Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-10-2014 — Putus : 23-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 144-K/PM III-16/AD/X/2014 Tanggal 23 Januari 2015 — TERDAKWA
70 — 53
70 — 53
moral,dan Agama serta lemahnya pemahamanterhadap aturan hukum maupun tata tertib di lingkunganKesatuannya sehingga mengabaikan nilainilai luhur serta jati diriseorang Prajurit TNI.Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakimmemperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentinganumum dan kepentingan Militer :1.Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dan keadilan dalam masyarakat oleh karena itu bagi setiapyang bersalah tentunya harus mendapatkan sangsi
Register : 04-06-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 85/G/2018/PTUN.SMG Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
Arofiq
Tergugat:
Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
137 — 69
Arofiq
Tergugat:
Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
137 — 69
tidak Bahwa terhadap perangkat desa terpilin yang sudah dilantik ataubelum sikap DPRD adalah telah membuat pansus dan telah adakesimpulan dan saat ini tingal menunggudiparipurnakan; Bahwa tujuan paripurna adalah untuk mepertegas atas ketidakseragaman yang terjadi di desa dimana ada Kepala Desa yangmelantik calon perangkat desa terpilih da nada yang tidakkhususnya yang berkerjasama dengan pihak UI; Bahwa terhadap Kepala Desa yag telah melantik calonperangkat desa terpilin sampai saat ini belum ada sangsi
Register : 10-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 615/PDT/2021/PT BDG Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. Pikiran Rakyat Bandung
Terbanding/Tergugat I : Malia Mildawani
Terbanding/Tergugat II : R. Ricky Primansyah
Terbanding/Tergugat III : Drs. Budhiana
Terbanding/Tergugat IV : Bonni Irawan
61 — 37
Terbanding/Tergugat I : Malia Mildawani
Terbanding/Tergugat II : R. Ricky Primansyah
Terbanding/Tergugat III : Drs. Budhiana
Terbanding/Tergugat IV : Bonni Irawan
61 — 37
Bahwa alangkah tidak eloknya dan tidak adilnya serta tidak ada hatinuraninya, kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang sudahmengabdi selama kirakira 33 tahun, dan sudah dinyatakan pensiun,yang seharusnya diberikan hakhak pensiunnya (Sesual PKB 20172019, SK Direksi No. 096/AII/DIRPRB/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020dan PB No. 086/HI/HRDPB/VII/2020 tertanggal 2 Juli 2020), malahkemudian memberikan / mengenakan sangsi baik berupa penangguhanpembayaran, gugatan pembatalan perjanjian, bahkan sampai kepadaupaya
Register : 29-05-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 362/PID.B/2012/PN.Smda Tanggal 26 September 2012 — LAHARDO YUGO UTAMA Bin PONIRIN
111 — 23
111 — 23
dilakukan setelahkridit pembiayaan cair, itu namanya bank kurang hati hati dan tidak prosodural ; Bahwa apabila kalau sudah tidak benar itu dilaporkan kedereksinya untukdiambil tindakan, dan kalau memang itu terjadi pencairan yang dirugikan adalahBank, dan itu tergantung Bank milk siapa, kalau ini Bank Unit usaha Syariahdibawah naungan Bank Pembangunan Daerah Kal Tim, maka itu yangdirugikan adalah Negara ; Bahwa apabila dari awalnya sudah bermasalah atau tidak sesuai denganprosedural, itu diberikan sangsi
Putus : 11-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596 PK/Pdt/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — PT PAKEMA INDAH ASRI, dk
lawan
Dra. ENDAYANTI, dk
124 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 596 PK/Padt/201648.49.50.51.52.Dwipratamas Bangun Selaras berisikan, PT Pakema IndahAsri keberatan atas sangsi denda yang dikenakan oleh PTDwipratamas Bangun Selaras, proses pemeriksaan laporankemajuan pekerjaan hingga terjadinya pembayaran yangmemakan wakiu lama dan ketidaksamaan dalam standarpenilaian laporan kemajuan pekerjaan serta tidak seimbangnyaantara uang yang telah dikeluarkan oleh PT Pakema IndahAsri dengan yang diterima dari pembayaran tagihan PTDwipratamas Bangun Selaras;Bahwa
Putus : 28-08-2017 — Upload : 10-09-2017
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 106/Pid.B/2017/PN Bdw Tanggal 28 Agustus 2017 — Panca Astutik, SE als Bu Syifa binti Pai;
40 — 7
40 — 7
Office) sedangkan untuk sistempengawasannya dengan menjadwalkan pada tokotoko Indomaret setiapbulannya ;Bahwa penyimpangan ini bisa terjadi karena kepala toko mungkin sungkanuntuk menolak permintaan sdri Panca walaupun permintaan tersebutbertentangan dengan SOP karena dia adalah atasannya ;Bahwa pada waktu tim melakukan pengawasan dalam laporannya tidakditemukan penyimpangan dan laporannya amanaman saja ;Bahwa setiap toko Indomaret ada target penjualan namun apabila targettidak tercapai tidak ada sangsi
Register : 26-11-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN PARIAMAN Nomor 41/PDT.G/2012/PN.PRM Tanggal 12 Nopember 2013 —
71 — 28
71 — 28
,D,E dan F telah menerangkan bahwa Penggugat telahmengajukan bank garansi sebagai jaminan jaminan pelaksanaan Paket PekerjaanPelebaran Jalan Dan Pembangunan Trotoar Simpang Santok, KecamatanPariaman Timur, Kota Pariaman pada tanggal 7 Juni 2012;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan dapat diketahuibahwa Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri terhadapPenunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidakmenunjuk pemenang cadangan dan tidak memberikan sangsi
Register : 14-03-2011 — Putus : 24-11-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel Tanggal 24 Nopember 2011 — ABDUL MALIK JAN,
M E L A W A N
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL (KABARESKRIM) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Drs. ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO, SH.,M.B.A, MH.,MM,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO- NESIA,
INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
197 — 124
197 — 124
tinggi atau berdasarkankewenangan jadi ada dua, kalau dua duanya bisa bergabung istilahnya sempurnabanget, tapi kalau cuma perintah maka bisa dikatakan sempurna, atukahdidasarkan kewenangan sempurna, peraturan kapolri ini bahkan dia meriverUndangUndang yang lebih tinggi dalam hal ini dalam 881 untuk subtansinya,sementara dasar kewenangannya disebutkan pasal 15 ayat 1 bahwa Kapolriberwewenang membentuk peraturan perundang undangan dalam lingkupkepolisian.Bahwa pemberlakuan perkara dikaitkan dengan sangsi
Register : 17-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 39/G/2018/PTUN.BDG Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
IROH ROHAYATI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
122 — 73
IROH ROHAYATI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
122 — 73
di lakukan oleh KPU Jabar adalah perhitungan suara sah dan tidak sah ;Bahwa, saksi menayatakan dasar dari peresmian gubernur didasarkan dariKPU ; Bahwa, saksi menyatakan PAW dilaksanakan di Mahkamah Partai terlebihdahulu baru di Pengadilan Negari ; Bahwa, saksi menyatakan perselisihan di mahkamah partai karena adanyaperselisinan suara ; Bahwa, saksi menyatakan perhitungan suara KPU dengan kontrol dari saksi sama ;Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUNBDGBahwa, saksi menyatakan sangsi
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2540 K/Pdt/2014 Tanggal 18 Juni 2015 — MOELJADI HARTONO vs D J E N Y
105 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu terbaca darisejarah terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang diganti dengan PERMANomor 2 Tahun 2003 dan kemudian disempurnakan lagi dengan PERMANomor 1 Tahun 2008;Hakim Mediator Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak menjalankanMediasi PERMA Nomor 1 tahun 2008 sesuai prosedur maka putusan sudahsepatutnya batal demi hukum karena telah terjadi pelanggaran dandikenakan sangsi.
Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/Pdt/2017 Tanggal 30 Maret 2017 — IMAM PADHISAN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI NEGARA BADAN
USAHA MILIK NEGARA cq PERUM PERUMNAS, DALAM
HAL INI DIWAKILI OLEH DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN
UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM
PERUMNAS) DKK
131 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut ketentuanyang berlaku, apabila sebidang tanah tidak dilakukan perawatan olehpemiliknya, maka pemilik tanah itu dianggap telah mentelantarkan tanahnyadengan sengaja dan perbuatan mentelantarkan tanah itu sendiri bisadianggap perbuatan melawan hukum, yang sebagai konsekuensi pelakunyabisa dikenakan sangsi yuridis;Sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria pasal 27, 34 dan 40, hak milik, hak guna bangunandan hak guna usaha akan terhapus jika tanahnya ditelantarkan
Register : 29-08-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1192/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 31
42 — 31
September 2019, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 837/AD/1192/G/19tanggal 18 September 2019, telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (KartuTanda Pengenal Advokat) dari PERADI yang masih berlaku hingga 31Desember 2021 serta menunjukakan Berita Acara Pengambilan Sumpah dariPengadilan Tinggi Surabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpahseorang Advokat masih bisa melaksanakan prakteknya, Sepanjang tidak adapencabutan kuasa hukum dari kliennya atau sangsi
Putus : 03-09-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 61/Pid.B/2012/PN.BK. Tanggal 3 September 2012 — MUHAMMAD YUSUF S.Ag Als BUYA Bin ABDUL MUIS
54 — 5
54 — 5
mereka hanya diminta atas nama saja maka pihak perusahaanlangsung melaporkan terdakwa tersebut ke Polres ;Bahwa ketika ada kredit yang macet maka collektor akan menemui konsumensesuai dengan lamatnya masingmasing kemudian menanyakan apa kendalanyasehingga kredit tersebut mengalami kemacetan apabila sudah tiga bulan macetmaka sepeda motor akan datarik kembali dari konsumen sesuai dengan perjanjianakad kreditnya dan apabila banyak yang macet maka sales atau surveyor yangbersangkutan akan dikenakan sangsi
Register : 10-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020 Tanggal 29 Juli 2020 — Oditur:
Siswoko,SH
Terdakwa:
Rudi Setiawan
211 — 97
Siswoko,SH
Terdakwa:
Rudi Setiawan
211 — 97
mengadukanpermasalahan kepada Satuan Terdakwa Kodim 0814 Jombangmelalui Pasiintel Kapten Inf Sujiono (Saksi2).Bahwa perbuatan Terdakwa sangat menyakiti perasaan Saksi1,bahkan sudah mempermainkan dan membuat malu keluargaSaksi1, sehingga Saksi1 menuntut agar Terdakwa diprosessesuai dengan hukum yang berlaku.Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernahmelakukan tindak pidana Asusila pada tahun 1999 danperkaranya dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0814 Jombanguntuk dijatuhi hukuman disiplin dengan sangsi
Register : 16-07-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021 Tanggal 8 Nopember 2021 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD YUSUF
106 — 46
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD YUSUF
106 — 46
:Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim bukansemata mata hanya melihat dari sisi kepastian hukum sajayaitu dengan melihat ancaman dan sangsi pemidanaannyasaja tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara semuakepentingan bagi semua pihak ,baik kepentingan hukum,kepentingan umum dan juga kepentingan militer. Menjagakepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dan keadilan dalam masyarakat.
Register : 28-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 72/PDT/2020/PT SMR Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : CV. DUNIA USAHA Diwakili Oleh : METODIUS NYOMPE, SH.
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
82 — 64
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
82 — 64
Yang ada hanyalah pemaksaan kehendak;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah ilusi, knayalan karena bagaimanamungkin halhal itu terjadi, karena tanah milik Penggugat yang telah diperjanjikandengan surat perjanjian tertulis yang belum pernah ditambang dan diambilpotensi batu baranya, disepakati kKedua belah pihak, ditandatangani oleh keduaPenggugat, saksi dan mengetahui RT.15 yang mengatur, memuat rentangantara hak dan kewajiban serta sangsi antar Penggugat dan Tergugat;Berdasarkan segala apa yang
Register : 01-03-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 44/Pid.B/2016/PN Pwk Tanggal 17 Mei 2016 — Johnson Jovial
105 — 19
105 — 19
Youme Indonesiaterutama nama baik perusahaan walaupun tidak ada sangsi dari Beadan Cukai untuk PT. Youme Indonesia;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;7. Endang Wendi Yantidibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi tahu permasalahan Terdakwa yang terkait dengan imporbarang PT. Youme Indonesia dengan menggunakan dokumen BC 2.3Nomor daftar 065336 tanggal 06 Oktober 2015 atas nama KawasanBerikat PT.
Register : 13-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1 / Pdt.G / KPPU / 2012 / PN. Smda. Tanggal 25 Juli 2012 — PT. Budi Indah Mulia Mandiri (PT.BIMM)
PT KEMBAR JAYA ABADI
melawan
1. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
2. PT TANJUNG NUSA PERSADA
3. PT YALA PERSADA ANGKASA
4. PT PAGAR SIRING GROUP
5. Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 ( PANITIA)
198 — 39
198 — 39
2009 tersebut maka pengenaan denda pada perkara aquo pun telah melalui pertimbangan dan perhitungan yang layak dan berdasarkanhukum sebagaimana lampiran tabel perhitungan yang ada di bagian belakang memoripenjelasan ini ;Menimbang bahwa dalam peraturan KPPU / Perkom No. 4 Tahun 2009 telahdiatur mengenai mekanisme perhitungan pengenaan denda dan didalam lampiran telahdirinci besarannya ;78Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 undang undang no :5tahun 1999 , KPPU berwenang untuk menjatuhkan sangsi
Register : 25-06-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 109-K/PM.III-12/AL/VI/2021 Tanggal 8 Nopember 2021 — Oditur:
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Hari Setiyadi
98 — 26
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Hari Setiyadi
98 — 26
:Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim bukansemata mata hanya melihat dari sisi kKepastian hukum sajayaitu dengan melihat ancaman dan sangsi pemidanaannyasaja tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara semuakepentingan bagi semua pihak ,baik kepentingan hukum,kepentingan umum dan juga kepentingan militer. Menjagakepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dankeadilan dalam masyarakat.
Register : 30-10-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 33/G/2017/PTUN.JPR Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
184 — 1414
184 — 1414
Menjatuhkan sangsi :a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatantercela;b. Direkomendasikan dipindah tugaskan ke wilayahberbeda yang bersifat demosi selama 2 (dua) tahun;C. Direkomendasikan diberhentikan Tidak denganHormat (PTDH) sebagai anggotaPolri; Halaman 7 dari 78 Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPRd.