UndangUndang RI No.25 Tahun 1992 tentang PerkoperasianPasal 29 Ayat (1) berbunyi Pengurus dipilih dari dan olehanggota Koperasi dalam Rapat Anggota .Demikian pula bahwa dalam susunan kepengurusan koperasi tidakdibenarkan ada pertalian darah ; Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil DanMenegah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/X1/2008, Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan :Persyaratanuntuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSPditetapkan dalam anggran dasar dengan ketentuan

primeranggota PUSKOPKAR Riau, maka mereka Para Tergugat Rekonpensitidak dapat dipilin sebagai Pengurus PUSKOPKAR Riau.Demikian pula dalam susunan kepengurusan koperasi tidak dibenarkanada pertalian darah, sementara Penggugat dan Penggugat III adalah adikberadik kandung ;Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan MenegahRepublik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Pasal 10 Ayat (2)huruf d menyatakan :Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadiPengurus KSP ditetapkan dalam anggran

Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR UndangUndang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29Ayat (1) berbunyi Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasidalam Rapat Anggota .Demikian pula bahwa dalam susunan kepengurusan koperasi tidakdibenarkan ada pertalian darah ; Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan MenegahRepublik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Pasal 10 Ayat(2) huruf d menyatakan :Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkatmenjadi Pengurus KSP ditetapbkan dalam anggran

MM harus segera dipilin dalam Rapat Luarbiasa ini untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau dari orangorang yangtidak berhak, Rapat Anggota Luar Biasa ini atas desakan permintaansebagian besar Anggota PUSKOPKAR Riau dan ini sesuai denganUndangUndang RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 27 Ayat (2) yangberbunyi Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaansejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yangpelaksanaannya diatur dalam Anggran dasar.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana dijelaskan

Arbi, SH.MM harus segera dipilin dalam Rapat Luar biasa ini untuk menyelamatkanPUSKOPKAR Riau dari orangorang yang tidak berhak, Rapat AnggotaLuar Biasa ini atas desakan permintaan sebagian besar AnggotaPUSKOPKAR Riau dan ini sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 25Tahun 1992 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi Rapat Anggota Luar Biasadapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau ataskeputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggran dasar.12.

faktur pembelian atas beban Anggarankeuangan desa pulau siumat tahun 2016.1 (Satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya peraturan desapulau siumat nomor 03 tahun 2016 tanggal 21 sept. 2016 (APBDES).1 (Satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya peraturan desapulau siumat nomor 07 tahun 2016 tanggal 13 Des. 2016 (APBDESP).1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya Surat pj kepaladesa pulau siumat nmor 900/070/2017 tanggal 21 april 2017 tentanglaporan realisasi anggran

pembelian atas beban Anggarankeuangan desa pulau siumat tahun 2016.40) 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya peraturandesa pulau siumat nomor 03 tahun 2016 tanggal 21 september 2016(APBDES).41) 1 (Satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya peraturandesa pulau siumat No. 07 tahun 2016 tgl. 13 Desember 2016(APBDESP).42) 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya surat pjkepala desa pulau siumat nmor 900/070/2017 tanggal 21 april 2017tentang laporan realisasi anggran

pembelian atas bebanAnggaran keuangan desa pulau siumat tahun 2016.40.1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir Sesuai aslinyaperaturan desa pulau siumat nomor 03 tahun 2016 tanggal 21sept. 2016 (APBDES).41.1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir Sesuai aslinyaperaturan desa pulau siumat nomor 07 tahun 2016 tanggal 13Des. 2016 (APBDESP).42.1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya surat pjkepala desa pulau siumat nmor 900/070/2017 tanggal 21 april2017 tentang laporan realisasi anggran

Dipokusumo Engineering Jakarta;50Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatanperbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakanperbuatan melawan hukum atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan DanaBantuan Sosial Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil PertanianTahun Anggran

Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnyadicatav/dibukukan dan buktibukti tersebutdiarsipkan dengan baik dan digunakan untukkeperluan pertanggungjawaban,Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan DanaBantuan Sosial Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil PertanianAd. 3. 51 Perkara KorupsiTahun Anggran 2012, sebagaimana diuraikan diatas, Majelisberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan denganprinsiptransparan, efisien dan efektif.

Majelis akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok TaniTernak Tani Mukti, Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, KabupatenWonosobo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan DanaBantuan Sosial Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil PertanianTahun Anggran

Kuitansi/oon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan danbuktibukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untukkeperluan pertanggungjawaban,;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan DanaBantuan Sosial Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil PertanianTahun Anggran 2012, sebagaimana diuraikan diatas, Majelisberpendapat bahwa Terdakwa memiliki kKewenangan atau serangkaianhak yang melekat pada jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagaiKetua Kelompok Tani Tani Mukti untuk melakukan

yang diterima oleh Kelompok Tani Tani Mukti;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa dalam pertanggungjawabanpelaksanaan kegiatan/pengadaan barang sebagaimana dinyatakandalam BAPP , Il, dan Ill, telah melampirkan bukti kuitansi/bonpembelanjaan yang tidak sesuai dengan keadaan dan harga yangsebenarnya, dan ternyata perbuatan tersebut bertentangan denganPedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Pengolahan danPemasaran Hasil Pertanian Tahun Anggran

meliputi tempatkediaman Penggugat dan tergugat serta perkawinan tersebutdilangsungkan untuk dicatat dalam buku catatan yang disediakan untuk ituMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Penggugat akan tetapi karena Tergugat mengajukan perkarasecara prodeo dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggran

(dua milyar empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluhsatu ribu rupiah) atas Pekerjaan Pembangunan Tebing Sungai Krueng PaseGampong Keulilee, Gampong Meunyelhee dan Gampong MamplamKecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara (Bencana Alam);Menghukum Tergugat , Il dan Tergugat II untuk menganggarkan danmengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh(APBA) Tahun Anggran 2014 guna membayar segala kerugian ataskekurangan bayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yang telah diselesaikanberdasarkan

Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan MenegahRepublik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Pasal 10 Ayat(2) huruf d menyatakan :Persyaratan untuk dapat dipilih dandiangkat menjadi Pengurus KSP ditetapkan dalam anggran dasardengan ketentuan paling sedikit mencakup :d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semendasampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas danpengelola; Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan MenegahRepublik Indonesia Nomor : 15/

MM harus segera dipilin dalam Rapat Luar biasa iniuntuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau dari orangorang yang tidak berhak,Rapat Anggota Luar Biasa ini atas desakan permintaan sebagian besar AnggotaPUSKOPKAR Riau dan ini sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 25 Tahun1992 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi Rapat Anggota Luar Biasa dapatdiadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusanPengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggran dasar.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana dijelaskan

MM harus segera dipilin dalam Rapat Luarbiasa ini untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau dari orangorang yang tidakberhak, Rapat Anggota Luar Biasa ini atas desakan permintaan sebagian besarAnggota PUSKOPKAR Riau dan ini sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 25Tahun 1992 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi Rapat Anggota Luar Biasa dapatdiadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusanPengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggran dasar.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana dijelaskan

UndangUndang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal29 Ayat (1) berbunyi Pengurus dipilih dari dan oleh anggotaKoperasi dalam Rapat Anggota .Demikian pula bahwa dalam susunan kepengurusan koperasi tidakdibenarkan ada pertalian darah ; Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan MenegahRepublik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Pasal 10 Ayat(2) huruf d menyatakan :Persyaratan untuk dapat dipilih dandiangkat menjadi Pengurus KSP ditetapkan dalam anggran dasardengan ketentuan

Membebankan biaya perkara ini Kepada DIPA Pengadilan Agama PatiTahun Anggran 2020;SUBSIDAIR:Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ( Ex aequeoet bono).Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa

A 2011;1 (satu ) Rangkap Foto Copy (dilegalisir) Petikan KeputusanBupati Indragiri Hilir Nomor :KPTS.67/I0/HK2011 Tanggal1 Maret 2011 Tentang Pengangkatan dan Mutasi StrukturEselon II di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Inhil;1 (satu) Rangkap Foto Copy (dilegalisir) Keputusan BupatiIndragiri Hilir Nomor : Kpts. 82/IM/HK2011 Tanggal 09Maret 2011 Tentang Penetapan Penguna Anggran pada SatuanKerjaPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah KabupatenInhil Tahun Anggaran 2011;1 (satu) Rangkap foto Copy (dilegalisir

A 2011;1 (satu ) Rangkap Foto Copy (dilegalisir) Petikan Keputusan BupatiIndragiri Hilir Nomor :KPTS.67/II/HK2011 Tanggal 1 Maret 2011Tentang Pengangkatan dan Mutasi Struktur Eselon II di LingkunganPemeritah Kabupaten Inhil;1 (satu) Rangkap Foto Copy (dilegalisir) Keputusan BupatiIndragiri Hilir Nomor : Kpts. 82/IM/HK2011 Tanggal 09 Maret 2011Tentang Penetapan Penguna Anggran pada Satuan Kerja PerangkatDaerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil Tahun Anggaran2011;1 (satu) Rangkap foto Copy (

melakukanperbuatan, yakni perbuatan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa sehubungan dengan adanya Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana dan Sarana Pertanian dengan Sumber Anggaran yang bersal dari DIPAKementrian Pertanian RI untuk Direktorat Jenderal Sarana dan PrasaranaPertanian Tahun Anggran

tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalagunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :e Bahwa sehubungan dengan adanya Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana dan Sarana Pertanian dengan Sumber Anggaran yang bersal dari DIPAKementerian Pertanian RI untuk Direktorat Jenderal Sarana dan PrasaranaPertanian Tahun Anggran

Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA PengadilanAgama Kota Cimahi Tahun Anggran 2021 sejumlah Rp 315.000, (tiga ratuslima belas ribu rupiah);Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakimPengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Masehiyang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqadah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra.Nurhayati, sebagai ketua majelis, dengan Dra. Siti Munawaroh, S.H. dan Dra.Hj.

(Sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluhempat ribu rupiah);Menghukum Tergugat I, Hl dan Tergugat HI untuk menganggarkan danmengalokasikan anggaran dalam APBA Tahun Anggran 2014 guna membayarkerugian atas kekurangan bayar sisa nilai pekerjaan Penggugat akibat Bencanahalaman 7, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PTBNABanjir Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya kepada PerusahaanPenggugat secara tanggung menanggung;14.

perbuatan, yakni perbuatan Setiap orang yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatanmana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa sehubungan dengan adanya Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana dan Sarana Pertanian dengan Sumber Anggaran yang bersal dari DIPAKementrian Pertanian RI untuk Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana PertanianTahun Anggran

tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalagunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :e Bahwa sehubungan dengan adanya Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana dan Sarana Pertanian dengan Sumber Anggaran yang bersal dari DIPAKementerian Pertanian RI untuk Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana PertanianTahun Anggran

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA PengadilanAgama Padang tahun anggran 2020 sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratuslima puluh enam ribu rupiah).Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Padang dalamrapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.Mhd. Nuh, SH. MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, MH dan Dra.

Perusahaan Listrik Nasional (PLN) PerseroUnit IndukPembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) PerusahaanListrik Nasional (PLN) PerseroUnit Induk Pembangunan Sulawesi BagianSelatan (SulBagSel) Tahun Anggran 2014 dan terhadap tanah, bangunandan tanaman yang dilalui oleh jalur kabel SUTT dan SUTET tersebutdiberikan ganti rugi / kompensasi kepada pemiliknya sesuai denganPeraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2013 tentang

Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit IndukPembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) PerusahaanListrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi BagianSelatan (SulBagSel) Tahun Anggran 2014 dan terhadap tanah, bangunandan tanaman yang dilalui oleh jalur kabel SUTT dan SUTET tersebutdiberikan ganti rugi / kompensasi kepada pemiliknya sesuai denganPeraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2013 tentang

Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit IndukPembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) PerusahaanListrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi BagianSelatan (SulBagSel) Tahun Anggran 2014 dan terhadap tanah, bangunandan tanaman yang dilalui oleh jalur kabel SUTT dan SUTET tersebutHalaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT PALdiberikan ganti rugi / kompensasi kepada pemiliknya

Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit IndukPembangunan Sulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggaran 2014dananya bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN)Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk PembangunanSulawesi Bagian Selatan (SulBagSel) Tahun Anggran 2014;Bahwa tanah, bangunan dan tanaman yang dilalui oleh jalur kabel SUTTdan SUTET tersebut diberikan ganti rugi / Kompensasi kepada pemiliknyasesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor

Advinus sebagai Pengguna Anggaran(PA) dan saksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggran dansaksi Lakon Siska sebagai direktur C.V Ghanny Putra lah yangseharusnya yang menjadi Terdakwa dan merekalah yang dihukumdalam perkara ini, karena mereka yang berbuat dan mereka lah yangbertanggung jawab atas Pengadaan Barang tersebut.

Terdakwa telahdijadikan Kambing Hitam atas kesalahan dan tanggung jawab oranglain;Maka dengan demikian jelas Penuntut Umum tidak dapat membuktikandakwaan Primair, karena yang melakukan perbuatan melawan hukumdalam penunjukan langsung dan memecah mata anggaran menjadi 2bagian adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (saksi Drs.Advinus) sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atrasebagai Kuasa Pengguna Anggran, bukan Terdakwa, karena Terdakwatidak berwenang untuk itu, sehingga tidak dapat

Advinus)sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atra sebagaiKuasa Pengguna Anggran dan Lakon Siska selaku Direktur CV, GahaniPutra (Rekanan), namun Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkansiapakah diantara mereka dan Terdakwa yang menjadi pelaku (dader),Mede dader, doelpleger dan Uitlokker.

Advinus) sebagai Pengguna Anggaran (PA) dansaksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggran dan Lakon Siskaselaku Rekanan, namun oleh Pengadilan Negeri Padang yangkemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, bahwa Terdakwadihukum dan dibebankan membayar sendiri uang pengganti sebesarRp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapanHal. 45 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015puluh ribu rupiah), tanpa melibatkan saksi Drs.

yang ditandatanganiterdakwa tersebut selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisatamelakukan evaluasi /verifikasi terhadap proposal tersebut dan kemudian dinyatakan= Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut kemudiandialokasikan anggaran untuk Otorita Pengelola Obyek Daya TarikWisata Eks Pelabuhan Buleleng sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) dalam APBD tahun anggran

yang ditandatanganiterdakwa tersebut selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisatamelakukan evaluasi /verifikasi terhadap proposal tersebut dankemudian dinyatakan= Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut kemudiandialokasikan anggaran untuk Otorita Pengelola Obyek Daya TarikWisata Eks Pelabuhan Buleleng sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) dalam APBD tahun anggran

Bahwa benar dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut kemudiandialokasikan anggaran untuk Otorita Pengelola Obyek Daya TarikWisata Eks Pelabuhan Buleleng sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) dalam APBD tahun anggran 2012 dari usulanproposal sebesar Rp. 444.000.000, (empat ratus empat puluhempat juta rupiah) ; 202 2n none nn nn ne nn nnn7.

yangditandatangani terdakwa tersebut selanjutnya Dinas Kebudayaan danPariwisata melakukan evaluasi /verifikasi terhadap proposal tersebut dankemudian dinyatakan layak;Menimbang, bahwa benar dari hasil verifikasi yang dilakukan olehDinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut kemudiandialokasikan anggaran untuk Otorita Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata EksPelabuhan Buleleng sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dalamAPBD tahun anggran

Bahanbahan kebersihan) 25.500.000,lingkungan dan gedungIMACOJumlah 444.000.000, Menimbang, bahwa benar dari hasil verifikasi yang dilakukan olehDinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut kemudiandialokasikan anggaran untuk Otorita Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata EksPelabuhan Buleleng sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dalamAPBD tahun anggran 2012 dari usulan proposal sebesar Rp. 444.000.000,(empat ratus empat

satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:440/SK.0078/II/2009 tentang Penetapan Jumlah Penduduk PesertaJaminan Kesehatan Morowali (JKM) Bapen Jamsosda tahun 2009yang sudah dilegalisir;1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:440/SK.0027/BPJSD/V2012 tentang Penetapan Jumlah PendudukPeserta Jaminan Kesehatan Morowali (JKM) berdasarkan wilayahkerja Puskesmas se Kabupaten Morowali tahun 2012 yang sudahdilegalisir;1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Anggran

NOVIAN NASRUDIN kepada saksi korban IDHAM CHOLIDproyek yang dimaksud tersebut belum juga bisa dikerjakan oleh saksi korbanyang kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah berbohong karena sejak awalTerdakwa secara sadar tidak pernah mempunyai persediaan (satu) paket proyekDRENANCE (drainase) yang dimaksud serta paket proyek atau kegiatan tersebuttidak pernah dianggarkan dalam anggran Dinas Perhubungan Kabupaten TulangBawang Barat tahun 2012, dan oleh karena itu saksi korban meminta kepadaTerdakwa Drs

NOVIAN NASRUDIN kepada saksi korban IDHAM CHOLIDproyek yang dimaksud tersebut belum juga bisa dikerjakan oleh saksi korbanyang kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah berbohong karena sejak awalTerdakwa secara sadar tidak pernah mempunyai persediaan (satu) paket proyekDRENANCE (drainase) yang dimaksud serta paket proyek atau kegiatan tersebut15KUHP Jo Pasal 56 ke2 KUHPidana.tidak pernah dianggarkan dalam anggran Dinas Perhubungan Kabupaten TulangBawang Barat tahun 2012, dan oleh karena itu saksi

Balowerti KotaKediri tersebujt berasal dari APBDP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ) /PAK Kota Kediri tahun 2012 dengan jumlah pagu anggran Rp. 612.625.000, (enam ratus duabelas juta enam ratus dua puluh lima ribu ruiah) dengan masa waktu pekerjaan dari tanggal 06Nopember 2012 sampai dengan 31 desember 2013 dengan waktu pemeliharaan selama 6(enam) bulan yaitu hingga bulan Juni 2013.Bahwa selaku Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkod Kediriyaitu Pak KASNAN. 2222

Bahwa sebagai Pengguna Anggran (PA) adalah KASENAN selaku Kepala Dinas Pekerjaanumum Kota 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nesBahwa sumber dana untuk paket pekerjaan Pengurukan atau penimbunan Lapangan OlahragaKel.

:Di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan tupoksi yang tertera dalam Perwali Nomor 73 tahun 2008 tentang uraiane fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Pemkot Kediri salahdiantaranya yaitu : Melaksnakan peneltian dan Pengujian atas perintah Pembayaran berupameneliti Surat Perintah membayar(SPM) yang dikeluarkan oleh pengguna Anggran danMelaksnakan pencairan dana atas beban APBD Derupa penerbitan Surat Penntah

Balowerti Kota Kediri tersebujtberasal dari APBDP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ) / PAK KotaKediri tahun 2012 dengan jumlah anggran untuk pembangunan fisik lapangan tersebut sekitarRp. 545.718.000, (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah),dengan masa waktu pekerjaan sekitar 34 (tiga puluh empat) hari kalender namun untuktanggalnya 27 Nopember s/d 30 Desember dengan waktu pemeliharaan 6 (enam) bulan.e Bahwa kontraktor pelaksana dalam proyek tersebut

maka PPTKsifatnya menyetuji atau mengetahui ;Bahwa saksi Timbul Joko Utomo sebagai Pengawas Internal, Konsultan pengawas danPengawas Internal bertanggungjawab atas hasil yang dicapai pelaksanaan pekerjaan tersebut,karena secara berkala konsultan pengawas dan Pengawas Internal harus membuat pelaporan keBahwa sebagai dasar hukum palaksanaan Pekerjaan selaku Pejabat Pengadaan adalah PepresNo 70 tahun 2012 perubahan atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaanbarang dan Jasa Pengguna Anggran

Diajukan semua sudah tandatangan, kebudian dibuat SPP, diajukan SPM kepadaPengguna Anggran, dikirim ke DPPKAD, dari DPPKADdibuat SP2D.Bahwa SP2d tanggal 13.

Diajukan semua sudah tandatangan, kebudian dibuat SPP, diajukan SPM kepada154Pengguna Anggran, dikirim ke DPPKAD, dari DPPKADdibuat SP2D."= Bahwa SP2D tanggal 13 November 2009, pekerjaansudah selesai 100% dan dibayarkan sebesar Rp.270.350.119, (dua ratus tujuh puluh juta tigaratus lima puluh~ ribu seratus sembilan belasrupiah)."

Ketebalan Lapen yang seharusnya 5 cm, namunyang termasang rata rata hanya 2,99 cm.Bahwa benar, setelah dilakukan penghitungankerugian keuangan negara atas pekerjaanPemeliharaan berkala jalan Basuki RahmatWarungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten BatangTahun Anggran 2009 oleh BPKP diperoleh jumlahsebesar Rp 212.916.983,16 (dua ratus dua belasjuta sembilan ratus enam belas~ ribu sembilanratus delapan puluh tiga koma enam belas rupiah)dan penghitungan tersebut berdasarkan laporanhasil pengukuran yang

Ketebalan Lapen yang seharusnya 5 cm, namun yangtermasang rata rata hanya 2,99 cm.Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan oleh ahlitersebut ternyata Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukanpembuktian terbalik yang dapat melumpuhkan hasilpemeriksaan ahli tersebut;Menimbang, bahwa benar, setelah dilakukan penghitungankerugian keuangan negara atas pekerjaan Pemeliharaanberkala jalan Basuki Rahmat Warungasem Kecamatan WarungasemKabupaten Batang Tahun Anggran 2009 oleh BPKP diperolehjumlah sebesar Rp

PENTAGRO MANDIRI ABADI yangmenjadi rekanan dalam pekerjaan Pemeliharaan berkalajalan Basuki Rahmat Warungasem Kecamatan WarungasemKabupaten Batang Tahun Anggran 2009 bahwa iiamendapatkan fee 2% sebesar Rp. 19.756.500, (sembilanbelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratusrupiah) yang digunakan untuk operasionanl PT miliknyatersebut dan atas fee yang ia nikmati tersebut telah261ia kembalikan sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilanbelas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai barangbukti dalam