Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan);> Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBNKB danSW Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu:e Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajak;e Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dipenda Prop.

denda; Memberikan paraf pada SKPD;Memeriksa/meneliti berkas pendaftaran kendaraan bermotor; Menyerahkan KTP asli, BPKB Asli dan SKPD Asli kepadapemohon; Meneruskan berkas keunit pembayaran; Mekanisme Pembayaran dan Penyerahan; Menerima Pembayaran Sesuai Dengan SKPD dan MembubuhkanValidasi Pada SKPD; Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugaspencetak Peneng/pencetakan STNK/pengesahan STNK; Menyerahkan Lembar Asli SKPD yang telah divalidasi kepadaPemohon; Mendistribusikan tindasan SKPD Kepada Dipenda

Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan);> Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBNKB danSW Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu:e Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajake Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dipenda Prop.

Menerima Pembayaran Sesuai Dengan SKPD dan MembubuhkanValidasi Pada SKPD; Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetakPeneng/pencetakan STNK/pengesahan STNK; Menyerahkan Lembar Asli SKPD yang telah divalidasi kepadaPemohon; Mendistribusikan tindasan SKPD Kepada Dipenda dan PT.

Sanksi JumlahAdministrasi3.474.000,00 0,00 3.474.000,00 Bea Balik Nama579.000,00 0,00 579.000,00 Pajak KendaraanBermotor4.053.000,00 0,00 4.053.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Pebruari 2008, Pemohon Bandingtelah mengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor: 094/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannyaSurat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda

Putusan 25614/PP/M.IV/04/2010 yang telah berkekuatantetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Besar dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor : 398/XIlI/AB/07E tanggal 20 Nopember 2007, atas nama PT.

Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007Nomor : 398/XII/AB/07E tanggal 20 Nopember 2007 ;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung

Nama : MOH.BUSARWISONO Bin BUNAYAN, Umur 47 tahun, Agama Isam, Pekerjaan Pekerja PNS pada Dinas Dipenda, bertempat tinggal di Jl. Bonorogo No.27,Desa.Lawangan Daya Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sebagai saksiI ; 2.

MA, Pr di Gereja Pantelosta di Indonesia (GPdI) Imanuel Dipenda Mas Kairagi Dua dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 09 Februari 2016 sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 7171CPK201600177 putus karena perceraian;

Putusan Nomor 974/B/PK/PJK/2013Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 073/3888/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidak dapatdipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:1.

dikenakan kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Baratmenerbitkan SKPD NIHIL yang memuat perincian sebagai berikut : Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42377/PP/M.XV/04/2012, Tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : 073/3888/02/Dipenda

Putusan Nomor 966/B/PK/PJK/2013Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 073/3514/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidakdapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 966/B/PK/PJK/2013Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42363/PP/M.XV/04/2012, Tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : 073/3514/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011, tentang Surat Jawaban Terbanding atas Permohonan KeberatanPT NNT atas SKPD PKB, BBNKB Jenis Alat Berat Dan Besar Nomor :54/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama : PT Newmont NusaTenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Putusan Nomor 33/B/PK/PJK/2015Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121351kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;:Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1897/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai

dapat dikenakan kepada PemohonBanding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48570/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1897/02/Dipenda

Putusan Nomor 33/B/PK/PJK/2015Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1897/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor280/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PT Newmont NusaTenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan Lot5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta:Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yangdipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak KendaraanBermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapanpajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalambantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1897/02/DIPENDA

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2015 414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121366kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1912/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2015 PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48585/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1912/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 295/XI/AB/07Etanggal 16 November

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2015ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48585/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1912/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/20158.2.bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1912/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/2015 386.000,00 = 386.000,00 PKB386.000,00 = 386.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121284kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1830/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon

Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/2015 PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48503/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1830/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 192/XI/AB/07Etanggal 16 November

Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/2015ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48503/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1830/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah

Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/20158.2.bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1830/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Kediri yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat antara :PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/PembantuRumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat,MELAWANTERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan DIPENDA, tempat tinggaldi Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;e Pengadilan Agama tersebut;e Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;e Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa

==Xxxxx binti xxxxx, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, PendidikanSD, bertempat tinggal di RT.06 RW. 02 Desa Xxxxx , Kecamatan XxxxxKabupaten Kebumen sebagai Pemohon I; Xxxxx bin xxxxx, Umur 12 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, bertempattinggal di RT.06 RW. 02 Desa Xxxxx , Kecamatan Xxxxx , KabupatenKebumen yang dalam hal ini, secara hukum diwakili oleh walinya yangbernama Xxxxx binti xxxxx sebagai Pemohon II; Xxxxx bin xxxxx, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS(Dipenda

Putusan Nomor 1147 /B/PK/PJK/2014 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB458.000,00 458.000,00 PKB458.000,00 458.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121360kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1906/02/Dipenda

Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm BBNKB Jumlah PKB Jumlah Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1147 /B/PK/PJK/2014 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48579/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1906/02/Dipenda

Put.48579/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1906/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 289/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta

ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1906/02/DIPENDA

Bahwa, bapak Adi Sumarto Tugiman yang merupakan ayah dari EllErcahmafati semasa hidupnya bekerja di Dipenda kabupaten Cilacap;3. Bahwa, pada Tanggal 17 Desember 2011 bapak Adi Sumarto TugimanMeninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 475/ De/ VIII/ 2015yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Widarapayung Wetan, KecamatanBinangun, tertanggal 21 Agustus 2015 dan mendapatkan hak Pensiunyang kemudian di berikan kepada istrinya yang bernama Rasem;4.

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1847/02/Dipenda

, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48620/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/1947//02/Dipenda

Rp790.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB790.000,00 790.000,00 PKB790.000,00 790.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121401kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1947/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada PemohonBanding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48620/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1947/02/Dipenda

Pajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yangdipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak KendaraanBermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapanpajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalambantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor973/1947/02/DIPENDA

Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2015 828.000,00 = 828.000,00 PKB828.000,00 = 828.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01 121300kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1846/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan

Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2015 PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48519/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1846/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 210/XI/AB/07Etanggal 16 November

Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2015ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48519/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1846/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah

Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/20158.2.bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1846/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1928/02/Dipenda

, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48564/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/1891//02/Dipenda

Rp484.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB484.000,00 484.000,00 PKB484.000,00 484.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121345kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1891/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada PemohonBanding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48564/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1891/02/Dipenda

Pajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yangdipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak KendaraanBermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapanpajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalambantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor973/1891/02/DIPENDA

Tergugat didalam memintamengembalian Kendaraan kepada PEnggugat sesungguhnya merupakan perbuatan yangberdasar (vide ketentuan dala UUFJ dan kesepakatan dalam Perjanjian) dan dalam hal inipun tidak ada unsure paksaan yang dilakukan oleh Tergugat, justru perbuatan Penggugatyang tidak menyerahkan Kendaraan pada saat diminta oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum karena bertentangan dalam Pasal 30 UUJF di atas.Surat penundaan pembayaran angsuran kredit kendaraan angkutan batubara nomor 900/170/Dipenda

2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan tidakdapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajiban berdasarkanPerjanjian.18.19.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil PEnggugat pada angka 57 dan 13Gugatannya yang pada intinya menjadikan Surat penundaan pembayaran angsuran kreditkendaraan angkutan batubara nomor 900/170/Dipenda/2013 tanggal 25 Januari 2013 yangdikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan (selanjutnya disebut Surat Gubernur)sebagai

tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put25618/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1025/02/Dipenda

Sanksi Administrasi Jumlah3.474.000,00 0,00 3.474.000,00 Bea Balik Nama579.000,00 0,00 579.000,00 Pajak KendaraanBermotor4.053.000,00 0,00 4.053.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor 098/KPDPJH/NNT/ 1/2008 kepadaTerbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1025/02/Dipenda

Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) 10PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put 25618/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1025/02/Dipenda