Olehkarenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menggugat cerai kepada Tergugat, atas hal tersebut Tergugat telahmengajukan Surat Keterangan dari Walikota Tarakan Kota Tarakan ( P.3 ), olehkarena itu ketentuan Romawi Il angka 2 Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990hatus dinyatakan telah terpenuhi dan Tergugat telah memenuhi ProsedurAdministrasi Tentang Tatacara Perceraian bagi

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1218KW120620140005 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipilyang menerangkan bahwa terdakwa Jamalar Ambarita dengan JorDelima Tampubolon telah menikah pada tanggal 16 Mei 1991;2.

sampai anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu maupunbapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkankepentingan anak;Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LAILASEPTIA ANDHITA umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat, namun Tergugat sebagai bapakyang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena profesi Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

tentang Administrasi Kependudukan bahwa menyatakan bahwa masalahpencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak ke Kantor Pelaksana I.cKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian berlangsungpaling lama 60 hari sejak putusan Pengadilan yang menyatakan perceraiantersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dalam suratSurat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angka 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang

tahun 1974 tentang Perkawinan, junto pasal 103 ayat ( 2 )Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para pemohon dapat dikabulkansebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini ;Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan petitum dalamamar penetapan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkankepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan asal usul anaksebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

dari suami ( Penggugat ) tanggal 23 Maret2013 yang penggugat tanda tangani.Bahwa agar Tergugat paham dan mengerti perlu Penggugat jelaskan disinibahwa persetujuanbercerai tersebut adalah salah satu syarat yang harus adauntuk melakukan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil karena pada saatPenggugat di panggil oleh atasan Tergugat,penggugat tidakhadir hal ini daturdalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNo.48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 yang berbunyi : Il.1. pegawai Negeri Sipilyang

PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulisatau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat;12.Bahwa mengenai jawaban Penggugat tersebut, maka Tergugat melihatsepertinya Penggugat tidak mengerti akan maksud Surat edaran tersebut,sebab dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau Suratketerangan lebih dahulu dari pejabat, akan tetapi dalam Surat PerjanjianPerceraian (Surat Perjanjian

Karena terdapat Pegawai Negeri Sipilyang lain yang memiliki kepangkatan dan golongan lebih tinggi danberupaya dengan bersusah payahbaik .....baik secara formil maupun materiil untuk mendapatkan jabatanin casu, akan tetapi di sisi lain terdapat Pegawai Negeri sipil yangkepangkatan dan golongannya lebih rendah mendapatkan Jabatanyang tidak seharusnya sehingga mengakibatkan adanya fakta yangtidak menjamin kepastian hukum formal; 3 Bertentangan dengan asasasas material mengenai isi keputusan, dengan

Eddy Mulyadi, M.M. adalah pegawai negeri sipilyang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian,Kabupaten Lumajang;Menimbang, bahwa berdasarkan daftar gaji pegawai golongan III KantorDepartemen Agama Kabupaten Lumajang pada intinya bahwa para Penggugatmasingmasing masih menerima gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai denganpangkatnya dan juga masih menerima wang tunjangan jabatan sesuai denganjabatan yang dijabatnya tersebut di atas dan juga masih tetap menerima uangtunjangantunjangan

Berpijak kepada Peraturan Pemerintahbaik Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maupun PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 serta Peraturan Pemerinrtah Nomor 53Tahun 2010 tidak ada yang menyebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipilyang sedang menjalani sanksi/hukuman disipln pegawai nama yangbersangkutan harus dihilangkan dari dalam daftar hadir yang Notabene nyahanya untuk mengotori daftar hadir saja.

Mengingat saya tidak masuk kerjakarena sedang menjalani pidana, tidak ada unsur kesengajaan atau kealfaan..Bahwa, melalui Gugatan atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 548Tahun 2011 ini, Penggugat sampaikan pula bahwa baik Penggugat maupunistri/keluarga Penggugat belum permah dipanggil atau duduk bersamauntuk dimintai keterangan oleh Tim Penyelesaian PelanggaranDisiplin/Kasus Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batang Hari (TP2DKabupaten Batang Hari) yang secara administrasi, Pegawai Negeri Sipilyang

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwaPenggugat atas kesalahannya yang telah dipidana penjara, telah dijatuhi hukumandisiplin berupa pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil dan seharusnyatidak boleh lagi dihukum disiplin 2 kali atas kesalahan yang sama, yaitu denganmemberhentikan Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

(Vide : Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Ayat (4) Huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Rumah Sakit Haji perumahan Purnawirawan VeteranBlok A Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdangdengan cara memberikan soal ujian CPNS serta memberikan kunci jawaban yangkemudian setelah selesai Ujian tertulis pada tanggal 20 Desember 2014 terdakwadan teman terdakwa menyerahkan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipilyang ditanda tangani Menteri Perhubungan Republik Indonesia sertamenyerahkan kepada para korban kemudian mengungumkan bahwa para korbansudah dapat bekerja di PT

PRemohon) adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat

Pasal 138 Kompilasi HukumIslam di Indonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

, mawaddah dan rahmahsesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidakberhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dipandang telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapanin) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenHalaman 12 dari 13, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN MkdMagelang untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebutpada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang bersangkutan;4.

tentang Perubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Undang, yang menyebutkan bahwa semua kalimatwajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinyaperistiwa sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Pendudukdi Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, tidak dapat terapbkan dalamperkara a quo, karena perkara a quo mengenai pembetulan akta pencatatan sipilyang

nama Suna Panigoro tanggal11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongopini KecamatanTilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,dinilai oleh majelis hakim masih bersifat sebagai bukti awal dan belummencapai batas minimal pembuktian, sebab berdasarkan pasal 44 ayat (2)dan (3) Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pencatat Sipilyang

pengambilan Akta yang sudah diperbaiki oleh TERGUGAT, namun tanpabatas waktu) yang jelas, dan akhirnyva TERGUGAT meminta agarPENGGUGAT datang kembali 3 sampai 4 hari kemudian;Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, PENGGUGAT datang kembalimenemui TERGUGAT, di Ruang Kepala Dinas pada kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang bertempatkedudukan di Jalan Sultan Adam No.18 RT. 28 Kecamatan Banjarmasin UtaraKotamadya Banjarmasin, untuk mengambil Kutipan Baru Akta Pencatatan Sipilyang

Menurut Pasal 107 huruf c, Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat pencatatansipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenaialasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;20.4. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipila.

Pasal (3) Keputusan 1) Register Tidak Perlu 1) Pada Kutipan Akta yang AsliKEHILANGAN Menteri Dalam Negri AktaPencatatan (tefapi harus Register Akta (Pertama):Atau Republik Indonesia Sipil dengan melampirkan Pencatatan SipilKERUSAKAN Nomor 117 Tahun nomor registrasi Surat dengan nomor Hilang, Rusak,Akta Pencatatan 1992 Tentang Biaya Lama Keterangan registrasi Lama atauSipil pelayanan Catatan dari pihak MusnahSipil 2) Kutipan yang 2) KutipanKedua Akta bervaejib) Kedua AktaPencatatan Sipil, Pencatatan Sipilyang

diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang