Ditemukan 13261 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-06-2008 — Putus : 17-11-2008 — Upload : 14-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1234/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr
Tanggal 17 Nopember 2008 —
60
  • tahun 2005 tanpa ijin dan tanpaalasan yang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dandiluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 18-03-2009 — Putus : 03-08-2009 — Upload : 23-11-2011
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0739/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr
Tanggal 3 Agustus 2009 — -
102
  • selama 5 tahun tanpa ijin dantanpa alasan yang sah serta tidak diketahui alamatnyayang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinanPenggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankanlagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adiladalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islamdalam kitab fatkhul wahhab
Register : 05-05-2009 — Putus : 05-10-2009 — Upload : 14-10-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1121/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr
Tanggal 5 Oktober 2009 —
60
  • 5 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 22-03-2010 — Putus : 24-08-2010 — Upload : 13-07-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1026/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr
Tanggal 24 Agustus 2010 — Penggugat vs Tergugat
70
  • 4 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 13-01-2011 — Putus : 31-05-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0190/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr
Tanggal 31 Mei 2011 —
111
  • selama 2 tahun tanpa ijin dantanpa alasan yang sah serta tidak diketahui alamatnyayang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinanPenggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankanlagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adiladalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islamdalam kitab fatkhul wahhab
Register : 08-06-2009 — Putus : 03-11-2009 — Upload : 03-11-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1409/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr
Tanggal 3 Nopember 2009 —
60
  • 9 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 29-03-2010 — Putus : 13-07-2010 — Upload : 13-07-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1100/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr
Tanggal 13 Juli 2010 — Penggugat vs Tergugat
125
  • 3 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 26-05-2009 — Putus : 20-10-2009 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1303/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr
Tanggal 20 Oktober 2009 — Penggugat vs Tergugat
90
  • tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 09-03-2010 — Putus : 21-07-2010 — Upload : 13-07-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0886/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr
Tanggal 21 Juli 2010 — Penggugat vs Tergugat
90
  • 2 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 26-05-2009 — Putus : 21-10-2009 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1302/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr
Tanggal 21 Oktober 2009 — Penggugat vs Tergugat
110
  • 6 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 16-06-2008 — Putus : 29-10-2008 — Upload : 14-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1288/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr
Tanggal 29 Oktober 2008 —
60
  • 2 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 16-06-2008 — Putus : 29-10-2008 — Upload : 14-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1280/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr
Tanggal 29 Oktober 2008 —
52
  • 5 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 23-02-2009 — Putus : 07-07-2009 — Upload : 20-10-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0514/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr
Tanggal 7 Juli 2009 —
40
  • 3 bulan tanpa ijjin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 18-06-2008 — Putus : 02-09-2008 — Upload : 18-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1315/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr
Tanggal 2 September 2008 —
50
  • selama tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 18-02-2009 — Putus : 29-06-2009 — Upload : 20-10-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0494/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr
Tanggal 29 Juni 2009 —
70
  • tahun 2007 tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 15-04-2010 — Putus : 24-08-2010 — Upload : 16-07-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1242/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr
Tanggal 24 Agustus 2010 — Penggugat vs Tergugat
60
  • 3 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 12-10-2010 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2908/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr
Tanggal 9 Maret 2011 — -
70
  • 10tahun 8 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalamdan diluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti danmemenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinanPenggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankanlagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adiladalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islamdalam kitab fatkhul wahhab
Register : 09-03-2010 — Putus : 27-07-2010 — Upload : 13-07-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0891/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr
Tanggal 27 Juli 2010 — Penggugat vs Tergugat
70
  • 2 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
Register : 19-02-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kla
Tanggal 28 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
80
  • Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Kla28 Maret 2019 Masehi/ 21 Rajab 1440 HijriyyahArtinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorangperempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnyaseperti wali dan dua orang saksi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab bisyarhiManhajit Tullab
    aid 109 Leas aly rire) a Md Ue JI JU olyisaArtinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipun iatidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu,atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon dan Pemohon II tersebut telahbersesuaian juga dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan yangmengetahui bahwa antara Pemohon dan Pemohon II telah menikah sehinggahal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Abdul Wahhab
Register : 06-11-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PA RANTAU Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Rtu
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
294
  • 2020/PA.RtuArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadapperempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab
    Penetapan No. 130/Pat.P/2020/PA.RtuAkta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, olehkarenanya permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya puladikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab Al/Asybah wa alNazha irkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadapkaidah berikut Majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam