Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor9/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Agm tanggal 27 April 2021, Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding dan berdasarkan Risalah PemberitahuanPermohonan Pernyataan Banding Nomor 9/Pid.Sus/ 2021/PN.Agm. tanggal 28April 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan

Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H.beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan,Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Soe pada tanggal 28 Januari 2019 dibawah register Nomor :13/SKPid/HK/2019/PN.Soe ;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'EPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 9

/ Pid.Sus / 2019 / PN Soe.tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim Nomor 9 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe. tanggal 25Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

PUTUSANNomor 9/Pid.Sus/2016/PN.MRSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilantingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwasebagai berikut:Nama lengkap : JUHAMRI Bin H JUMAING Alias OTTO;Tempat Lahir : Maros;Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 Maret 1980;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;Alamat Jalan Taqwa nomor 46, KelurahanManajang,

SP.Han/27/X1/2015/Narkoba,tanggal 11 November 2015 terhitung sejak tanggal 11November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;e Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maros,nomor B49/R.4.16/Euh.1/11/2015, terhitung sejak tanggal 1Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;e Penahanan Penuntut umum, nomor Print03/R.4.16/Euh.2/01/2016, tanggal 7 Januari 2016 terdakwa dtahan sejaktanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari2016;e Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor 9/

Pid.Sus/2016/PN.Mrs tertanggal 20 Januari 2016, terdakwa ditahan terhitungsejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18Februari 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan terdakwa;Setelah membaca surat tuntutan Penuntut umum yang padapokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:1.

Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding pada tanggal 17 Juli 2019 dan memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19Juli 2019;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan dari PenuntutUmum dalam memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Kontra memori banding pada tanggal 30 Juli 2019 dan Kontramemori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal14 Agustus 2019;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 9/

Pid.Sus.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusustanggal 19 Juni 2019, Nomor 9/Pid.Sus. TPK/2019/PN.Bdg,., ;4.

tersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan olehPenyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua Suratsurat yang diajukandalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmiPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungKelas I.A Khusus Nomor 9/

Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg. tanggal 19 Juni 2019,Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkatpertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding,Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan

Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H.beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan,Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Soe pada tanggal 28 Januari 2019 dibawah register Nomor :13/SKPid/HK/2019/PN.Soe ;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN So'EPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 9

/ Pid.Sus / 2019 / PN Soe.tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim Nomor 9 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe. tanggal 25Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa pada tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2019 Tergugatditangkap Polisi terkait kasus Tindak Pidana Narkotika dan telah di putusoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanjung Balai karimun dengan PidanaPenjara selama 10 Tahun sesuai dengan Petikan Putusan Nomor :9/Pid.sus/2020/PN Tbk (terlampir), dan Tergugat saat ini menjalani hukumantersebut di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun;7.

Menetapkan agat/terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima rilou rupiah).Memb san Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Nopember2017 No 9/Pid.Sus/2017/PN Mdn., yang amarnya berbunyi sebagaiberikut 1.on Terdakwa Mulyadi alias Adi telah terbukti secara sah daninkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna NarkotikaPee bagi diri sendir.3.>&?

Surat surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dansalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 28 Pebruari 2017Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Brb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa NORHALIMAH Binti SYAHDAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN*sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) Hari;3.

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (limaribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwamenyatakan minta Banding pada tanggal 23 Agustus 2013 , danJaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2013 dihadapanwakil Panitera dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram,sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Pid.Sus/2013/ PN.MTR, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umumtanggal

27 Agustus 2013, dan kepada terdakwa pada tanggal 28Menimbang, bahwa~ kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkarasebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan tertanggal 27Agustus 2013 dan tanggal 28 Agustus 2013 No.9/Pid.Sus/2013/PN,MTR dan Surat keterangan dari Panitera/Sekretaris PengadilanTindak Pidana Korupsi Mataram tanggal 2 September 2013 dantanggal 29 September 2013 menerangkan bahwa Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya

/Pid.SUS/ 2013/PN.MTR.serta Memori Banding yang bersangkutan,Menimbang, sekarang perlu diteliti olen Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, keberatankeberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sebagaimana dalammemori Bandingnya, cukup beralasan ataukah tidak, maka akandipertimbangkan sebagai berikut ; A.

seluruh pertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Mataram sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding j 7+ 7+ 22 2= nnn nnn non non nee nnn cnn nn ene eeMenimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan HakimTingkat Pertama maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Mataram memutus menguatkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 19 Agustus 2013 No. 9/

Pid.SUS/ 2013/PN.MTR. yang dimohonkan Banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makadengan berdasarkan pada pasal 193 ayat 2 KUHAP, cukup beralasan apabilamemerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, makakepadanya terdakwa dibebani agar membayar biaya perkara dalam keduatingkat Peradilan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini ; 61Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

PUTUSANNOMOR: 9/PID.Sus/2014/PT.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAcaine Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkaraperkara pidana dalamtingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:Nama > YACOB BIRAWA;Tempat Lahir : Kaimana;Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 07 Nopember 1975;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl.

PUTUSANNomor : 9/Pid.Sus/2015/PN. BANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkaraperkara pidana dalamacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara terdakwa : 222m nnn nnn nnn nnn nnn nnn enceNama : ACO ASPAR Bin SAHADITempat Lahir : JenepontoUmur : 31 Tahun / 12 September 1983Jenis Kelamin : Laki LakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jl. Pahlawan Cabodo Kel. Bonto SungguKec.

Bahwa dalam perkara terpisah (splitzing) atas nama Terdakwa PANJI FAHMIAls AJEL Bin JEJENG SUKINDA, sebagaimana dalam Putusan PengadilanNegeri Sukabumi Nomor : 9/Pid.Sus/ 2019/PN.

SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi tidakdapat memberikan pelayanan rehabilitasi medis untuk rawat inap sebagaimanatercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK. 02. 02 / MENKES615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (terlampir kami sampaikan).Sehingga kami selaku Penuntut Umum belum dapat melaksanakan amar Putusantersebut, bahwa dalam perkara terpisah (splitzing) atas nama Terdakwa PANJIFAHMI Als AJEL Bin JEJENG SUKINDA, sebagaimana dalam Putusan PengadilanNegeri Sukabumi Nomor : 9/Pid.Sus

Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FirelE Sahetapy, SH, MH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1/29Ambon berdasarkan Surat Kuasa No : 06/SK.Pid.Sus/FES/IV/2015 tertanggal20 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambonpada tanggal 20 April 2015 dibawah nomor : 212/2015 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :9/

Pid.SUS/TPK/2015/PN.Amb., tanggal 26 Agustus 2015 dalam perkaratersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor : REG.PERK: PDS 05/SML/02/2015 tanggal 06 Maret 2015 Terdakwadidakwa sebagai berikut :PRIMAIRBahwa terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT yang melakukan atau turutserta melakukan dengan TEDJA THOMAS WULLUR yang perkaranya danpenuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada waktu yang sudah tidakbisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkanHal 27 dari 36 hal Putusan No.6/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMBputusan pada tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 9/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb.,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :=~MENGADILI :.

hukum yang terungkap di persidangan, dan memohon agarMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding berkenan menolakdan atau tidak menerima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan kiranyamemberikan putusan yang seadil adilnya bagi terdakwa ;Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Ambon membaca dan meneliti secara seksama berkasperkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Agustus 2015, Nomor:9/

Pid.SUS/TPK/2015/ PN.Amb, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum,serta Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa, maka Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon telahsependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Ambon dalam putusannya, bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersamaHal 34 dari 36 hal Putusan No.6/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMBsama, sudah tepat dan benar, sehingga

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat> Bahwa berdasarkan undangundang republik indonesia nomor 6 tahun2014 tentang Desa terdakwa PONUO Bin TARMIN mempuyai tugasdan wewenang antara lainPasal 26Halaman3, Putusan No.9/Pid.Sus TPK/2017/PT.PLG(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatanDesa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.(2) Dalam melaksanakan tugas

lembaga kemasyarakatan diDesa;. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikanlingkungan hidup; danmemberikan informasi kepada masyarakat Desa.Pasal 27Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desasetiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desapada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;Halaman5, Putusan No.9/

Pid.Sus TPK/2017/PT.PLGmemberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahansecara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhirtahun anggaran; dan. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraanpemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhirtahun anggaran.Pasal 29Kepala Desa dilarang:a.i.merugikan kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas

.1.612.000,Bahwa sebagai Kepala Desa terdakwa PONNO Bin TARMIN jugamasuk sebagai Tim Pelaksana Operasional Lapangan Panitia AKegiatan Sertipikasi Tanah Kategori IV (PRONA) tahun 2016berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMusi Rawas Nomor :29/100.216.5/PRONA/2016, tanggal 13 Januari2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Operasional LapanganPanitia A Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori IV (PRONA) tahun2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawasbeserta lampiran ;Halaman7 , Putusan No.9/

Pid.Sus TPK/2017/PT.PLG> Bahwa terdakwa sebagai Tim Pelaksana Operasional LapanganPanitia A Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori VV (PRONA) tahun2016 mendapatkan honor sebesar Rp.6.636.332, ;> Bahwa pada tahun 2016Badan PertanahanMusi Rawas melakukanKegiatan Prona, dimana Sumber Anggaran untuk kegiatan Prona diKab Musi Rawas adalah bersumber dari APBNBadan PertanahanNasional, dengan Pagu anggaran Rp. 1.050.000.000, (Satu MilyarLima puluh juta Rupiah) untuk 3000 Bidang tanah yang tertuangdalam Peraturan

PID.SUS.

Penerbit: UniversitiKebangsaan Malaysia.6.3.14 1 (satu) buah buku Statuta UIR Tahun 2009.6.3.15 1 (satu) buah buku Statuta UIR Tahun 2013.Halaman 283 dari 292 Putusan Nomor 9/PID.SUS.

PUTUSANNOMOR: 9/PID.Sus/2014/PT.JPR. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA~~nn~ Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkaraperkara pidana dalam tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:Domo owrw omerNama : YACOB BIRAWA;Tempat Lahir : Kaimana;Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 07 Nopember 1975;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl.

menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasansalah seorang dari Suamiisteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atauhukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf cmaka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukupmenyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertaiketerangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap, dengan demikian harus dinyatakan bahwa salinan putusanPengadilan Negeri xx Nomor 9/

Pid.Sus/2017/PN.Ran yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap cukup dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusanperceraian, dan oleh karenanya tidak diperlukan bukti tambahan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dipertimbangkan diatas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:1.

Menetapkan bahwa terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN membayar biayaperkara Rp.2.000, ( dua ribu rupiah );Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 9/Pid.Sus/2011/PN.Pt.tanggal 18 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa SUWINO bin H.

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Dps tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan Pidana kepada Terdakwa sehingga Amar putusan lengkapnya sebagai berikut :

1.

lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukanpermintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 14April 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor9/Akta.Pid/2021/PN Sdr, dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telahdiberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrapkepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2021, sebagaimana ternyata dalamAkta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/

Pid.Sus/2021/PN Sadr;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan memori bandingdalam perkara ini;Menimbang, bahwa kepada para terdakwa dan Penuntut Umum telahdiberitahukan dan diberi Kesempatan untuk memeriksa berkas banding (inzage)sebagaimana surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Sidrap masingmasing tanggal 21 April 2021 NomorW22.U.18/708/HK.01/4/2021 dan Nomor W22.U.18