Ditemukan 310 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : deke depk depkes dekker deplek dep.keh derken dep.keu decker deudeu
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 73/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 7 Januari 2015 — SUHENDA
78 — 36
  • Pranala NitisaraNo.155.SKL.PN.IX.2011, Tgl.5 September 2011;Lampirannya ;3647 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Rekapitulasi PenawaranBiaya dan Rencana Anggaran Biaya ;1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Jaminan PenawaranAsuransi Askrindo, No.12.15.11.01211.5.13.01.0, Tg.7 Sept 2011 ;1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Depkeu TentangPencatatan Produk Asuransi Surety Bond (Jaminan Kontruksi dan Non Kontruksi),Kontra Bank Garansi dan
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 71/PID.B/2011/PN.MRK
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPARNO, SH, M HUM
124 — 42
  • pidana korupsi penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindakpidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 20062007 ;Bahwa dapat saksi jelaskan :Riwayat Pendidikan :SD Muhamadiyah di Wajo lulus tahun 1979.SMP Negeri Balawa di Wajo, Sulsel lulus tahun 1982.SMA Negeri I sengkang di Wajo Sulsel lulus tahun 1985.Fakultas Hukum UNHAS di Ujung Pandang lulus tahun 1990.Progaram Magister Manajemen di Universitas Mauhamadiyah Jakarta lulus tahun2001.Riwayat Pekerjaan :PNS di Kantor Pusat BUPN Depkeu
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
226 — 68
  • Pbrjabatan Kepala Sub.Direktorat Pembinaan Proses Bisnis Perbendaharaandan Hukum, disamping itu Ahli juga selaku Dosen Hukum KeuanganNegara Sekolah Tinggi Akutansi Negara DepKeu. di Jakarta dan PengajarHukum Keuangan Negara dan Kerugian keuangan Negara untuk PenyidikTipikor pada Pusdik Reskrim, Lemdiklat Mabes Polri, Pusat PendidikanPenyidik Kejaksaan, Pendidikan dan Latihan Dasar Penyidik KPK ;Bahwa Kepala Sub.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juli 2015 — Pidana - RACHMAT BASUKI
148 — 40
  • menyampaikan kepadapimpinan saksi;Bahwasaksi tidak mengetahui alokasi anggaran pengadaan yangdisetujui dalam DIPA yaitu sebesar 883 miliar rupiah yang kemudiandipecah menjadi 718 miliar rupiah untuk peralatan dan 74 miliar rupiahuntuk bangunan, demikian juga dengan perubahan pemaketan yangsemua 7 menjadi 4 dan dilaksanakan 6 paket karena hal itumerupakan kewenangan PPK, namun saksi memberikan persetujuan;Bahwa saksi pernah selaku KPA pernah menyampaikan permohonandispensasi ke Dirjen Perbendaharaan Depkeu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
167 — 69
  • memberikan KTP yang tertulis pekerjaan sebagaikaryawan, dan menceritakan dirinya bukan PNS, dan menceritakanaktivitas bisnisnya yang terdiri dari:@ Showroom mobil truck tanpa menjelaskan nama perusahaannya, yangberlokasi di daerah klender,Halaman 194 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pst usaha minimarket, danM beberapa investasi proyek tanpa menyebutkan jenis maupunperusahaan proyeknya.Bahwa pada sekitar akhir tahun 2011, terdakwa bercerita kepada saksitentang adanya formasi PNS di Depkeu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
242 — 75
  • adalah terdakwa;e Bahwa untuk pencairan proyek Hambalang saksi tidakhafal rinciannya, namun saksi membenarkanketerangannya dalam BAP (mengenai jumlah yang telahdicairkan);e Bahwa untuk jumlah dana DOM Rp. 100 juta setiapbulannya, penggunaan itu setahu saksi untuk kepentinganoperasional Menteri dan tidak untuk pribadi;e Bahwa saksi pernah menerima tiket bola dari Poniran,untuk pertandingan piala AFF, lalu saksi serahkan keHal 249 dari 966 hal Pts No.62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST250temanteman di DJA Depkeu
    Saya mendengar daribeberapa pejabat teras Depkeu kalau Bapak adalahJaminan Mutu.e Bahwa saksi mengenal Widodo Wisnu di rumah EyangHabibah (lbu Kandung Bpk Susilo Bambang Yudhoyono)yang berlokasi di Cikeas, pada saat saksi menengokEyang Habibah yang sedang sakit;e Bahwa saksi tidak bekerja di kediaman Bpk SusiloBambang Yudhoyono di Cikeas, tetapi mengenal BpkSusilo Bambang Yudhoyono karena satu angakatandengan suami saksi ketika di AKABRI tahun 1973;e Bahwa saksi mengenal lim Rohimah, saksi pernahmenanyakan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
240 — 85
  • nasabah oleh Tim Verivikasi.d) Pembuatan Berita Acara Verifikasi kepada pemberitugas/koordinator tim pelaksana.e) Koordinator Tim Verifikasi menyampaikan HasilVerifikasi tersebut disampaikan kepada PejabatPembuat Komitemen kemudian disampaikan kepadaKoordinator Tim Pelaksana danBank/LKNB/Koperasi.f) Bank/LKNB/Koperasi mengajukan Surat PermintaanPembayaran (SPP);g) Diterbitkan SPM dari Kementerian Menpera yangdilampiri SPP kemudian diajukan kepada DirjenPerbendaharaan Departemen Keuangan;h) Dari Depkeu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 16 Mei 2011 — WIYANTI (TERDAKWA)
64 — 26
  • hanya sampai 31 Oktober 2007,dan bila dihitung dengan data yang diusulkan, kirakira tiap anggota KSMP itumendapatkan sekitar kurang lebih Rp. 13.000.000, ;Bahwa adapun proses perhitungan tentang jumlah bantuan yang dapat diberikan kepadamasyarakat korban gempa dalam program BLMP RR Susulan, pertama namanama yangdiusulkan didata apakah berhak mendapatkan Bantuan BLMP RR Susulan, kemudiannamanama yang berhak dari Kabupaten diusulkan ke Propinsi dan dari Propinsidikirimkan ke Pemerintah Pusat melalui DepKeu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1121 — 664
  • Anggaran Komisi HI DPRRI sesuai UU MD 3yang baru rapat yang dilakukan di Komisi III dengan mitramitra kerjanya yangmana ada beberapa keputusan yang dibuat dengan mitra kerja misalnya, UndangUndang untuk bagian legislasi, kemudian bila mitramitra kerja mengusulkantentang anggaran, maka dibawa rapat di Komisi III komisi dari hasil rapat di komisi3 di bawa rapat ke banggar untuk memutuskan jumlah angka besar, namunwewenang terakhir tetap di komisi, apa yang di banggar tidak keputusan mutlak,RKKL di depkeu
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 19 Juli 2016 — H. SUPADI
100 — 8
  • Achmad Syafaat, tempat tanggal lahir Cilegon 10 September 1951 ;334. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan dengan nomor 001950 ;335. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor nomor FA-019664/KPU.01/BD.0201/M/2010 dari Depkeu RI Dirjen Bea dan Cukai tertanggal 09 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Hartono ;336. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Toyota Motor Corporation Vihicle Identification Number (VIN) certificate No. 2010240232