sehingga tidak ada kaitan dan hubungannyadengan Pemohon Kasasi apalagi wanprestasi;Bahwa berkaitan dengan perjanjian No: 006/WBMWK/V/2006 tanggal27 Mei 2006, Termnohon Kasasi yang telah ingkat janji selaku pembelikayu bulat, sedangkan Pemohon Kasasi telah memenuhi prestasinyaselaku Penjual dengan pengiriman kayu bulat";Bahwa demikian juga Judex Facti telah salah menerapkan hukum denganmembenarkan begitu saja pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tarakan pada halaman (54) tentang penyerahan(levering

) berdasarkan Pasal 1459 BW, sebab pada kenyataannyaketentuan isi pasal tersebut tidak benar dan tidak lengkap disebutkan olehMajelis Hakim dalam tingkat pertama dan isi selengkapnya adalah HakMilik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si Pembeliselama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616KUHPerdata;Bahwa yang berkaitan dengan Perkara a quo adalah Pasal 612 BW sajayang pada pokoknya mengatur penyerahan (levering) kebendaan bergerakdilakukan dengan penyerahan yang

nyata atas kebendaan itu danPembanding telah melakukan penyerahan (levering) sesuai dengan buktiT1.5 yang tidak dibantah oleh Terbanding dan penyerahannya jugasesuai dengan kebiasaan dalam lalu lintas jual heli kayu sebagaimanayang diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalampertimbangan hukumnya pada halaman (54) dan (55) yang telah sesuaidengan Pasal 1339 KUHPerdata;Dalam Rekonvensi Judex Facti salah menerapkan hukum, sebab pembayaransebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah

Bahwa karena Ganti Rugi antara Penggugat dan Turut Tergugat tersebutdilangsungkan menurut syarat dan tata cara yang telah ditetapkan olehhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan lagi dalamjual beli tersebut telah pula dilaksanakan penyerahan secara nyata/fisikHalaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PTMDN(fetelike levering) dan penyerahannya secara hukum (jurisdisch levering)sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, maka sangatberdasarkan hukum dan keadilan

Dengan demikian jual beli tanah sengketa tidakmemenuhi syaratsyarat sahnya jual beli menurut KUH Perdata atau hukumadat, bahkan terdapat kecurangan dan tidak adanya asas terang, riel dankontan, serta tidak terjadi levering atas tanah sengketa, maka perbuatan jualbeli tersebut tidak sah dan harus dibatalkan dengan segala akibathukumnya;Bahwa oleh karena perbuatan jual beli tanah sengketa tidak sah sehinggadibatalkan, karena Para Penggugat tidak pernah menghadap Tergugat Ill,maka Akta Jual Beli Nomor

Dengan demikian jual belitanah sengketa tidak memenuhi syaratsyarat sahnya jual beli menurut KUHPerdata atau hukum adat, karena tidak ada asas terang, rieel dan kontan,serta tidak terjadi levering atas tanah sengketa, maka sudah sewajarnya jualbeli tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan dengan segalaakibat hukumnya ;Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, putusan Nomor 663K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 :meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedurperundangan

dianggap sah;Bahwa apabila dalam suatu Akta termuat bahwa pembayaran telah dilakukan secara lunas akan tetapi faktanya terdapat pembayaran yang tidak terpenuhi maka haltersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang merugikan pihak ketigasehingga yang berlaku bagi pihak ketiga adalah segala hal yang tertuang dalam Akta tersebut;Bahwa ahli berpendapat Jual Beli itu meliputi dua hal yang pertama terjadinyaperalihan hak, jadi kepemilikan beralih, yang kedua terhadap bendabenda bergerakitu diperlukan levering

jadi harus ada penyerahan, sebelum diserahkan maka hak ituPutusan Nomor : 217/Pdt.G/2017/PN.Mlg Halaman 32 dari 66 halamantetap menjadi tanggung jawab Penjual karena masih belum dilakukan levering, yangmana ketika terjadi levering maka seketika tanggung jawab menjadi tanggungjawabnya pihak Pembeli, sedangkan cara penyerahan atau levering untuk bangunanmudah dibuktikan, kalau hak atas tanah berikut bangunan levering nya itu adalahpengosongan, selama pengosongan itu belum diserahkan berarti harus

pihakTERGUGAT I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dibenarkansecara hukum dikarenakan seharusnya TURUT TERGUGAT meneliti sertamengkonfirmasi kepada pihak PARA PENGGUGAT apakah jual beli antara PARAPENGGUGAT yang diwakili oleh PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I tersebut telahdilaksanakan secara tuntas (lunas) dikarenakan obyek sengketa bukan atas namaTERGUGAT I melainkan atas nama KWEE INDRAYANI (istri PENGGUGAT I)terlebih dapat diketahui pula adanya fakta bahwa belum adanya levering

H.Sapto Eddy .MT ; Sertifikat Hak Milik Nomor 10044 a/n Sri .Sapto Eddy ; Sertifikat Hak Milik Nomor 3249 a/n Syarifah Hanum ; Sertifikat Hak Milik Nomor 8619 a/n Syarifah Hanum ;Bahwa jelas ke 3 (tiga) sertifikat yang dimaksud oleh Pembanding/ TergugatIll masuk dalam daftar yang turut diberikan kuasa jualnya oleh Tergugat kepada Tergugat IV ;Bahwa artinya terhadap ke 3 (tiga) Sertifikat yang dimaksud olehPembanding/ Tergugat III telah terjadi levering/ Penyerahan dari Tergugat kepada Tergugat IV

Isnaeni, SH., MS., Dalam bukunya berjudul"Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan", jelas Levering Sesungguhnyamengandung dua hal penting agar Levering sampai kepada tujuanfinalnya, yaitu perpindahan hak milik suatu benda dari satu pihak ke pihaklainnya. Dua unsur tersebut adalah penyerahan nyata ( feitelijke levering )dan penyerahan yuridis ( juridische levering ) ;Bahwa penyerahan nyata benda bergerak, penyerahan yuridis terjadi padasaat penyerahan dilakukan.

Dalam contoh perjanjian jualbeli dan perjanjianpinjam pakai ;Bahwa dengan demikian dari penjelasan di atas, jelas bahwa levering/Penyerahan terhadap ke 3 (tiga) sertifikat yang dimaksud oleh Pembanding/Tergugat Ill adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum walaupun tidakdidiperlinatkan oleh Terbanding/ Penggugat dalam proses pemeriksaanperkara aquo ;Bahwa syaratsyarat sebagaimana yang dimaksud di atas tela terpenuhidengan jelas dan tegas antara yang menyerahkan Tergugat kepadaTegugat IV, dan penyerahan

seluas 360 M2, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 984,Kelurahan WONOKUSUMO ; 22 ooo none nee eneBahwa, Pembelian dari Para Penggugat tersebut pada tahun 1979 s/d1981, samasama secara kolektif membeli dengan cara membeliKAVPLING lahan dengan KREDIT / MENGANSUR dilokasi : BULAKJAYA Surabaya ; 22222 ono non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nee eeBahwa setelah harga tanah pekarangan tersebut sudah dibayar lunasoleh Para Penggugat, bersamaan dengan itu, telah dilakukanpenyerahan secara nyata (LEVERING

petitum 2 dariPenggugat tersebut haruslah ditolak hal tersebut sangat bertentangandengan : Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang dirubahdengan pasal 23 huruf a angka ke2 Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Yurisprudensi Hooge Road tanggal 5 Mei 1950 NJ 19511 yangmenyatakan suatu peralihan hak tidak sah apabila ternyata tidakada titel yang sahHalaman 5 dari 12 halaman Perdata Nomor63/Pdt/2012/PT.TK Doktrin para ahli Hukum Perdata tentang Penyerahan (levering

Putusan Nomor 2151 K/Pdt/2016tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Indramayu dalamputusannya pada halaman 14; untuk sahnya suatu jual beli harus dilanjutkandengan balik nama sebagai juridisch levering nya, berdasar pada hukumBurgelijk

Blitar ;Bahwa Peralihan Hak termasuk didalamnya adanya Penyerahan Hak(Levering) yang dilakukan oleh Terlawan XI kepada Pelawan atas obyekjual beli dengan identitas Setifikat Hak Guna Bangunan No.66. kelurahanBeru, Kec. Wlingi, Kab. Blitar Prop. Jawa Timur.

Menyatakan Syah dan dapat dibenarkan menurut hukum Peralihan Haktermasuk didalamnya adanya Penyerahan Hak (Levering) yang dilakukanoleh Terlawan XI kepada Pelawan atas obyek jual beli dengan identitasSetifikat Hak Guna Bangunan No.66. kelurahan Beru, Kec. Wlingi, Kab.Blitar Prop. Jawa Timur.

Blitar;Bahwa Peralihan Hak termasuk didalamnya adanya Penyerahan Hak(Levering) yang dilakukan oleh Terlawan XI kepada Pelawan atas obyek jualbeli dengan identitas Setifikat Hak Guna Bangunan No.66. kelurahan Beru,Kec. Wlingi, Kab. Blitar Prop. Jawa Timur.

Bahwa di atas tanah perkara berdiri rumah semi permanen yangdibangun oleh keluarga para Pemohon Kasasi, oleh karena itu tidakmungkin terjadi penyerahan/levering obyek tanah terperkara dariKaukabussabah Selayan kepada Hasan Tawil Zebua;5.4.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam hukum adat tentang jual belitanah dan dalam Pasal 1459 KUHPerdata yang menentukanbahwa hak milik atas barang yang dijual tidak beralin kepadapembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal612, 613, dan 616 KUHPerdata, dengan kata lain peralihan hakmilik atas benda/barang yang dijual setelah dilakukan levering;216.

vide angka 1, 3,4, 5, 7, 8, dan 14 halaman 1 s/d 3 Gugatan a quo) dan bukan sengketakepernilikan benda tidak bergerak maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1)HerzienInlandsch Reglement ("HIR") yang menentukan mengenaikewenangan mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempattinggal tergugat (Actor Sequitur Forum Rei) yang karenanya TERGUGATmenolak Gugatan a quo karena Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenanguntuk mengadili Perkara aquo;Bahwa sampai dengan perkara a quo tidak ada penyerahan (levering

Bahwa karena perjanjian penjualan rumah TERGUGAT tersebut masihsebatas uang muka maka belum terjadi penyerahan obyek (levering) jualbelidari TERGUGAT kepada Drs. Lalu Sudarmadi (PENGGUGAT) selaku pembelimaupun dengan dengan batik nama (overschrijving) sebagaimana ditentukandalam Pasal 616 dan 620 KUHPerdata;Bahwa perubahan nama dalam perjanjian jualbeli barang tidak bergerakadalah prasyarat dari perpindahan/pengalihan hak milik atas obyek jual beliantara TERGUGAT dengan Drs.

Lalu Sudarmadi (PENGGUGAT) yangmerupakan bagian dari penyerahan (levering) obyek sengketa sebagaimanadiatur di dalam ketentuan dalam Pasai 616 dan 620 KUHPerdata danPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah joPasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;7. bahwa ternyata istri Drs. Lalu Sudarmadi, yakni R. Lia Rosmayati (JuliaRossie) telah merubah peruntukan rumah di Jin.

angka 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 14halaman 1 s/d 3 Gugatan a quo) dan bukan sengketa kepemilikan benda tidakbergerak maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement("HIR") yang menentukan mengenai kewenangan mengadili suatu perkaraadaiah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat (Actor Sequitur Forum Rei)yang karenanya TERGUGAT menolak Gugatan a quo karena Pengadilan NegeriBandung tidak berwenang untuk mengadili Perkara aguo;3310. bahwa sampai dengan perkara a quo tidak ada penyerahan (levering

Lalu Sudarmadi (PENGGUGAT) yang31.Atmerupakan bagian dari penyerahan (/levering) obyek sengketa sebagaimanadiatur di dalam ketentuan dalam Pasal 616 dan 620 KUHPerdata danPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah joPasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;bahwa ternyata istri Drs. Lalu Sudarmadi, yakni R. Lia Rosmayati (JuliaRossie) telah merubah peruntukan rumah di JIn.

temurun dari kakekdan/ atau orang tua Tergugat Il.Bahwa dengan demikian proses Konversi tanahsengketa menjadi atas nama orang tua TurutTergugat ( Raden Nganten Soekasno aliasSarwosri ) tersebut adalah tidak sah danbertentangan dengan hukum, Karena telahmengkaver sebagian tanah hak kakek/ orang tuaTergugat II.Bahwa selanjutnya untuk menghilangkan perasaanmoril tidak enak ( pekewuh ) pada Tergugat dan Il, maka tanah tersebut dijual padaPenggugat dan tidak disertai dengan adanyapenyerahan physik ( levering

Tergugat yang tidak mau datang kepersidangan dan hanya ikut pada putusan hukumyang akan terjadi, selain itu) juga dapatdilihat dari tindakan Turut Tergugat yangpernah mengajukan tuntutan akan tetapi terusdicabut ( perkara No.51/Pdt.G/2004/PN.Ska.).Bahwa dengan berdasarkan pada uraian jawaban angka 3diatas, maka jelas kepemilikan obyek sengketa olehPenggugat yang didasarkan jual beli tersebut adalahdilandasi Etikat Tidak baik, Apalagi dalam prosesjual beli mana belum ada penyerahan physik tanah( Levering

dan Tergugat II oleh Ibu RadenNganten Soekono Alias Sarwo Sri (Orang tua TurutTergugat) dan selanjutnya diwariskan kepada TurutTergugat adalah tidak sah dan bertentangan hukum.Bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa oleh TurutTergugat kepada Penggugat adalah dilandasi itikadtidak baik karena Turut Tergugat tidak mauhadirdipersidangan dan hanya ikut pada putusan hukum yangakan terjadi, serta peralihan hak tersebut dari TurutTergugat kepada Penggugat' tidak disertai denganpenyerahan physic (Levering

diajukan olehpara pihak ;Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan haknyadidasarkan jual beli tanggal 20 Mei 1993 dari almarhnumah Rosna, dimana surattersebut merupakan surat di bawah tangan, tetapi surat tersebut diketahui olehkerapatan Adat Nagari Ketaping dan Kepala Desa Ketaping Selatan dan saksisaksi lain, di pihak lain tergugat II dan Ill memperoleh hak didasarkan akta jualbeli No. 329/2015 tanggal 27 April 2015 dan Syofyan (tergugat I) dan selanjutnyatelah di tindak lanjuti dengan levering

(balik nama) dan di dalam sertifikat dansertifikat tersebut tertulis atas nama : Indra R dan Kartini (tergugat II dan III) ;Menimbang, bahwa di dalam perkara ini bukti Til dan TIII/2 tanggal 27April 2015 No. 329/2015 merupakan bukti oethentik yang dibuat di depanPejabat, apalagi telah dilanjutkan dengan levering (balik nama) sertifikat No. 1519pembukuan tanggal 23 Juli 2005 dari nama Syofyan (tergugat I) kepada Indra Rdan Kartini (tergugat Il dan Ill), mempunyai nilai sempuma, karenanyasepantasnyalah

1997 pasal 32 (2), atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat tidak dapatdituntut lagi apabila sertifikat tersebut telah diterbitkan 5 tahun, sedangkan buktisertifikat di dalam perkara ini No. 1519 tanggal 23 Juli 2005, telah bersilang lebihdari 5 tahun, malahan hampir 10 tahun hak dari tergugat II dan Ill lebihterlindung ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut olehtergugat Il dan Ill adalah sebagai pembeli yang beriktikat baik dan jual belltersebut telah ditindak lanjuti dengan levering

;Bahwa berdasarkan jual beli dalam hukum Indonesia, maka jual beliterjadi pada ssat proses levering atau penyerahan telah terjadi.

Hal ini juga terdapat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah AgungNomor 516 K/Pdt/1995 yang mengandung kaidah hukum bahwa jualbeli yang tidak diikuti dengan levering, maka berdasarkan pasal 1459KUHPerdata, hak milik atas tanah tersebut belum pernah berpindahkepada si pembeli, jadi masih ada pada pemilik lama. Dengandemikian, jelas sekali bahwa dalam jual beli, yang dipentingkan adalahproses /everingnya;6.