) GMIM.Hal 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MNDe Bahwa seorang pendeta menuliskan pernyataan yang menyatakanSiap ditempatkan dimana saja.Dan putusan halaman 33 paragraf 2,3dan 4 yang bunyinya:e Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 penempatan pelayankhusus Pendeta dalam suatu jemaat GMIM adalah dalam rangkapeningkatan pelayanan serta untuk menjawab kebutuhan pelayanan.e Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 suatu perpindahan/ mutasiPendeta yang terjadi bertujuan untuk memperluas wawasan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P7 dihubungkandengan keterangan saksisaksi baik yang diajukan oleh Penggugatmaupun yang diajukan oleh Para Tergugat maka penempatanPendeta dalam suatu Jemaat Gereja Injili di Minahasa bertujuan untukmeningkatkan pelayanan serta untuk menjawab kebutuhanpelayanan di Jemaat disamping untuk memperluas wawasan danpengalaman Pendeta tersebut demi peningkatan pelayanan dan untukmenjawab kebutuhan pelayanan.Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam

Peraturantentang Pekerja GMIM Bab IIl Penempatan dan mutasi adalahsebagai berikut :Ayat 1 : Penempatan pekerja GMIM dilaksanakan berdasarkankebutuhan, Formasi dan Strategi Pelayanan di semua araspelayanan GMIM.Ayat 2 : Lamanya seorang Pekerja GMIM ditempatkan di suatuJemaat atau Unit Pelayanan GMIM diatur sebagai berikut : Pendeta dan Guru Agama ditempatkan di suatu Jemaat atau Sekolahmaksimal 5 tahun.Ayat 3 : Mutasi bagi Pekerja GMIM dilaksanakan oleh Badan PekerjaMajelis Sinode juga dalam rangka memperluas wawasan

tanda T.1.17;20.Foto copy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggunganmelalui Selebaran tanggal 30Juni 2011 diberi tanda T.I.18;21.Foto copy Bukti Terima Kiriman tanggal 1 Juli 2011,Foto copy SuratPemberitahuan Lelang No. 38/SP/LELANG/2011 tanggal 30 Juni 2011diberi tanda T.1.19;22.Foto copy Bukti Terima Kiriman tanggal 15 Juli 2011,Foto copy SuratRalat Pemberitahuan Lelang No. 38/SP/LELANG/2011 tanggal 15 Juli2011 ,Foto copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi HakTanggungan melalui Surat Kabar Wawasan

Juli 2011 diberitanda T.1.21;24.Foto copy Surat Permohonan Lelang Ulang No. 52/SP/LELANG/201 1tanggal 1 Agustus 2011 diberi tanda T.1.22;25.Foto copy dari foto copy Surat Penetapan Jadwal Lelang Ulang No.S900/WKN.09/KNL.04/2011 tanggal 3 Agustus 2011 diberi tandaT.1.23;26.Foto copy Bukti Terima Kiriman tanggal 16 Agustus 2011 ,Foto copySurat Pemberitahuan Lelang No. 52/SP/LELANG/2011 tanggal 164344Agustus 2011 ,Foto copy Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan melalui Surat KabarFoto copy Wawasan

S1194/WKN.09/KNL.04/2011 tanggal 7 Oktober 2011 diberi tanda T.1.27;30.Foto copy Bukti Terima Kiriman tanggal 19 Oktober 2011,Foto copySurat Pemberitahuan Lelang No. 71/SP/LELANG/2011 tanggal 18Oktober 2011 ,Foto copy Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan melalui Surat Kabar Wawasan tanggal 18 Oktober 2011diberi tanda T.1.28;31.Foto copy Risalah Lelang No. 482/2011 tanggal 25 Oktober 2011 diberitanda T.1.29;32.Foto copy Surat Permohonan Lelang Ulang No. 81/SP/LELANG/201 1tanggal 26 Oktober

2011 diberi tanda T.1.30;33.Foto copy Bukti Terima Kiriman tanggal 1 Nopember 2011 ,Foto copySurat Pemberitahuan Lelang No. 81/SP/LELANG/2011 tanggal 1Nopember 2011, Foto copy Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan melalui Surat Kabar Wawasan tanggal 1 Nopember 2011diberi tanda T.1.31;34.Foto copy Risalah Lelang No. 556/2011 tanggal 8 Nopember 2011diberi tanda T.1.32;4535.Foto copy Formulir Permohonan Pengambilan jaminan Asli dan BuktiPengembalian jaminan Asli (FPPj/BPJ) tanggal 17 Nopember

Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: 222222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nsec ncnAtau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, lalu HakimKetua Majelis memberikan wawasan tentang akibat kawin dibawah umur, namun Pemohonbersikukuh mohon diberi dispensasi nikah;Bahwa kemudian Hakim Ketua membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13April 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan

Inovasi Desa (BPPID) tanggal 5 September 2019;

Majelis Hakim, Hakim untuk membuka sidang, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:PRIMER: 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikahi seorang perempuan yang bernama ; 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER: Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, lalu HakimKetua Majelis memberikan wawasan tentang akibat kawin

diajukan olehlembaga keagamaan Islam berbadan hukum.Pasal 14...eeiktie,aSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIA8Pasal 14(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus) = memenuhipersyaratan:a. warga negara Indonesia;b. beragama Islam;c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknikindustri, biologi, atau farmasi;d. memahami dan memiliki wawasan

berupa:a. teguran lisan;b. peringatan tertulis; atauc. denda administratif.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi administratif diatur dalamPeraturan Menteri.Pasal 28(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 huruf c bertugas:a. mengawasi PPH di perusahaan;b. menentukan tindakan perbaikan danpencegahan;c. mengoordinasikan PPH; dand. mendampingi Auditor Halal LPH pada saatpemeriksaan.(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:a. beragama Islam; danb. memiliki wawasan

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015, Penggugat mendapatkan surat dariTergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap benda obyek HakTanggungan akan dilelang oleh Tergugat Il pada tanggal 31 Maret 2015sebagaimana diumumkan di Harian Wawasan pada hari Selasa, 17 Maret 2015,pada halaman 20 kolom E F;8.

Penggugat baru diberitahu oleh Tergugat bahwa terhadapObyek Hak Tanggungan akan dilelang dengan suratnya tertanggal 02 Maret2015 tsb itu ;11.Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pengumuman di koran Harian Wawasan,bahwa terhadap kedua benda Obyek Hak Tanggungan tersebut akan dilelangdengan nilai lelang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ;12.Bahwa nilai lelang tsb diatas, tidak sesuai dengan jumlah hutang/kredit dariPenggugat kepada Tergugat sebesar Rp.125.000.000,.

Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karenaTergugat selalu mau menang sendiri dan tidak pernah mau bermusyawarah dalammemecahkan permasalahan rumah tangga seperti misalnya perbedaan pola asuhmendidik anak dimana Penggugat menginginkan anakanak mengikuti les diluarpelajaran sekolah agar kemampuan dan wawasan anak tersebut lebih luas namunTergugat tidak mau mengerti dan mengharuskan anak tersebut sekolah di lembagasekolah yang sifatnya religius saja;Bahwa melihat

Bahwa kesalahan penulisan nama lsteri Pemohon pada Kutipan Akta NikahNomor: Po milik Pemohon yang diterbitkan olen KUA KecamatanfF Kabupaten i pada tanggal 11 Agustus 1992 tersebut, barudiketahui pada sekitar tahun 2008, yaitu pada waktu memenuhi persyaratan untukmengurus Akta Kelahiran anaknya bernama PO ;Bahwa oleh karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari Pemohon yanghanya berpendidikan SD ( Sekolah Dasar ) , maka baru saat ini Pemohonmengajukan permohonan Penetapan Nama Yang Benar bagi

merujuk pada Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982, secarajelas dan tegas dinyatakan Notaris dan PPAT dilarang memberi surat kuasamutlak dalam transaksi jual beli tanah, sedemikian sehingga, pemilik tanahdilarang memberi kuasa mutlak kepada kuasa untuk menjual tanah miliknya,dan oleh karenanya, alasan larangan itu dijelaskan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 2584 K/Pdt/1986 (1441988) BeberapaYurisprudensi Perdata yang Penting, Edisi Il, Mahkamah Agung RI, Jakarta,1992, hlm. 44 dan Pembinaan Wawasan

CHBagus Anggara Jita selaku Regional Recovery Head PT.Bank Danamon, Tbk Kantor Wilayah VIl Semarang, sesuaiSurat Permohonan Lelang No.03/SP/Lelang/2011 tanggal06 Januari 2011 perihal Permohonan Lelang Ulang;Bahwa Pelelangan Eksekusi ini telah diumumkan olehTergugat Il melalui selebaran/oengumuman tempel dansurat kabar harian Wawasan yang terbit pada tanggal 17Januari 2011;Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan telahmengeeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT) No. 222220/2010 tanggal

.Foto Copy Surat Permohonan' lelang Eksekusi No.34/SP/LELANG/2010, tertanggal 27 September 2010, (tidak adaasli), telah bermaterai cukup, diberi tanda T.Il9 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan lelang Eksekusi Hak TanggunganNomor 34/SP/LELANG/2010, tertanggal 20 Oktober 2010, (tidak adaasli), telah bermaterai cukup, diberi tanda T.II10.Foto copy Bukti terima kiriman dari PT Pos Indonesia atas namaSUKINAH, (tidak ada asli), telah bermaterai cukup, diberi tanda T.Il11;Foto copy Pengumuman lelang Harian Wawasan

tertanggal 17 Januari 2011, (tidak adaasli), telah bermaterai cukup, diberi tanda T.I16 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Lelang No.03/SP/LELANG/201 1,tertanggal 17 januari 2011, (tidak ada asli), telah bermaterai cukup,diberi tanda T.117 ;Halaman 34 dari 51, Putusan No. 02/Pdt.G/2015/PN Tmg.18.19.20.21.22Foto Copy Bukti terima kiriman dari PT Pos Indonesia atas namapenerima SUKINAH, tanggal 17 januari 2011, (tidak ada asli), telahbermaterai cukup, diberi tanda T.I18 ;Foto Copy Pengumuman lelang harian Wawasan

Sukinah (bukti T.ll7) kemudiandiumumkan pada surat kabar Wawasan (T.Ill8) kemudian pada tanggal yangtelah ditetapkan tersebut, telah dilaksanakan proses lelang terbuka dan padaakhirnya telah dimenangkan oleh Tergugat dengan nilai uang sejumlahRp.89.100.000, (delapan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Para Penggugat berpendapat penetapan lelangdengan limit harga Rp.89.000.000, (delapan puluh sembilan juta rupiah) olehTergugat Ill adalah terlalu rendah dengan membandingkan harga

mengajukan permohonan lelang kepada TurutTergugat melalui Surat Nomor: B.2988KC/VIII/ADK/06/2018tanggal 5 Juni 2018.Atas permohonan Tergugat tersebut, kKemudian telah ditetapkanjadwal lelang oleh Turut Tergugat yang disampaikan kepadaTergugat melalui Surat Nomor: S3878/WKN.09/KNL.01/2018tanggal 2 November 2018.Setelah mendapat penetapan jadwal lelang dari Turut Tergugat,Tergugat kemudian menerbitkan Pengumuman Lelang Pertamatanggal 8 November 2018 dan Pengumuman Lelang Keduamelalui Surat Kabar Wawasan

Tergugat melalui SuratNomor: B.6369/KCVIII/VADK/12/2018 tanggal 21 Desember2018.Atas permohonan Tergugat tersebut, kemudian telah ditetapkanjadwal lelang yaitu hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 olehTurut Tergugat yang disampaikan kepada Tergugat melaluiSurat Nomor: S159/WKN.09/KNL.01/2019 tanggal 15 Januari2019.Setelah mendapat penetapan jadwal lelang dari Turut Tergugat,Tergugat kemudian menerbitkan Pengumuman Lelang Pertamatanggal 29 Januari 2019 dan Pengumuman Lelang Keduamelalui Surat Knabar Wawasan

tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memoribandingnya telah mengemukakan keberatan atas putusan Hakim TingkatPertama yang pada pokoknya sebagai berikut ;Bahwa kami tidak sependapat dengan amar putusan yang menjatuhkanPidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;e Bahwa sebelumnya kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah memeriksaperkara a quo dan dengan sungguhsungguh menyusun suatu Putusanyang mampu menambah wawasan

Tergugat tidak memiliki wawasan untuk masa depan yang bahagia;c. Tergugat pemalas dan sering sakitsakitan;7. Bahwa akibat poin 6 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ke orang tua masingmasingselama 5 bulan sampai sekarang; 8. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan cerai sesuai pasal 19huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 16 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam;9.

Pada tanggal, 9 April 2007 Kantor Pertanahan KotaSemarang dengan Pengumuman Nomor : 500729IIl2007 mengumumkan secara terbuka kepadamasyarakat luas di Koran Harian WAWASAN tertanggal,11 April 2007, dengan ketentuan bagi yang berkeberatanatas permohonan hak Sinta Lisiani Wijaya tersebutHalaman 43 dari 102 halaman Putusan Nomor : 14/G/2012/PTUNSmg.diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahansecara. tertulis dalam waktu) 30 hari sejakpengumuman;c.

Tanah yang dimohon telah diumunkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarangtanggal, 09042007 Nomor : 500729III2007 diKoran Harian WAWASAN tanggal, 11 April 2007dalam jangka waktu 30 hari terhadap tanahyang dimohon tidak ada keberatan atausanggahan; d. Bahwa Pemohon telah mempergunakantanah tersebut untuk rumah tinggal sesuaidengan rencana peruntukan dan pengunaantanahnya; e.

Tanah yang dimohon telah diumumkan olehKepala Kantor Pertanahan Kota Semarangtanggal, 09 April 2007 Nomor : 500729II2007di Koran Harian WAWASAN tanggal, 11 April2007 dalam jangka waktu 30 hari terhadaptanah yang dimohon tidak ada keberatan atau sanggahan;jBahwa pemohon telah mempergunakan tanahtersebut untuk rumah tinggal sesuai denganHalaman 55 dari 102 halaman Putusan Nomor : 14/G/2012/PTUNSmg.rencana peruntukan dan pengunaantanahnya; k.

Tanah yang dimohon telah diumumkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarangtanggal, 9 April 2007 Nomor : 500729III2007di Koran Harian WAWASAN tanggal, 11 April2007 dalam jangka waktu 30 hari terhadaptanah yang dimohon tidak ada keberatan atausanggahan; d. Pemohon telah mempergunakan tanahtersebut untuk rumah tinggal sesuai denganrencana peruntukan dan pengunaan tanahnya;e.

Tanah yang dimohon telah diumunkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarangtanggal, 9 April 2007 Nomor : 500729III2007di Koran Harian WAWASAN tanggal, 11 April2007 dalam jangka waktu 30 hari terhadaptanah yang dimohon tidak ada keberatan atausanggahan; d. Pemohon telah mempergunakan tanahtersebut untuk rumah tinggal sesuai denganrencana peruntukan dan pengunaan tanahnya;e.

(bukti TIll35), dan telah mengumumkannya kepada khalayak ramai untukmenghimpun peminat lelang melalui koran Harian Wawasan hariSenin tertanggal 14 Desember 2015 (bukti TIII36).Pelaksanaan Lelang Ulang pada hari, tanggal dan tempat sesuaitersebut diatas dengan Limit Lelang sebesar Rp. 385.000.000, (tigaratus delapan puluh lima juta rupiah) terselenggara dengan hasil :TERJUAL, dengan Pemenang Lelang seperti yang namanyaHalaman 34 dari 70 Halaman Putusan Nomor :404/PDT/201 7/PT SMGtersebut dalam Salinan

Sriwijaya No. 1 Kota Pekalongan) guna mengikuti Penjualan Dimuka Umum/LelangEksekusi berdasarkan iklan pada Harian/Koran Wawasan yang terbitpada hari Senin Tanggal 14 Desember 2015 dengan judulPengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan (bukti2).Adapun rincian terhadap barang yang akan dilelang adalah sebagaiberikut: Termohon Lelang :WalidiHalaman 41 dari 70 Halaman Putusan Nomor :404/PDT/201 7/PT SMGLimit Lelang : Rp. 385.000.000, (tiga ratus delapan puluhlima juta rupiah)Uang Jaminan : Rp.

Rekening : 131.180.108 Nominal : Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) Keterangan : Uang Jaminan Lelang Walidi (bukti3).Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi pada hari dan tanggal sesuaidengan pengumuman koran Wawasan tersebut TIDAK ADA PEMINATLAIN selain Saya sendiri, yang artinya adalah tidak ada PIHAK LAINyang melakukan penawaran melebihi penawaran Saya sesuai denganLimit Lelang yang ditetapkan Tergugatlll (PT.

BPRHalaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor :404/PDT/201 7/PT SMGPasar Boja) melalu Koran Wawasan (14 Desember 2015)menyebutkan : berdasarkan Pasal 6 Undangundang' HakTanggungan Tahun 1996, maka sudah sepatutnya dan sepantasnyaHak dan Kepentingan Saya sebagai Pemenang Lelang dilindungi olehUndangundang dan Hukum yang berlaku di Indonesia.Berdasarkan pada alasanalasan tersebut di atas, TergugatlV mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini menjatuhnkan putusan dengan

Bahwa Tergugat Ill sebagai penjual telah melakukan PengumumanLelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek sengketamelalui surat kabar harian Wawasan yang terbit pada tanggal 14Desember 2015 dengan menunjuk pengumuman lelang sebelumnyayang terbit melalui surat kabar harian yang sama tanggal 24November 2015.5.

Tri Agung Lumintu Semarang pada tanggal 18Februari 2010 sebagaimana surat yang dikirimkan kepada Penggugat surat No.095/BLTAL/SMG/III/2010 ;Bahwa disamping hal tersebut ternyata Tergugat juga telah memasangpengumuman melalui Koran Wawasan pada tanggal 14 November 2010 yangpada intinya PT.

Tri Agung Lumintu Semarang pada tanggal18 Februari 2010 sebagaimana surat yang dikirimkan kepada Penggugatberupa tanahtanah yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18November 2010 di kantor Tergugat ;Bahwa disamping hal tersebut ternyata Tergugat juga telah memasangpengumuman melalui Koran Wawasan pada tanggal 14 November 2010yang pada intinya PT.

dalam melaksanakanisi putusan ini, maka dapat dibebani membayar uang paksa (dwangsom)setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum (in crahts vangewijs) sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah);32.Bahwa Penggugat telah berulangulang menghubungi Tergugat untukmenyelesaikan permasalahan kredit dengan cara damai namunmenemui jalan buntu terbukti Tergugat hendak melakukan lelangpenjualan aset milik Penggugat pada tanggal 18 November 2010sebagaimana berita wawasan

Pengumuman Lelang Kedua melalui Surat Khabar harianSuara Merdeka terbitan tanggal 16 Agustus 2017 dan SuratKhabar harian Wawasan, tanggal 08 Desember 2017c.

2017 tanggal 01Nopember 2017 perihal permohonan lelang, selanjutnya pada bukti surattersebut diberi tanda T19;20.Asli dan Print Out surat No. $.3914/WKN.09/KNL.01/2017 tanggal 15Nopember 2017, perihal penetapan hari dan tanggal lelang, selanjutnyapada bukti surat tersebut diberi tanda T20;21.Asli pengumunan lelang pertama melalui pengumunan tempel/selebarantertanggal 23 Nopember 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberitanda T21 ;22.Asli pengumunan lelang kedua melalui surat kabar harian wawasan

setelah adanya jadwal penetapan lelang dariKPKNL, Tergugat telah menerbitkan pengumuman lelang pertama sebagaimanatertuang dalam bukti T15 (Pengumuman Lelang Pertama melaluiselebaran/tempelan tanggal 01 Agustus 2017, dan T21 (Pengumuman LelangPertama melalui selebaran/tempelan tanggal 23 November 2017), selanjutnyaTergugat juga telah menerbitkan pengumuman lelang kedua sebagaimanatertuang dalam bukti T16 (Surat Kabar harian Suara Merdeka terbitan tanggal16 Agustus 2017) dan T22 (Surat Kabar harian Wawasan

rupiah),sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;Bahwa oleh karena kegiatan dimaksud tidak jadi dilaksanakan maka didalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja untukmembahas hal tersebut lalu ada kebijakan pengalihan yang disetujuioleh semua anggota dewan dengan pemahaman bahwa karena sudahada dana pemberdayaan perempuan sehingga dapat dipergunakanuntuk mengikutsertakan isteriisteri anggota DPRD dalam kegiatanstudi banding diberbagai daerah, daerah dengan maksud agarmembuka wawasan

dan besarnya sama untuk setiap isteri anggotadewan yaitu Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewandalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena danaPemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBDKabupatenTana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakanisteriisterio anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagaidaerah dengan maksud agar membuka wawasan

besarnya sama untuk setiap isteri anggotadewan yaitu Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewandalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena danaPemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBDKabupaten125Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakanisteriisterio anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagaidaerah dengan maksud agar membuka wawasan

dan besarnya sama untuk setiap isteri anggotadewan yaitu Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewandalam rapatParipurna dengan pertimbangan oleh karena danaPemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBDKabupatenTana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakanisteriisterio anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagaidaerah dengan maksud agar membuka wawasan

dan besarnya sama untuk setiap isteri anggotadewan yaitu Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewandalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena danaPemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD KabupatenTana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakanisteriisteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagaidaerah dengan maksud agar membuka wawasan

AMDAL, pengawasan pertambangan,keselamatan kerja, dan pertambangan secara umum sehinggadibutuhkan setidaknya 4 (empat) orang instruktur yang berbedauntuk setiap materi workshop/bimtek;Bahwa pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidangpertambangan dilakukan secara swakelola;Bahwa kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambanganmerupakan satu rankaian kegiatan dengan kegiatan akselerasiworkshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yang memilikisatu tolak ukur kinerja yaitu meningkatnya wawasan

tidak dapat dibebankan kepadakeuangan negara.e Bahwa terhadap biayabiaya yang telah di keluarkan untuk 10orang lainnya sebesar Rp. 43.650.000,00 (empat puluh tigajuta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dibebankankepada keuangan negara karena yang bersangkutan justruhanya pergi jalanjalan ke Pantai Pesona Bangka Belitung danpenandatanganan SPPDnya hanya dititipkan kepada saksiAriyadi, ST Bin Lukman selaku PPTK yang melakukankunjungan dinas pada saat itu, akibatnya mereka tidakmendapatkan wawasan

persyaratan selektifitas, kKompetensi, relevansi, sertamerealisasikan kegiatan sesuai Surat perintah perjalanan dinas danHalaman 29 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUSTPK/2021/PT PBR.Capaian indikator kegiatan, seluruhnya tidak dapat dibebankankepada keuangan negara dengan alasan sebagai berikut :e Bahwa selain tidak dilengkapi SPPD, 44 orang peserta tidakada satupun yang mengikuti kegiatan akselerasi namun hanyapergi jalanjalan ke Pantai Pesona sehingga para pesertatersebut tidak mendapatkan wawasan

dibebankan kepada keuangannegara.e Bahwa terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan untuk 10orang lainnya sebesar Rp. 43.650.000,00 (empat puluh tiga jutaenam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dibebankankepada keuangan negara karena yang bersangkutan justruhanya pergi jalanjalan ke Pantai Pesona Bangka Belitung danpenandatanganan SPPDnya hanya dititipkan kepada saksiAriyadi, ST Bin Ali Imran selaku ketua PPTK yang melakukankunjungan dinas pada saat itu, akibatnya mereka tidakmendapatkan wawasan

Perintah Tugas (SPT) danSurat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) maupunpersyaratanselektifitas, kompetansi, relevansi, serta merealisasikan kegiatansesuai surat perintah perjalan dinas dan capaian indikator kegiatan,seluruhnya tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara denganalasan sebagai berikut :e Bahwa selain tidak dilengkapi SPPD, 44 orang peserta tidak adasatupun yang mengikuti kegiatan akselerasi namun hanya pergijalanjalan ke Pantai Pesona sehingga para peserta tersebut tidakmendapatkan wawasan