Ditemukan 583320 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2009 2010 2004 2020 2008
Penelusuran terkait : Surat perintah pengosongan nomor : 001/2000 bertanggal 14 januari 2000 Risalah lelang no. 968/1999 – 2000 tanggal 22 februari 2000 Surat keputusan no.602/2000/373 Menyatakan batal surat keputusan tergugat no. 436/kur/ix/2000 tanggal 28 september 2000 Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs) no.sppbs-193/ pupnc.20/2000 tanggal 18 september 2000 Surat keputusan sps-139/pupnc.09/2000 Tanggal 27 oktober 2000 jo. dan atau pelaksanaan lelang Surat keputusan presiden ri no.60/m tahun 2000 Surat kepala kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa no. s-358/wpj.06/kp.0408/2000 Tertanggal 22 juni 2000 Surat keputusan presiden republik indonesia nomor 60/m tahun 2000 Perlawanan thd putusan pengadilan negeri nomor 26/ pdt.p/2000 /pn. jak.sel
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2005 — Upload : 04-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385K/TUN/2000
Tanggal 20 Oktober 2005 — Sudibyo Susilo Seputro; Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 385K/TUN/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-03-2007 — Upload : 12-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1933K/PDT/2000
Tanggal 13 Maret 2007 — Ny. Rosmawati, BA.; Hadrian Les alias LIe Kok MIng; Hardi Surmali; Ingrid Soroingsong, SH.,
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1933K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2007 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3445K/PDT/2000
Tanggal 26 Januari 2007 — MANRIDENG BIN PASIMA; AMIRULLAH bin MANRIDENG; Pr. ANDI NENI; Lk. SANGKALA; Pr. SELLI; Pr. SAYANG; Lk. AMBO NAI; Lk. DALLE; Lk. ROA; Lk. BADO; Lk. ILOMBO; Lk. YUDDING; Lk. GASSING
13 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3445K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-08-2002 — Upload : 12-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295K/AG/2000
Tanggal 29 Agustus 2002 —
15 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295K/AG/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2002 — Upload : 16-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2911K/PDT/2000
Tanggal 30 April 2002 — -
20 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2911K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-05-2002 — Upload : 25-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1075K/PDT/2000
Tanggal 14 Mei 2002 — BEDDU KARIM ; vs. SUPARDI BIN BEDDU ; BEDDU KALLO ; Dkk
29 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1075K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 26-01-2007 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1385K/PDT/2000
Tanggal 26 Januari 2007 — DUTU DG. RURUNG ; MANTARI DG. JANNANG ; ABDUL KADIR ; SUDARNI SPD., dkk.
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1385K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-05-2007 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3721K/PDT/2000
Tanggal 29 Mei 2007 —
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3721K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-06-2005 — Upload : 02-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2424K/PDT/2000
Tanggal 21 Juni 2005 — M. DAOED PANGLIMA ANDIB ; vs. PR. BINTANG binti TAIB
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2424K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-06-2004 — Upload : 16-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2289K/PDT/2000
Tanggal 21 Juni 2004 — HJ. NURMALEHA ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PUSAT Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH X BEA DAN CUKAI Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B BALIKPAPAN
31 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2289K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-07-2007 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3498K/PDT/2000
Tanggal 13 Juli 2007 — ANUELI HAREFA ; vs. BADRUL MUNIR CANIAGO ; FAOZIDUHU HAREFA alias AMA GAYA'A
13 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3498K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-05-2001 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586K/Pdt/2000
Tanggal 23 Mei 2001 — Yayasan Harapan Kita; Mardjuk K; Ny. Sarnah
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 586K/Pdt/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-10-2006 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172K/TUN/2000
Tanggal 4 Oktober 2006 — SUTRISNO ; BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,
82 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 172K/TUN/2000
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Rahasia Dagang
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tahun 2000
444 — 287
  • Tentang : Rahasia Dagang
  • 30 Tahun 2000
    sidang dilakukan secara tertutup.BAB XIKETENTUAN PENUTUPPasal 19Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak Penghasilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tahun 2000
1100 — 211
  • Tentang : Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
  • 17 Tahun 2000
    Pembangunan dimulai padabulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunangedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.Contoh 2.Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00.Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun.
    Perkebunan tersebut mulaimenghasilkan (panen) pada tahun 2000.
    , misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehinggaangsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajakyang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama dengan angsuranbulan Desember, yaitu nihil.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu
    dan pajak yangdibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak bulananPT X tahun 2001 = 1/12 x Rp 11.000.000,00 = Rp 916.666,67 (dibulatkan Rp 916.666,00).Contoh 2:Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam tahun 2000 Rp 48.000.000/00 dan penghasilan tidakteratur dari mengontrakkan rumah selama 3 Giga) tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2000 sebesar Rp72.000.000,00.
    PT Byang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2000 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 15.000.000,00.Dalam bulan Juni 2000 pabrik milik PT B terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajakmulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp 15.000.000,00.Sebaliknya apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakanPenghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan denga'n tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2006 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460K/TUN/2000
Tanggal 14 Februari 2006 — Hj. NELLY ; WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK II, JAMBI.
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 460K/TUN/2000
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya tanggal 9 Agustus2000 No. 09/BDG.G.JB/PTTUNMDN/2000 yang amarnya berbuntyi sebagai berikut :Memutuskan Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding ;Mengadili Sendiri : Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No.06/G/TUN
    /1999/ P.TUNJBI tanggal 20 Desember 1999 ; Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya ; Membebankan biaya sengketa kepada Penggugat Terbanding padakedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) ;Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak padatanggal 26 September 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraankuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 1999 diajukanpermohonan kasasi
    secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2000 sebagaimana ternyata dariakte permohonan kasasi No. 04/K/TUN/2000/PTUN.JBI (06/G/TUN/1999/PTUN.JBDyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, permohonan manakemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Oktober 2000 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 19 Oktober 2000telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat
    /Terbanding kemudian diajukanjawaban memori kasasi pada tanggal 19 Nopember 2000 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonankasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang.....6Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasinya tersebut pada pokoknya
    ) Surat KeputusanWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi Nomor 37 tahun 1998tentang izin trayek angkutan kota yang tergabung dalam PO.Neltha PrimaUtama;Bahwa untuk dapat melaksanakan/merealisasikan izin trayek harus didahuluidengan adanya surat izin pembelian kendaraan, jadi bagaimana dapatmelaksanakan izin trayek jika izin pembelian kendaraan dicabut (dalam halini Pemohon kasasi telah ajukan keberatan /gugatan dan telah sampai padatahap kasasi yaitu perkara kasasi register Nomor 136 K/TUN/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-08-2006 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720K/PDT/2000
Tanggal 30 Agustus 2006 —
97 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1720K/PDT/2000
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tahun 2000
1030 — 178
  • Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  • 18 Tahun 2000
    Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);3.
    Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, TambahanLembaran Negara Nomor 3985);4.
    tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan unluk penyerahanyang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan denganmenggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2000
    Perubahan Kedua Undangundang Pajak Pertambahan NilaiTahun 1984.PASAL IIIUndangundang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 2 Agustus 2000PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggai 2 Agustus 2000SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGA RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
    kewajibannya,d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturanperundangundangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan :a. asas keadilan,b. asas kepastian hukum,c. asas legalitas, dand. asas kesederhanaan.Berlandaskan pada halhal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahanUndangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-02-2001 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510K/PDT/2000
Tanggal 27 Februari 2001 — Proyek Mass Media RRI Jakarta
110 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 510K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2002 — Upload : 10-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 552PK/PDT/2000
Tanggal 28 Mei 2002 — PT. TJOEN YEN BUTTON INDUSTRY ; vs. WIDI HARIYANTO ; MUKTI SUHARTO ; Dkk
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 552PK/PDT/2000
    April 1999 No.2064K / Pdt / 1997 diberitahukan kepada Pemohon peninjauankembali dahuluPemohon Kasasi pada tanggal 3 Nopember 1999 kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 25 Nopember 1999 diajukan permohonan peninjauankembalisecara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2000kemudian disusul dengan memori alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2000