lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan betonnya pecahkan; Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akankehadiran Warga Desa Benihading pada hari sebelumnya tanggal 4November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki,Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwaanak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelahminum mau bongkar GET (pintu masuk ) dibawah dan mau bikin kacau,dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan

dimata air Weilawan; Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karenaadanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempatWarga Desa Benihading tersebut untuk pulang sampaikan kepada anakanak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalaukebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, makasampaikan kepada kepala Desa Benihading, supaya Saksi fasilitasipertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga DesaBenihading tersebut

pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dandatang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dansaudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatassedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksilebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang kamu punyaaksi pungutan

sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengankejadian pengrusakan;Bahwa kejadian pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatuurusan dan sesampainya dirumah Saksi melihat ada banyak warga yangsedang berada di rumah Saksi, dan dan masyarakat menyampaikanbanyak keluhan terkait pungutan

retribusi air bersih di mata air Weilawanyang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyrakat belumjelas, sehingga masyarakat desa Benihading merasa tidak puas,sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan danmembongkar portal/pipa palang pintu masuk;Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu. masuk)tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebihRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejakbulan Februari 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun,Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugatditangkap oleh pihak berwajib dalam kasus pungutan liar (pungli) dan divonis 3 tahun 6 bulan kurungan penjara;.

Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Tgr2.Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari2019 mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisihdan bertengkar;Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatkarena Tergugat memilki sifat mudah marah/emosi, sering berkatakata yang kasar dan terkadang merusak perabot rumah tangga dansaat ini Tergugat dipidana garagara pungutan

mempunyai hak untuk mengajukanperkara cerai gugat terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa yang menjadi dalildalil gugatan Penggugat untukbercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Februari2019 antara Penggugat dan Tergugat terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalahkarena Tergugat memilki sifat mudah marah/emosi, sering berkatakata yangkasar dan terkadang merusak perabot rumah tangga dan saat ini Tergugatdipidana garagara pungutan

Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memilki sifat mudahmarah/emosi, sering berkatakata yang kasar dan terkadang merusak perabotrumah tangga dan saat ini Tergugat dipidana garagara pungutan liar selamalebih dari tiga tahun. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalamtenggat waktu satu tahun lima bulan hingga saat ini. Saksi telah berusaha untukmenasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil.

Sementara tindakan Tergugatyang memilki sifat mudah marah/emosi, sering berkatakata yang kasar danterkadang merusak perabot rumah tangga dan saat ini Tergugat dipidana garagara pungutan liar selama lebih dari tiga tahun telah memicu terjadinyapertengkaran secara teruSmenerus, kondisi tersebut menunjukkan ikatanbathin kesatu belah pihak telah rapuh dan terurai dari sendisendinya, sehinggatujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiatidak tercapal;Halaman 10 dari 14 putusan

denda Administrasi sejumlahRp.3.334.000,00 kepada Pengadilan Pajak;bahwa Majelis selanjutnya memeriksa ketentuan yang berlaku dalam hal ekspor danpemungutan Bea Keluar atas ekspor 500 MT Crude Palm Oil (CPO) dimaksud;Dasar Hukumbahwa menurut Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006, dinyatakan : Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerahpabean.bahwa menurut angka 15a dinyatakan : Bea keluar adalah pungutan

negaraberdasarkan undangundang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.bahwa mengenai pungutan bea keluar atas barang yang diekspor, Pasal 2A UndangUndang tersebut menyatakan : Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;melindungi kelestarian sumber daya alam;mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu dipasaran internasional; ataumenjaga Stabilitas

harga komoditi tertentu di dalam negeri.Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.bahwa UndangUndang tersebut mengatur pungutan bea keluar hanya dalam 1(satu) Pasal, yaitu Pasal 2A, yang dalam penjelasannya dinyatakan :Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingannasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasarinternasional.bahwa selanjutnya, Pasal

ditetapbkan dalam Pasal 82ayat (6) yang menyatakan :(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atasbarang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.(2) dst. ...(3) dst. ...(4) Dihapus.(5) dst. ...(6) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalampemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinyapungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda palingsedikit 100% (seratus persen) dari pungutan

negara di bidang ekspor yang kurangdibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidangekspor yang kurang dibayar.Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P40/BC/2008 tanggal 23Desember 2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimanatelah beberapa kali diubah, perubahan ketiga dengan Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor P 27/BC/2010 tanggal 21 Mei 2010, menyatakan :Pasal 10Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor yang:akan diimpor

perikanan Nomor 499/PSKMI/VII/11tertanggal 06 Juli 2011; 3410.11.12.13.14.15.16.Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/523/VII/11 tanggal 13 Juli 2011 dan PenetapanBesarnya pungutan perikanan 523/PSKMI/VII/11 tertanggal13 Juli 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/562/VII/11 tanggal 23 Juli 2011 dan PenetapanBesarnya pungutan perikanan 562/PSKMI/VII/11 tertanggal23 Juli 2011; 2no

oon nenFoto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/592/VIII/11 tanggal O06 Agustus 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 592/PSKMI/VIII/1 1tertanggal 06 Agustus 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/602/VIII/11 tanggal 09 Agustus 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 602/PSKMI/VIII/1 1tertanggal 09 Agustus 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/677/IX/11 tanggal 03 September 2011 danPenetapan Besarnya

pungutan perikanan 677/PSKMI/IX/11tertanggal 03 September 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/754/IX/11 tanggal 28 September 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 754/PSKMI/IX/11tertanggal 28 September 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/783/X/11 tanggal O5 Oktober 2011 dan17.18.19.20.21.22.Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Penetapan Besarnya pungutan perikanan 783/PSKMI/X/11tertanggal 05 Oktober 2011

; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/800/X/11 tanggal 15 Oktober 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 800/PSKMI/X/11tertanggal 15 Oktober 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/813/X/11 tanggal 19 Oktober 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 818/PSKMI/X/11tertanggal 19 Oktober 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/867/X/11 tanggal 29 Oktober 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 867

Penetapan Besarnya Pungutan Perikanan Nomor562/PSKMI/VII/11 tertanggal 23 Juli 2011; Foto copy Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI) Nomor523.2/562/VII/11 tertanggal 23 Juli 2011; Foto copy Penetapan Besarnya Pungutan Perikanan Nomor592/PSKMI/VIII/11 tertanggal 06 Agustus 2011; Foto copy Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI) Nomor523.2/592/VIII/11 tertanggal 06 Agustus 2011; Foto copy Penetapan Besarnya Pungutan Perikanan Nomor677/PSKMI/IX/11 tertanggal 03 September 2011; Foto copy Surat Keterangan

lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan betonnya pecahkan; Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akankehadiran Warga Desa Benihading pada hari sebelumnya tanggal 4November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki,Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwaanak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelahminum mau bongkar GET (pintu masuk ) dibawah dan mau bikin kacau,dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan

dimata air Weilawan; Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karenaadanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempatWarga Desa Benihading tersebut untuk pulang sampaikan kepada anakanak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalaukebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, makasampaikan kepada kepala Desa Benihading, supaya Saksi fasilitasipertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga DesaBenihading tersebut

pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dandatang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dansaudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatassedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksilebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang kamu punyaaksi pungutan

sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengankejadian pengrusakan;Bahwa kejadian pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatuurusan dan sesampainya dirumah Saksi melihat ada banyak warga yangsedang berada di rumah Saksi, dan dan masyarakat menyampaikanbanyak keluhan terkait pungutan

retribusi air bersih di mata air Weilawanyang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyrakat belumjelas, sehingga masyarakat desa Benihading merasa tidak puas,sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan danmembongkar portal/pipa palang pintu masuk;Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu. masuk)tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebihRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa

negara yang dikenakan yaitu pungutan cukaiHalaman 12 dari 29 hal.

Adapun besarnyapungutan cukai untuk barang kena cukai berupa Hasil Tembakau rokokjenis Sigaret Kretek Mesin Rp.335,00/btg dan jenis Sigaret Putin MesinRp.290,00/btg, maka untuk perhitungan pungutan cukai adalah jumlahbatang roko x tarif cukai, sehingga perhitungan pungutannya adalahsebagai berikut: Tarif Total Nilai.

hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin dan sigaretputin mesin ditambah pungutan PPN HT yaitu Rp138.156.600,00 +Rp25.182.867,00, maka total kerugian negara berupa Cukai HasilTembakau dan PPN HT dari rokok illegal milik Terdakwa tersebut yangHalaman 14 dari 29 hal.

Unsur telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakanuntuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualaneceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tandapelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29Ayat (1);Menimbang, bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakanterhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristiik yangHalaman 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Bkt.dtetapkan.

WarnaPutihBahwa pungutan cukai yang seharusnya dikenai pada 44 (empat puluh empat ) karton berisi rokok tersebut sebesar Rp138.156.600,00 (seratus tigapuluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).

SUPRIATNA dengan nilai uangsebesar Rp1.000.000;Buku/catatan Rincian Penggunaan Uang Pungutan yang berasal daripeserta program Sertifikat PRONA Desa Jambe tahun 2008 denganlampiran kuitansikuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditandatangani oleh Sdr. M.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI;6.

yang ditetapkan Terdakwa tentu merupakan pungutan yangtidak sah yang membebani peserta pemohon.

Sehingga peserta pemohonmengeluarkan dana yang tidak seharusnya.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang memungut dana darimasyarakat yang tidak seharusnya merupakan penyalahgunaankewenangan.Bahwa tidak terdapat keadaan yang emergency atau mendesak yang dapatdigunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau sifatmelawan hukumnya perbuatan Terdakwa melakukan pungutan meskipunatas dasar musyawarah dengan masyarakat.Bahwa dalam kenyataannya penggunaan dana pungutan yang dilakukanTerdakwa

Fasilitasi Pencegahan, Penindakan yustisi pungutan liar; b. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;c. Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya;Ill. OBJEK KEBERATANBahwa yang menjadi objek keberatan yang Kami ajukan ini adalahPutusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 002/PTSA/II/2019tanggal 22 Februari 2019 terhadap Sengketa Informasi Publik NomorRegister: 022/SI/X/2018;IV. ALASAN KEBERATANBahwa yang menjadi alasan mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:1.

Fasilitas Pencegahan, penindakan yustisi pungutan liar;D. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;C. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya; Sudah menjadi informasi yang terobuka untuk umum;6.Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau keputusan yangmenetapkan bahwa salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)dan kwitansi pembayarannya paket/kegiatan swakelola tahun 2017 di Inspektorat Kabupaten Tegal yaitu: Q.

Fasilitas Pencegahan, penindakan yustisi pungutan liar;D. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;C.

Fasilitas Pencegahan, penindakan yustisi pungutan liar;), Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;C.

Memerintahkan Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari untuk memberikan Salinan/fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dankwintansi pembayaran paket/kegiatan swakelola tahun 2017 diInspektorat Kabupaten Tegal yaitu Fasilitas pencegahan, penindakanyustisi pungutan liar, pelaksanaan pengawasan Internal secaraberkala dan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya;4.

Terbanding meragukan kebenaran dan validitas transaksi daridokumendokumen tersebut;bahwa terhadap pendapat Terbanding, Pemohon Banding memberikan pendapat yang padaintinya adalah dokumendokumen yang diajukan telah menunjukkan bahwa PPN ataspembelian BKP/JKP telah dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP/JKP;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang TelahDiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Faktur Pajak adalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh Pengusaha KenaPajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak,atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa Pasal angka 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang TelahDiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudahdibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena

PajakMasukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;Menim :bangbahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat buktibukti/dokumen pendukung yangdisampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapatmenunjukkan buktibukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaran pembayaranPajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak danmenerima Faktur Pajak sebagai bukti pungutan

Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016 Bahwa adapun total Alokasi Raskin periode 2011 sampai dengan 2014untuk Kecamatan Empanang adalah : No Tahun Alokasi1 2011 65.880 Kg2 2012 50.610 Kg3 2013 42.075 Kg4 2014 33.660 KgTotal 192.225 Kg Bahwa Terdakwa selama rentang tahun 2011 sampai dengan 2014 selakupihak yang membagikan Program Raskin di Kecamatan Empanangmelakukan Pungutan tidak sah dengan cara menaikan harga Tebus Raskinkepada masyarakat Rumah Tangga sasaran dari harga Tebus Rp1600/Kgyang ditetapbkan dalam

Nomor 2696 K/Pid.Sus/2016 kepada Kepala Desa untuk biaya distribusi dari kecamatan ke kelurahan/desa masingmasing.Bahwa pembagian dana Pungutan liar yang dikumpulkan Terdakwa yaituuntuk masingmasing Kepala Desa Rp 300/Kg dan Rp 600/Kg digunakanuntuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.Bahwa Total pungutan tidak sah yang dilakukan Terdakwa selama rentangwaktu tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah : Alokasi Darga Tebus Harga Tebus Selisih/ PungutanNo Tahun Raskin HTR RTS @2500/K Liarask @Rp 1600/Kg 8

/Kg digunakanuntuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri:Bahwa total pungutan tidak sah yang dilakukan Terdakwa selama rentangwaktu tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah :Hal. 18 dari 33 hal.

Sebagai masyarakat desa ada perasaantekanan psikologis sebagai bentuk daya paksa untuk memberikan biayasiluman/tambahan tersebut ; Bahwa bentuk kesepahaman yang dibangun oleh Terdakwa denganpenerima manfaat bahwa biaya pungutan dalam bentuk biaya angkut, biayabongkar dan biaya timbang diberikan penerima manfaat kepada Terdakwaatas dasar keikhlasan dan sukarela/partisipasi tidak dapat dibenarkan,karena para penerima manfaat tidak pernah mendapatkan sosialisasiadanya biaya pungutan sebagaimana disebutkan

; Bahwa pengenaan biaya pungutan oleh Terdakwa dilakukan tidak sesuaidengan maksud dan tujuannya yaitu melawan para pemimpinnya untukmendapatkan sesuatu keuntungan/manfaat, namun dalam kenyataanTerdakwa sebagai Tim Koordinator dan Tim Raskin lainnya mendapatkanbagian dari biaya pungutan mendapatkan manfaat keuntungan rupiah untuktingkat kecamatan yang diterima Terdakwa dalam program penyaluranraskin 2011/2014 selurunnya sebesar Rp115.335.000,00 (seratus lima belasjuta tiga ratus tiga puluh lima

barang bukti :Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penutut Umum atas diri Terdakwa yangmenuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan terdakwa SATRIA ERLANDA BIN ANZIB secara sah dan meyakinkanbersalah telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibanpabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikut atau daritempat lain dibawah pengawasan pebean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yangmengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan

bulan Apriltahun 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat Pelabuhan Ulee LheuBanda Aceh atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengeluarkan barang impor berupa 30(tiga puluh karung) gula pasir yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya darikawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawahpengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidakterpenuhinya pungutan

Telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibanpabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau daritempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukaiyang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara ;Ad.1.

Telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannyadari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat laindibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yangmengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwayang terkait satu sama lain dan didukung dengan barang bukti yang diajukandipersidangan, Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 16.00 Wibbertempat

Negara, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntutumum telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengeluarkan barang imporyang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempatpenimbunan berikut atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuanpejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara

Kediri diluarbesaran biaya yang seharusnya ditanggung oleh warga pemohon yangbesarannya beragam antara Rp. 75.000, (Tujuh puluh lima ribu rupiah)Sampai dengan Rp. 700.000, (Tujuh ratus ribu rupiah) per bidang, danuntuk melaksanakan pungutan terhadap warga pemohon ajudikasi di DesaGabru tahun 2005 tersebut terdakwa memungut sendiri warga pemohonajudikasi yang mendaftar kepada terdakwa, memerintahkan kepada KaurKesra (IMAM SOLIKHIN) untuk ikut memungut kepada warga pemohonselanjutnya menyerahkan uang

SULASMINI sebanyak 1 bidang dipungut Rp. 175.000, ; Bahwa dari pungutan terhadap pemilik 393 bidang tanah yang dimohonkansertifikat dalam Program Ajudikasi di Desa Gabru, Kec. Gurah,Kab.

Kediri tahun2005 Terdakwa PUJIANTO, A.Md menikmati keuntungan sebesar : jumlah ... jumlah keseluruhan pungutan = Rp. 41.355.000, jumlah penggunaan = Rp. 24.540.000, jumlah yang dinikmati terdakwa = Rp. 16.815.000,Bahwa Terdakwa PUJIANTO, A.Md selaku Kepala Desa Gabru,Kec. Gurah, Kab. Kediri dalam pelaksanaan tugas selaku perangkat Desatelah mendapat penghasilan atau upah berupa tanah bengkok dari tanahganjaran Desa, selain itu selaku Anggota Panitia Ajudikasi BPNKab.

SULASMINI sebanyak 1 bidang dipungut Rp. 175.000, ; Bahwa dari pungutan terhadap pemilik 393 bidang tanah yang dimohonkansertifikat dalam Program Ajudikasi di Desa Gabru, Kec. Gurah, Kab.

Kediri tahun2005 Terdakwa PUJIANTO, A.Md menikmati keuntungan sebesar : jumlah keseluruhan pungutan Rp. 41.355.000, jumlah penggunaan Rp. 24.540.000,Rp. 16.815.000, Bahwa Terdakwa PUJIANTO, A.Md. selaku Kepala Desa Gabru, Kec. jumlah yang dinikmati terdakwaGurah, Kab. Kediri dalam pelaksanaan tugas selaku perangkat Desa telahmendapat penghasilan atau upah berupa tanah bengkok dari tanah ganjaranDesa, selain itu selaku Anggota Panitia Ajudikasi BPN Kab.

BAHRUDIN alias EDO berikut barang buktinya berupa uang 1(satu) buah tas warna hitam, uang tunai hasil pungutan pengunjung pantaipasir perawan sebesar Rp.945.000, (sembilan ratus empat puluh lima riburupiah), 1 (satu) unit stempel, 1 (satu) unit bak stempel, 1 (satu) buahhandphone merek samsung J1 ace warna putih berikut simcard;Setelah berada di kantor polisi akhirnya diketahui bahwa sdr. MASTONOalias BAOK bersamasama dengan sdr.

BAHRUDIN alias EDO (berkasperkara terpisah) dan terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY mengakusebagai pengelola pantai pasir perawan dengan tidak memiliki jjinRestribusi dari Pemerintah Daerah Kepulauan Seribu mapun pihak yangberwenang lainnya telah melakukan pungutan liar dengan carapengunjung/wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Pasir Perawan diPulau Pari diharuskan terlebih dahulu membayar Tiket Masuk kepadamereka terdakwa dengan harga Rp.5000, (/ima ribu rupiah) per oranguntuk yang tidak memakai

BAHRUDIN alias EDO disetorkan kepada terdakwaMUSTAGHFIRIN alias BOBY selaku Ketua Pengurus Petugas KebersihanPantai Pasir Perawan di Pulau Pari Kepulauan Seribu dan setiapminggunya mendapatkan hasil penjualan Tiket masuk ke Pantai PasirPerawan ratarata sekitar Rp.2.500.000, (dua jjuta lima ratus ribu rupiah)yang selanjutnya uang hasil pungutan liar dengan cara menjual tikettersebut dibagibagi yang setiap minggunya terdakwa mendapatkanbagian antara Rp.200.000, s/d Rp.300.000, dan mereka terdakwamelakukan

pungutan liar tersebut sudah berjalan lebin kurang selama 4(empat) tahun;Akibat perbuatan terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY bersamasamadengan sdr.

Retribusi adalah pungutan yang dapat diambil olehpemerintah dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pelayananatau perizinan tertentu dengan syarat yaitu objek tersebut disediakan,dimiliki dan dikelola pemerintah daerah. Pemda tidak dapatmemungut retribusi terhadap objek yang tidak disediakan, tidakdimiliki dan tidak dikelola oleh Pemda. Pasal 186 UU No. 28 Tahun2009 secara eksplesit bahwa pihak lain (swasta) diperbolehkan untukmemungut dengan nama dan bentuk apapun diluar UU ini.

Jenis JumlahRetribusi yang Jumlah yang Retribusi Pungutan yg Pungutan yg tdRetribusi unit Dipungut Dipungut sesuai Perda disetorkan ke disetorkanBentor Kas Daerah1. KIUR 103 =Rp.65.000/thn Rp.6.695.000 /Rp.20.000/thn Rp.2.060.000 /Rp.635.0002. IlzinUsaha 103 Rp.60.000/thn Rp.6.180.000 /Rp.20.000/thn Rp.2.060.000 Rp.4.120.000AnggkutanBarang3. Kartu 103 = Rp.45.000/thn Rp.4.635.000 Rp.7.500/bIn Rp.4.640.000 Pengawasan atauRp.90.000,/thn4.

Parkir 331 Rp.10.000/bIn Rp.39.720.00 Rp.500/tiap Rp.6.100.000 Rp.33.620.000.atau 0 masukRp.120.000/thn terminal dantidak dapatdiborongkanRp.61.345.00 Rp.16.920.00 Rp. 44.435.0000, 0, Bahwa pungutan Retribusi yang disetorkan oleh Terdakwa ke kas Daerahmelalui bendahara PAD hanya yang besarannya sesuai Perda, yaitusebesar Rp. 16.920.000,, sedangkan jumlah pungutan yang tidakdisetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 44.435.000, (empat puluh empatjuta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya

sekitarjumlah tersebut dan hasil pungutan retribusi tersebut telah dipergunakanuntuk kepentingan Terdakwa dan orang lain ;e Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan / penagihan Retribusi RodaTiga (Bentor) tidak sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenHal. 5 dari 30 hal.

/tagihan retribusi RodaTiga (bentor) dengan perincian perhitungan sebagai berikut : No Jenis Jumlah Retribusi Jumlah Retribusi Pungutan PungutanRetribusi unit yang yang sesuai yg yg tdkBentor Dipungut Dipungut Perda disetorkan disetorkanke KasDaerahKIUR 103 Rp.65.000 Rp.6.695.

Rp.33.620/bIn atau .000 tiap 000 000.Rp.120.00 masuk0/thn terminaldan tidakdapatdiborongkanRp.61.345 Rp.16.920 Rp..000, .000, 44.435.000 10Bahwa pungutan retribusi yang disetorkan oleh Terdakwa ke kas Daerahmelalui bendahara PAD hanya yang besarannya sesuai Perda, yaitusebesar Rp.16.920.000,, sedangkan jumlah pungutan yang tidakdisetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 44.435.000, (empat puluh empatjuta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut dan hasil pungutan

Undang Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UUNo 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan sebagai berikut: "Orangyang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilaipabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Keputusan DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4)atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepadaPengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atautanggal keputusan, setelah pungutan

Terbanding kemudian menjawab surat Pemohon Banding Nomor: 001/PPI/I/2008 tanggal 7Januari 2008 melalui surat Terbanding Nomor: S202/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 15 Januari2008 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap barang ekspor yang menggunakan barangdan bahan asal impor dikecualikan dari pengenaan Pungutan Ekspor.

Untuk mendapatkanpengecualian pengenaan pungutan ekspor tersebut, eksportir harus mengajukan permohonansesuai Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P08/BC/2007 tanggal 5April 2007 kepada Kepala Kantor Pemuatan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean ekspor,.

Pemohon Banding kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuanpengecualian pengenaan pungutan ekspor atas RBDPO yang menggunakan barang dan bahanasal impor Vegetable Ghee dengan surat Nomor: 004/PPI/I/2008 tanggal 16 Januari 2008, yangdilampiri antara lain dengan dokumen BC 2.3, B/L, dan Invoice, yang mencantumkan bahwajenis barang vegetable gee adalah country of origin Indonesia,.

Dan setelah pengunjungtersebut membayar barulah para terdakwa mengijinkanmereka untuk masuk;Bahwa, saksi melihat uang yang terkumpul oleh laludihitung oleh para terdakwa kemudian dibagibagi, danTerdakwa Drajat menyerahkan uang hasil pungutan daripengunjung sebesar Rp.90.000.

(sembilan puluh ribu rupiah)tersebut adalah sebagian uang hasil pungutan daripengunjung setelah loket karcis ditutup pada hari Sabtutanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang diserahkan olehDrajat Indra Tama kepada petugas/ Polisi...Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan di KebunBinatang tersebut;Terdakwa ZUL ASRI Pgl.

PAJOK;e Bahwa, terdakwa melakukan pungutan uang masuk keKebun Binatang dengan tidak menggunakan karcis padahari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 17.30Wib sampai pukul 19.00 wib di Pintu masuk taman MargaSatwa Budaya Kinantan ( TMSBK ) Bukittinggi;e Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersamaSapriwandi Pgl Sap dan Drajat Indra Tama dan yangmenyuruh untuk melakukan hal tersebut adalah saksi IbenAchsan Adnani yang merupakan Kasi Trantib TMSBK;e Bahwa, pengunjung masih ramai ingin

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebutadalah sebagian uang hasil pungutan dari pengunjungsetelah loket karcis ditutup pada hari Sabtu tanggal 10Agustus 2013 tersebut yang diserahkan oleh Drajat IndraTama kepada petugas Polisi yaitu saksi Syahrial Sunayang sedang melakukan pengamanan di Kebun Binatang/ tersebut...Terdakwa DRAJAT INDRA TAMA Pgl.

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagianuang hasil pungutan dari pengunjung setelah loket karcisditutup pada/ hari...hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang terdakwa serahkan kepadapetugas Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan diKebun Binatang tersebut;19Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barangbukti berupa:e Uang sebanyak lebih kurang Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah)e Uang sebanyak lebih kurang Rp. 991.000, (Sembilan ratus

)memiliki nilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitupungutan kepada masyarakat untuk Negara dalam menjalankanpenyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki artiyang berbeda, dimana Pajak tidak memiliki prestasi secaralangsung yang dapat ditunjuk, sedangkan pungutan lainnyadiantaranya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)pada hakekatnya merupakan pungutan selain pajak yang berasaldari berbagai pungutan yang dikelola oleh kementerian / lembaga,sehubungan dengan pelayanan yang diberikan

Lagi pula dalam terminologi yang diberlakukandalam peraturan a quo dinyatakan bahwa Provinsi Sumber DayaHutan (PSDH) adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsikdari hasil hutan yang dipungut dari hutan yang telah dilepasstatusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan yangtelah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atauhutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektorkehutanan.

Dari rumusan dalam terminologi tersebut terkandungmakna bahwa (1) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) adalahpungutan selain PSDH dan DR yang dalam teori pemungutanboleh dipungut berupa opsenten (pungutan tambahan) yaitu atasobjek hasil hutan kayu tersebut terdapat kekurangan dalambesarnya satuan yang telah ditetapbkan menurut peraturanperundangundangan yang seharusnya dapat dipungut.

Tegasnya bahwaPSDH dan DR serta PNT pada dasarnya merupakan objekpungutan PNT merupakan pungutan hasil hutan kayu kepadapemegang izin usaha pemanfaatan hutan;6.

Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukumyang menerima setoran PNBPdari Penggugat tanpa menganalisa hukum pungutan PNBP yangditerbitkan Tergugat sejumlah Rp. 15.137.515.695,00 (lima belasmilyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enamratus sembilan puluh lima rupiah);4.

, perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41% darihasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp. 195.000, dan pembagian untuk Kecamatandan Pemerintah Kabupaten sebesar 41% disepakati bersama termasuk terdakwa, dimana AgusPramano, S.Sos.

Msi., dengan kebijakanmenyalahgunakan kewenangannya didapat dana sebesar Rp. 169.845.000, (seratus enampuluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).Terdakwa telah menelpon Akhmad Saikhu S.Sos Msi., memberitahukan bahwa terdakwatidak dapat menerima langsung jatah pembagian hasil pungutan tersebut karena terdakwatugas belajar dan supaya jatah pembagian hasil pungutan untuk Kecamatan dan PemerintahKabupaten supaya diserahkan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Sdr.

., memerintahkan kepada Bendahara Sdri SriNurhandayani untuk menyerahkan uang hasil pungutan tersebut sebesar Rp. 24.500.000,kepada Camat Garum dan Kabupaten melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan Sdr. HerySubandrio dengan bukti penerimaan kwitansi tertanggal 14 Nopember 2006 sebesar Rp.22.500.000, dan kwitansi tertanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000, selanjutnyaterdakwa memerintahkan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sdr.

diterimadi Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh)hari, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuanPasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 001/EPJBC/XI/2011 tanggal 31 November 2011dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuanPasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masih harusdibayar sebesar Rp 14.343.000 dan 50%nya adalah sebesar Rp 7.171.500;bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkan fotokopidan/atau asli bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean,MengingatMemutuskanCukai, dan Pajak (SSPCP) dan Pemohon Banding tidak pernah hadir dalampersidangan dan tidak menyerahkan atau mengirimkan fotokopi dan asli buktipelunasan dimaksud oleh karena itu Majelis tidak dapat meyakini bahwa 50% daritagihan pungutan

sendiriatau orang lain yaitu untuk memperoleh uang yang akan dipergunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa dan juga untuk dibagi kepada staf dan honorernya,secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitudengan dalih untuk biaya penggandaan dokumen, biaya pembuatan papanproyek,dan pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Terdakwa sebagai Kepala BidangBina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene yang sekaligus menjabatsebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah melakukan pungutan

tidak sah ataupungutan liar terhadap kontraktor pemenang pekerjaan di Bidang Bina Marga yaitupaket pekerjaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus TransportasiPedesaan (DAK TP) dan Paket Tender /lelang, pungutan tersebut tidak sah danmelawan hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan mengenai Pelayanan Publikdan Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayarandengan potongan, yaitu apabila kontraktor atau rekanan

TPK/2017/PT.MKSbiaya pungutan tersebut ditentukan oleh Terdakwa sendiri yang mana lebih tinggi daribiaya yang dianggarkan. Bahwa kegiatan pungutan liar tersebut terobongkar setelahadanya operasi tangkap tangan oleh Penyidik Polres Majene di Kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Majene dan ditemukan sisa uang hasil pungutan liarsejumlah Rp. 7.800.000, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Rincianbiaya pungutan tersebut ditentukan oleh Terdakwa sendiri yang mana lebih tinggi daribiaya yang dianggarkan. Bahwa kegiatan pungutan liar tersebut terbongkar setelahadanya operasi tangkap tangan oleh Penyidik Polres Majene di Kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Majene dan ditemukan sisa uang hasil pungutan liarsejumlah Rp. 7.800.000, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).