7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi ;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pulaberupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun danmembina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengadili gugatan a quo dankedudukan hukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaikedudukan hukum (/egal standing) Penggugat dalam gugatan aquo sebagaiberikut:Menimbang bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yangmenikah di Kecamatan Pancoran, sesuai dengan buku kutipan akta nikah,Putusan 0603/Pdt.G/2014/PA.JS., Halaman 9 dari 15yang dikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran,sebagai lembaga yang berwenang mencatat yang melakukan pernikahan

Bahwa, sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah memberikannafkahkepada Penggugat;Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadiligugatan a quo, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing),selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat,namun karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcokan antaraPenggugatdan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makaMajelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebin dahuluakan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo sertakedudukan hukum (/egal

Pemohon dan Termohonadalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai, oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk berperkara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasakan kepada Advokat atauKuasa Hukum Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2020 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 11Agustus 2020, halhal mengenai surat kuasa khusus tersebut diatas telahsesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994Tentang

Prob.pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870KUHPerdata sehingga patut untuk dipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan identitasPemohon yang bertempat tinggal diwilayah Kota Probolinggo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohonadalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai, oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk berperkara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo perkara perceraian

pengucapan putusanPengadilan Agama Muara Enim yakni tanggal 3 Juli 2019 Pembanding hadir,dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalamtenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonanbanding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi AgamaPalembang akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat serta /egal

Agama Muara Enim NomorXXX/Pdt.G/2012/PA.ME. yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejaktanggal 03 Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiperceraian, sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status danhubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda beserta duda cerai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumsebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembangberpendapat bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat masingmasingmempunyai /egal

26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, dengan demikian permohonanbanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan bandingdimaksud harus dinyatakan patut diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca danmenelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di TingkatPertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolutdan relative Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan dan penentuan /egal

/standing para pihak berperkara serta pemberian kuasa dari Penggugat kepadakuasanya yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengacupada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat,sehingga proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama patut dinyatakanmemiliki /egal reasoning yang benar dan memenuhi tata cara/tahapantahapanpenyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya.Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori bandingterhadap Putusan Pengadilan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohonsecara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakili kliennyadalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakPenetapan Nomor 0558/Pdt.P/2019/PA.Sky.

bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamisteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (8) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo

Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il bernamaDahalim, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Tamrin bin Sibun dan MatPaku bin Mat Ali

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

tahun 1989 tentang Peradilan Agama junctoPasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun relatif,Pengadilan Agama Sekayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara a quoadalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan telah tercatat padaKantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin,Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P), maka dengan demikian Pemohon danTermohon memiliki Kapasitas secara hukum (/egal

standi inyudicio), dan oleh karena itu, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 66ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctoPasal 34 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjuncto Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon beralasanhukum untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon danTermohon memiliki kedudukan hukum (/egal

Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dariuraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon Ilsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan di Desa Popongan,Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 21 Desember 2013,namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, olehkarenanya, Para Pemohon memiliki /egal

kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidakmemenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

/ MS.Bir yang diputuspada tanggal 12 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 JumadilAwal 1442 Hijriyah dan dimohonkan banding oleh Pembanding pada tanggal20 Januari 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Acehakan mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/MS.AcehMenimbang, bahwa terhadap persyaratan pengajuan permohonanbanding terdapat dua variabel yang akan dipertimbangkan Majelis HakimMahkamah Syariyah Aceh, yaitu mengenai /egal

Majelis HakimMahkamah Syariyah Aceh berpendapat sesuai dengan ketentuan yangterdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sepanjang mengenalsubjek hukum dan tenggang waktu pengajuan banding telah memenuhi syarat,karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas ditemukanfakta bahwa orang atau subjek hukum yang mengajukan upaya hukum bandinga quo adalah orang yang mempunyai /egal

Pasal 7 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding a quo telah diajukanoleh pihak yang berperkara (in casu Pembanding) yang memiliki kapasitassebagai pihak (persona standi in judicio) dan/atau memiliki egal standing dalamperkara a quo untuk diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagaipengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara a quo di tingkat bandingsesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan

Dengan demikian permohonan bandingTergugat/Pembanding secaraformil dapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca danmenelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini ditingkat pertama, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili darisegi absolut dan relative oleh Pengadian Agama tingkat pertama, prosespemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi, /egal standing para pihakdan pemeriksaan buktibukti serta saksisaksi kedua belah pihak, telah

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohonsecara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakili kliennyadalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 545/Padt.G/2021/PA.BlaMenimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam maka PengadilanAgama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)Menimbang, bahwa berkenaan dengan /J/egal standing Pemohon,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:Halaman 5 dari 13Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Bjb Bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon denganalasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidak sesuai dengansyariat Islam; Bahwa bila wali nikah (wali

mujbir) enggan menikahkan, maka calonmempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhalkepada Pengadilan Agama; Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal standing (kewenangan dan kepentingan hukum)untuk mengajukan permohonan wali adhal a quo (legitima persona standi inJudicio);Pokok permohonan PemohonMenimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakandalildalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keengganan wali nikahnyauntuk

lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai)Bahwa bukti P.l1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diriPenggugat baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohonadalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentingan hukumlangsung (/egal

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Halaman 7 dari 13Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan

akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon II ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo

Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Kunci,disaksikan dua orang saksi nikah bernama Rojin bin Lansim dan H.Kamal binH.Sahil,