Pembanding/Penggugat : Horase Edward Sitorus
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TeguhHermawan, Yusuf & Rekan Nomor 26/LPBWS/XI/2009 tanggal 9Nopember 2009.b. Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadidan Rekan Nomor 055/KJPP SIH WIRYADI & REKAN/JKT/IV/2011REV1 tanggal 14 April 2011.c. Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) FirmanSuryantoro Sugeng Suzy Hartono & Rekan Nomor 010/FASTBGR/HMPN/BNI/VII/12 tanggal 16 Juli 2012.d.

Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadidan Rekan Nomor 055/KJPP SIH WIRYADI & REKAN/JKT/IV/201 1REV1 tanggal 14 April 2011.Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidakmelakukan appraisal merupakan dalil yang menyesatkan dan keliru sertaterbantahkan oleh dalildalil Tergugat.17.Bahwa lagipula Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur &Rekan tidak dapat dijadikan acuan dan tidak bernilai karena tidakditandatangani oleh Petugas Inspeksi/Pemeriksa

dan tidak ditandatanganioleh pihak yang diinspeksi (dalam perkara inkasu adalah Tergugat sebagaipemegang Hak Tanggungan), hal tersebut sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai PublikPasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (8) yang mengatur sebagai berikut:Hal 18 Put.No.139/PDT/2017/PT.DKIPasal 35 ayat (1)KJPP dan Cabang KJPP dalam menerbitkan Laporan Penilaian wajibmelakukan Inspeksi.Pasal 35 ayat (2)Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Penilai Publik,Penilai atau pegawai pada KJPP, Cabang KJPP, atau Kantor Perwakilanyang telah mengikuti pendidikan Penilaian tingkat dasar yangdiselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Profesi Penilai.Pasal 35 ayat (3)Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam beritaacara yang ditandatangani oleh Penilai Publik, Penilai, atau pegawaisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pihak yang diinspeksi.18.

RMV/04/03/160/R tanggal18 Maret 2014 dijelaskan bahwa Nilai Limit sesuai dengan LAPORANPENILAIAN KJPP Rachmat MP & Rekan Nomor 167.C/LA/RMP/13tanggal 6 Februari 2014 yang masih berlaku atas debitur PT. BahanaWisata Sejahtera, (Penggugat) terhadap obyek SHM No. 2058/Pejatena.n. Ely Fajar Yulianti yang terletak di Jalan Raya Condet Pejaten No. 22,Kel. Pejaten Barat, Kec.

Pemohon:
ARIEF SUJATMIKO
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) TOTO SUHARTO & REKAN

PLN (Persero) dan terhadaphasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, TERGUGAT menyerahkankepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen dan telahditunjuk oleh TERGUGAT sebelumnya melalui pelelangan untukmenetapkan besaran kompensasi berdasarkan formula perhitunganHalaman 10 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN. Kadiuntuk kompensasi tanah 15% x Lt x NP, kompensasi bangunan 15% xLb x NPb, dan kompensasi tanaman NPt.

DAFTAR INVENTARISASI KOMPENSASI TANAH, TANAMAN DANBANGUNAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 kV UNAAHAKENDARI (SEC1) KECAMATAN PONDIDAHA,NOMOR TIP : 8485;ATAS NAMA : DJABLIS;DESA : TIRAWUTA;DENGAN INDIKASI NILAl HARGA TANAMAN YANGDIKELUARKAN OLEH KJPP :Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN. Kadi NO JENIS KETERANGAN JUMLAH NDIKAS!

Tanaman > sesuai dengan Nilai Pasar;Bahwa penetapan besaran kompensasi dilakukan oleh Lembaga Penilaiberdasarkan formula perhitungan Kompensasi dan Lembaga Penilaisebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 38 Tahun 2013 adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)yang profesional dan independen yang dapat melakukan penilaian terhadapnilai pasar tanah, bangunan dan tanaman.

Bahwa PENGGUGAT d/R telah melaksanakaninventarisasi tanah,bangunan dan tanaman di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha KabupatenKonawe yang akan dilewati jaringan SUTT UnaahaKendari Sec1, dan hasilinventarisasi tanah, bangunan dan tanaman tersebut diserahkan kepadaKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk dilakukan penilaian;8.

Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi Penggugat Rekonvensi dan penilaiandari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), tanaman milik DJABLIS (TergugatRekonvensi) yang akan menerima Kompensasi adalah sebagai berikut :Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.

SNVT Pembangunan Bendungan PPK Danau Situ dan Embung perihalPenunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Penilai/Penilai Publik Besarnya ganti Rugi kerugian bidang tanah pelebaran AlurTano Ponggol di Danau Toba Kab.Samosir Nomor : PW.03.02K/DSE/PB/655/201711.Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tentangPenetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik KJPP Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswantun (MBPRU) dan Rekan yang di adakan olehinstansi yang memerlukan tanah dengan pengadaan

Ponggol Di Danau Toba Kab.Samosir NomorHK.02.03.DSE/2017/0613.Fotokopi SK Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan Suherwin ,STNomor : 107/KEP500.13/V/201514.Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Izin UsahaKantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswantun dan Rekan Nomor:365/KM.1/200915.Fotokopi SK Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan KJPP

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan barumemiliki ijin lisensi pada tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekandengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia.Bahwa perbuatan DR. H.

pada tanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2012 PT.SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan suratkepada General manager PT.

KJPP Iskandar Asmawi & rekan : Rp. 191.400.000,2. KJPP Samsul Hadi & Rekan : Rp.195.030.000,3. KJPP DwiHaryanto Agustinus & Rekan: Rp. 196.900.000,4. KJPP Immanuel Johny & Rekan : Rp. 180.730.000,49.154Bahwa cara menentukan pemenang sehingga Scofindo KJPP Immanuel Johny sebagaipemenang adalah Pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen penawaran yangdipersyaratkan :A. Dokumen Penawaran AdministrasiB. Dokumen Penawaran TeknisC.

Pada tahun 2010 dan 2011 KJPP Immanuel Johny dan rekan melakukanpenafsiran harga tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kalimantan Selatan adalahtidak sah, karena kewenangan yang diberikan kepada KJPP Immanuel Johny dan rekanadalah untuk wilayah kerjanya Prop.

DALAM SUBYEK HUKUM GUGATANSubyek hukum pihak tergugat Ill halaman 1 tertulisa Dra.Uswatun Hasanah Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MPBRU Yogyakarta ....Yang benar adalah . vee Dra.Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU)Yogyakarta:Il DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No 03 halaman 2 tertulis:..1lergugat Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) MPBRU Yogyakarta...Yang benar adalah: .. fergugat Ill (Dra.Uswatun Hasanah, Msi) selaku ketua tim Apraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang PurwantoRozak Uswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta.... 2.

Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra.Uswatun Khasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjukkepada perseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornyaberkedudukan di Yogyakarta..

Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1(AP 1) dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornyaberkedudukan di Jakarta.. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat Illmengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah.. Bahwa pemerintah telah dengan khusus mengeluarkan regulasi berupaUU.

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Alamat : Graha Mulia Lt. 2A, JIn Selokan Mataram, Sombomerten,Desa Maguwoharjo, Kec.

3angka 5,6 dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa proses penilaianganti kerugian tidak sesuai dengan SPI (Standar Penilaian Indonesia) danKEPI (Kode Etik Penilai Indonesia), adanya kecurangan terhadap faktaluasan tanah serta bertentangan dengan perundangundangan yangberlaku, justru sebaliknya Para Termohon sudah melaksanakan sesuaidengan perundangundangan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atasserta telah memenuhi asas keadilan dan kemanusiaan karena penilaian dariKementrian Keuangan serta KJPP

Unet dan Kelurahan Pateten Satu di Kota Bitungtanggal 8 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan denganaslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.1I1);Fotokopi Laporan Penilaian Harga Tanah yang terletak di KelurahanPinokalan, Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Madidir Unet, KelurahanPateten Satu , Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kegiatan Pengadaan TanahJalan Tol ManadoBitung II TA 2019 Nomor 00121/2.000402/P1/11/0446/1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

) Property Appraisal & Consultant Tahun 2019,bermeterai cukup dan tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.II2);Fotokopi Kesimpulan Penilaian tanah dari PUNGS Zulkarnain & RekanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Property Appraisal & Consultant Tahun2019 , bermeterai cukup dan tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda bukti(T.II3);Fotokopi Resume Penilaian Kelurahan Pinokalan dari PUNGS Zulkarnain &Rekan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Property Appraisal & ConsultantTahun 2019, bermeterai cukup

;Bahwa tanah milik Pak ACAP luas totalnya 2,8 hektar sudah termasukdengan tanah gereja;Bahwa saksi bekerja di kantor KJPP PUNGS ZULKARNAIN;Bahwa selama men justifikasi tentang tanah kami mengumpulkan datadata penjualan tanah disekitar lokasi;Bahwa kami ada beberapa data yang dipakai yaitu data di jalanlingkungan Pinokalan sebelum masuk lokasinya pak ACAP dan jalanyang ada di Girian Permai;Bahwa sekitar 3 sampai dengan 4 km dari obyek sengketa;Bahwa kami datang penilaian tahun 2019 bulannya saksi

Itulan langkahlangkah dari awalsampai dengan Laporan Penilaian;Bahwa metodenya Tim menganalisa di lapangan setelah itu kamimelakukan penyaringan yang disebut review untuk menghasilkan nilaiterakhir yang akan disajikan sebagai laporan penilaian;Bahwa nilai yang dimaksud adalah nilai akhir yang diserahkan kepadaPanitia;Bahwa ahli sudah 10 (Sepuluh) tahun di Jasa Penilaian di KJPP PUNGSZULKARNAIN tetapi mendapat lisensi sudah 5 (lima) tahun dari asosiasiMAPIP;Bahwa benar Ahli disebut sebagai Penilai

PLN (persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat
4.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Punks Zulkarnain dan Rekan
Turut Termohon:
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan

duaratus ribu rupiah permeter persegi) dan Termohon Kasasi semula Tergugat telahdapat dalam membuktikan dalildalil bantahannya bahwa Tergugat telahmemperhitungkan nilai ganti kerugian secara layak dan adil serta telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawitersebut jelas keliru, Karena penetapan nilai kerugian atas penilaian sendiriMajelis Hakim tanpa dilakukan pemeriksaan setempat/peninjaun, hanyadidasarkan pada perhitungan dari KJPP

independen dan profesional sertatidak berkompeten di bidangnya sehingga Pemohon Kasasi dahuluPenggugat sangat berkeberatan akan hal tersebut;Dalam persidangan a quo,jelas terdapat banyak alat bukti dari saksiSaksiPenggugat dan SaksiSaksi Tergugat;Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Rachmat, MP dan Rekan KonsultanPenilai Independen (Tim Apraisal Pembebasan Lahan Pembangunan Fly Over(FO) perlintasan klonengan menilai secara keseluruhan dan hasilnya dibagirata sesuai keterangan Saksi Tergugat dari pegawai KJPP

Nomor 1371 K/Pdt/2017yang terkena, yaitu Desa Pakulaut dan Desa Kaligayam;Saksi Tergugat 1 Saksi Marendra Dwi Setyo M dari kantor KJPP Rachmat DanRekan, dihalaman 28 alinea 123456 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Siw,bahwa saksi betugas sebagai surveyor bersama dengan Saksi Krisna; Bahwa saksi melakukan survey tanah di Desa Kaligayam dan Pakulaut; Bahwa saksi melakukan survey selama sehari; Bahwa dalam melakukan survey untuk kepentingan umum, pertama kaliSaksi Kades (Kepala Desa) setempat; Bahwa berdasarkan

dan nilai tanah kaligayam antara Rp500.000,00sampai dengan Rp1.000.000,00;Halaman 29 alinea 6 putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Slw, bahwa nilaitersebut salah satu variabelnya didapat dari keramaian lokasi;Menurut Pemohon Kasasi seharusnya KJPP Rachmat dan Rekanmembedakan cara penilaiannya karena terdapat dua lokasi yang berbeda yangdipisahkan oleh sungai Kumisik yang lebarnya lebih dari 20 meter dan kondisikeramaiannya sangat berbeda, sesuai dengan uraian di atas;Tetapi KJPP Rachmat dan Rekan cara

penilaiannya disebidangkan dandisatukan serta disamaratakan keseluruhannya dan di bagi rata sesuai denganketerangan saksi dari KJPP Rachmat dan Rekan.

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il Keberatan atas pernyataan tersebutkarena yang bersangkutan adalah saksi fakta dan mendapat gaji dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun sebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilaipertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatan PemohonKasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehingga keterangannyadiberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi ini ketika bersaksidalam

Leo Handaka selaku Kepala Bidangpada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, SaksiAgung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan saksi Angger FahrulFebrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekansaksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto Majelis Hakim tidak mengambil

) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.IYogyakarta

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khususselaku Penilai Pertanahan yang sah), yakni: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan

Yogyakarta Nomor:06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalamrangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandarabaru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon KasasiIl, namun Pemohon Kasasi Il Keberatan atas pernyataan tersebutkarena yang bersangkutan adalah saksi fakta dan mendapat gaji dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun sebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagaipenilai pertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatanPemohon Kasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehinggaketerangannya diberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi iniketika bersaksi

LeoHandaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan PeternakanKabupaten Kulon Progo, Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala BadanPenanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo danSaksi Angger Fahrul Febrianto selaku penilai pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev YogyakartaHalaman 15 dari 39 hal. Put.

) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.Yogyakarta

Nomor 3528 K/Pdt/2016Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan tentang PenetapanPemenang Penilai Pertanahan dalam rangka PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016;Bahwa Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian menggunakan standardresmi dan mengacu pada petunjuk kode etik penilai Indonesia danStandar Penilaian Indonesia

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek pengadaan tanah dalam rangka pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khususselaku penilai pertanahan yang sah), yakni: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku penilai pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan

Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian atas tanah sengketa dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HARI UTOMO dan Rekan, sesuaisuratnya tertanggal 2 September 2016 Nomor 360/LP/HVJKT/IX/2016hal Laporan akhir / final Penilai Tanah Kantor DPRD terletak diKelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo NusaTenggara Timur dalam kesimpulannya menyatakan bahwa nilaipenggantian wajar atas pengadaan tanah seluas + 12.881 m?

Pembacaan laporan hasilPenilaian dari kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) Hari Utomo danRekan tersebut dilakukan dalam rapat negosiasi awal masalah gedungDPRD Kabupaten Nagekeo pada hari Kamis tanggal 22 September2016 yang dihadiri pula oleh Pemohon (semula Tergugat Il) selakupihak pemerintah Kabupaten Nagekeo dan dihadiri pula oleh Termohon(semula Penggugat) ;10.Bahwa dengan dibukanya laporan hasil Penilaian dari kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Hari Utomo dan Rekan, maka atas permintaanTermohon

dan anggota DPRD,Wakil Bupati, Sekda serta Asisten sehingga menghasilkankesepakatan bahwa Pemohon (semula Tergugat Il) setuju dengan hasilPenilaian kantor Jasa Penilai Publik (Appraisal) tentang NilaiPenggantian wajar atas tanah sengketa yang dimenangkan olehTermohon (semula Penggugat);Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.Konsy/2016/PN Bjw11.Bahwa atas tanggapan Pemohon (semula Tergugat Il) tersebutTermohon (semula Penggugat) menyatakan menolak laporanhasilPenilaian kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 522 K/Pdt/2015dan atas teguran/Aanmaning tersebut Pemohon (semula Tergugat Il)dan Tergugat Ill pada prinsipnya bersedia melaksanakan isi putusantersebut secara sukarela, penuh tanggung jawab dan dengan sebaikbaiknya sesuai aturan yang berlaku dalam bentuk ganti rugiberdasarkan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) HARIUTOMO dan Rekan selaku Appraisal sebesar Rp. 2.458.940.000 (duamilyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluhribu rupiah) yang dialokasikan

USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Uswatun Hasanah, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ..........Yang benar adalah :Dra. Uswatun Hasanah, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah(MBPRU) Yogyakarta ..........DALAM POSITA GUGATAN : . Posita nomor 03, halaman 2 tertulis :oe TERGUGAT Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, MSi), selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ..........Yang benar adalah :oe TERGUGAT Ill (Dra. Uswatun Hasanah, MSi), selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta ........... Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :paves wanes Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Nopember 2016 sebagaiberikut : AQ DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;.

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il Keberatan atas pernyataan tersebutkarena yang bersangkutan adalah saksi fakta dan mendapat gaji dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun sebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilaipertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatan PemohonKasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehingga keterangannyadiberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi ini ketika bersaksidalam

Leo Handaka selaku Kepala Bidangpada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, SaksiAgung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan saksi Angger FahrulFebrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekansaksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto Majelis Hakim tidak mengambil

) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuHalaman 20 dari 39 hal.

bentuk uang dengan jumlah besaran Rp119.195.000,00 (seratussembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehinggaPemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaranganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakan saksi Nur Azizbukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Yogyakarta Nomor: 06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalamrangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandarabaru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

USWATUN HASANAH, MSGi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Uswatun Hasanah, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ..........Yang benar adalah :Dra. Uswatun Hasanah, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah(MBPRU) Yogyakarta ..........DALAM POSITA GUGATAN : . Posita nomor 03, halaman 2 tertulis :es TERGUGAT Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, MSi), selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ..........Yang benar adalah :es TERGUGAT Ill (Dra. Uswatun Hasanah, MSi), selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta ........... Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :. Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Nopember 2016 sebagaiberikut : AQ DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;.

Terhadap jaminan tersebut telah melalui mekanisme penilaian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Teguh Hermawan Yusuf & Rekandengan rincian sebagai berikut:a.

)Teguh Hermawan Yusuf & Rekan, dikarenakan hasil Penilaian yangdilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah Penilaianyang dihasilkan oleh proses yang dilakukan secara independenberdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh KJPP, dan harga limit yangdipergunakan oleh TERGUGAT adalah harga sesuai denganpenilaian KJPP Teguh Hermawan Yusuf & Rekan.

Sehinggasangatlah tidak tepat jika PENGGUGAT tidak menarik KJPP TeguhHermawan Yusuf & Rekan dalam perkara a quo;.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka terbukti jikaseharusnya PENGGUGAT menarik KJPP Teguh Hermawan Yusuf &Halaman 10 , Putusan Nomor 490/PDT/2019/PT SMGRekan sebagai pihak yang menentukan harga limit lelang untukmasuk dalam perkara a quo dikarenakan pokok permasalahan dalamgugatan PENGGUGAT adalah terkait penetapan harga limit lelangyang menurut PENGGUGAT tidak wajar.

Bahwa dalam menentukan limit lelang, TERGUGAT telahmenggunakan hasil penilaian Penilai Publik dari KJPP TeguhHermawan Yusuf & Rekan sebagaimana Laporan Penilaian Aset No.01369/THYSBY/LPBNI/IX/2018, Laporan Penilaian Aset No.01370/THYSBY/LPBNI/IX/2018, serta Laporan Penilaian Aset No.01371/THYSBY/LPBNI/IX/2018;7.

PPM/1/044 Perihal : Jatuh Tempo LaporanPenilaian Aset oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Independen. BahwaLaporan Penilaian Aset Saudara terakhir dilakukan pada 25 Februari 2019.Jika tidak memenuhi permintaan data tersebut, dengan memberikan suratpenawaran dari KJPP Independen rekanan BNI dan seluruh biaya akandibebankan ke rekening Debitur ;32. Bahwa Terlawan dalam surat nya menyampaikan Surat PemberitahuanPerihal : Penilaian KJPP dan Pendebetan Rekening Pinjaman PT.

Bahwapenggunaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Lembaga Penilaianasset Independen adalah wajib menggunakan KJPP yang sudahmenjadi rekanan BNI sebagaimana tercantum dalam SuratKeputusan Kredit Nomor: PPM/1/059/R tanggal 17 September 2018huruf E point ke4 (empat);5.

Bahwa penilaianasset milik Para Pelawan telah sesuai dengan Peraturan karenapenilaian asset dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Independen(KJPP) sebagai lembaga yang memiliki tugas khusus dalam melakukanpenilaian asset;13. Bahwa, Terlawan menolak dalil perlawanan Para Pelawan padapoint ke36 (tiga puluh enam) dan pada point ke37 (tiga puluh tujuh),bahwa dalil perlawan Para Pelawan adalah tidak berdasar hukum danmengadaada.

yang lebih tinggi akandipertimbangkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan No 27 Tahun 2016 diatur bahwa Penjual menetapkan nilai limitberdasarkan penilaian oleh Penilai atau penaksiran oleh Penaksir, Penilai atauPenaksir dimaksud adalah pihak yang melakukan penilaian secara independentberdasarkan kompetensi yang dimilikinya, Namun demikian pada prinsipnya dandalam praktek juga diperbolehkan debitur dapat menunjuk Kantor JasaPenilaian Independen (KJPP

) untuk diperbandingkan dengan Penilaian yangdilakukan Kantor Jasa Penilaian Independen (KJPP ) yang ditunjuk olehKreditur, dan jika terdapat perbedaan penilaian maka dapat disepakati KantorJasa Penilaian Independen yang ketiga untuk melaksanakan Penilaian ;Menimbanh, bahwa terhadap keinginan/maksud untuk menjual sendiriasset/Jaminan oleh debitur sendiri guna memperoleh harga yang maksimaldalam praktek juga diperbolehkan dengan memperhatikan batas waktu yangdiberikan oleh Pihak Kreditur ;Menimbang

Penggugat:
ARAS ISLAMI
Tergugat:
1.YURIKE IVONY dan AMRIL ANSHARY SAMMANA
2.KJPP ABDULLAH FITRIANTORO dan Rekan
Turut Tergugat:
BANK BNI SYARIAH Kantor Cabang Jambi

Dalam Subyek Hukum Gugatan,subyek hukum pihak tergugat Illhalaman 1 tertulisa Dra.Uswatun Hasanah Msi:selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MPBRU Yogyakartayang benar adalah .bees Dra.Uswatun Hasanah Msi :selaku ketua tim appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun Khasanah (MBPRU)Yogyakarta:ll. Dalam Posita gugatan:1.

Posita No 03 halaman 2 tertulis tergugat Ill (Dra.UswatunHasanah.Msi) selaku Ketua tim appraisal dari Kantor JasaPenilai publik(KJPP) MPBRU Yogyakartayang benar adalah:.. ergugat Ill (Dra.Uswatun Hasanah,Msi) selaku ketua timApraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MutaqqinHalaman 15 dari 65, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2016/PN WatBambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah(MBPRU) Yogyakarta:2.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatanyang dilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU &Rekan.2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra.Uswatun Khasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjukkepada perseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU &Rekan.Halaman 44 dari 65, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2016/PN Wat. Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornyaberkedudukan di Yogyakarta.. Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1(AP 1) dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornyaberkedudukan di Jakarta.. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadapTergugat Ill mengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah..

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Alamat : Graha Mulia Lt. 2A, JIn Selokan Mataram, Sombomerten,Desa Maguwoharjo, Kec.