Ditemukan 4345 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-01-2011 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 5 April 2012 —
62 — 32
62 — 32
Pasal 5 PP No. 57/2010.Putusan KPPU No.1/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalam perspektifyuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan ini perlu dibatalkanagar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelaku bisnis lokal(domestik) yang sedang gencargencarnya melakukan ekspansi bisnis yang dapatikut mengembangkan perekonomian bangsa.Demikianlah Pernyataan Pembukaan (Opening Statement) ini disampaikan denganharapan dapat memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa
Register : 16-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 12 April 2017 — 1.Gunawan Guntur bin Iskandar
2.Yanti binti Sangka
20 — 3
20 — 3
Jikapermohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, makahal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat danmenciptakan ketidakpastian dalam hukum.
Register : 03-10-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Ba Tanggal 23 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
19 tahun sebagai batasminimal usia perkawinan, sangat belum layak untuk dinikahkan, sementaramasih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Pemohon agarmenunda hasrat segera menikah sampai dengan usia perkawinan yangdiperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia;Menimbang bahwa di samping itu, perkawinan yang salah satu ataukedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yangdiperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadapmasyarakat luas, sebab akan menjadi preseden
Register : 01-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 820/Pdt.G/2020/PA.Sbs Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
12 — 3
Menimbang, bahwa Tergugat masih terikat pernikahan denganperempuan lain, namun Tergugat tetap melangsungkan pernikahan denganPenggugat, karenanya sikap Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPenggugat telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Putus : 20-04-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1607 K/PID.SUS/2008 Tanggal 20 April 2009 — TERDAKWA
26 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Makassar tersebut yang menjatuhkan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan menurutPemohon Kasasi jelasjelas sangatlah belum memenuhi rasa keadilan dantidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga dikhawatirkan akanmenjadi preseden buruk bagi pelakupelaku kejahatan lainnya, walaupunmenurut Pemohon Kasasi telah sependapat dengan Majelis Hakim Bandingyang telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak
Register : 17-01-2022 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.TR Tanggal 4 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
63 — 51
63 — 51
Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi parapihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun,maka dihawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakanhukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak,pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan para Pemohonprematur dan bertentangan dengan hukum, oleh karena
Putus : 24-10-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 363/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 24 Oktober 2017 — SUASMARANTA, dkk melawan PT. BANK MEGA Tbk Pusat DI Jakarta, Cq PT Bank Mega Wilayah Jawa tengah, Cq PT Bank Mega Cabang Pekalongan dkk
34 — 23
34 — 23
tahu oleh tergugat berapa nilai jualnya atas jaminanmilik para Penggugat tersebut;Bahwa dengan adanya perintah dan pelaksanaan lelang yangdilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat Il maka telahdilaksanakan lelang dan dimenangkan oleh Turut Tergugat dnaTurut Tergugat Il;Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit Tergugat dan tergugatll tidak mementingkan penyelesaian hutang tetapi lebihmengedepankan' pelaksanaan lelang dan penjualan asetnasabahnya hal ini bertentangan dengan asas keadilan danmerupakan preseden
Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakanTergugat telah melaksanakan lelang yang bertentangan denganasas keadilan dan merupakan preseden buruk bagi pelaksanaanpraktek perbankan di Indonesia.Bahwa tergugat sudah arifdan bijak membina dan mengunjungiPenggugat guna memberi nasihat baik secara lisan maupun tertulisterkait kewajiban Penggugat sebagaimana perjanjian kredit antaraPenggugat dengan Tergugat ;Bahwa dikarenakan Penggugat telah benarbenar ingkar janji makaTergugat telah memberikan
Register : 12-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Ba Tanggal 10 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
19 tahunsebagai batasminimal usia perkawinan, sangat belum layak untuk dinikahkan, sementaramasih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Pemohon agarmenunda hasrat segera menikah sampai dengan usia perkawinan yangdiperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia ;Menimbang bahwa di samping itu, perkawinan yang salah satu ataukedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yangdiperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadapmasyarakat luas, sebab akan menjadi preseden
Putus : 15-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1764 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 September 2016 — Sukarji bin Supirin
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
sependapat danmengambilalih pembuktian dalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umumyang menyatakan Terdakwa SUKARuI bin SUPIRIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehinggaakibat dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang amatringan tersebut akan menjadi preseden
Putus : 10-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K/Pid/2016 Tanggal 10 Nopember 2016 — I/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Raba Bima ; H. MUHTAR Bin TAHER ;
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amin bahkan dengan adanya putusantersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi tatanan kehidupanmasyarakat, khususnya masyarakat Dompu yang pluralisme sehinggaberdampak pada kurang atau menurunnya kepercayaan masyarakatterhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itusendiri;Bahwa putusan pidana badan yang dijatunkan tersebut, sebenarnyabertentangan dengan hati nurani Hakim yang menyidangkan perkara ini,karena faktafakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dimaksudJaksa
Putus : 22-06-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Juni 2015 — UNIVERSITAS ANDALAS (UNAND)
melawan
1. DAVID M.L. TOBING, S.H., M.Kn, dkk
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
benefits); Bahwa tidak ada kewajiban bagi setiap peneliti dalam melakukanpenelitian ilmiah untuk menyampaikan hasil temuan penelitiannya kepadaseluruh masyarakat melalui mass media cetak tertutis maupun mediaelektronik lainnya; Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dari Institut PertanianBogor (IPB) adalah penelitian yang mengambil sample acak, dimanapeneliti tidak mengetahui sample susu yang ditelitinya tersebut berasaldari produk susu yang mana dan dari produsen susu yang mana;Menjadi preseden
Pemohon Kasasi dan parabeberapa Perguruan Tinggi lainnya atas nama Civitas Akademika, atasnama RektorRektor Perguruan Tinggi lainnya membantah bunyi Keputusandan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor032/2011.Eks, tertanggal 11 April 2011, dimana perintah eksekusi yangditujukan pada Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mempublikasikan hasilpenelitian dengan menyebutkan namanama dan jenis produk susu formulayang terkontaminasi Enterobacter Sakazakiharuslah dibatalkan;Bukan saja preseden
Register : 01-07-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 61-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 Tanggal 8 Agustus 2016 — Raden Susilo Raharjo, Serma NRP 21980154770778
68 — 21
68 — 21
TNI AD akan sangatmerugikan disiplin kePrajuritan dan akan berdampak (preseden)buruk dalam pembinaan disiplin di lingkungan TNI AD padaumumnya dan di Deninteldam IV/Diponegoro pada khususnya.
Bahwa Terdakwa dinilai memang tidak layak lagi untukdipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI, dengan pertimbanganperbuatan Terdakwa yang mempunyai tabiat yang buruk dansangat merugikan disiplin kePrajuritan dan akan berdampak(preseden) buruk dalam pembinaan disiplin di lingkungan TNI ADpada umumnya dan di Deninteldam IV/Diponegoro pada khususnyaBahwa terhadap halhal yang diuraikan dalam Kontra MemoriBanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakanpendapat dan menerima Kontra Memori Banding
Register : 11-05-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. SMART TELECOM
Tergugat:
FRANCO SINATURI
94 — 31
PT. SMART TELECOM
Tergugat:
FRANCO SINATURI
94 — 31
Smart Telecom Periode 2018 2020 dengan sanksipemutusan hubungan kerja akibat Pekerja telah diberikan 3 (tiga) kali SuratPeringatan namun tetap melakukan pelanggaran yang demi menegakkandisiplin serta menghindari timbulnya preseden yang tidak baik (buruk)dilingkungan Perusahaan Penggugat maka Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap diri Tergugat sebagai Pekerja adalah keputusan yang terbaik demidan untuk kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Penggugat;5.
telah pelanggaranterhadap ketentuan Pasal 38 ayat 3 Angka (3.10) Peraturan Perusahaan PT.Smart Telecom Periode 2018 2020 dengan sanksi pemutusan hubungan kerjaakibat Pekerja meskipun telah diberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan namun tetapmelakukan pelanggaran, bahkan Tergugat sering tidak berada di tempat kerjanyapada saat jam kerja dan tidak meminta ijin kepada atasan Tergugat mengenaiketidakberadaaan Tergugat pada saat jam kerja, sehingga demi menegakkandisiplin serta menghindari timbulnya preseden
Register : 25-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 58/PID. SUS/2019/PT BJM Tanggal 8 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MOHAMAD FIKRI NURIANA,SH
Terbanding/Terdakwa : RAHMADI ZULKIFLI Als MADI Bin JUMADING
39 — 18
Terbanding/Terdakwa : RAHMADI ZULKIFLI Als MADI Bin JUMADING
39 — 18
mana pada saat itu terdakwa dalam kondisimabuk minuman keras dan dikhawatirkan dapat membahayakan bagi orangHalaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.BJMlain maupun bagi diri terdakwa sendiri, dan atas putusan tersebut tidakmenimbulkan efek jera dan tidak memberikan daya tangkal yang lain untuktidak melakukan perbuatan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjadi preseden
Register : 05-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 31-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 206/B/2016/PT.TUN.MDN Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Tergugat : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi
Terbanding/Penggugat : Martios Alius bertindak untuk dan atas nama CV. Mitra Sakinah Consultant
21 — 9
Terbanding/Penggugat : Martios Alius bertindak untuk dan atas nama CV. Mitra Sakinah Consultant
21 — 9
Tingkat Pertamabersifat non exsecutable( tidak dapat dilaksanakan) terhadap KTUNyang ditampilkan LKPP dalam Webnya;Dalam Pokok Perkara:1.Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak menghargai regulasiyang mengatur tentang pembatasan kompetensi mengadili;2.Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak menghargai dokumendokumen kontrak sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkandengan perjanjian serta tidak menghargai keseimbangan hakdan kewajiban para pihak dalam perjanjian;3.Putusan Hakim tingkat pertama merupakan preseden
Putus : 13-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 13 Juni 2013 — MATRA ASYARAPI NASUTION Als ROPI
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwatidak terdapat fakta atau petunjuk apapun bahwa Terdakwa melakukan karena dalamkeadaan reflex sehingga memukul korban.4 Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian ini tidak saja mengancam secara fisikkorban, yang dapat mengakibatkan penderitaan tetapi juga dapat membahayakan nyawakorban, sekiranya korban tidak mengimbangi dengan perlawanan.5 Oleh karena itu, agar putusan Judex Facti tersebut tidak menjadi preseden burukdalam hal penegakan hukum, yang justru dapat melemahkan upaya prevensi tindakpidana
Putus : 09-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/Pid. Sus/2010 Tanggal 9 Juni 2010 — LOOD
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2010kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambunganpembangunan perikanan nasional yang mana akhirakhir ini jumlah tindakpidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah PengelolaanPerikanan RI khususnya di laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan nelayanasing sehingga negara RI mengalami kerugian dengan jumlah yang cukupbesar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguhsungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kKemudian hari serta tidakmembuat
Register : 01-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Sbs Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 6
31 — 6
Menimbang, bahwa Tergugat masih terikat pernikahan denganperempuan lain, namun Tergugat tetap melangsungkan pernikahan denganPenggugat, karenanya sikap Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPenggugat telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA BATULICIN Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Blcn Tanggal 22 Februari 2017 — - Pemohon I
- Pemohon II
12 — 8
12 — 8
kemudiandapat menghilangkan status hukum Pemohon yang ketika itu merupakansuami sah dari seorang wanita bernama Pihak ;Menimbang, bahwa selain itu juga UndangUndang Perkawinan diIndonesia menganut asas monogami sebagaimana maksud Pasal 3 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,sedangkan berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas,Pemohon dengan seorang wanita bernama Pihak masih terikat sahsebagai suamiisteri, oleh karena itu jika perkara a quo dikabulkan makaakan membawa preseden
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2260 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — SUTARTO NUGROHO
lawan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV, DK
dan
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
CQ. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAWA
BARAT CQ. KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN
124 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melaksanakan lEksekusi HakTanggungan.Pasal 1211 KUHPerdata, Pasal 224 HIR, Pasal 256 RBG DAN Pasal 19 ayat (1)UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah menjelaskan bahwa Eksekusi HakTanggungan BankBank Swasta adalah masuk dalam kompetensi absolutPengadilan Negeri yang tidak dapat diambil oleh lembaga lain termasuk KPKNL;Bahwa dengan dibiarkannya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungantanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri justru akan menjadi preseden
Melaksanakan EksekusiHak TanggunganPasal 1211 KUHPerdata, Pasal 224 HIR, Pasal 256 RBG dan Pasal 19 ayat(1) UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah menjelaskan bahwaEksekusi Hak Tanggungan BankBank Swasta adalah masuk dalamkompetensi absolut Pengadilan Negeri yang tidak dapat diambil olehlembaga lain termasuk KPKNL;Bahwa dengan dibiarkannya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan tanpaiin dari Ketua Pengadilan Negeri justru akan menjadi preseden