Ditemukan 4981 data
KIYEM
24 — 5
salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggallahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada AktaKelahiran Pemohon yang bernama KIYEM Nomor 21827/TP/2008 tanggal 25September 2008, tertulis dan terbaca 25 Mei 1974 dan SUJARNO denganMANISEM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Agustus 1974dan SUJARNO dengan MANIEM serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
39 — 24
pihakpihak yangbersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapatdikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
10 — 5
Bahwa setelah penggugat terangkat sebagai pegawai negeri sipilyang bertugas dikabupaten takalar, penggugat mengajak tergugat untuktinggal bersama di kabupaten takalar, namun tergugat tidak mau sertatidak mengindahkan ajakan penggugat tersebut;7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggaldengan tergugat sejak akhir 2015, dimana penggugat sudah tidakcocok lagi hidup rumah tangga sebagai suami istri;8.
16 — 12
namaZul Aida binti Palihu, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dankewenangan Pengadilan Agama Palu ;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
201 — 41
Saksi juga melihat selama pengintaian ada masyarakat sipilyang melalui jalan tersebut;Bahwa selain itu di lokasi sepeda motor disembunyikan, Saksi ada melihatseorang perempuan yang saksi lupa wajahnya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;3.
Saksi juga melihat selama pengintaian ada masyarakat sipilyang melalui jalan tersebut;Bahwa selain itu di lokasi sepeda motor disembunyikan, Saksi ada melihatseorang perempuan yang saksi lupa wajahnya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;4.
34 — 18
dan/atau pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasanTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari atasan Tergugat, Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan Pengatur Muda, IV/b dengan pengangkatannyasebagai CPNS terhitung sejak Juli 1982 sesuai dengan NIP Tergugat atautelah memiliki masa kerja 38 tahun jika dihitung sejak gugatan ini diajukan,sehingga dengan fakta
Putusan No.0106/Padt.G/2020/PA.Wgwdan/atau pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkanSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari atasan Tergugat, Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan Pengatur Muda, IV/b dengan pengangkatannyasebagai CPNS terhitung sejak Juli 1982 sesuai dengan NIP Tergugat atautelah memiliki masa kerja 38 tahun jika dihitung sejak gugatan ini diajukan
99 — 22
ALAM JAYA telah meninggal dunia,karena sakit stroke yang dideritanya, dimana tangankanannya tidak dapat digunakan dan almarhum ALAMJAYA adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang hidup seorang diri' tidak memiliki anak jugaistri. Dan semasa hidupnya hubungan antara AlmarhumALAM JAYA ~ dengan Penggugat tidak harmonis,dikarenakan percekcokan yang lebih kepada sikap paraPenggugat yang lebih serakah dan tamak, terhadapharta warisan ;4.
Bahwa benar TB ALAM JAYA telah meninggal dunia,karena sakit stroke yang dideritanya, dimana tangankanannya tidak dapat digunakaan dan almarhum ALAMJAYA adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang hidup seorang diri tidak memiliki anak jugaisteri. Dan semasa hidupnya hubungan antara almarhumALAM JAYA dengan Penggugat tidak harmonis,dikarenakan percekcokan yang lebih kepada sikappara Penggugat yang lebih serakah dan tamak terhadapharta ;.
13 — 0
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, maka dalampersidangan Penggugat menyerahkan izin tersebut kepada Majelis.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugatmengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugatdengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran
17 — 3
No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil ( PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat/Pemohon) wajibmemperoleh
9 — 2
yurisdiksi dari Pengadilan Agama Serang;Menimbang, bahwa dari bukti P.2 maka ternyata antara Pemohonkonvensi dengan Termohon konvensi adalah sebagai suami isteri sah yangtelah menikah pada tanggal 13 September 1997 dengan mengikuti tata caraAgama Islam dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakankewenangan absolute Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Serang;Menimbang, bahwa bukti P.3 Foto copy slip gaji dengan nominal Rp.10.917.256, menunjukan bahwa pemohon benar seorang Pegawai Negeri Sipilyang
34 — 6
NUR FAOJI TUJIONO diubah / diperbaikimenjadi tertulis dan terbaca TUJIYONO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, Hakim berpendapat patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum keduasampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam SuratPermohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebutmaka biaya perkara
28 — 29
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Pal.Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama Palu ;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
55 — 23
., namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian,dalam kaitannya dengan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon diPengadilan Agama Sukamara;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian, wajid memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagaiPenggugat/Pemohon
7 — 0
KANDUNG PARA PEMOHON, tanggallahir 11 September 2002, ANAK KANDUNG II PARA PEMOHON, tanggal lahir05 November 2004, dan ANAK KANDUNG IIl PARA PEMOHON, tanggal lahir25 September 2006 ditetapbkan sebagai anak kandung Para Pemohon patutdikabulkan;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan BAB V Pasal 27 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, makadiperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaksebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu
Terbanding/Tergugat II : SYEHA MAHFUD GODAL
68 — 33
Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1982 disebutkan:1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajid memperhatiakn denganseksama alasanalasan yang dikemukakan dalam Surat Permintaan Izindan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;2) Apabila alasanalasan dan syaratsyarat yang dikemukakan dalampermintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harusmeminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang
56 — 29
Surat Keputusan pemberian izin perceraian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Bupati Gianyar dengan Nomor 830/06F/HK/2012 tertanggal 8Pverursturss DOL, mmc nrBahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua)orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat, yaitu;1.
23 — 19
Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlakuSubsider:Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, terlebin dahulu karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat olen Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
102 — 33
Tergugat sebagai POLRI telah memberitahukan/melaporkan kepada atasan Tergugat, kemudian atasan Tergugatmenerangkan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugatsebagaimana surat Pemberitahuan dari Kapolres Bojonegoro NomorB/1104/XI/KEP/2020/Bagsumda tanggal 9 November 2020 yang diserahkanoleh Penggugat kepada Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim menilalbahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang ljin Perceraian dan Perkwinan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
GABRIEL KOLI KOLIN
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
332 — 156
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSANGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : BKD.882.2 / 240 /MUT PP / 2017, TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 TENTANGPEMEBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN TANPA HAK PENSIUNATAS NAMA GABRIEL KOLI KOLIN. NIP. 196004132014061001,YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;4.
10 — 3
dansesuai dengan maksud PERMA No.1 tahun 2016, Ketua Majelis telahmenunjuk salah seorang mediator dari kalangan non hakim bernamaDrs.A.dam Murtagi, MH dan berdasarkan laporan dari mediator mediasi telahdilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengandemikian ketentuan aquo telah terpenuhi;Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan atas PeraturanPemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan PemerintahNo.10 tahun 1983 pasa 3 ayat (1) menyebutkan ....bagi Pegawai Negari Sipilyang