;Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa:Pasal 92:1 Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan2 Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggarandasar.Pasal 98:(1) Direksi mewakili Perseroaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;21Dengan demikian

Foto copy Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Winjaya Makmur Abadi dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denganNo : C 01051 HT.01.01.TH.2005 tanggal 13 Januari 2005, selanjutnya diberitanda bukti P2;A. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No:AHU77759.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAngggaran Dasar Perseroan dari PT.Winjaya Makmur Abadi tanggal 24Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P2.1;B.

Dalam analisa Z Score (nilai kebangkrutan perusahaan)ditunjukan nilai yang semakin menurun, dibawah 1,8yang diartikan perseroaan memiliki kemungkinankebangkrutan yang besar. Bahwa dari saham jaminannya sempat dikenakanSuspend karena harga saham naik secara tidak wajar,yang dapat diartikan harga sahamnya adalah hargabuatan dan bukan karena performa perusahaan. Bahwa selain tidak dapat direkomendasikan, Tim Divisi INFdapat memastikan PT.

Dalam analisa Z Score (nilai kebangkrutan perusahaan)ditunjukan nilai yang semakin menurun, dibawah 1,8yang diartikan perseroaan memiliki kemungkinankebangkrutan yang besar. Bahwa dari saham jaminannya sempat dikenakanSuspend karena harga saham naik secara tidak wajar,yang dapat diartikan harga sahamnya adalah hargabuatan dan bukan karena performa perusahaan. Bahwa selain tidak dapat direkomendasikan, Tim DivisiINF dapat memastikan PT.

Soulshine tersebut, Penggugatselalu. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai AD/ARTPerseroan dan/atau peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku,dan Perusahaan / Perseroaan telah berkembang dengan sangat baik bahkantelah melakukan ekspansi atau perluasaan dan/atau pembangunan denganlahan yang baru;3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Penggugat menerima surat dariDewan Komisaris PT.

.: 506/OL/CS/COMMBA/V/2018tanggal 21 Mei 2018 perihal Surat Penawaran Kredit sejumlah 6(enam) lembar;Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 168 namapemegang hak Perseroaan Terbatas PT Pabrik Minyak KelapaMangga Dua tanggal 8 Maret 1991 sejumlah 11 (sebelas) lembar.

PT Mangga Dua sejumlah 1 (satu)lembar;Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT Mangga Duanomor 22 tanggal 7 Mei 2018 sejumlah 5 (lima) lembar;Fotokopi Surat dari BIl Maybank nomor S.2014.5655/DIRBusiness BankingCommercialReg Jabar tanggal 20November 2014 perihal Surat Penawaran Kredit sejumlah 5(lima) lembar;Fotokopi Surat CIMB NIAGA No.:506/OL/CS/COMMBA/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihalSurat Penawaran Kredit sejumlah 6 (enam) lembar;Fotokopi Buku Tanah Hak GunaBangunan nomor 168 namapemegang hak Perseroaan

HDTI tersebut diatas termasuk kategori perubahan data perseroansebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 29 ayat (3)huruf c UUPT, maka sifatnya hanyalah pemberi tahuankepada Menteri Kehakiman dan Hak Hak AsasiManusia sebagaimana ditentukan pada Pasal 94 ayat(1), (7) dan Pasal 111 ayat (1), (7) UUPT, denganpermintaan supaya didaftarkan di daftar resmi yangdisediakan untuk itu, yaitu Daftar Perseroaan yangdiselenggarakan oleh Menteri (Pasal 29 UUPT);Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasiManusia

HDTI tersebut di atas termasuk kategoriperubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 29ayat (3) huruf c UUPT, maka sifatnya hanyalah pemberitahuan kepadaMenteri Kehakiman dan Hak Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukanpada Pasal 94 ayat (1), (7) dan Pasal 111 ayat (1), (7) UUPT, denganpermintaan supaya didaftarkan di daftar resmi yang disediakan untuk itu,yaitu Daftar Perseroaan yang diselenggarakan oleh Menteri (Pasal 29UUPT);Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia

tidak diatur secarategas namun menurut pendapat ahli, bahwa oleh karena dalam penjelasan pasal 3ayat 1 UndangUndang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, ada kata halhal lain dan dimaksud adalah antara lainActio paulina, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimanaDebitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu Pihak dalam perkarayang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yangmenyebabkan perseroaan

Photo copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU76751.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 20 Oktober2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroaan, diberi tanda (P1b) ;3. Photo copy Print out / Cetakan dari Akun LPSE User Tekun UntukPengadaan Laptop : Informasi Pendaftaran, diberi tanda (P2a) ;4. Photo copy Bukti Print out / Cetakan dari Akun LPSE Tekun UntukPengadaan Laptop : Daftar Peserta Lelang, diberi tanda (P2b) ;5.

Nomor 71 PK/Pid/2020 Bahwa dengan dikeluarkannya ke dua aset tanah SHGB tersebut dariharta perseroaan, semestinya ketika terjadi penggantian pemilik in casuPemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham mayoritasmaka sudah tidak ada hak lagi terhadap kedua aset tersebut; Bahwa meskipun kedua objek tanah sudah bukan menjadi milikPerseroan, Pemohon Peninjauan Kembali masih berusaha untukmengembalikan lagi kedua tanah tersebut dalam kepemilikanPerseroan dengan berbagai upaya; Bahwa upaya untuk mengembalikan

PenggugatRekonpensi diganti olen Tergugat Rekonpensi Il dengan istrinya TergugatRekonpensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi telah menjualsaham Penggugat Rekonpensi pada Tergugat rekonpensi , padahalPenggugat Rekonpensi tidak pernah memberi Surat Kuasa untukmemindahkan, mengalihkan dan menjual saham Penggugat Rekonpensipada Tergugat Rekonpensi sebagaimana diisyaratkan dalam UU No.40tahun 2007 tentang Perseroaan terbatas, karena pada tgl 4 Desember2007 Penggugat Rekonpensi sedang berada didalam

Ancol Pusaka akantetapi tidaklah semertamerta untuk menentukan piutang Perusahaan berbentukbadan hukum dikarenakan sudah ada aturan perundangundang yangmengatur, berkesesuaian dengan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang dimana telah mengatur detail tentang Pemilik saham, dalamPasal 3 UU.40 Tahun 2007 Berbunyi:Pemegang saham Perorangan tidak bertanggung jawab secara Pribadi atasperikatan yang dibuat atas nama Perseroaan dan tidak bertanggung jawabatas kerugian Perseroaan melebihi saham

Duta Mentari Raya(Persero) Nomor 106, tanggal 20 Juni 2017 (Bukti T.6). dan dalamHalaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2018/ PT PBRstruktur pengurus perseroaan Tergugat (PT. DMR) tidak ada EDIPURWANTO dengan jabatan Direktur Operasional.Dari uraian tersebut diatas Terang dan jelas sebagaimana tertuangdalam Surat Kesepahaman Transaksi Jual Beli TBS Nomor03/SKT/DMRPKS/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tidak terdapatperwakilan dari Tergugat (PT.

Putra Taro Paloma adalah orang yang berwenang mengambilkeputusan tentang perseroaan dan di dalam persidanganmenyatakan, tidak merasa dibujuk atau dirayu oleh terdakwa BudhiIstanto Suwito dalam meminjam Bilyet Deposito untuk dijadikanjaminan di BRI Syariah cabang Yogyakarta. Saksi Is Purwantomenyetujul melanjutkan Bilyet Deposito dijadikan jaminan ataspermintaan terdakwa, karena terdakwa mengatakan ini hanyamelanjutkan saja persetuan yang sudah ada dan selama ini tidak adamasalah.

Tindakanterdakwa tidak dipermasalahkan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamselaku organ tertinggi dalam Perseroaan tersebut.Menimbang bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur berwenangan dalammewakili perusahaan perseroan yang berbadan hukum dalam menjalankanpengurusan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannyaperseroan, termasuk pengelolaan dan pengeluaran keuangan perusahaan,dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Foto copy Akta Pendiri Perseroaan Terbatas PT. RAF KAMAJAYA ABADI,Nomor : 98 tanggal 19 Juni 2007, dari Notaris dan PPAT ASHELFINE, S.H.,M.H.,yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.2);Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Stg=Foto copy Keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/140 A tahun 2007, tanggal 9Juli 2007 tentang Pemberian jin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawitPT. RAFI KAMAJAYA ABADI, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.3);4.

MULTICON INDRAJAYATERMINAL telah memutuskan sebagai berikut:Menyetujui pengunduran diri Tuan PIETER PAAIS dari jabatannyaselaku Direktur Perseroaan, sebagaimana ternyata dalam suratpengunduran diri beliau tertanggal 6 Oktober 2013, efektif sejaktanggal ditutupnya Rapat tersebut.Halaman 4. Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.Mengangkat Tuan STEFANUS BUDI JUWONO YOSO SUNARDI danTuan ADI WARNO CHANDRA, masingmasing sebagai KomisarisPerseroan.... dst"Bahwa pengambilan keputusan dalam RUPSLB PT.

Lintas IskandariaLhokseumawe, sehingga secara hukum tanggung jawab terbataspemegang saham yang diberikan pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor40 tahun 2007 menjadi hapus, dan pemegang saham ikut memikul risikobersamasama dengan perseroan membayar utang perseroaan dari hartapribadi pemegang saham, sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 menyatakan : Tanggung jawab terbataspemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila terjadi halhal tertentu.Demikian juga dengan kedudukan

Sumsel mengalamikerugian dan kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan sempurnasebagaimana peruntukannya;Bahwa Blow Out yang terjadi dari tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan 15 Juli2005 adalah kesalahan atau setidaktidaknya kelalaian dari Tergugat makaTergugat II dan III turut bertanggung jawab secara tanggung renteng menurutprosedur pertanggungjawaban perseroaan tersebut:Bahwa perbuatan melanggar hukum berupa kesalahan atau setidaktidaknyakelalaian yang bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian

Fotocopy Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT. Paiton Energy CompanyNomor 64 tertanggal 11 Februari 1994 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SHNotaris di Jakarta, telah bermaterau cukup kemudian oleh Hakim Ketuadicocokkan dengan aslinya dan ternyata telan sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda T1A;2.Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.

Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 326/V/2018 tentang PemberhentianDirektur dan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Badan Uasaha MilikDaerah Perseroaan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten BintanPeriode 20152018 yang ditandatangani oleh Apri Sujadi(Bupati Bintan)pada tanggal 17 Mei 2019, foto copy sesuai dengan foto copy diberi tandabukti T1;2. Surat Pelimpahan perkara atas nama Risalasih, S.P, foto copy sesuaidengan aslinya diberi tanda bukti T2;3.

Bahwa Perusahaan Perseroaan Ternatas yang ada di wilayh objeksengketa aquo adalah PT. Sawit Jambi Lestari sejak tahun 1988sedangkan PT. VAT keberadaannya baru di tahun 2010;.