Ditemukan 1505 data
ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
KURNIAWAN SANDY Als SENDY Bin BASRUNI
22 — 2
Keseimbangan antara social welfare dengan social defence;3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offenderdan victim (korban);4.
57 — 24
itu berupa sanksi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara Social Welfare
69 — 33
mereka terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka terdakwaakan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pemah dilakukan mereka terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social defence) yang pada akhimya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare
43 — 17
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan yaitu : 22220 20m nnn nnn nnn nnn noe nnn noe nnn oe nnn enn cen nee= Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim
KUSUMA WARDANI RAHARJO,SH.
Terdakwa:
NI KADEK DARMINI
75 — 31
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
25 — 5
perbuatannya tersebut berupa sanksi pidana;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan 18filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu;1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
93 — 10
Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu,keseimbangan antara social welfare
24 — 10
dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnyaHalaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1525/Pid.Sus/2020/PT MDNmenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
1.WIDI SULISTYO, S.H
2.Martha Evalina Siahaan, SH.,MH.
Terdakwa:
Suardi Alias Sardi Bin Bujang
59 — 14
dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor:130/Pid.B/2021/PN.Skwayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
71 — 59
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, olehBicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno J.
Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Murdian, S.H.Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN KotPanitera Pengganti,Tetti Herawaty Saragih, S.H.Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot
37 — 10
20Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu,keseimbangan antara social welfare
34 — 15
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan yaitu; Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;=" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;" Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (korban);= Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
44 — 3
dihukum setimpaldengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu; 2) Keseimbangan antara social welfare
41 — 14
Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan yaitu;= Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindifidu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;" Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (korban);= Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
Terbanding/Terdakwa : IGNATIUS RENDI RELIANTO
67 — 14
terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka terdakwaakan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan mereka terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare
NUR RACHMANSYAH, SH.
Terdakwa:
1.ERNA Binti DAENG MUSE
2.SURIANTI Binti CONI
27 — 5
dihukum setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa,Hakim wajiod menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfiloSoF1S, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
25 — 20
efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapybagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
HAMIKO, SH
Terdakwa:
ILHAM SAPUTRA Als PUTRA Bin Alm EPI
28 — 7
dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
19 — 9
kepadaTerdakwaTerdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapybagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekaliTerdakwaTerdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan TerdakwaTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
AYU WAHYUNI WAHAB,SH
Terdakwa:
M. YUSUF Als RONI Bin UNDING
26 — 4
dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajidb menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare