Menyatakan sah menurut hukum, Perjanjian Pembayaran Hutang Nomor001/SPPH/III/2018 tanggal 832018 kepada Termohon Kasasi (PT.Melia Network Indonesia) tentang asset jaminan yang dinilai melebihidari hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3236 K/Pdt/20205.

2/P.KPK/1/2006 tanggal 06 Januari 2006, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000, yangdipakai sebagai dasar penerbitan SKPKBT Nomor 00001/307/05/075/06 tanggal 07Februari 2006 yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding, oleh PengadilanJakarta Utara telah diputus bahwa ekspor fiktif tidak terbukti;Bahwa atas banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan surat Nomor001

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor001/Pen.Pid/ 2017/PT.PBR tanggal 17 Januari 2017, sejak tanggal 27Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.

2019dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa kesimpulan dan amar putusan Pengadilan Negeri Tangerangyang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banten telan didasarkan ataspertimbangan yang cukup dan hukum perdata formil dan materiil:Bahwa oleh karena yang mengadakan perjanjian dengan Penggugatsebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor001

., SHAdvokat yang beralamat JIn Empang Sari RT. 033 RW.000Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambiberdasarkan surat kuasa khusus Nomor001/BNP/SKK/PA/IX/2009 tertanggal 23 September 2019,selanjutnya disebut Penggugat.melawan,TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di XXXX RT.052/000 Kelurahan Lingkar SelatanKecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebutTergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK

sedapat mungkin mengusahakan buktiberupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;Pasal 85 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan:Ayat (1): setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita AcaraSidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalampersidangan.Pasal 23 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER001/PP/2010tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak yang terakhir diubahmenjadi Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor001

Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait serta berdasarkan keyakinanHakim;Ayat (2): Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat(1) dengan memperhatikan Berita Acara SidangPasal 34 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER001/PP/2010tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak yang terakhir diubahmenjadi Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor001

balaipengujian independen.4.18.Bahwa pertimbangan Judex Facti tidak menjalankan fungsinya untukmencari kebenaran dan menggali buktibukti yang dapat dijadikan dasarpenyusunan pertimbangannya karena sesuai dengan Pasal 78 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 juncto Pasal 37Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER001/PP/2010 tentangHalaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 682/B/PK/PJK/2015Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak yang terakhir diubah menjadiPeraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor001

P.2 : Fotocopy dari asli slip gaji periode, 26 Maret 2012 sebesarRP.3.411.687,P1.3 : Fotocopy dari asli Surat Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Tunggang Parangan Nomor001/SK/DUTPTP/II/2014 Tentang Efesiensi Program DenganMelaksanakan Peliburan / Merumahkan Sementara KaryawanPerusahaan Daerah Tunggang Parangan. P1.4 : Fotocopy dari asli Surat Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Tunggang Parangan Nomor : 11/SK/DUTPTP/II/2014 Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 62/Padt.SusPHI/2017/PN Smr.

PI.2 : Fotocopy dari slip gaji periode, 25 September 2013 sebesarRP.2.466.087PI1.3 : Fotocopy dari asli Surat Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Tunggang Parangan Nomor001/SK/DUTPTP/II/2014 Tentang Efesiensi Program DenganMelaksanakan Peliburan / Merumahkan Sementara KaryawanPerusahaan Daerah Tunggang Parangan.

PV.2Fotocopy dari asli slip gaji periode,25 September 2013sebesar RP.2.466.087, PV.3Fotocopy dari asli Surat Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Tunggang Parangan Nomor001/SK/DUTPTP/II/2014 Tentang Efesiensi Program DenganMelaksanakan Peliburan / Merumahkan Sementara KaryawanPerusahaan Daerah Tunggang Parangan.

PVI.2 : Fotocopy dari asli slip gaji periode, 25 Oktober 2013 sebesarRP.3.190.099,PVI.3 : Fotocopy dari asli Surat Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Tunggang Parangan Nomor001/SK/DUTPTP/II/2014 Tentang Efesiensi Program DenganMelaksanakan Peliburan / Merumahkan Sementara KaryawanPerusahaan Daerah Tunggang Parangan.

PVIIl.2 : Fotocopy dari asli slip gaji periode, 21 Desember 2012sebesar RP.2.445.206.PVII.3 : Fotocopy dari asli Surat Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Tunggang Parangan Nomor001/SK/DUTPTP/II/2014 Tentang Efesiensi Program DenganMelaksanakan Peliburan / Merumahkan Sementara KaryawanPerusahaan Daerah Tunggang Parangan.

Nopember 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Tuban, Nomor: 2479/Pdt.G/2011/PA.Tbn,telah mengajukan~ gugatan cerai terhadap Tergugatdengan uraian/alasan sebagai berikutBahwa, pada ttanggal Ol Januari 2006, Penggugatmenikah dengan Tergugat dan dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor001/01/1/2006 tanggal 02 Januari 2006;Bahwa 5 setelah pernikahan tersebut awalnyaPenggugat dan Tergugat membina rumah tangga

November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00116/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00337/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor001

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor001 4/Pdt.G/2016/ PA.Bb. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutanperkara tersebut;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 291.000, (dua ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 H oleh kami Dr.

Salinan Surat Nikah Atas Nama YUSAK SAMJAR, S.E. dan NITTASAMSIATI NATALIA, tertanggal 3 Februari 1987 dengan nomor001/L/I/2/SN/87, yang dikeluarkan Gereja GPIB Immanuel Samarinda;5. Salinan Surat Baptis Atas Nama NITTA SAMSIATI NATALIA, tertanggal 11Januari 1987 dengan nomor 009/M/I/1/SB/1987, yang dikeluarkan GPIBImmanuel Samarinda;6. Salinan Surat Sidi Atas Nama NITTA SAMSIATI NATALIA, tertanggal 17Oktober 1987 dengan nomor 012/L/I/X/1987, yang dikeluarkan Gereja GPIBImmanuel Samarinda;7.

Tentang Perjanjian Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji(SPBE) Kapasitas 50 ton/Hari atau Perjanjian Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010 Kapasitas 50 ton/Hari' diKebaron, Tulangan Kabupaten Sidoarjo (senilai Rp10.800.000.000,00),dalam petitum angka 2;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat sertajawaban Tergugat diatas,Majelis Hakim berpendapat ada beberapa dalilgugatan yang diakui secara tegas atau setidaktidaknya tidak dibantah olehTergugat sebagai berikut:1.

Nilai pekerjaan tambahan 6(enam) unit Electronik Filling Machine dan komponen pendukungnya secararasional dapat diperhitungkan 2 (setengah) dari nilai pekerjaan 12 (dua belas)unit Electronik Filling Machine dalam Perjanjian/MOU Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28 Januari 2010 ~ yaituRp3.479.929.300,00 x % = Rp1.739.964.650,00 (satu milyar tujuh ratus tigapuluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus limapuluh rupiah);Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Elektrikal,

ada penambahanpengadaan berupa pemasangan Panel Listrik ATS/AMF kapasitas 197 KVA (kiloVolt Ampere), Genset 270 KVA, yang semula dalam Perjanjian/MOU Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28 Januari 2010pengadaanGenzet 150 KVA bernilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Nilai pengadaan tambahan komponen Panel listrik khususnya pengadaanGenzet dihitung berdasarkan tambahan kapasitasnya dari 150 KVA menjadi 270KVA = 120 KVA x Rp250.000.000,00 (nilai 150 KVA) = Rp200.000.000,00

Tentang penambahan pekerjaan diluar MOU lainnya berupapemasangan pagar besi keliling, pagar kawat berduri sepanjang 270(dua ratus tujuh puluh) meter, 2 (dua) unit pos Sekuriti besertapagarnya senilai Rp461.002.275,00 (empat ratus enam puluh satu jutadua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dalam petitum angka 4;Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian/MOU Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28 Januari 2010 (bukti P3, P4,P5) untuk pembangunan 2 (dua) unit pos Sekuriti (Pos Jaga dan Pos

per hari di Desa Kebaron KecamatanTulangan Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan oleh Penggugat serta telahdinikmati oleh Tergugat baik pekerjaan dalam lingkup Perjanjian/MOU yangtelah disepakati maupun pekerjaan lain diluar MOU, maka sudah barang tentusebagai tegen prestasi, Penggugat berhak menerima pembayaran ataspekerjaannya yang harus dibayar oleh Tergugat (pasal 14 bukti P4/T2);Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat, pembayaranpembangunan SPBE yang dilaksanakan oleh Penggugat sesuai MOU Nomor001

., kewarganegaraan Indonesia,Konsultan Hukum Pajak pada Pengadilan Pajak, beralamatdi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/SKK/ECA/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3953

Bahwa dari penjelasan Penggugat di atas, dan demi keadilanPenggugat sangat mengharapkan kepada Majelis Pengadilan Pajakdapat mempertimbangkan untuk menerima Surat Keberatan Nomor001/OM/PH/KKCN/IX/2011 sebagai surat keberatan yang seharusnyadiproses lebih lanjut sebagai keberatan wajib pajak, dengan perhitunganjumlah pajak terhutang sebagai berikut: Keterangan BSH ie(Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 203.921.277PPN Terhutang Kurang Dibayar 20.392.128Sanksi Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 9.788.221Jumlah Pajak

Dengan demikian, secara prosedural terdapat cacat proseduralyang dilakukan oleh Majelis Komisioner yang memeriksa perkara a quo dalammenetapkan putusan dalam sengketa informasi publik dalam perkara a quo.Sehingga sudah sepatutnya Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor001/PTSA/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 untuk dinyatakan tidak sah atausetidaktidaknya dinyatakan batal. Halaman 6 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.2.

Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor001/PTSA/II/2019 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,pada paragraf 4.53, paragraf 5.8, dan paragraf 6.4 yang menyatakan padapokoknya bahwa kwitansi pembayaran penggunaan dana desa tahun 2017 bukanmerupakan informasi yang wajib untuk diberikan dengan alasan tidak diatur dalamketentuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang StandarLayanan Informasi

Nomor 09/PTRHB/PLK/III/2006 tanggal 13Maret 2006 perihal Mohon Diberikan Uang Muka, dengan surat Nomor595/39.a/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Persetujuan PemberianUang Muka Kerja; Membuat dan menanda tangani RINGKASAN KONTRAK tanggal 13Maret 2006 Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dari NilaiKontak; Menandatangani (Setuju dibayar) KWITANSI / BUKTI PEMBAYARANNomor Bukti : 001 tanggal 14 Maret 2006 Pembayaran Uang MukaKerja sebesar 20%: Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor001

Nomor 09/PTRHB/PLK/III/2006 tanggal 13Maret 2006 perihal Mohon Diberikan Uang Muka, dengan surat Nomor995/39.a/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Persetujuan PemberianUang Muka Kerja; Membuat dan menanda tangani RINGKASAN KONTRAK tanggal 13Maret 2006 Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dari NilaiKontak; Menandatangani (Setuju dibayar) KWITANSI / BUKTI PEMBAYARANNomor Bukti: 001 tanggal 14 Maret 2006 Pembayaran Uang Muka Kerjasebesar 20%: Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor001

Asuransi Karya MasSentralindo Nomor Reg. 0199830 tanggal 13 Maret 2006:Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesar Rp459.209,00dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesarRp.6.623.870,00:Faktur Pajak Standar tanggal 15 Maret 2006:Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor001 MAK: 573119 tanggal 14Maret 2006 sebesar Rp441.591.300,00:Surat Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja Nomor 995/39/a/III/2006 tanggal 14 Maret 2006;2.

Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % berupa;a.Surat Permintaan Pembayaran LS nomor001/SPP/P2MKT/ III/ 2006,tanggal 14 Maret tahun 2006:Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 165449 C/043/110 tanggal 16maret 2006 dengan nilai sebesar Rp434.508.221:Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/SPM/2006 tanggal 14maret tahun 2006;Ringkasan Konrak tanggal 13 Maret 2006:Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 14 maret 2006;Berita acara pembayaran uang muka pekerjaan untuk pengadaabkegiatan pengadaan bibit

No, 144 PK/Pid.Sus/2016Surat Permintaan Pembayaran LS nomor001/SPP/P2MKT/ IIl/ 2006.tanggal 14 Maret tahun 2006:Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 165449 C/043/110 tanggal16 maret 2006 dengan nilai sebesar Rp.434.508.221:Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor00001/SPM/2006 tanggal14 Maret tahun 2006:Ringkasan Konrak tanggal 13 Maret 2006;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 14 maret 2006;Berita acara pembayaran uang muka pekerjaan untuk pengadaabkegiatan pengadaan bibit buah buahan dan pupuk

sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Pada tanggal 29 November 2012 melalui Surat Tergugat Nomor S4179/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 ~~ TentangPemberitahuan Tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Penggugatbaru mengetahui adanya Surat Penolakan Pembetulan Kedua yangdilampirkan dalam surat dimaksud;Melalui Surat tersebut, Tergugat menginformasikan bahwa adanyapenolakan terhadap Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor001

Desember 2007;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan penerimaan ataspermohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimanadimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor001/TPO/DIR/FIN/V1I/2012 tertanggal 5 Juni 2012;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:A.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan penerimaanatas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugatsebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan PembetulanKedua Nomor 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012.Bahwa sesuai dengan uraian tersebut, tuntutan Penggugat agarTergugat menerbitkan keputusan penerimaan atas permohonanpembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksuddalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012, jelas

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Penerimaan ataspermohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimanadimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor001/TPO/DIR/FIN/V1/2012 tertanggal 5 Juni 2012;Halaman 25 dari 49 halaman. Putusan Nomor 26 PK/TUN/20165.

dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek sengketamengandung cacat hukum, oleh karenanya beralasan hukum Objeksengketa tersebut dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkanuntuk mencabut Objek sengketa tersebut;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentangkewajiban pembayaran pajak Penggugat maka selanjutnya Tergugatdapat menerbitkan Surat keputusan penerimaan atas permohonanpembetulan yang diajukan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalamSurat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor001

XX, bertempat tinggal diKabupaten Kotabaru, dahulu) sebagai PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam Putusan Pengadilan Agama Kotabaru 02 April 2012 Masehi,bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, Nomor001/Pdt.G/2012/PA.Ktb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

progrespekerjaan telah mencapai 90,0181%(sembilan puluh koma nol satu delapansatu persen); Bahwa sesuai dengan klausula Perjanjian Kerja a quo dalam Pasal 17 ayat(5) mengatur bahwa untuk Pengakhiran perjanjian ini para pihak telahsepakat untuk mengesampingkan ketentuanketentuan Pasal 1266KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata, Tergugat terlebih dahulumenempuh penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat; Bahwa oleh karena Tergugat telah menghentikan secara sepihakpelaksanaan pekerjaan terhadap perjanjian kerja Nomor001

RD.Syahbudin RT. 04, Nomor 22, Kelurahan MayangMangurai, Kecamatan Kota Baru Jambi, ProvinsiJambi, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor001/SKKTUN/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014; LAWAN1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI JAMBI, berkedudukan di Jalan R.M. Nur Atmadibrata Nomor106 Kota Jambi; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Santoso, S.H., M.H.;2. Sri Novriyana, S.SiT3. Firdaus, S.H.;4. Siska Fatmawati, S.H.;5. Trisita Marlianasari, S.H.