tersebut;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 Juli 2017 yang secara rincisebagaimana tertuang dalam berita acara

mencapaikesepakatan damai;Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalamperkara ini telah melaporkan kepada atasannya tentang adanya permohonancerai talak dari Pemohon, dan ternyata Termohon tidak menyampaikan suratketerangan dimaksud, sehingga oleh karenanya telah tidak memenuhiketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Termohon bersediamendapat sangsi

yang nyata di dalam mengambil keputusannya yangmembenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembalidengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).1Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IABandung di dalam menerapkan sangsi

tanda baca " / " adalah bersifat alternatif bukan komulatif, makadengan demikian mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak juga diwajibkan mengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerjadapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan, bahwaselanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak sesuai peraturan perundangundangan maka sanksi Pasal 65 ayat14 tidak dapat diterapkan mengingat di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 142ayat (2) bahwa sangsi

pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal(Lampiran Bab II point g Keppres Nomor 80 Tahun 2003)2/.Bahwa hal tersebut juga didukung oleh Keterangan Ahli LKPP yang antaralain menyatakan bahwa:Kontrak/Addendum Kontrak harus menjadi pedoman bagi penyediabarang/jasa dalam melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan di lapangan.Konsekuensinya pekerjaan yang dilaksanakan diluar dari pada yangtercantum dalam kontrak adalah tidak dapat dibayarkan dan penyediabarang/jasa dapat dikenakan sangsi

karena cidera janji atas kontrak yangdiperjanjikan;Jika hasil konsultan perencana yang telah dituangkan dalam perjanjiankontrak diabaikan oleh penyedia barang/jasa maka Penyedia barang/Jasatersebut telah melanggar hukum berupa cidera janji atas kontrak yang telahditandatangani bersama dengan PPK dan dapat dikenakan sangsi;28.Bahwa karena telah terjadi kKerusakan dan keretakan bangunan gedungIslamic Centre, setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan, makadisarankan agar pembangunan /slamic

saya tinggalkan di orang tua dan samapi saat ini sudah umur 8(delapan) tahun dengan hidup tanpa kedamaian karena tergugat tetap dapat makian dari tergugat;Bahwa pada tahun 2011 akhirnya tergugat pinda ke Koramil Bintuni kamihidup seperti rumah tangga yang harmonis di depan orang lain kami bersandiwara seperti tidak ada masalah;Bahawa pada tahun 2013 penggugat dapat KDRT lagi, dan kepala penggugatdipukul dengan kepala terguguat sampai beberapa jahitan penggugat tidakmau laporkan takut tergugat kena sangsi

, No.C.42 P62P1 kepada Pihak / Tergugat II.4.2 Pada Bab II dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut padaintinya adalah Pihak II (Penggugat) diberi waktu untuk membelikembali tanahnya yang berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangansebagaimana tersebut dalam Bab dari Pihak (Tergugat II) sehargaRp 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dihitung dari tanggal 12Februari 2004 sampai dengan tanggal 12 Februari 2005 (selama 12bulan).4.3 Sebagai sangsi dalam surat perjanjian jual beli tersebutyaitu apabila

Klaten, seluas + 485 m2 No C42 P 62 p1 kepada pihak 1 (data data lengkap tanah pekarangan foto copiterlampir ).Bab IIPihak kedua akan membeli lagi 1 stat tanah pekarangan seperti disebut diatasdari pihak seharga Rp 80.000.000; ( delapan puluh juta rupiah ) dihitungtanggal 12 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2005 denganharga Rp 80.000.000; ( delapan puluh juta rupiah ) dihitung dari tanggal 13Pebruari 2004 sampai dengan 13 Pebruari 2005 ( selama 12 bulan ).Sebagai sangsi dalam perjanjian

dengan Sarjono /Tergugat Il, darikesimpulan Yudex Factie ini telah terjadi penyimpangan hukum dimanaseharusnya Yudex Factie Pengadilan Negeri Klaten tau bahwa Surat perjanjianjual beli dengan hak membeli kembali itu disebutkan waktunya dari tanggal 12Pebruari 2004 berakhir pada tanggal 12 Pebruari 2005 sehingga seharusnyasebelum waktu perjanjian berakhir maka obyek tanah tidak bisa dialinkan namadari Penggugat menjadi Tergugat II Sarjono hal ini sesuai dengan isi perjanjianyang menyebutkan : Sebagai sangsi

Bila ternyata dibelakang hari masing masing Pihak mengingkari HasilKesepakatan Damai ini maka akan dikenakan sangsi sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, dengan tanpa adanya proses hukum dariawal;Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dandibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakanmenyetujui isi kesepakatan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri TanahGrogot menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor 13/Pdt.G/2017/PN Tot.DEMI KEADILAN BERDASARKAN

yang nyata didalam mengambil keputusannya yangmembenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;2 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, makaseharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung didalammenerapkan sangsi

No. 105 PK/PDT.SUS/20121Kembali tidak sesuai peraturan perundangundangan maka sangsi Pasal 65 ayat14 tidak dapat diterapkan mengingat di dalam UndangUndang No.13 Tahun2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telah diaturdi dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No.

Bahwa pada tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas PengurusUnitKerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Bekasi MetalInti Megah menyampaikan surat permintaan pencabutan' skorsing terhadapPENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan alasan bahwa yang dilakukan TERGUGATmemberikan sangsi skorsing tersebut tidak ada dasarkan hukumnya dantidak diatur dalamperaturan yang berlaku mengingat aturan yang ada (Perjanjian Kerja Bersama) sudahdaluwarsa dan Peraturan Perusahaan

dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT sudah tidakbisa dijadikan acuan mengingat masa berlakunya telah habis (daluwarsa), karenaPerjanjian Kerja Bersamatersebut berlaku periode 2011 sampai 2013 dan andaikan adakesepakatan perpanjangan masa berlakunya hanya bisa satu tahun saja hingga sampaitahun 2014;TERGUGAT dalam memberikan sangsi berupa surat peringatan kesatu,surat peringatankedua,surat peringatan ketiga dan skorsingkepada PENGGUGAT selalu berlandaskankepada Perjanjian Kerja Bersama

oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATsebagaimana yang disebutkan dalam poin 42 diatas berdasarkan Perjanjian Kerja Bersamayang sudah tidak berlaku (daluwarsa) dan alasan TERGUGAT dalam memberikan sangsi44,tersebut tidak pernah di muat dalam Perjanjian Kerja Bersama periode sebelumnya makademi hukum seluruh sangsi tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan cacat hokumsertabatal demi hukum;Bahwa berdasarkan faktafakta yang ada yaitu Perjanjian Kerja Bersama periode 2011 2013 sudah habis masa berlakunya dan

Menyatakan seluruh sangsi berupa Surat Peringatan kesatu,Surat Peringatan kedua,SuratPeringatan ketiga dan Skorsing yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidaksah dan cacat hukum serta batal demi hukum;3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT terhadapPENGGUGAT adalahbatal demi hukum;4. Menyatakan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belumterputus;5.

Menyatakan perbuatan TERGUGAT dengan memberikan sangsi berupa Surat Peringatankesatu,Surat Peringatan kedua,Surat Peringatan ketiga, Skorsing dan PemutusanHubungan Kerja kepada PENGGUGAT adalah tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad);11.

Squ Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran; Bahwa, setahu saksi dari cerita Penggugat, penyebabnyaTergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, yang pertama denganwanita orang Dayak, Tergugat pernah membawa wanita itu dan tinggal dicamp, sehingga Tergugat diberi sangsi membayar denda adat, kemudianTergugat berselingkuh dengan wanita berasal dari Bandung dan adawanita lain yang saksi tidak tahu asalnya; Bahwa, menurut cerita Penggugat

tindakkekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat memukul wajah Penggugathingga lebam dan membiru; Bahwa, penyebabnya Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain,ada wanita orang Dayak, Tergugat pernah membawa wanita tersebut danHim. 15 dari 22 Putusan Nomor 0120/Padt.G/2018/PA.Sgutinggal di camp, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita berasal Bandungdan ada wanitawanita lain yang Tergugat selingkuhi; Bahwa, perbuatan Tergugat yang suka selingkuh dengan wanita lain,sehingga Tergugat diberi sangsi

Bahwa pada tahun 2014 kehidupan rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan yang terusmenerus akibat sikap dan perbuatanTergugat mengulangiperbuatannya berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami yangmana diketahui wanita tersebut adalah istri dari seorang Polisi, yangkemudian berujung kepada Pengaduan di Kesatuan dimana Tergugatbertugas dan Tergugat menerima sangsi disiplin oleh Kesatuan tempatTergugat bertugas ;6.

., para Advokat, berkantor diJalan Trengguli XIII/5, Tembau, Kodya Denpasar ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;melawan:NI NYOMAN SRIANI, bertempat tinggal di Jalan Hyang Sangsi,Perumahan BIN Batubulan II, Banjar Tubuh, Desa Batubulan,Kecamatan Sukawati, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai

bertempat tinggal dirumah dinas Tergugat di Kabupaten Banjarnegara selama 3 tahun 10 bulan, telahpernah berhubungan kelamin, namun belum dikaruniai anak ;3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,namun sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang disebabkan karena :e anak Tergugat tidak cocok dengan Penggugat.e Tergugat suka main judi bahkan sampai tertangkap Polisi sehinggaTergugat mendapatkan sangsi

Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatan yang telah Terdakwalakukan dan Terdakwa beijanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa juga7siap menjalani proses hukum dan menerima sangsi Hukum yang akandibenikan pada Terdakwa.t. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak"memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan!

Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatan yang telah Terdakwalakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa jugasiap menjalani proses hukum dan menerima sangsi Hukum yang akan diberikanpada Terdakwa.t.

, jangan kau sangsi nak ku, besok berkas mu akandikirim ke Jakarta, dan nomor data Base mu akan keluar di bulan April 2008 ini, dan bila tidakkeluar, uangmu akan dikembalikan 3 (tiga) kali lipat, atas perkataan dari HAJIDAN Alias JIDANBin SAID (Alm) tersebut maka saksi INDRA ARMADI Alias INDRA Bin Alm. RASIDIN punmerasa yakin sehingga saksi INDRA ARMADI Alias INDRA Bin Alm.

, jangan kau sangsi nak ku, besok berkas mu akandikirim ke Jakarta, dan nomor data Base mu akan keluar di bulan April 2008 ini, danbila tidak keluar, uangmu akan dikembalikan 3 (tiga) kali lipat;e Bahwa Saksi mengetahui Saksi Indra Armadi Alias Indra Bin Alm Rasidinmenyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta Rupiah) kepada SaksiHajidan Alias Jidan Bin Alm Said karena sebelumnya uang tersebut saksi yang telahmenghitungnya bersama dengan Saksi Ratna Juwita Alias Ratna Binti Alm.

, jangan kau sangsi nak ku, besok berkas mu akandikirim ke Jakarta, dan nomor data Base mu akan keluar di bulan April 2008 ini, danbila tidak keluar, uangmu akan dikembalikan 3 (tiga) kali lipat;Bahwa Saksi mengetahui Saksi Indra Armadi Alias Indra Bin Alm Rasidinmenyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta Rupiah) kepada SaksiHajidan Alias Jidan Bin Alm Said karena sebelumnya uang tersebut telah saksi hitungbersama dengan Saksi Mildawati Alias Milda Binti Alm.

, jangan kau sangsi nak ku, besok berkas mu akan dikirim keJakarta, dan nomor data Base mu akan keluar di bulan April 2008 ini, dan bilatidak keluar, uangmu akan dikembalikan 3 (tiga) kali lipat;Bahwa benar Saksi Hajidan Alias Jidan Bin Alm Said menerima uang sebanyakRp. 7.000.000, (tujuh juta Rupiah) dari saksi Indra Armadi Alias Indra BinAlm.

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsu birahinya.Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh OditurMiliter dipersidangan berupasurat: 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan An. Sdri.

Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahuidan menyadari secara terouka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,karena Terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapahal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapat

Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahuidan menyadari secara terobuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.8.

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.