Ditemukan 8933 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 5/Pid.Sus- anak/2017/PN.Lgs
Tanggal 23 Maret 2017 — M. ALIMUDIN BIN M. YACOB SAIDI.
12946
  • UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat Dakwaan Primair ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Tahanan;5.
    PUTUSANNomor 5/Pid.Sus anak/2017/PN.LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum;Nama Lengkap eeTempat lahir : feUmur / tanggal lahir : iJenis kelamin : iKebangsaan : feTempat tinggal rreeAgama : Pekerjaan : PoPendidikan :Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1.
    UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulanHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus anak/2017/PN.Lgs.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan;3. Menetapkan terdakwa untuk Membayar denda sebesar Rp.5.00.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;4.
    UURI No. 11 tahun 2012Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus anak/2017/PN.Lgs.tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabu;Ad.1.
    Pasal 132 ayat UURI No. 35 tahun 2009 tentangNARKOTIKA selain pidana penjara, terhadap terdakwa tersebut juga harusdijatuhi pidana denda namun berdasarkan undang undang Republik IndonesiaNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilanpidana Anak pasal 71 ayat (3)menegaskan untuk penjatunan pidana anak apabila ada hukum materiildiancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidanatedenda diganti dengan pelatihan kerja .
    UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dalam surat Dakwaan Primair ;2. Menjatunkan Pidana terhadap Anak tersebut diatas dengan PidanaPenjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anakdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Tahanan;5.
Register : 16-07-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN SDA
Tanggal 27 Juli 2020 — Terdakwa
13236
  • Surat Visum etrepertum Nomor: Nomor :.517/KET/IV.6.AU/L/2020 tanggal 16 April 2020yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Afifudin dokter padaRumah Sakit Siti Knodijah Sidoarjo dengan kesimpulan luka tersebut diatasakibat persentuhan benda tumpul;Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas danAngkutan jalan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang RI No.11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
    Anak dan PERMA No.4 Tahun 2015Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anakdimana dalam perkara pidana terdakwanya adalah anakanak dan ancamanhukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka terhadap perkara pidana tersebutterlebin dahulu harus dilakukan proses diversi untuk mendapatkan penyelesaiandiluar peradilan;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkasperkara pidana dengan terdakwanya atas nama EE yanternyata masih dalam kategori anakanak dan dengan dakwaan
    Albyansyah Handika daritahanan segera setelah penetapan ini dibacakan;Menimbang, bahwa penyelesaian perkara pidana anak diluarpersidangan yaitu melalui proses diversi merupakan amanat dari pembentukundangundang dan menjadi kehendak Negara, maka sudah sepantasnya bebanbiaya perkara ditanggung oleh Negara;Mengingat, Undang Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, PERMA No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman PelaksanaanDiversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturanperaturan
Register : 20-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN Tpg
Tanggal 8 Desember 2015 — Rian Bona Putra Lubis
11235
  • kesimpulan yaitu Hasilpemeriksaan perempuan berumur 16 tahun ini ditemukan robekan pada selaputdara dan korban dalam keadaan hamil usia kehamilan 27 minggu sampai 28minggu; Bahwa pada saat kejadian terakhir yaitu pada tanggal Juli 2012,usia saksi korban15 tahun dan 9 bulan atau setidaktidaknya belum mencapai 18 tahun ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat(2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 65 KUHP jo UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
    Anak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1 Saksi TASWIR BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya persetubuhan terhadapanak perempuan saya tetapi pada saat saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 Wibsaksi mendengarkan keterangan dari saksi Iswara Oktari anak saksi padapersetubuhan tersebut
    saya tidak ada bertanggung jawabdengan saksi Iswara Oktari sampai dia melahirkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor23 Tahun 2002 jo pasal 65 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana
    Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakim mempertimbangkansebagai berikut :Ad. 1.
    Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 65 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
Register : 07-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 28-02-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 01/JN.Anak/2017/MS.Aceh
Tanggal 18 Oktober 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
19271
  • Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  • Menjatuhkan uqubat kepada Anak Pelaku (Syauqi Sahar bin Irwan Syahputra) dengan uqubat cambuk sebanyak 5 (lima) kali cambuk ;
  • Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu ) buah celana jeans warna biru Merk Elvan Jeans;
    2. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam polos;
  • Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Fitria Rahmayuni

    No. 01/JN.Anak/2017/MS.Acehdan tindakan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat..
    Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar anak Pelakudikembalikan kepada orang tua/wali, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umumsepenuhnya mengacu kepada Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkanketentuan dalam UndangUndang ini sesuai Pasal 71 ayat (1) jo.
    Pasal 82ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tuntutanJaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan anak kepada orang tua/walitelah sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 67ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat..
    UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.3. Menyatakan uqubat terhadap Anak Pelaku Disamarkan denganmengembalikan kepada orang tua/walinya.Dan seterusnya sesuai dengan surat tuntutan yang dibacakan dalam sidangTanggal 17 Juli 2017 Nomor Reg.
    Anak.
Register : 28-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN TABANAN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tab
Tanggal 14 Februari 2019 — ANAK
338229
  • Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.
    Anak dengan uraianpertimbangan seperti tersebut dibawah ini;Ad. 2.
    Kutipan Akta KelahiranNomor 5102LT260720180038, anak ANAK lahir pada tanggal 5 Mei 2004,sehingga pada saat melakukan tindak pidana Anak ANAK belum berumur 18(delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,sehingga kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana diatur oleh Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasar pasal 71 Undangundang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem
    Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknyapidana yang dapat dijatunkan kepada anak yang melakukan tindak pidanaialah pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana pokok yang dapatdijatuhkan terdiri atas:a. pidana peringatan;b. pidana dengan syarat:1) pembinaan di luar lembaga;2) pelayanan masyarakat; atau3) pengawasan.c. pelatihan kerja;d. pembinaan dalam lembaga; dane. penjara;Menimbang, bahwa hakekat penjatuhan pidana dalam SistemPeradilan Pidana Anak bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapimemiliki
    Anak,dinyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan PenelitianKemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkanputusan perkara;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam HasilPenelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak atas namaAnak ANAK Register Litmas: 02/Litmas Pros PN/2019/Bapas tertanggal 22Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Wayan Nardi selakuPembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan dan memberikan rekomendasiagar Hakim menjatuhkan
Register : 08-10-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns
Tanggal 14 Oktober 2020 — Terdakwa
12853
  • Kesepakatan Perdamaian / Diversi tanggal 14 Oktober 2020.Menimbang bahwa berdasarkan proses diversi yang telah dilalui dan Berita Acara Diversidiketahui bahwa terhadap kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Hakim menyatakan proses pemeriksaanperkara ini tidak dilanjutkan/ dihentikan.Memperhatikan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 52 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
    4 Tahun2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENETAPKAN1.
    Menetapkan menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak yang bernama AnjasMaulana Bin Anton Gunawan dalam Register Perkara Pidana Anak Nomor 31/Pid.SusAnak/2020/PN GnsMenyatakan mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya;Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak tersebut dari tahanan segera setelah tanggalpenetapan ini ditetapkan;Memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan diversi;Melanjutkan proses persidangan apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan;6.
Register : 25-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 28-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 22/PID.SUS-Anak/2018/PAL
Tanggal 6 Nopember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
8543
  • unit HPsamsung J7 Prime dan sepeda motor Honda Beat warna hitam ikutdiamankan sebagai barang bukti; Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi TRI WAHYUDI tersebutsehingga saksi AGUS mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.600.000,( tiga jutaenam ratus ribu ) rupiah atau sekitar jumlah itu;Perbuatan Anak dan saksi TRI WAHYUDI tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1)ke 3 dan ke4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo UU RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
    Anak (SPPA);ATAUKEDUA :Bahwa ia Anak FERNANDA RIZKY ARDIANSYAH BADALU AliasNANDA bersamasama dengan saksi TRI WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal18 Agustus 2018 sekitar jam 23.40 wita atau setidaknya bulan Agustus 2018bertempat di Jalan Dr.
    Anak (SPPA);Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Anak yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Anak FERNANDA RIZKY ARDIANSYAH BADALU AliasNANDA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukantindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua PenuntutUmum melanggar pasal 363 ayat (1) ke4 Kitab Undang UndangHukum Pidana (KUHP) Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA)
    Pidana Jo UU RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah tepat danbenar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagaipertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sehingga pertimbanganHakim Tingkat Pertama diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbanganPengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus denganmenguatkan putusan
    Pidana Jo UU RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 September2018 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pal yang dimohonkan banding;3.
Register : 14-08-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pbm
Tanggal 25 Agustus 2015 — ILVAN ABUSARI BIN SAMSIRO
6224
  • anak telah berumurlebih dari 12 (dua belas) tahun namun belum genap berumur 18 (delapan belas)tahun dan belum pernah kawin, oleh karenanya anak adalah masih termasuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhnkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
    tindak pidana,maka Hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal71Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakatau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82Undang Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkanpidana ataupun tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpameninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang
    Anak.
    Anak yang akanberlaku pada pada tanggal 30 Juli 2014, yang menentukan, bahwa pidanapembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (vide Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
    Anak dijatuhipidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (vide Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan anak, bukanmerupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan anak dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka tidaklah tepat bila atas perbuatannya tersebut anak dijatuhi pidanapenjara.
Register : 26-03-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bek
Tanggal 7 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
1.ADUT PRAYOKO Als ANDUT Anak SUNARYO
2.DEKI CANDRA Als DEKI Bin INDRA ASWARI
7743
  • Menetapkan barang bukti berupa:

    1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 berwarna emas dengan nomor IMEI 1: 867815037524892 dan IMEI 2: 867815037524884 beserta kotak/kardus handphone tersebut;

    2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S berwarna perak;

    dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Anak atas nama AP alias C bin M;

    4.

    tindak pidanapencurian dalam keadaan memberatkan;DeMenjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 10 (Sepuluh) bulan;3.Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 berwarna emasdengan nomor IMEI 1: 867815037524892 dan IMEI 2:867815037524884 beserta kotak/kardus handphone tersebut;2) 1 (Satu) unit handphone merek Iphone 5S berwarna perak;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara pidana
    Anak atas nama AP alias C bin M;4.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami,Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi,S.H. dan Heru Karyono, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7
Register : 07-06-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm
Tanggal 14 September 2021 — Terdakwa
12854
  • MENETAPKAN

    1. Menghentikan pemeriksaan perkara pidana Anak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm atas nama Frengky Saulus Thobias Banamtuan;
    2. Memerintahkan anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
    3. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna Hitam;
    • 1 (satu) buah alat charger Laptop merk LENOVO berwarna Hitam
    • 1 (satu) buah tas sekolah berwarna hitam dengan tulisan SPORT dibagian depan
    A2 Pro 1 (Satu) buah headset merk LENOVO berwarna Hitam; 1 (Satu) buah besi linggis dengan ukuran panjang 47 cm;dikembalikan kepada Sekolah SMP Negeri Kupang Timur sebagaipemilik barang bukti diatas.Memperhatikan, Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi DanPenanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Pasal 3 danPasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah
    Menghentikan pemeriksaan perkara pidana Anak Nomor 6/Pid.SusAnak/2021/PN Olm atas nama Frengky Saulus Thobias Banamtuan;2. Memerintahkan anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;3.
Putus : 12-05-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN TOLITOLI Nomor 50/Pid.Anak/2014/PN.TLI
Tanggal 12 Mei 2014 —
4015
  • PUTUSANNomor : 50/Pid.Anak/2014/PN.TLL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana Anak padapengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : TERDAKWA,Tempat lahir : Lingadan,Umur/tanggal lahir : 16 tahun/23 November 1997,Jenis kelamin : Lakilaki,Kebangsaan : Indonesia,Tempat tinggal : Dusun IT Tambakalu Desa Lingadan Kec.
    Anak Nomor : 50/Pid.Anak/2014/PN.TLIMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaansebagai berikut :Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut PasalI 363 ayat (1) ke3 danke5 KUHDP; =n nnnMenimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakantelah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaannya
    Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbuktimelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwatersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP, dan juga didasarkanatas keyakinan hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 7 dari 12Perkara Pidana Anak Nomor : 50/Pid.Anak/2014/PN.TLImelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat
    Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkanpada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalammasyarakat; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam tahanan,maka menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahananHalaman 9 dari 12Perkara Pidana Anak Nomor : 50/Pid.Anak/2014/PN.TLIyang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yangakan dijatuhkan; Menimbang
    LUWAS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,dihadiri oleh ABDULLAH DZUBAER, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTolitoli, RAHMUDDIN HAMADDONG, SH, Penasihat Hukum Terdakwa, tanpa dihadiriHalaman 11 dari 12Perkara Pidana Anak Nomor : 50/Pid.Anak/2014/PN.TLIPetugas kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kabupaten Tolitoli dan dihadapan WaliTerdakwa serta Terdakwa; PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,ttd ttdZAITUN A. LUWAS, SH. ABDUL RAHMAN TALIB, SH.
Register : 20-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wng
Tanggal 11 September 2019 — Terdakwa
12748
  • PUTUSANNomor 14/Pid SusAnak/2019/PN WngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:Nama Lengkap : HERI IRAWAN BIN NARMOTempat Lahir : WonogiriUmur/Tgl Lahir : 16 tahun 11 bulan/, 02 Juni 2002.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Gobeh Rt 001 Rw 015, Ds / Kal.Gedong KecNgadirojo, Kab WonogiriAgama :
    UU RINomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, yang unsurunsurnya sebagai berikut:(1) Barangsiapa;(2) Di muka umum bersamasama melakukan kekerasan terhadaporang atau barang;(3) Kekerasan itu menyebabkan rusaknya barangMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Anak (SPPA), dimana Anak haruslahmasuk dalam kategori Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahuntetap!
    Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidanaatau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa Pasal 71 UndangUndang No 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Pidana Pokok bagi Anak terdiriatas: a.
    Anak, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 10-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak
Tanggal 17 September 2020 — Terdakwa
2814
  • Pasal 1 angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain;Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Yang dilakukan oleh dua orang atau lebin dengan bersekutu;= Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2020/PN SakMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Anak dan kepadanyadiberlakukan ketentuan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlepas dari apakahterbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umumtersebut kepada Anak;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsurbarangsiapa telah terpenuhi;Ad.2.
    Anak yangmengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini, kemudian berdasarkanPasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Pidana pokokbagi Anak terdiri atas:a.
    kehidupannya;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenaimemerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan,pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masapidana serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa, Hakimberpendapat hal tersebut terlalu berlebihan karena hal tersebut sudahmerupakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehinggaHakim tidak akan mempertimbangkan
    Pasal 1 angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan,sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2020/PN Sak2.
Register : 23-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wng
Tanggal 6 Nopember 2019 — Terdakwa
12634
  • PUTUSANNomor 21/Pid.Sus.Anak/2019/PN WngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara anak :Nama Lengkap : Jundi Al Fajar Alias Faro Bin Djumadi.Tempat Lahir > Surakarta.Umur/Tgl Lahir =: 17 tahun 4 bulan/ 20 Juni 2002.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempattinggal : Semanggi RT.08/ Rw.04, Kel.
    Menyatakan anak JUNDI AL FAJAR Als FARO Bin DJUMADI bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diaturdalam pasal 363 Ayat (1) Ke3 dan Ke4 KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2. Menjatuhkan pidana kepada anak JUNDI AL FAJAR Als FARO Bin DJUMADIdengan pidana pembinaan dalam lembaga LPKS dalam hal ini di YPAN BinaPutra Surakarta selama 6 (enam) bulan.3.
    Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anakdilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, kelangsungan hidup dan tumbuhkembang anak serta perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir;Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak mengatur hukuman untuk anak yang berkonflik untukanak adalah berupa pidana atau berupa tindakan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut agar anakdijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga LPKS dalam hal
    anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anakmaupun hakhak anak, seperti ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan pasal 3Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akantetapi juga kepentingan masyarakat dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujuddari institusi peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkanPancasila.
    Anak serta peraturanperaturan lainyang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus.Anak/2019/PN Wng1.
Register : 26-05-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 29-06-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 9/PID.SUS-Anak/2016/PT BJM
Tanggal 1 Agustus 2016 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5139
  • Bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anakhanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndangUndang ini.Bahwa mengingat ketentuan Pasal 73 Ayat (2), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1dan 2), Pasal 76 dan Pasal 77 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa terhadappenjatuhan pidana dengan syarat sebagaimana direkomendasikan olehPetugas Kemasyarakatan
    Anak mengatur hukuman pokok bagianak yang terdiri atas :a.
    Anak yang mengaturhukuman yang dapat dijatuhkan bagi anak.4.
    Hal ini bertolak belakang dengansemangat UndangUndang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81ayat (5) yang menyebutkan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakansebagai upaya terakhir karena tujuan pemidanaan terhadap seorang anakbukan sematamata sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Anakakan tetapi lebin menitikberatkan agar Anak dapat menyadari atasperbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaikidirinya sendiri dikemudian hari.
    Apalagi di Kabupaten Tanah Bumbu(Batulicin) belum ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) danLembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagaimanadimaksudkan oleh UndangUndang No 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang No 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari BapasBanjarmasin telah merekomendasikan agar Anak SITI RAHMIATI Alias SITIAlias RAHMI Binti RAMLI dijatuhi pidana bersyarat sesuai dengan
Register : 01-07-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp
Tanggal 12 Juli 2019 — Terdakwa
13741
  • Menyatakan Anak Yozi Pgl Yozi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadapOrang atau barang, jika mereka para terdakwa dengan sengajamenghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakanmengakibatkan lukalukasebagaimana diatur dalamDakwaanPasal170 Ayat (2) Ke1 KUHP Jo Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2.
    Yozi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 170 Ayat (1)Kitab Undangundang Hukum PidanaJo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ;LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa ia Anak Yozi Pgl. Yozi bersama dengan Saksi Pgl.
    anak, Subsidair perbuatan anaksebaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak LebihSubsidair perbuatan anak sebaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat1 ke1 KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistemHalaman 13 dari 20 hal.
    /PN Tip.peradilan pidana anak maka Hakim anak akan langsung mempertimbangkanunsurunsur yang terkandung didalam pasal yang didakwakan yaitu pasal 363ayat 1 ke3,5 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak ;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan dari penuntut umum dalambentuk subsidairitas maka Hakim anak akan mempertimbangkan terlebihdahulu) unsurunsur yang terkandung didalam pasal 170 ayat 2 Ke1KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilanpidana
    Anak jo UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 18 dari 20 hal.
Register : 18-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp
Tanggal 1 Agustus 2019 — Terdakwa
9825
  • Menyatakan anak Aditio lrawan Bin Erwan Idris telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaanmemberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke 4 KUHP jo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak Aditio Irawan Bin Erwan Idris berupapidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama anak dalammasa penahanan sementara;3.
    Uang hasil penjualan motor dibelikanke minuman beralkohol oleh saksi Muhammad Savi'l Pgl li dan anak Aditiolrawan, sisanya dipakai oleh saksi Muhammad Savil untuk kebutuhanpribadinya.Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat 1 ke 4 KUHP jo Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anakmenyatakan mengerti dan selanjutnya Anak melalui Penasihat Hukumnyamenyatakan tidak mengajukan keberatan
    , bahwa Pasal 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggariskan ketentuan Dalam haltindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas)tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutanmelampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
    Anak.
    UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Anak ADITIO IRAWAN pgl. TIO bin ERWAN IDRIS telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapencurian dalam keadaan memberatkan;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ADITIO IRAWAN pgl.
Register : 28-12-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 33/PID.SUS_ANAK/2016/PN RAP
Tanggal 12 Januari 2017 — Pidana - EWIN
278
  • PUTUSANNomor : 33/Pid.SusAnak/2016/PN.RAP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara pidana anak padapengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Anak :Nama Lengkap : EWIN.Tempat Lahir : Ledong Barat.Umur/ TanggalLahir : 17 tahun/ 23 Agustus 1999.Jenis Kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Dusun V Desa Ledong Barat Kecamatan AekLedong Kabupaten Asahan.Agama : Islam.Pekerjaan : MocokmocokPendidikan
    No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Subsidair :Bahwa ANAK EWIN pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekirapukul 18.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember2016, bertempat di Lingkungan IV Wonosari Kelurahan Aek Kanopan Kec. KualuhHulu Kab.
    Menyatakan Anak EWIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanaDengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum,membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I",sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam DakwaanPrimair.2.
    Anak, Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan primair dimana apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan primairtidak terbukti maka kepada Anak pelaku harus
    dibebaskan dari dakwaan primairtersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair ;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan primair Penuntut Umum,Terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.
Register : 29-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son
Tanggal 11 Februari 2019 — Terdakwa
6918
  • Menyatakan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID bersalahmelakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK dalamdakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVIDberupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi seluruhnyamasa penahanan selama ABH berada dalam tahanan;3.
    ELVINA WABISER,Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN :oO Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan Sadar;DIDAPATI : Terdapat luka bengkak pada tulang pipi atas kanan;KESIMPULAN : Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul; Perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK; Atau KeduaHalaman
    ELVINA WABISER,Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan Sadar;DIDAPATI : Terdapat luka bengkak pada tulang pipi atas kanan;KESIMPULAN : Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul; Perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK; Menimbang
    ANAK Atau Kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana JoUndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILANPIDANA ANAK;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifatalternative maka Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggab palingtepatdikenakan kepada anak pelaku sesuai dengan faktafakta yang terungkapdidalam persidangan yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndangRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut;Halaman
    Anak, dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 01-02-2016 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN LMJ
Tanggal 17 Februari 2016 — Pidana - VIAN DANA SAPUTRA bin SARIYONO
6731
  • Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa VIAN DANA SAPUTRA Bin SARIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA;2.
    Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersamadengan Terdakwa maka adalah tepat, arif, adil, dan bijaksana apabila keduabarang bukti tersebut dikembalikan kepada Dian Purnama;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani pulauntuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini;Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP, Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
    Anak dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.