Ditemukan 1505 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Gpr Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
KURNIAWAN SANDY Als SENDY Bin BASRUNI
22 — 2
ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
KURNIAWAN SANDY Als SENDY Bin BASRUNI
22 — 2
Keseimbangan antara social welfare dengan social defence;3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offenderdan victim (korban);4.
Register : 07-10-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 252/Pid.B/2015/PN Mrh Tanggal 5 Nopember 2015 — NOORMAN Bin SETIAWAN
57 — 24
57 — 24
itu berupa sanksi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara Social Welfare
Putus : 17-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 152/Pid/2017/PT SMG Tanggal 17 Juli 2017 — IGNATIUS RENDI RELIANTO
69 — 33
69 — 33
mereka terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka terdakwaakan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pemah dilakukan mereka terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social defence) yang pada akhimya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare
Register : 21-05-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 48/PID.B/2014/PN.WGP Tanggal 7 Juli 2014 — - DOMINGGUS KABUBU MANANG alias MAHARI
43 — 17
43 — 17
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan yaitu : 22220 20m nnn nnn nnn nnn noe nnn noe nnn oe nnn enn cen nee= Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim
Register : 20-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 211/Pid.B/2017/PN Gin Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
KUSUMA WARDANI RAHARJO,SH.
Terdakwa:
NI KADEK DARMINI
75 — 31
KUSUMA WARDANI RAHARJO,SH.
Terdakwa:
NI KADEK DARMINI
75 — 31
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Register : 11-09-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 317/Pid.B/2012/PN.Yk Tanggal 3 Oktober 2012 —
25 — 5
25 — 5
perbuatannya tersebut berupa sanksi pidana;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan 18filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu;1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Putus : 29-10-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 207/PID.B/2013/PN.BDW Tanggal 29 Oktober 2013 — SUYITNO Bin ATUN
93 — 10
93 — 10
Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu,keseimbangan antara social welfare
Register : 05-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1525/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 18 Nopember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
24 — 10
24 — 10
dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnyaHalaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1525/Pid.Sus/2020/PT MDNmenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 05-05-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 130/Pid.B/2021/PN Skw Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.WIDI SULISTYO, S.H
2.Martha Evalina Siahaan, SH.,MH.
Terdakwa:
Suardi Alias Sardi Bin Bujang
59 — 14
1.WIDI SULISTYO, S.H
2.Martha Evalina Siahaan, SH.,MH.
Terdakwa:
Suardi Alias Sardi Bin Bujang
59 — 14
dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor:130/Pid.B/2021/PN.Skwayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 24-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot Tanggal 24 Mei 2021 — - Mopriadi bin Muslim
71 — 59
71 — 59
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, olehBicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno J.
Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Murdian, S.H.Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN KotPanitera Pengganti,Tetti Herawaty Saragih, S.H.Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot
Putus : 31-10-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 171/PID.B/2013/PN.BDW Tanggal 31 Oktober 2013 — ABDUL LATIP BIN ABDUL HALIM
37 — 10
37 — 10
20Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu,keseimbangan antara social welfare
Register : 08-04-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 27/PID.B/2014/PN.WGP Tanggal 19 Juni 2014 — - AGUSTINUS HATI WALUWANJA Alias AGUS
34 — 15
34 — 15
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan yaitu; Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;=" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;" Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (korban);= Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
Putus : 07-01-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 287/Pid.B/2013/PN.TG Tanggal 7 Januari 2014 — -ARIYADI ALS ARI BIN NURLELA AFANDI
44 — 3
44 — 3
dihukum setimpaldengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu; 2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 09-10-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 10-12-2012
Putusan PN WAINGAPU Nomor 127/PID.B/2012/PN.WNP Tanggal 4 Desember 2012 — - SARCE SALOMI DJANI alias SARCE
41 — 14
41 — 14
Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan yaitu;= Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindifidu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;" Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (korban);= Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
Register : 30-05-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 152/PID.SUS/2017/PT SMG Tanggal 17 Juli 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : GINANJAR DAMAR PAMENANG, SH
Terbanding/Terdakwa : IGNATIUS RENDI RELIANTO
67 — 14
Terbanding/Terdakwa : IGNATIUS RENDI RELIANTO
67 — 14
terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka terdakwaakan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan mereka terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare
Register : 09-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 140/Pid.B/2018/PN Tgt Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, SH.
Terdakwa:
1.ERNA Binti DAENG MUSE
2.SURIANTI Binti CONI
27 — 5
NUR RACHMANSYAH, SH.
Terdakwa:
1.ERNA Binti DAENG MUSE
2.SURIANTI Binti CONI
27 — 5
dihukum setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa,Hakim wajiod menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfiloSoF1S, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 31-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 130/PID.SUS/2019/PT MDN Tanggal 26 Februari 2019 — RAHMAD RIDWAN RAMBE ALIAS UCOK
25 — 20
25 — 20
efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapybagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 06-06-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 568/Pid.B/2018/PN Pbr Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
HAMIKO, SH
Terdakwa:
ILHAM SAPUTRA Als PUTRA Bin Alm EPI
28 — 7
HAMIKO, SH
Terdakwa:
ILHAM SAPUTRA Als PUTRA Bin Alm EPI
28 — 7
dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 11/PID.SUS/2019/PT MDN Tanggal 28 Januari 2019 — SYAMSUDIN PANJAITAN, DK
19 — 9
19 — 9
kepadaTerdakwaTerdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapybagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekaliTerdakwaTerdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan TerdakwaTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 30-08-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tgt Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AYU WAHYUNI WAHAB,SH
Terdakwa:
M. YUSUF Als RONI Bin UNDING
26 — 4
AYU WAHYUNI WAHAB,SH
Terdakwa:
M. YUSUF Als RONI Bin UNDING
26 — 4
dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajidb menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare