Ditemukan 3326 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : harifi harison hariani hariman hasirin h.arifin haririn harifian hamidin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2008 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191PK/PDT/2008
Tanggal 28 Nopember 2008 — PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU, Cq. DINAS TATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU ; P.T. MAKMUR PAPAN PERMATA ; C.V. TIEKA JAYA ; KOLEMAN dahulu KHO BUN HUAT ; KARYANTO dahulu KWEK JANG TEK ; HASYIM SUDIYONO, dkk.
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.Hatta Ali, S.H., M.H. dan H. Dirwoto, S.H., HakimHakim Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., PaniteraPengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./M. Hatta Ali, S.H. Dr. Harifin A.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-06-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 305/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 23 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. GENESA DIRGANTARA, Diwakili Oleh : PT. GENESA DIRGANTARA,
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI WAHANA TATA
Terbanding/Tergugat II : PT. WILLIS INDONESIA
172 — 113
  • Harifin A Tumpa, S.H. dalambukunya yang berjudul Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan HakimPerdata, Penerbit CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman 98,menyatakan hal sebagai berikut:DISAYANGKAN DALAM PRAKTEKNYA SERING DITEMUKANPERMINTAAN UANG PAKSA TANPA MENGHIRAUKAN PERATURANTERKAIT PENGENAANNYA.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 13-09-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 7 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 38
  • Di mana Menurut Harifin Tumpa dalam bukunya yang berjudulMemahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia. Uang paksa (dwangsom) adalah hukuman yangdijatunkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaransejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. UangPaksa (dwangsom) tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 163/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 21 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. NUSAMANDALA ARTHA CIPTA TEHNIK/HALIMAH Diwakili Oleh : achmar dasquari
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU TAMAN HARAPAN INDAH
Terbanding/Tergugat II : CV. SURYA MAS ABADI
52 — 20
  • Put No. 163/Pdt/2020/PT.DKIHal ini ditegaskan oleh Harifin A.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-10-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 64/PID.SUS/2017/PT BJM
Tanggal 30 Oktober 2017 — Rahmawati Binti H. Zakaria (Alm)
37 — 9
  • Harifin A. Tumpa,SH., MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika halaman 257 berarti bahwa harus ada maksud terhadap barangtertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yangnilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima yangberarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
Pengadilan PA KUPANG Perdata Agama
Register : 24-06-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PA KUPANG Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 44
  • Oktober 2020 dengan menolak permohonan sita, bahwa di dalam gugatanPenggugat tidak ditemukan adanya indikasi tidak baik dari Tergugat Intervensiatau Tergugat II Intervensi untuk memindahkan atau menghilangkan objekperkara, maka oleh karena itu) Majelis Hakim menolak sita jaminan(Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat dan yang seharusnyadimohon adalah sita marital;Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan uang paksa (dwangsom)Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Harifin
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 435/Pdt.G/2017/PN.Bdg,.,
Tanggal 26 Juni 2018 — DEVARA JUWONO HS LAWAN CV. CAHAYA ABADI, DKK
230 — 107
  • Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. sebagaiKetua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA, dan Prof. Dr.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — H. SAIDI WAIK VS Hj. NUNUNG NURJANAH ASMUI DKK
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A Tumpa, S.H., M.H., Andar Purba, S.H.,Prof. Dr. Valerine J.L.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — SYAHRI RAMADHAN BURHANUDDIN alias KOKO vs NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEPOK cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BOJONG GEDE, dk
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. yang dimaksuddengan dwangsom adalah uang hukuman bagi seorang Tergugatkarena menimbulkan kerugian bagi orang lain yang ditetapbkan dalamputusan Hakim, yang diserahkan kepada Penggugat selaku pihakyang dirugikan;Bahwa karena Para Tergugat dan Tergugat II telah terbukti melakukanperbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagiPenggugat, dan untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan suatuHalaman 34 dari 65 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 29-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 633 PK/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — TUAN JERISTON KUSWORO, Dkk vs JEMMY WAHANI, Dk
93 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alat bukti yang mendukung kenyataanini adalah bukti surat P.2, P.15, P.16, P.24, P.42, P.43, P.44, T,IL11,T.ML15, =T.IL16, T.ILIV/PR 08, T.IILM /PR09, serta keterangan saksiRobi Rubin, Sjamsul Harifin, Widodo, Ir. Hadi Purnomo, Wajan Kardiasedan Jamiat Readi. Buktibukti tersebut diatas tidak pernahdipertimbangkan oleh Hakim banding.b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 17-06-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 269/PDT.G/ARB/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 September 2015 — Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta >< PT Ifani Dewi,Cs
285 — 126
  • Harifin A.Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba,SH.MS dan DR. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — RIDWAN VS PT KALTIM PRIMA COAL
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A.Tumpa, S.H. M.H., dalam buku Memahami Eksistensi Uang Paksa(Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia pada halaman 3, yangmenyatakan bahwa Penerapan dwangsom ini hanya dimungkinkan padaputusan comdemnatoir yang bukan merupakan pembayaran sejumlahuang, lebih lanjut pada halaman 25 menyatakan bahwa Kesemuaputusan yang berisi penghukuman tersebut, kecuali hukumanpembayaran sejumlah uang, dapat disertai suatu hukuman tambahanberupa pembayaran uang paksa (dwangsom).;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 29 Nopember 2010 — H. AHMAD SALEH bin H. KURDI ;
73 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.SUNARYO, SH.MH. NIP. 040044338Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 04PK/PID.SUS/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 14-11-2007 — Upload : 14-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1055K/PDT/2003
Tanggal 14 Nopember 2007 —
80 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, SH.Untuk Salinan:Mahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.Nip. 040030169Hal. 72 dari 72 hal.Put.No. 1055 K/Pdt/2003
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-04-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bon
Tanggal 5 Oktober 2017 — Penggugat: PT. PERTAMINA GAS Tergugat: 1.VAN NASIBUAN 2.Hj. ZAHRAH 3.AKHMAD
221 — 98
  • Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.,Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
Pengadilan PN WONOSARI Perdata
Register : 12-03-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN WONOSARI Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Wno
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
MUSTOFA ANSORI
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Yogyakarta
3.BAIEDAWI
92 — 10
  • Harifin A.Tumpa, SH. MH dalam acara Penutupan Rakerda Pengadilan TinggiSumut tanggal 30 Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakanupaya paksa tidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secarapsychis kepada terhukum agar bersedia melaksanakan isi putusanhakim;Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalam halterhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-10-2010 — Upload : 21-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/PID/2010
Tanggal 7 Oktober 2010 — KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA;ANGGODO WIDJOJO
1535 — 2664 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 152 PK/Pid/2010penegakan hukum;Selaras dengan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Harifin A.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 15-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 74/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat II : HJ.L. LINDAWATI Diwakili Oleh : HJ.L. LINDAWATI
Pembanding/Tergugat III : LAMRUDUT PANJAITAN ,SH. Diwakili Oleh : HJ.L. LINDAWATI
Terbanding/Penggugat : BINANGUN SIANIPAR
Terbanding/Turut Tergugat I : ESMIR BANGUN PANJAITAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ROMA BR PANJAITAN
Terbanding/Turut Tergugat III : FIRMAN SEMBIRING
Terbanding/Turut Tergugat V : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat I : UNUR SIANIPAR
63 — 24
  • (Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) danImplementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010), sehingga gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;10.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-02-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal 30 Nopember 2016 — Forum Komunikasi Pensiunan Pertamina Bersatu (FKPPB),Cs >< Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Badan Usaha Milik Negara,Cs
222 — 83
  • Harifin Tumpa, SH. MH (KetuaMahkamah Agung) sebagai Ketua Majelis, Made Tara, SH dan Prof. Dr.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 22-01-2008 — Upload : 24-01-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03P/KPUD/2007
Tanggal 22 Januari 2008 — Drs. THAIB ARMAIYN, KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc, KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM)
125 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin Tumpa, SH., MH. Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH., MH. , Prof.Rehngena Purba, SH,. MS. Prof. Dr. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2008 oleh Prof.Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH sebagai Ketua Majelis dan oleh Prof. Dr. H.Kaimuddin Salle, SH., MH. Prof. Rehngena Purba, SH., MS. , Prof. Dr. AbdulManan, SH., S.IP., dan H.