Ditemukan 352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : undang undng undaan unding undangã uniang uncang undian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
H. Rajung
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
459 — 301
  • Pasal 1 angka 9 Undang undnag Nomor. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.Bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang yang meliputi tempat kedudukan Tergugatsebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang undang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Oktober 2018 — Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono X Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
76 — 31
  • Keberadaan Kepolisian sebagaimana diamanatkan UUD 1945 juga sejalan denganketentuan Pasal 5 ayat (1) (2) jo Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) Undnag UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnyadisebut UU No.2 Tahun 2002) yang mengatur:Pasal 5(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperandalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat
    Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melaluiAtribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang bersangkutan;Ayat (8) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam Undnag Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang undang;5. Terkait Kewenangan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 30-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 84/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN KIS
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. BANK MANDIRI PERSERO, TBK Lawan ISMAIL THALIB
132 — 57
  • Bank atas segala kerugian yang dideritaoleh Bank berhubung dengan atau sebagai akibat dari keterlambatan ataukelalaian pembayaran dari suatu biaya dan pengeluaran yang ditetapkan dalampasal ini;Serta masih banyak lagi Pasal seperti Pasal 16 dengan seluruh ayat ayatnya.Sehingga majelis berpendapat bahwa pelaku usaha telah memberlakukanbeberapa 8 (delapan) daftar negatif Klausula baku pada dokumen atauperjanjian sehingga layaklah bila pelaku usaha mendapatkan sanksi yang telahditetapkan oleh undang undnag
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 29-12-2011 — Upload : 17-10-2012
Putusan PN DEPOK Nomor 8/Pdt.G/2011/PN. DPK
Tanggal 29 Desember 2011 — N A P I vs. APRILIANTO SUKARSO ; A. ZAIDIL MASRIE, SH, dkk.
103 — 26
  • Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruhdalildalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal hal yang nyata diakuioleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IT;Bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara a quo (kompetensi absolut), dikarenakangugatan a quo merupakan lingkup gugatan Tata Usaha Negara sebagimanadiatur dan dalam Undnag Undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan TataUsahan Negara;Bahwa gugatan ini seharunya
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-09-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN.Kph
Tanggal 26 Mei 2015 — HENDRA GUNAWAN Als GUN Bin SABIRIN (Alm)
27 — 8
  • Farm,Apt didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif(+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal131 Undnag undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap SuratDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 477/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 14 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : Ir. Soekardono MM Diwakili Oleh : Muh. Ikhwan, SH, dan rekan
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : BUDI YUNANTO Diwakili Oleh : Sri Harini, SH, dan Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUGIARTO Diwakili Oleh : Sri Harini, SH, dan Rekan
752 — 2582
  • Pasal 116 Undnag Undang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.Selanjutnya dalam poin 19 Gugatannya, Peggugat telahmendalilkan Direktur dan Komisaris telah melakukan kesalahankarena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimanadiatur dalam Anggaran Dasar dan UUPT.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-04-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN SIBOLGA Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Sbg
Tanggal 9 Oktober 2018 — Parsaulian Hutauruk vs PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cab. Sibolga; Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil Djkn Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Padangsidimpuan
95 — 16
  • KMA/002/SK/V1994 tanggal 29 April 1994padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkanjanji untuk menjual sendiri yang tercantum dalam Akta PemberianHak Tanggungan sudah di atur dalam Buku Il Pedoman TeknisAdministrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umum dan PerdataKhusus Edisi 2007 huruf AG angka 12 yang menyatakan bahwapenjualan agunan berdasarkan janji untuk menjual ataskekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW danPasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag HakTanggungan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-08-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 189/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 6 Agustus 2015 — MAS JOKO WIWOHO, S.H. melawan 1. NY. SITI MARDIYATMI, dkk
30 — 19
  • dapat diterima, sedangkan dalam perkaragugatan Rekonvensi tidak ada biayabiaya yang timbul, maka para PenggugatKonvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding dan Tergugat Il Rekonvensi /Turut Terbanding berada dipihak yang kalah dengan akibat sesuai ketentuanmereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amarputusan ini ;Halaman 41 Putusan No. 189/Pdt/2015/PT SMGMemperhatikan Undang Undang nomor 20 Tahun 1947, Undnag
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 24-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 149/Pid.B/LH/2018/PN Liw
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.
Terdakwa:
HENDRA Bin KARIMI
436 — 46
  • pada hari Kamis, tanggal 9Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib, saksi Fahrizal dan saksi Aroni yangmembawa 2 (dua) kulit beruang madu tersebut ke rumah Terdakwadengan menggunakan motor sepeda Honda Suprafit warna hitam nopolBE 7452 BK milik saksi Mardiansyah; Bahwa benar' perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaanmati adalah tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan UndangHalaman 10 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/LH/2018/PN Liw3.Undnag
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-12-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 612/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 21 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : DAPOTAN SINURAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
50 — 28
  • KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan janjiuntuk menjual sendiri yang tercantum dalam Akta Pemberian HakTanggungan sudah di atur dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasidan Tenis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 hurufAG angka 12 yang menyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkanjanji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178ayat (2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag Hak
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 293/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
SUDARTO WIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
119 — 60
  • keputusan atas upayaadministrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkanoleh Badan dan /atau Pejabat Administrasi pemerintahan yangmenenagani penyelesaian upaya administrasiBahwa karena semua tahapan yang diperintahkan oleh perma danUndang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keduaatas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, sehingga dengan demikian Pengajuan GugatanPembatalan Obyek Sengketa oleh Penggugat masih dalam tenggangwaktu yang ditentukan didalam Undnag
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-12-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 474/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 6 Februari 2019 — PARSAULIAN HUTAURUK VS PT BANK MANDIRI PERSERU TBK,DK
35 — 25
  • KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April1994 padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggunganberdasarkan janji untuk menjual sendiri yang tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan sudah di atur dalam Buku IlPedoman Teknis Administrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12 yangmenyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2)BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag Hak Tanggungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3519 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI D.I YOGYAKARTA; DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I (Persero) PUSAT Cq. PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI D.I YOGYAKARTA; lawan RAHMAN CIPTO PRANOTO
62 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3519 K/Pdt/2016Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkanfakta Judex Facti telah salah menrapkan hukum atas permohonan dariPemohon Keberatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Keberatan membuka lahan untuk usaha tambak diatastanah milik Paku Alaman atau dikenal dengan Paku Alaman Ground (PAG) yangberdasarkan ketentuan Bab X Pertanahan Pasal 32 ayat (3) Undnag UndangNomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakartamenyatakan bahwa Kadipaten
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 31-10-2018 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 745/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat:
ASMAN NURDIN
Tergugat:
1.PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk KANTOR CABANG MEDAN IMAM BONJOL
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
27 — 16
  • pelaksanaan Lelang HakTanggungan berdasarkan janji untuk menjual sendiri yangtercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sudah di aturdalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Tenis PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12yang menyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janjiuntuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 745/Pdt.G/2018/PN Mdnayat (2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996(Undang undnag
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 320/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 26 Mei 2014 — YUSMAN, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Umur 83 tahun, bertempat tinggal di Jalan T. Fachcrudin Lubuk Pakam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUARA GADING,S, SH,NHASUDUNGAN SILAEN,SH, LINTONG SIHOMBING,SH, masing-masing sebagai Advocate & Legal Consultan pada LAW OFFICE GADING & PARTNERS, beralamat di Jalan Letda Sujono N0.103 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N 1. HANSEN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sutomo Ujung No. 58 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya OSDIMAN TAMPUBOLON, SH,. Advokat dari Kantor Advokat “OSDIMAN TAMPUBOLON &Rekan; beralamat kantor di Jl.Mampang Prapatan No.56 A Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk (Persero) Kantor Pusat cq PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (Persero) Kantor Cabang berkedudukan di Jl.Putri Hijau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kuasa Hukumnya SENO TRI PAPTONO, dkk Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal No. B.11-KW.II/LOK/01/2014 tanpa tanggal selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Medan berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Jl.Diponegoro No.30 A Medan ,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD SAIFUDDIN, Pelaksana Seksi Hukum &Informasi; KPKNL Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: SKU-205/MK.1/2013 tanggal 19 Juli 2013 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
52 — 13
  • Bahwa permintaan lelang oleh Tergugat atas objek perkaratersebut adalah berdasarkan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Undang undnag Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 pada pokoknyamenyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah irah dengan kata kata Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial yang samadengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 14-06-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 18 September 2013 — RATRI WIDHIASIH; lawan; PT INNI PIONEER FOOD INDUSTRY
199 — 89
  • UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Pasal1601 1 Kitab Undang undnag Hukum Perdata.Menyatakan tidak sah dan tidak berharga surat surat peringatan (I, II dan II) yangdikeluarkan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.Menyatakan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 155 Undang undangNomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanMenyatakan putus hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGATsejak putusan atas perkara ini diucapkan.Menghukum TERGUGAT membayar :Uang pesangon sebesar 2 (dua)
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 21-11-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 75/Pdt.Sus/2016/PN Psp
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pemohon Keberatan : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Padangsidimpuan; Termohon Keberatan : H. Ady Irwansyah Pasaribu
157 — 55
  • VerstekMenimbang bahwa tugas dan wewenang BPSK menurut pasal 52Undang undnag Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang diantaranya adalah menyelesaikan sengketakonsumen sehingga dapat didefinisikan bahnva BPSK memilikitanggung javab dalam penyelesaian sengketa antara Konsumendengan Pelaku Usaha yang memiliki hubungan hukumantarakeduanya apalagi Konsumen telah memilih penyelesaian sengketaAquo melalui jalur arbitrase ditandatangani oleh Konsumen padatanggal 22 April 201613 Menimbang bahvea
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 18-06-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 8/Pdt.G-LH/2019/PN Rgt
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Tasma Puja
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Riau , Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu , BUPATI INHU
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
185 — 73
  • ., Mardun, S.H dan Mona Putri Relita, S.H. yang manadidalam Bukti P2 keseluruhannya adalah masuk dalam susunan Pengurusdidalam Yayasan Firmar Abadi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengugatberhak mengajukan gugatan untuk mewakili pengurus dan untuk kepentianganYayasan Firmar Abadi,Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan jika Penggugat tidakberhak mengajukan gugatan karena belum 2 (dua) tahun sejak berdirinyaorganisasi berdasarkan pasal 92 ayat (3) huruf (a), (b), (c) undnag
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
226 — 1049
  • Tentu hal ini sangat bertentangandengan kewajiban Tergugat ;8 Bahwa peran pemerintah dalam halkeolahragaan, khususnya sepakbola telah diaturkerangka hukumnya di dalam Undang Undnag SKN seperti yang telah disebutkan diatas.
    bahwa Badan OrganisasiProfesional Indonesia ( BOPI ) tidak memiliki kewenangan untukmemberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kejuaraanHalaman 97 dari 246 Halaman, Putusan Perkara Nomor 91/G/2015/PTUNJKT98keolahragaan seperti Indonesia Super League 2015, karena yangmemiliki kewenganan memberikan rekomendasi penyelenggaraankejuaraan keolahragaan adalah induk organisasi cabang olahraga.Agar tidak memiliki penafsiran yang menyesatkan, berikut ini bunyilengkap ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undnag
    SKN sebagaiberikut : Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkanlangsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasidari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutandan memenuhi peraturan perundangundangan ;5 Bahwa jika dicermati secara lebih teliti dan seksama, ketentuanPasal 51 ayat (2) Undang Undnag SKN tersebut mengatur tentangkewajiban dari penyeleggara kejuaraan olahraga yang mendatangkanlangsung massa penonton.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN SERANG Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
LILIS SURYANI
Tergugat:
PT. Pou Chen Indonesia
113 — 61

  • Memperhatikan Pasal 1865 Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW), Pasal 163 dan pasal 180 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 81 dan Pasal 100Undang-Undang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI: