Ditemukan 326 data
46 — 30
mesin chain saw yang terletak di dalam musholla yangtidak dipergunakan lagi ;Bahwa ban bekas tersebut diperoleh terdakwa, Kipli Adi Nasution danbeberapa orang masyarakat yang saksi tidak kenal dari sekitar campkemudian ban bekas tersebut diangkat bersamasama lalu dimasukkankedalam cam, dan seseorang dari mereka mengambil bensin dari dalammusholla dan tidak lama kemudian camp terbakar beserta isiisinya;Bahwa saksi sudah kenal sebelumnya dengan terdakwa dan Kipli AdiNasution sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawartan
63 — 29
mesin chain saw yang terletak di dalam musholla yangtidak dipergunakan lagi ;Bahwa ban bekas tersebut diperoleh terdakwa, Kipli Adi Nasution danbeberapa orang masyarakat yang saksi tidak kenal dari sekitar campkemudian ban bekas tersebut diangkat bersamasama lalu dimasukkankedalam cam, dan seseorang dari mereka mengambil bensin dari dalammusholla dan tidak lama kemudian camp terbakar beserta isiisinya;Bahwa saksi sudah kenal sebelumnya dengan terdakwa dan Kipli AdiNasution sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawartan
200 — 76
Membebankan biaya perkara kepada negara.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawartan Majelis HakimPengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, oleh ENCEPYULIADI, SH, MH, selaku Ketua Majelis, SIT INSIRAH, SH dan MASRIATI, SHmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015oleh Ketua Majelis Hakim ENCEP YULIADI, SH, MH, selaku Ketua Majelis, SITIINSIRAH, SH dan MASRIATI, SH Hakimhakim
HAMKA MUCHTAR, S.H
Terdakwa:
1.PRADITYA GUNAWAN Alias ADIT
2.HALIM PAKAMUNDI
119 — 44
Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp. 2.000, ( Dua Ribu Rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawartan Majelis Hakimpengadilan Negeri Palu pada Senin tanggal 28 Sptember 2020, oleh ZAUFIAMRI,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, PANJI PRAHISTORIAWANPRASETYO,SH. dan ANTHONIE SPILKAM MONA, SH masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 8 Oktober2020 oleh Majelis Hakim tersebut di dalam persidangan yang terbuka
38 — 19
Nomor 20 Tahun 1947 tentang PeradilanUlangan, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor316/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 26 April 2016 yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkosperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam permusyawartan
94 — 62
Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalamtahanan ;4 Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalamtingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2500, ( dua ribu limaratus rupiahDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawartan Majelis HakimTindfak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada Hari : RABUTANGGAL 11 JUNI 2014 oleh kami ACHMAD SOBARI, SH.MH HakimTinggi Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis,ELANG PRAKOSO
Hi. Mohpian, S.Pd
Tergugat:
1.Hi. Supardi
2.Eddy Sanjaya
3.Nelwan Sanjaya
101 — 38
Bahwa Bahwa saksi mengetahui batasbatas tanah dimanasebelah utara berbatasan dengan jalan kabupaten, sebelah timurberbatasan dengan sungai, sebelah selatan berbatasan dengan sungai,dan sebelah barat berbatasan dengan gedung sekolah taman kanakkanak (TK) Dharma Wanita II dan tanah Kampung Bandar Sakti; Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 1 (Satu) Hektar;Bahwa lokasi objek sengketa berada di Kampung Bandar Sakti;Bahwa luas wilayah Posko kurang lebih 3 (tiga) Hektar; Bahwa pada tahun 2013 ada Badan Permusyawartan
GELLI P. MANAN
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
135 — 177
Bahwa Penggugat sangat keberatan dan Tidak Terima atasSurat Barita Acara No. 16/PPKD/TKH/II/2021 Tentang PenetapanCalon Kepala Desa tangal, 06 Februari 2021 yang dibuat Tergugat(Panitia Pemilinan Kepala Desa Tangkahen Kecamatan BanamaTingang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021) dan diketahuiBadan Permusyawartan Desa Tangkahen Kecamatan BanamaTingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;Halaman 17 dari 73 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.PLK14.
34 — 8
G420ID407896, Plat nomor/Nomor Polisi DA 5810 JR;Dikembalikan kepada saksi Asruji Als Ujidarim Bin Sundri;e 1 (satu) buah kunci yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menyerupaikunci T;Dirampas untuk dimusnahkan;6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000. ( dua riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senintanggal 16 Maret 2015 dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungoleh kami WIDARTI, SH, MH.
H. LUKMAN HAKIM
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bangkalan
330 — 207
Bahwa selain itu, berdasarkan laporan Tim Fasilitasi Pemilihnan KepalaDesa (TFPKD) No. 11/TFPKD/IV/2021, perihal : Laporan MonitoringPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanah Merah Laok, dinyatakanbahwa pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Tanah Merah laokoleh Badan Permusyawartan Desa Adalah cacat hukum, karena tidakdilakukan secara terbuka, melanggar peraturan Bupati Nomor 89 Tahun2020 pasal 11 huruf d, karena bendahara panitia tidak dijabat oleh KAURkeuangan pemerintahan Desa, serta diragukan
1.UJANG KURNIAWAN
2.LUKMAN SUHARTO
3.PRAYITNO
Tergugat:
1.Kepala Desa SRUNI
2.Sekretaris Desa SRUNI
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
4.PT. TARGET SUKSES PROPERTI
Turut Tergugat:
1.CAMAT, KECAMATAN GEDANGAN
2.SUWARNO HS
3.BAMBANG UTOMO
53 — 20
berdasarkan penanjian yangsekurangkurangnya memuat :. para pihak yang terkait dalam perjanjian;. obyek perjanjian sewa;c. jenis, luas atau jumblah barang, besaran sewa dan jangka waktuofsewa;d. tanggungjawab atas biaya operasional dan pemeliharaan selamajangka waktu sewa;e. hak dan kewajiaban para pihak;f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dang. persyaratan lain yang dianggap perlu;Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan diatas baik Kepala Desa Sruni/TI,Sekretaris Desa Sruni T Il dan Badan Permusyawartan
128 — 95
jalan mengirim surat kepada BadanPermusyawaratn Desa,Desa Keper, Kecamatan Krembung,Kabupaten Sidoarjo tertanggal 19 Mei 2013 serta kecurangan kecurangan lainnya seperti money politic demi memuluskanpencalonan Ahmad Jamaludin Kusen sebagai Kepala DesaKeper dan kecurangan kecurangan tersebut telah terbukti dalampersidangan perkara Nomor. 97.G/2013/PTUN.SBY atas pengakuanatau kesaksiannya dibawah sumpah dari Sudianto atau Sugiantodan Kasmuna atau Kasmonah yang disampaikan sebagai saksi dariBadan Permusyawartan
45 — 80
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Demikian diputus dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim pada hari Selasa,tanggal 10 Januari 2017, oleh kami : Gde Ginarsa SH., sebagai Hakim Ketua Majelis,Sutrisno,SH.MH., dan Ketut Suarta,SH.MH, masingmasing sebagai hakim Anggota,putusan mana pada hari : Rabu, tanggal 11 Januari 2017 diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakimAnggota, dibantu
84 — 8
Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Demikianlah diputus dalam sidang permusyawartan Majelis Hakim PengadilanNegeri Pandeglang pada Hari : Rabu tanggal 23 Januari 2013 oleh kami SRI ENDANGA.N, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, OTTO EDWIN, S.H., M.H.
49 — 27
Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar membayar biayaperkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikian diputus dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, oleh kami : Gde Ginarsa SH., sebagaiHakim Ketua Majelis, Ketut Suarta,SH.,MH, dan Sutrisno,SH.
142 — 71
keberatantidak dilakukan oleh saksi saksi di KPPS/ Tempat Pemungutan Suara dan hanyamenyatakan keberatan secara lisan terhadap Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa(Soetardjo, S.Sos) dan keberatan tersebut dilakukan sudah lewatnya waktuperhitungan di KPPS (daluwarsa/terlambat) sehingga momentum keberatan yangsubstansial esensial tersebut sudah selesai dan telah masuk pada pembuatan beritaacara Rekapitulasi serta penyerahan berita acara Rekapitulasi tersebut oleh KetuaPanitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawartan
43 — 12
Tersangka Nurhayati (DPO/belum tertangkap, BendaharaSanggar Cut Meutia Meuligo Tahun 2009) ;Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Halaman 106 dari 107Putusan No.06/Pid.SusTPK/2015/PNBnaDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari KAMIS tanggal 23APRIL 2015 oleh kami SYAMSUL QAMAR, SH.
HAMKA MUCHTAR, S.H
Terdakwa:
DINO FEBRIAN Alias DINO
42 — 4
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh ZAUFI AMRI ,SH.
56 — 28
Selain tugas tersebut,Terdakwa sebagai Kepala Desa juga memiliki Kewenangan antara lain: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama Badan Permusyawartan Desa (BPD).e mengajukan rancangan peraturan desa.e menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersamaBPD. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenaiAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas danditetapkan bersama BPD.Selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Desa
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
AFIT LINON, ST Bin ALM. HAMIDIN
111 — 39
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawartan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Acehpada hari Senin, tanggal14 Juni 20210leh kami ODr.Dahlan ,S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis,Zulfikar ,S.H., M.H. dan Hakim AdHoc Dr. H. Edwar, S.H.,M.H.