Ditemukan 316 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — IDRUS MARHAM
5076 — 3640 — Berkekuatan Hukum Tetap
5076 — 3640 — Berkekuatan Hukum Tetap
Presiden RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang PercepatanPembangunan Infrastuktur Ketenagalistrikan;1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang PercepatanPembangunan Infrastuktur Ketenagalistrikan;1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1415K/20/MEM/2017 tentang Pengesahan Rencana Usaha PenyediaanTenaga Listrik PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun2017 sampai dengan 2026;1 (satu) bundel Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT.PLN (Persero) 20162025;1 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga ListrikPT. PLN (Persero) 20172026;1 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga ListrikPT. PLN (Persero) 20182027;1 (satu) bundel fotocopy Proposal IPP MINE MOUTH CFSPP2x300 MW di PERANAP, INDRAGIRI HULU PROPINSI RIAU;1 (satu) satu lembar fotocopy surat dari General Manager PT.
Putus : 16-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 16 Juni 2020 — SOFYAN BASIR
973 — 1168 — Berkekuatan Hukum Tetap
973 — 1168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020 27.3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Direktur Samantakakepada PT.
Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor:255/SBJKTADM/ X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihalPermohonan Pengajuan Proyek IPP PLTU Mulut tambang2 X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. 28.1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli BatubaraPLTU RiauTenayan antara PT PLN (Persero) dan PTSamantaka Batubara dimana terdapat postit warna kuningbertuliskan tangan Clean Version 1 st Draft From PLN. 29.1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Konsorsium Oleh danAntara PT.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 — BADAN ARBITRASE NASIONAL INDANESIA (BANI), DK VS 1. PT. MINERIMA CIPTA GUNA, DK
276 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
276 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerapkan hukum sehingga sangat sah danberalasan apabila Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Agung MahkamahAgung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa mengadili dan memutusPermohonan Banding Pembanding untuk membatalkan Putusan PengadilanNegeri Bandung Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Bdg dan menguatkan PutusanBadan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 443/I/ARBBANI/2012;Keberatan ke 2: Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah kelirumenerapkan hukum dengan menyatakan bahwa pemberian kuasadari Direksi PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada GeneralManager PT PLN DJBB Banten merupakan suatu tipu muslihat;7.
Putus : 10-04-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 10 April 2017 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN alias YANCE ;
141 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari fakta a quoPemohon Peninjauan Kembalidiperhadapkan pada pilihan hukum, di satu pihak diperhadapkanPerpres 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Penugasankepada PT.
Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukanpercepatan pembangunan pembangkit tenagalistrik yangmenggunakan batu bara, dimana Pasal 2 ayat (3) menjelaskansebagai berikut dalam pelaksanaan pembangunan pembangkittenaga listrik secara cepat sebagaimana dimaksud dalamPasal 1, maka semua perijinan menyangkut analisa mengenaidampak lingkungan (Amdal), pembebasan tanah dankompensasi jalur transmisi dan proses pengadaan tanah akandiselesaikan dalam jangka waktu paling lama 120 hari olehinstansi/pejabat
Putus : 06-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/Pdt/2017 Tanggal 6 September 2017 — JOHANNES HUTASOIT DKK VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
161 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
lemari, tempat tidur, kursi, meja, dan sebagainya;Bahwa pertumbuhan tempat tinggal di tempat tersebut semakinberkembang hingga 27 Mei 2013 tidak ada keberatan dari pihak mana pun,bahkan Para Penggugat/Wakil Kelompok Il sejak tahun 2005 diharuskanuntuk membayar iuran sewa sebesar Rp600.000,00 per tahun yangdibayarkan kepada Kepala Stasiun;Bahwa untuk melangsungkan kehidupannya, Para Penggugat/WakilKelompok Il kKemudian mengusahakan untuk mengadakan aliran listrik.Permohonan kemudian diajukan kepada PT
Perusahaan Listrik Negara(Persero) yang kemudian diluluskan.
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II, LIMITED ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
205 — 153
205 — 153
Putusan Nomor 91/G/2018/PTUNJKT.30.31.32.pendapatan dan hasil atas penjualan energi listrik dan uap panas bumikepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Pendapatan Kotor):Sejalan dengan hal tersebut, Kemenkeu lebih lanjut menerbitkanKeputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 tentang Tata CaraPenghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, PajakPenghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PungutanPungutan Lainnyaatas Hasil Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi untuk PembangkitanEnergi/Listrik
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
166 — 132
166 — 132
yangsah dari PERTAMINA dalam pengoperasian pengusahaan panasbumi.KEWAJIBAN SETORAN BAGIAN PEMERINTAH (SBP) PENGGUGAT.29.30.31.Berdasarkan ketentuan dalam JOC, Penggugat menanggungsegala biaya dan resiko pembangunan fasilitas hulu panas bumi,pembangkitlistrik tenaga uap, serta biaya operasi panas buni.Setelah beban biaya untuk melakukan kegiatan pengusahaan danoperasi panas bumi (Biaya Operasi) dikurangkan dari seluruhpendapatan dan dan hasil atas penjualan energi listrik dan uappanas bumi kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero)(Pendapatan Kotor).Sejalan dengan hal tersebut, Kemenkeu menerbitkan KeputusanMenteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 tentang Tata CaraPenghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah,Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PungutanPungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan SumberdayaPanasbumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimanadiubah oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 209/KMK.04/1998Halaman 15 dari 132 hal.
Putus : 31-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2410 K/Pdt/2014 Tanggal 31 Maret 2015 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK VS PT. PLN
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
kerja;Pasal 33,(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asaskekeluargaan;(2) Cabangcabang produksi yang penting bagi Negara dan yangmenguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasaioleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuranrakyat;Bahwa kebijakan publik pihak Termohon, sehubungan dengan KeputusanDireksi Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) telahbertentangan terhadap Dasar Negara Kesatuan Republik IndonesiaPancasila:1. Ketuhanan Yang Maha Esa;2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;3. Persatuan Indonesia;4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan;5.
Register : 21-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
332 — 2360
332 — 2360
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO RAYON BONTANG,berkedudukan di Jl. Mt. Haryono No. 12 Kelurahan ApiApi, KecamatanBontang Utara, Kota Bontang ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Alam, S.H., Surya MilpanTambunan, SH.,M.H, Rahadian Gegeriansyah, S.H., Nurul Fauziah, S.H.,Andrian Sulistiawati, Yuan Amirun Sriwardaya dan Aprilia Putri Purnama,Pegawai PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berkantor di Jl.Hertasning Baru Rt. 03 Rw. 10, Kel. Karunrung Kec.
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
234 — 179
234 — 179
Parna Raya Ref No.051/PRTRD/MS/V/2017, tanggal 29 Mei 2017, PerihalPemanfaatan Gas Lapangan BD Blok Madura Strait,HCML ; (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor : 1415 K/20/MEM/2017,Tentang Pengesahan Rencana Usaha PenyediaanTenaga Listrik PT.
Perusahaan Listrik Negara (Persero)Tahun 2017 S.D. 2026 ; (fotokopi dari fotokopi);Halaman 196 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 181/G/2017/PTUNJKT40.41.42.43.44.45.46.Bukti T 40Bukti T 41Bukti T 42Bukti T 43Bukti T 44Bukti T 45Bukti T 46Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)PLN 2017 S.D. 2026 (Sesuai Keputusan Menteri ESDMNo. 1415 K/20/MEM/2017, tanggal 29 Maret 2017) ;(fotokopi dari fotokopi);Surat Plt.
Bukti T.lLInt.134Mineral Republik Indonesia Nomor : 1415 K/20/MEM/ 2017, tanggal 29 Maret 2017, TentangPengesahan Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Tahun 2017 S.D 2026 ; (fotokopi dari fotokopi);Blanko Comment Form PT. Perusahaan GasNegara (Persero) Tbk.
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
121 — 82
121 — 82
Berdasarkan ketentuan dalam JOC, Penggugat menanggung segala29.30.biaya dan resiko pembangunan fasilitas hulu panas bumi, pembangkitlistrik tenaga uap, serta biaya operasi panas bumi.Setelah beban biaya untuk melakukan kegiatan pengusahaan danoperasi panas bumi (Biaya Operasi) dikurangkan dari seluruhpendapatan dan hasil atas penjualan energi listrik dan uap panasbumi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PendapatanKotor).Sejalan dengan hal tersebut, Kemenkeu menerbitkan KeputusanMenteri
Register : 22-06-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL Tanggal 11 Oktober 2021 — PT PLN (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru â Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Reggie Tentero, SH.MH, Rinaldi Ansori, S.H, Rinaldi Ansori, S.H., Kristoforus Jimmy Yans, S.H, Adhesa Pramudya Abiyanto, S.H., M.H, M.H. Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H.dan Elio Christian Ginting, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES â REGGIE TENTERO & PARTNERS berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai .â¦â¦â¦â¦..â¦â¦â¦..â¦â¦â¦... PEMOHON ;
M E L A W A N :
1. PT SUMSEL ENERGI GEMILANG, BERALAMAT DI JL. KAPTEN A. RIVAI No. 56 Lt. 2-3 â KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, , untuk selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦....â¦. TERMOHON ;
2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦...TURUT TERMOHON ;
765 — 545
765 — 545
Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT0040/SKKMG5000/2021/S2 kepadaDirektur Energi Primer PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tanggal 12Maret 2021 Perihal Informasi dan Dokumen terkait Perjanjian Jual Beli Gasantara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Jambi Merang dengan PerusahaanDaerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, bukti P6 :7.
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 4 Agustus 2015 —
846 — 752
846 — 752
Keputusan Bupati Bogor nomor : 591/483/KPTS/PERUU/2013tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Lokasi tanah seluas +9.900m2 bagi kepentingan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untukkegiatan pembangunan Gardu Induk 150 kV (GI) Cimanggis 2 diDesa Susukan Kecamatan Bojong Gede.Berdasarkan bukti permulaan yang diperoleh tersebut di atas ditemukan adanyaperistiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagai berikut :TePekerjaan Pembangunan 21 Gardu Induk (1.610 MVA) pada IndukPembangunan dan Jaringan Jawa
Register : 25-10-2023 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 18 Maret 2024 — Penuntut Umum:
IRVAN RAHMADANI PRAYOGO,SH,DKK
Terdakwa:
YANCE BASTIAN, ST pgl YANCE.
71 — 35
IRVAN RAHMADANI PRAYOGO,SH,DKK
Terdakwa:
YANCE BASTIAN, ST pgl YANCE.
71 — 35
(Barang Bukti Nomor 154)
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanggal 02 Januari 2020 surat nomor AT.01.03/18.13.11/I/2020 dari Kantor Pertanahan Solsel mengirimkan surat kepada ke Direktur Utama PT Mitra Kerinci perihal Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha ( HGU) Nomor 06/Sungai Lambai untuk Masjid Agung Solok Selatan dan Tapak Tower PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 16 September 2015 — Pidana
- WARYONO KARNO
275 — 240
275 — 240
Au6 6 (enam) lembar printout warna Penjelasan Menteri Badan Usaha Idalam Rapat Kerja Dengan Komisi VII DPRRI Tentang Tindak Lanjut HasilAuditSektor Hulu Listrik (22 Oktober 2012) PeBad1 (satu) bundel copy Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil PemeriksaanPemeriksaanDengan Tujuan Tertentu Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu, Minyak Dan Gas Bumi, DanKementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Auditorat Utama KeuarVil Nomor : 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 Tanggal
16 September 2011 11 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pemeriksaan DTertentu Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Badan PelaksanUsaha Hulu, Minyak Dan Gas Bumi, Dan Kementerian Energi Dan Mineral,Auditorat Utama Keuangan Negara VII Nomor : 30/Auditama VII/PDTT/Tanggal 16 September 2011 e. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan Sektor Hulu Listrik Presekepada Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR RI, Jakarta, 8 Oktober 20 1 (satu) buah name tag Sekretariat Jenderal
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — TEDDY EFFENDI alias TEDDY
265 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
265 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Multi Guna Jaya, impor baranguntuk proyekproyek di PT. Perusahaan Listrik Negara (persero),dan Saksi Ferryanto selaku pelaksana dan penanggung jawab ataskegiatan PT. Wahana Persada Karton, yang bergerak di bidangIndustri pembuatan karton, menggunakan jasa Terdakwa selakuDirektur PT. Ina Besteel dalam impor barang berupa mesin dariGodswill Paper Machinery Co, Ltd dari Taiwan. SelanjutnyaTerdakwa memberikan faktur pajak atas nama PT. Ina Besteelkepada Saksi Toni Tjen untuk CV.