Ditemukan 1505 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-03-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Jmb Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NI LUH HARTINI PUSPITA SARI ,SH.MH
Terdakwa:
FAIZAL als QIU bin H. SAROJI
71 — 13
NI LUH HARTINI PUSPITA SARI ,SH.MH
Terdakwa:
FAIZAL als QIU bin H. SAROJI
71 — 13
trisula, garu, badik, rencong, mandau, pedang, sabit, danberbagai nama di setiap daerah, itulah senjata yang sangat berbahaya ketikatidak dipergunakan untuk sebagaimana disyaratkan di ayat 2 UU itu tersebut.Menimbang, bahwa Parang sepanjang 40 cm telah cukup membuktikanunsur keempat ini merupakan senjata penikam dan ini sangat berbahayasecara psikologis orang menjadi takut ketika dikeluarkan dan ditunjukkan, makamenimbulkan keresahan dan tidak aman bagi masyarakat terutama negarasesuai dengan prinsip Welfare
Putus : 26-02-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 08/Pid.B/2014/PN.TG Tanggal 26 Februari 2014 — -BAMBANG HERMANTO Bin JAPAR SIDIK
28 — 7
28 — 7
Put Perkara No : 08/Pid.B/2014/PN.TG2) Keseimbangan antara social welfare dengan social defence; 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender dan victim(korban);4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum; Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakimsaat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangkamewujudkan kebenaran dan keadilan (to enforce The truth Justice) adalahmenemukan keadilan menurut hukum (legal justice) yaitu suatu
Putus : 23-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1287 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Januari 2017 — BERMAN HUTASOIT alias BERMAN
65 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
Register : 21-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0293/Pdt.G/2019/PA.Prob Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 7
65 — 7
UndangUndang Nomor 35tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Pgp Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
YUNI OKTAVIA als. YUYUN Bin KUTUNG
82 — 5
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
YUNI OKTAVIA als. YUYUN Bin KUTUNG
82 — 5
menurut kami tidak akan membuat efek jerakepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangatmungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47 /Pid.Sus /2020/PT.BBLyang pada akhirnya menciptakan kesejakteraan masyarakat (Social Welfare
Putus : 29-03-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/Pid/2017 Tanggal 29 Maret 2017 — MUHAMMAD SOUFI DALIMUNTHE Alias SOUFI
206 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak akanmembuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock thrapy bagi anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyrakat(social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(sosial defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
Register : 22-03-2012 — Putus : 11-02-2012 — Upload : 26-07-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 690/Pdt.G/2012/PAJS. Tanggal 11 Februari 2012 — Nina Meilina Qomariah binti Syaiful Teteng Melawan
Sandy Subroto bin Soewono Atmowidjojo
52 — 30
52 — 30
bukti berkode P5 secara yuridis normatifsesuai ketentuan pasal 105 hurup a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwadalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ataubelum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P7 anak tersebut adalah anakangkat dari Penggugat akan tetapi anak tersebut telah diasuh dengan baik olehPenggugat maka untuk kepentingan anak tersebut (the best interest of theChildren) sebaiknya pemeliharaan anak tersebut (Childs Welfare
Register : 27-12-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 13-02-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 160/PID.SUS/2012/PN.WNP Tanggal 22 Januari 2013 — - SAMUEL KORE alias SEMI
36 — 20
36 — 20
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis,motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu; e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu; Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelakuoffender (individualisasi) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastianhukum
Register : 11-08-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 200/Pid.B/2015/PN Mrh Tanggal 9 September 2015 — RAHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin ABDUL MUTHALIB
33 — 17
33 — 17
itu berupa sanksi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara Social Welfare
Register : 19-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 805/PID/2018/PT MDN Tanggal 30 Oktober 2018 — ZEFRI PRATAMA ALIAS ZEFRI
34 — 17
34 — 17
yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobaHalaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 805 /PID/2018/PT MDN.melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 10-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 209/Pid.B/2020/PN Pwd Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
BRIGITTA SETYORINI,SH
Terdakwa:
AHMAD RIFAI bin SUPADI
46 — 8
BRIGITTA SETYORINI,SH
Terdakwa:
AHMAD RIFAI bin SUPADI
46 — 8
Keseimbangan antara social welfare dengan social defence.c. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban).d.
Register : 25-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 947/PID.SUS/2018/PT MDN Tanggal 16 Januari 2019 — BUKHORI NASUTION ALS BORI
18 — 9
18 — 9
efek jera kepadaterdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkinsekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 29-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 276/Pid.B/2018/PN Tgt Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ANDRIS BUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
USMAN KELANA Als TOKEK Bin JOHAN
63 — 16
ANDRIS BUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
USMAN KELANA Als TOKEK Bin JOHAN
63 — 16
dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Putus : 16-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN LHOK SUKON Nomor -130/Pid.B/2018/PN-LSK Tanggal 16 Agustus 2018 — -Muhibbullah Bin Jailani
112 — 19
112 — 19
Untuk mencapai hal tersebut menurut Prof.Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaanantara lain: Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dankepentingan pribadi; Keseimbangan antara social welfare (kesejahteraan masyarakat) dengansocial defence (perlidungan masyarakat) ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan Victim (korban); Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang bahwa sesuai dengan
Putus : 27-02-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PID/2017/PT.SMR Tanggal 27 Februari 2017 — Nama Lengkap : NOVITIO PRAHMANA Bin SAIPUL
Tempat Lahir : Teluk Bayur
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/11Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia / Bugis Makassar
Tempat Tinggal : Kampung Labuan Kelambu RT.01 Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP Tamat
23 — 13
23 — 13
terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali merekaterdakwa akan mengulangi perobuatannya dan anggota masyarakat lainnyaakan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan merekaterdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindaungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarkat (social welfare
Register : 08-06-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PN WAINGAPU Nomor 79/PID.B/2012/PN.WNP Tanggal 12 Juli 2012 — - PAULUS NGONGO alias MAPAGO alias PAULUS
22 — 10
22 — 10
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;=" Keseimbangan antara kepentingan masayarat (umum) dan kepentingan indifidu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;" Keseimbangan antara pidana yang beroremtasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (korban);*" Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 B/PK/PJK/2017 Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs YAYASAN PENDIDIKAN ASIAN PASIFIK
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi biaya usahaBahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi biaya usahasebesar Rp1.296.371.154,00 dengan penjelasan sebagai berikut:1)Biaya RefreshmentBiaya refreshment sebesar Rp32.115.063,00 merupakanpemberian dalam bentuk natura;Biaya Others (Staff Welfare)Biaya Others (Staff Welfare) sebesar Rp5.400 dikoreksi karenatidak terdapat dokumen pendukung;Biaya PenyusutanBahwa koreksi biaya penyusutan sebesar Rp1.146.506.491,00didasarkan atas perhitungan kembali biaya penyusutan olehPemohon
Register : 02-06-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 15-08-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot Tanggal 9 Juli 2021 — - Terdakwa
75 — 44
75 — 44
., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Zulkipli, S.H., M.H.
PenuntutUmum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ari Qurniawan, S.H., M.H.Trisno Jnohannes Simanullang, S.H.Panitera Pengganti,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot
Register : 29-10-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot Tanggal 26 Januari 2022 — - Suraji bin Sahroni
163 — 92
163 — 92
., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. M.H. danMurdian, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada har dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., PaniteraPenggant pada Pengadilan Negern Kota Agung, serta dihadiri oleh Astry Novi Lidart,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED;
92 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengobatan tersebut diberikan dalambentuk uang kepada para pegawai sehingga Peneliti tetapmempertahankan koreksi Pemeriksa bahwa atas biaya tersebutmerupakan pemberian dalam bentuk natura;Biaya welf spectacles sebesar Rp1.000.000,00bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkanbuktipendukung bahwa kacamata tersebut diberikan dalam bentukutang kepada para pegawai sehingga Peneliti tetapmempertahankan koreksi Pemeriksa bahwa atas biaya tersebutmerupakan pemberian dalam bentuk natura;Biaya employee's welfare
Sehingga seharusnya koreksi ini dibatalkan;e Welfare Medical dan SpectaclesHalaman 20 dari 61 halaman.
Putusan Nomor 191/B/PK/PJK/2017bahwa biaya ini merupakan biaya pengobatan dan kacamata parakaryawan yang PPh Pasal 21nya telah Pemohon Banding potong,sehingga sesuai prinsip deductibility and taxability, biaya ini sudahseharusnya dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan.Sehingga seharusnya koreksi ini dibatalkan;e Employee Welfare Benefitbahwa biaya ini merupakan biaya yang berhubungandengan kegiatanusaha menagih dan memelihara penghasilan.