Ditemukan 3210 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : eksklufif ekslusif
Penelusuran terkait : Merek dagang Hak eksklusif merek Pelanggaran merek Merek Penjiplakan merek
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
142 — 23
  • Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan PemerintahPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif pemerintah;2) Dari segi materi yang diatur, sebagaimana ditentukan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
301 — 176
  • Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan PemerintahPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif pemerintah ;2) Dari segi materi yang diatur, sebagaimana ditentukan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
205 — 32
  • Kab.Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan Pemerintahoar wh =Halamani16dari172Putusan Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 324/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 September 2017 — PT.MITRA TIRTA UTAMA (PT.MTU) CS >< PT.WISMA AMAN SENTOSA (PT.WAS)
306 — 202
  • Pasal 1 Akta Addendum Perjanjian Pembangunan Blok B78 danC7 berbunyi: PIHAK PERTAMA menyetujui untuk memberikan opsikerjasama pendayagunaan/pengusahaan tanah Blok C9Komplek Kemayoran yang akan diatur dengan Perjanjian Opsitersendiri; dan fasilitas yang direncanakan untuk Blok C9 meliputi:1. perkantoran eksklusif taraf internasional;2. perdagangan/komersial bertaraf internasional, diutamakan pebisnis mancanegara;3. perhotelan, bertaraf internasional; 4. kondominium dengan sistem penghuni masyarakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH. Bin DAENG MANGALE
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dPasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, setiap orang diperuntukkan baik bagi swasta maupun pegawai negeri/ Pejabat dan selain itusesuai dengan ilmu hukum pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung setiap perbuatan pidana melawan hukummeskipun katakata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasalpasal undangundang yangmengatur tindak pidana (vide pasalpasal KUHP);Bahwa sesuai faktafakta hukum dan alatalat bukti yang sah Terdakwa H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
166 — 32
  • Yang dimaksud dengan fasilitas adalahperlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya berupapinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif,termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimanadirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
172 — 67
  • Yang dimaksud dengan fasilitas adalahperlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya berupapinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif,termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimanadirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 27-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Juli 2016 — ABU BAKAR bin ABUD BAASYIR alias ABU BAKAR BAASYIR
1334 — 1171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYARIFUSMAN senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);1 (satu) buku / 25 halaman, dokumen berjudul Hirarki Struktural danTatanan Operasional Jamaah Anshorut Tauhid;1 (satu) lembar Info Dawah & Jihad, Shoutul Jihaad, berisiwawancara Eksklusif dengan Mujahidin yang tertawan di Porong;1 (satu) buah fotokopi buku Grand Strategi Sariyah Tarbiyah;7 (tujuh) lembar Pernyataan Jamaah Anshorut Tauhid;2 (dua) lembar Buletin Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, AlIslam,Edisi 436 Tahun XV;1 (satu) lembar Info
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
87 — 15
  • Boyolali adalahsebagai berikut : Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan pasal 101UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,DPRD dan DPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenanganPemerintah Pusat, yang dituangkan dalam bertuk PeraturanPage 152 of 247Pengadilan Tipikor SemarangPemerintah (PP) yang mana sesuai ketentuan pasal 5 (2) UUD 1945,pembentukan PP merupakan kewenangan eksklusif pemerintah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2014 — Dr. GANI ABDUL GANI
258 — 566 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Netway,sedangkan PT.PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang adalah pemilik produk CISRISI dengan kedudukan pemegang licence non eksklusif programkomputer CIS RISI dengan hak penyebaran terbatas di lingkunganPT. PLN Disjaya";(Putusan Judex Facti tingkat pertama Halaman 130) Saksi H. RusdiSunaryo; Pekerjaan RSP dan Pensiunan Pegawai PLN memberikanketerangan di persidangan pada hari Senin, 15 Juli 2013;(Putusan Halaman 131) Bahwa karena ada pertanyaan dari Komisaris PLN"kenapa harus PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
351 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perubahan besar dalam bidang usahatelekomunikasi seluler di Indonesia dimulai dengan lahirnya PTSatelit Palapa Indonesia (Satelindo) pada 1993 yang diberilisensi untuk SLI, telepon seluler dan penguasaan eksklusif atasbeberapa satelit. Satelindolan yang = pertama kalimemperkenalkan layanan telepon seluler berbasis teknologiglobal system for mobile communication (GSM) pada tahun1994.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
261 — 181
  • lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekeningkoran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010s/d 24 September 2012 .Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatanganiAkta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDITMODAL KERJA III (KMK III ) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selakuPimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGSU DJAYA , dihadapanNotaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja UntukProyek Pembangunan Perumahan Eksklusif
    juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untukjangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September2012.Menimbang bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDITMODAL KERJA III (KMK IIT) antara saksi Nandi Hendrian Hamaki selaku PimpinanWilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGSU DJAYA , dihadapan Notaris ZarkasyiNurdin, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek PembangunanPerumahan Eksklusif
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
471 — 450
  • lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekeningkoran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010s/d 24 September 2012 .Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatanganiAkta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODALKERJA IT (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku PimpinanWilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGSU DJAYA , dihadapan NotarisZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk ProyekPembangunan Perumahan Eksklusif
    juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untukjangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September2012.Menimbang bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDITMODAL KERJA II (KMK III ) antara saksi Nandi Hendrian Hamaki selaku PimpinanWilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGSU DJAYA , dihadapan Notaris ZarkasyiNurdin , SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek PembangunanPerumahan Eksklusif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 21-11-2016 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 649/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
1.DEWI SARASWATI binti RAHMAT bin MOESTOPO
2.BAGUS RAHADI bin RAHMAT bin MOESTOPO
3.SUPRAPTO AGUNG WAHONO bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.TOTO IRAWANTO SH, bin RAHMAT bin MOESTOPO
Tergugat:
1.YAYASAN UNIVERSITAS PROFESOR DOKTOR MOESTOPO BERAGAMA disingkat Ys. UPDM B
2.Drg. Hyginus Hermanto MM, bin Joesoef bin MOESTOPO
3.Romualdus Kusumanto bin Joesoef bin MOESTOPO
4.Yohanes Kusdharmanto bin Joesoef bin MOESTOPO
5.Drg. Lukas Kusparmanto MARS, bin Joesoef bin MOESTOPO
6.Maria Margaretha Kusnandari binti Joesoef bin MOESTOPO
7.Ignatius Kusnanto bin Joesoef bin MOESTOPO
Turut Tergugat:
1.Ny. Raden Ayu Soepartien MOESTOPO
2.FX. Soseko bin MOESTOPO
3.TOTO IRAWANTO SH bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.BAMBANG ARDIYANTO bin RAHMAT bin MOESTOPO
5.Ny. Endang setyawati Rahmat
171 — 77
  • Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sertifikat Merek terakhir tercatat didaftarkan tanggal 18Desember 2003, dan saat ini sedang dalam proses permintaan pendaftaranmerek atas pendaftaran yang diajukan bulan Juni 2016; Halaman 97 dari 255 Putusan Nomor : 649/Padt.G/2016/PN.Jkt.Pst.38.39.Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 20 tahun 2016tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 5 dimana telah dikutip diatas, mengatur bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
750 — 796
  • Perubahan besar dalambidang usaha telekomunikasi seluler di Indonesia dimulaidengan lahirnya PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo)pada 1993 yang diberi lisensi untuk SLI, telepon seluler danpenguasaan eksklusif atas beberapa satelit. Satelindolahyang pertama kali memperkenalkan layanan telepon selulerberbasis teknologi Global System for Mobile Communication(GSM) pada tahun 1994.
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 10-05-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Mtp
Tanggal 4 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
146 — 31
  • Pat.G/2017/PA MtpHalaman 149 dari 34 halaman, Putusan Izin Poligami Nomor 0341/Pat.G/2017/PA MtpHalaman 149 dari 34 halaman, Putusan Izin Poligami Nomor 0341/Pat.G/2017/PA MtpHalaman 149 dari 34 halaman, Putusan Izin Poligami Nomor 0341/Pat.G/2017/PA MtpHalaman 149 dari 34 halaman, Putusan Izin Poligami Nomor 0341/Pat.G/201 7/PA MtpHalaman 149 dari 34 halaman, Putusan Izin Poligami Nomor 0341/Pat.G/201 7/PA MtpHalaman 149 dari 34 halaman, Putusan Izin Poligami Nomor 0341/Pat.G/201 7/PA Mtpsecara eksklusif
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 273/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
197 — 26
  • Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikandalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidakwajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negarasebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999;Menimbang, Bahwa Penyelenggara Negara sesuai pasal 1 angka 1UndangUndang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2017 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 273/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
193 — 40
  • Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikandalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidakwajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negarasebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999;Menimbang, Bahwa Penyelenggara Negara sesuai pasal 1 angka 1UndangUndang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 24 Juni 2015 — Buhari Muslim, S.Ag Bin H.Yusransyah
82 — 45
  • Dana sebesar Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diserahkan kepada IPONG ada buktitanda penyerahannya;Bahwa terhadap nota pemesanan barang berupa 4 buah spanduk ukuran 6 M, Bigronpanggung ( 1 paket ), 30 lembar piagam penghargaan ( eksklusif ) dari LUTHFIESABLON dengan harga Rp. 800.000, sesuai dengan nota tertanggal 20 Desember2009, spandukspanduk tersebut diperuntukkan untuk Hari Pahlawan dan Pisah sambutpada tahun 2009 / 2010 yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2008 yang memesandan membayarkannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
845 — 2399
  • Di dalam Raperdahanya ada mulai R4 yang artinya rumah dengan ukuran tanah 150 m2 keatas, sehingga rumah dengan luas tanah 60 m2 sampai 150 m2 tidak ada.Sedangkan saksi pernah mendengar pulau ini jangan terlalu eksklusif,saksi mengatakan bagaimana bisa dibilang tidak eksklusif karena rumahkecil tidak ada dalam pulau tersebut;Bahwa kedua masalah simpang tidak sebidang, jadi setiap adapersimpangan dibuat simpang tidak sebidang, sehingga apabila adasimpang tidak sebidang harus dibuat underpass atau flyover
    Citiconsebagai kerjasama eksklusif pemasaran di THAMRIN CITY;568Bahwa Terdakwa kenal dengan Trinanda Prihantoro pada saat di Pauldikenalkan oleh Ariesman Widjaja;Bahwa pertemuan di Cafe PAUL, sesudah Gubernur menyampaikan usulanRaperda pada tahun 2016 yang meminta bertemu adalah AriesmanWidjaja;Bahwa yang dibahas dalam pertemuan itu pertama Terdakwa punya hobiyang sama, suka touring samasama, main jet ski samasama, jadi ya pastingomong tentang itu, terus bicara juga tentang Raperda yang sedangdibahas