Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwapada tanggal 08 Februari 2018, kepada pihak Terbanding semulaPenggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Semarang (delegasi), yang menerangkan bahwa padatanggal 06 Maret 2018, kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat Il,telah diberitahukan adanya permohonan banding

Jo Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Semarang (delegasi), yang menerangkan bahwa padatanggal 03 April 2018, kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat Il,telah diserahkan memori banding tersebut akan tetapi tidak bertemu yangbersangkutan sehingga diteruskan ke Kelurahan setempat;.

Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, kepadaHalaman 20 Putusan No. 348/PDT/2018/PT. DKIpihak Pembanding semula Tergugat , melalui kuasa hukumnya telahdiberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut;. Surat pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor003/Srt.Pdt.Bdg/2018/PN.Jkt.Pst. Jo.

Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(delegasi) kepada Pembanding semula Tergugat , yang menerangkanbahwa pada tanggal 21 Februari 2018 kepada pihak Pembanding semulaTergugat melalui kKuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor003/Srt.Pdt.Bdg/2018/PN.Jkt.Pst. Jo.

Jo Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang (delegasi) kepadaTurut Terbanding semula Tergugat Il, yang menerangkan bahwa padatanggal 06 Maret 2018 kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat Iltelah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut akan tetapitidak bertemu yang bersangkutan sehingga diteruskan ke Kelurahansetempat;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. yang

Pasal 128 ayat (7) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum tidak memberikan atribusi, delegasi, ataupunmandat kepada Bawaslu RI untuk menerbitkan Peraturan Bawaslutentang persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, ataupuntentang tahapan kegiatan tim seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota, sertatidak memberikan wewenang kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukansendiri seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota berdasarkanUndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilinan Umum tidak mengikuti tes tertulis dan tes wawancarayang dilakukan oleh Tim Seleksi;Ayat (4):Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalamayat (3) dilakukan evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan yangdilakukan oleh Bawaslu Provinsi;Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) yang dimuat dalam Pasal Angka 7Perbawaslu RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPerbawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 tanpa delegasi

Putusan Nomor 18 P/HUM/201810.11,menimbulkan ketidakobyektifan, ketidaksetaraan, diskriminasi, danketidakadilan bagi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yangsaat ini tidak menjabat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumtidak memberikan wewenang atribusi, delegasi, ataupun mandatkepada Bawaslu RI untuk menambah atau mengurangi persyaratancalon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan tidak memberikanwewenang untuk mengurangi atau menambah tahapan

Peraturan Bawaslu RI telah mengandung materi muatanyang berada diluar delegasi wewenang yang diberikan olehUndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;Pasal 128 ayat (7) dan (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum tidak memberikan delegasi wewenangkepada Bawaslu RI untuk menerbitkan Peraturan Bawaslu tentangpersyaratan dalam melakukan seleksi calon anggota BawasluKabupaten/Kota, ataupun tentang tahapan kegiatan tim seleksiBawaslu Kabupaten Kota, serta tidak memberikan

Padahaldahulu dalam sistem seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota menurutUndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilu tidak ada ketentuan tentang tes psikologi;Pasal 128 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tidakmemberikan delegasi wewenang kepada Bawaslu RI untukmembuat Peraturan Bawaslu tentang tahapan kegiatan timseleksi. Bawaslu RI hanya diberi wewenang untuk membuatHalaman 27 dari 37 halaman.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmenanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga Halaman 14 Putusan Nomor 114/Pdt/2018/PT MDNsekarang ini berjumlah Rp. 2.238.000, (dua juta dua ratus tiga puluhdelapan ribu rupiah);Membaca, Relaas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan NegeriSimalungun tanggal 15 Desember 2017 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim. yangdijalankan oleh Indra Wahyudi, ST, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriMedan (mohon bantuan delegasi

November2017 Nomor. 27/Pdt.G/2017/PN Sim. yang dibuat oleh Parulian Hasibuan, SH,Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa BinsarSiagian, SH kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukanpermohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun No27/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 01 November 2017;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13Desember 2017 No 27/Pdt.G/2017/PN Sim yang dilaksanakan Indra Wahyudi,ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi

Banding kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal09 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSimalungun tanggal 12 Desembe 2017 sesuai dengan Akte tanda terimaMemori Banding tanggal 12 Desember 2017 No 27/Pdt.G/2017/PN Sim yangdibuat oleh Parulian Hasibuan, SH, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun;Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 15 Januari 2018No 127/Pdt.G/2017/PN Sim yang dilaksanakan Indra Wahyudi, ST JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkanbahwa salinan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugatl, danTerbandingIIl semula Tergugatll tersebut, telah diberitahukan dan diserahkandengan sah dan patut kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugatpada tanggal 5 Maret 2018;Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkaratanggal 12 Januari 2018 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim, yang dilaksanakanIndra Wahyudi, ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohonbantuan delegasi

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak3 kali berdasarkan risalah panggilan bantuan delegasi yang dibuat oleh ARLANDJAAFAR

, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor28/Pdt.G/2017/PN Lbo tanggal 16 Oktober 2017, risalan panggilan bantuandelegasi yang dibuat oleh ARLAN DJAFAR, SH., Jurusita pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Lbo tanggal 13 November 2017 danrisalah panggilan bantuan delegasi yang dibuat oleh ERMAN LUMBATO, SH.

Lainlain (biaya pengiriman surat delegasi) :Rp. 17.550,4. Meterai :Rp. 6.000.5. Redaksi :Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 305.550,(Tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi; Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hariini dihitung sebesar Rp699.000,00 (enam ratus sembilan puluhsembilan ribu rupiah);Penetapan Eksekusi Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum;3.Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Panitera/ Sekretaris PengadilanNegeri Bengkalis selaku delegasi Pengadilan Negeri Pekanbarumelakukan Sita Eksekusi terhadap lahan perkebunan sawit Pembantahberdasarkan Penetapan Ketua

luasan lahan dicantumkan berbeda seluas 1.299 ha;Sehingga Penetapan Sita Eksekusi atas lahan kebun kelapa sawit yangmerupakan Hak Keperdataan Pembantah berdasarkan Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 16, bertentangan dengan asasasas eksekusi, oleh karenaitu Penetapan Sita Eksekusi cacat hukum dan/atau tidak sah menuruthukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;Pelaksanaan Sita Eksekusi Gagal Karena Dilakukan Jauh Di Luar ObjekEksekusi;2:Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Pengadilan Negeri Bengkalisselaku delegasi

pihak ketiga (Pasal 1917 BW), artinya Pembantah bukanlahpihak ketiga atau perlawanan pihak ketiga/derden verzet) melainkan bahwaPembantah adalah Para Pihak dalam perkara ini sehingga Pembantah tidakmempunyai hak dan kapasitas, maka dengan demikian Bantahan yangdiajukan oleh Pembantah haruslah dinyatakan ditolak;Ekesepsi Obscuur Libel;Bahwa Pembantah dalam Bantahannya mengajukan Bantahan(Perlawanan/ Verzet) atas Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru delegasi

Maka Perlawanan/Verzet yangdiajukan Pambantah atas Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru delegasi Panitera/SekretarisPengadilan Negeri Bengkalis hanya dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga(Pasal 379 Rv) yang disebut Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet),sehingga dengan demikian Bantahan yang diajukan Pembantah tidak jelasdan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie) yangmengakibatkan Bantahan tidak sah dan oleh sebab itu maka BantahanPembantahan

2020 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menyatakan bahwapada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020,Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding , II semula PenggugatI, Il tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Terbanding semulaTergugat sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PNMrh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 juli 2020 atasperintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan delegasi

melalui Kuasanya tertanggal 24 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 24 Juli 2020 danSalinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepadaTerbanding semula Tergugat, pada tanggal 29 Juli 2020 sesuai Relaas Pemberitahuanpenyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh kepada Kuasa Terbandingsemula Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintahKetua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan delegasi

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal3 September 2020 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke PengadilanTinggi, Kepada para pihak telah diberi Kesempatan untuk memeriksa dan mempelajariberkas perkara (inzage) sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraBanding (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh., masing masing tertanggal 28 Juli2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atasperintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan delegasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 khusus untuk Lektor Kepala;Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, khususnya yang menyatakan tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 khusus bagi LektorKepala menimbulkan akibat hukum tunjangan profesi dosen dihentikansementara merupakan norma yang terkualifikasi sebagai norma sanksi yangtidak memiliki dasar, karena tidak ada satu pasaloun dari norma peraturanperundangundangan yang lebih tinggi mengatur tentang hal itu;Menteri tidak mendapat delegasi

Sebagaiperaturan perundangundangan, Peraturan Menteri diakui keberadaannyadan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan olehPeraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentukberdasarkan kewenangan;Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tersebut, dalil Pemohon pada halaman 7 angka 5 yang menyebutkannorma yang diatur tidak disyaratkan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi dan pada halaman 8 angka 6 yang menyebutkan bahwaMenteri tidak mendapat delegasi

Dalisedemikian tidak berdasar karena dua alasan:a. pertama, Para Pemohon tidak dapat menunjukan secara detailketentuan ayat, pasal atau bagian dari Permenristek 20/2017 yangbertentangan dengan PP 37/2009;b. kedua, pengaturan dalam Permenristekdikti 20/2017 tidak melampauiperaturan yang lebih tinggi. karena dari sisi kelembagaan dan jabatan,Termohon mempunyai kewenangan menerbitkan peraturanperundangundangan, tidak saja karena perintah peraturanperundangundangan yang lebih tinggi (delegasi), tetapi

juga dapatmembuat peraturan perundangundangan sesuai dengankewenangannya;Bahwa pada halaman 8 Permohonan, Para Pemohon mendalilkanketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti 20/2017 tidakmemiliki dasar karena tidak ada satu pasal pun dari norma peraturanperundangundangan yang lebih tinggi mengatur tentang hal itu;Menurut Termohon, dalil tersebut di atas tidak jelas dan kabur karenakewenangan mengatur tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatantidak semata mata didasarkan pada delegasi

sedemikian tidak berdasar karena dua alasan:a. pertama, Para Pemohon tidak dapat menunjukan secara detailketentuan ayat, pasal atau bagian dari Permenristek 20/2017 yangbertentangan dengan Peraturan Pemerintah 37/2009;b. kedua, pengaturan dalam Permenristekdikti 20/2017 tidak melampauiperaturan yang lebih tinggi, karena dari sisi kelembagaan dan jabatan,Termohon mempunyai kewenangan menerbitkan peraturanperundangundangan, tidak saja karena perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (delegasi

ate te nPENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pa.rohi@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR % /Pid.C/2021/PN RhiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah mena Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap e annPOeTeOeYOrery ere rec err rec reer errer ees Ce cerr

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: px.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 49 /Pid.C/2021/PN RhiDEM!

Kewenangan yang mutlak yang secara jelas dan normatif dansangat jelas tugas dan kewenangannya; Secara delegasi yaitu. pelimpahan kewenangan peraturan perundanganundangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundangundangan yang lebihrendah, baik dinyatakan dengan tegas maupun tidak dinyatakan dengan tegas(Buku Ilmu Perundangundangan Jilid I, karangan Maria Farida Indriati12.Soeprapto halaman 5556).

Pada kewenangan delegasi ada perpindahantanggung jawab dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerimadelegasi (delegataris). Dilihat dari pertanggungjawabannya, delegasi diiringidengan penyerahan tanggung jawab sehingga penerima delegasi akanbertanggung jawab penuh atau kewenangan delegasi yang diterimanya.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmenyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisaupada tanggal 10 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari akta permintaanbanding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Pps dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa melalui delegasi Pengadilan Negeri KualaKapuas dengan surat tanggal 11 Desember 2018;Menimbang, bahwa sehubungan

dengan pernyataan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 Desember2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan NegeriPulang Pisau keliru karena terlalu ringan, tidak memberikan efek jera bagipelaku dan memori tersebut telah diserahkan dikepaniteraan Pengadilan NegeriPulang Pisau pada tanggal 13 Desember 2018;Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah disampaikankepada Terdakwa melalui delegasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengansurat

ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gqmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR AQ /Pid.C/2021/PN RhlDEM!

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 4 /Pid.C/2021/PN RhiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap RAVAN RO ec ccccccssscseusnnsesseueTempatlahir 7.

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 44 /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap pa soeesessussecsseessesasusessssecesquavessssseersasgessasvtsessteessssesesTempat

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR Se /Pid.C/2021/PN Rhl DEM) KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap Atay fuel CATempat lahir Desa veel 6 Lorn coccceeuececuuueecsuesteuuceueeeeeseecesueneseneesUmur

Banjar XIUJUNG TANJUNGEmail : pn.rohil@qmail.comEmail Delegasi : delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNomor /Pid.C/2020/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidanadiperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap WOP RAW AN eitTempat lahir Kplaiang BS ndingsUmur/tanggal lahir : OF Mw, 2008 (BT. eeJenis Kelamin SAM SOR SS caeKebangsaan

denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru, tidak tepat, tidakcermat, salah menerapkan peraturan dan bertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia No.80 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan khususnya dalam ketentuan :Pasal 1 angka 23 :Delegasi

: adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan / atau PejabatPemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintah yanglebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnyakepada penerima delegasi;Peraturan tersebut diatas cukup jelas tanggungjawab dan tanggunggugat dalam hal ini adalah Termohon Kasasi (Kepala Badan PelayananHalaman 18 dari22 halaman Putusan Nomor 177K/TUN/2017Perijinan Terpadu) berdasarkan pelimpahan wewenang / pendelegasian yangdituangkan dalam

memperhatikan Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti T1) padakonsideran yuridis memperhatikan angka 3 yang menjadi salah satu dasarhukum penerbitan obyek sengketa adalah Keputusan Walikota TangerangSelatan Nomor.503/Kep.12Huk/2015 Tentang Pendelegasian wewenangPenandatanganan Perijinan di Kota Tangerang Selatan (Bukti T13), hal inimenunjukan bentuk pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh WalikotaTangerang Selatan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadudalam bentuk pelimpahan wewenang delegasi

., advokat/konsultan h pada kantor hukum lex Patriae yang berdomisili di Jorong air runding no. 39 Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Agustus 2019 oleh karena dalam gugatan sederhana tidak dikenal adanya delegasi panggilan di luar wilayah hukum yang berlainan maka menyebabkan gugatan ini tidak bisa disidangkan .

,advokat/konsultan h pada kantor hukum lex Patriae yang berdomisili di Jorongair runding no. 39 Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten PasamanBarat berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Agustus 2019 oleh karena dalamgugatan sederhana tidak dikenal adanya delegasi panggilan di luar wilayahhukum yang berlainan maka menyebabkan gugatan ini tidak bisa disidangkan .Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo,hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.Menimbang

seperti yang diuraikandalam Sertipikat Hak Milik Nomor 465/Kel.Keputin Kota Surabaya,Gambar Situasi tanggal 771995 Nomor 7525/1995, tertulis atas namaPemegang Haknya Diah Siti Aisyah Amrina Rosada diterbitkan tanggal22 Agustus 1995, dikenal atau terletak di Kelurahan Keputih, KecamatanSukolilo, Kota Surabaya, dan berikut dengan delegasi sita atas objeksita yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berupa:b. Sebidang tanah tambak seluas + 30.000 m?

Nomor 1209 K/Pdt/2013Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan Sita Delegasi olehPengadilan Negeri Sidoarjo, terhadap:b. Sebidang tanah tambak seluas + 30.000 m* Petok D Nomor 953 atasnama Mistini Persil TN klas IV, seperti yang diuraikan dalam DaftarKeterangan Objek Dan Subjek Untuk Ketetapan Pajak Bumi DanBangunan Bidang Persawahan/Perladangan dan Perumahan denganbatasbatas: Sebelah Utara : Curah / Aliran tambak; Sebelah Timur : Curah / Aliran tambak; Sebelah Selatan : Tanah tambak H.

Nomor 1209 K/Pdt/2013Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan Sita Delegasi oleh PengadilanNegeri Sidoarjo, terhadap:b. Sebidang tanah tambak seluas + 30.000 m?

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan olehPengadilan Negeri Surabaya dari sita delegasi Pengadilan Negeri Sidoarjoterhadap:a.