Pejabat pencatatan sipil membuat catatanpinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut sebagaimana dimaksud padahuruf b mengenai alasan penggantian danpencabutan akta pencatatan sipil;Menimbang bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku Il tahun 2004 hal 106 dinyatakan bahwaPermohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeriadalah sebagaimana tercantum dalam huruf f Permohonan untukmemperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dan dalam perkara

Putusan Nomor 0048/Padt.G/2017/PA.LKBahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 248/BKDLK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, yang dibuatdan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yangselanjutnya setelah diteliti oleh Majelis, kemudian surat tersebut dilampirkandalam berkas;Bahwa perkara ini tidak

HARI SUTJAHJO, ME selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008

HARI SUTJAHJO, MEselaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008

PRemohon) adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Debora Shierly Anggreni);Bahwa benar, Saksi tahu Pemohon (Debora Shierly Anggreni) saat ini telahmenikah dengan Yongky Widodo Sugiarto;Bahwa, Saksi tahu sebelum menikah dengan Yongki Widodo Sugiarto,Pemohon (Debora Shierly Anggreni) pernah hamil dan kemudian anaknyalahir diberi nama Jason Nicodemus ApreyoBahwa benar, setelah melahirkankan anaknya tersebut diberi namaJason Nicodemus Apreyo dan dirawat oleh saksi Maria Vera Novia (ibukandung Pemohon) dan kemudian dibuatkan Akte Kelahiran di Catatan Sipilyang

Putusan No. 010/Pdt.G/ 2018/PA.LKBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 1347/BKPSDMLK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Plt.

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan Bupati Toba Samosir Nomor 033 Tahun 2014tanggal 21 Februari 2014 karena Penggugat tidak melakukanpernikahan yang dicatatkan pada catatan sipil sebab Penggugatditinggal isteri selama 2 (dua) tahun dan sudah melahirkan seoranganak lakilaki atas hubungan gelap dengan lakilaki lain;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha

merugikankepentingan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam diktum KeputusanTergugat antara lain berbunyi sebagai berikut :Menetapkan :PERTAMAKEDUAKETIGAKEEMPATKELIMAKEENAMMEMUTUSKAN: Menolak banding administratif Agus Mulyadi, ST.sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 14 Mei 2009;: Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Walikota Bima Nomor 164 B Tahun 2008,tanggal 30 April 2009 berupa Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P.2)telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugatsebagaimana surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor873.4/934/3.2BKD tertanggal 20 Desember 2017 yang dilampirkan olehPenggugat maka Penggugat telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan Nomor 65 PK/TUN/2014dijatunkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin dan menentukan pejabat yangakan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengantingkat wewenangnya;8.

Hal ini dipertegas dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan bahwa:Apabila ada alasanalasan kuat, pejabat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat meninjaukembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabatbawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungan masingmasing;e.

Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b ke atas;2. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangkujabatan struktural eselon atau jabatan lain yang wewenangpengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.;b.

Bukti T8Penyerahan Keputusan Adminsitrasi Kepegawaian yangditujukan untuk penerima SK (Sesuai dengan aslinya);Surat Undangan Bupati Pelalawan Nomor: 890/BKP2DPEM.DIK/2019/159 tanggal 6 Februari 2019 perihalPenyerahan Keputusan Administratif Kepegawaian yangditujukan untuk pimpinan OPD terkait (Sesuai dengan aslinya);Berita) Acara Nomor: 863/BAP/BKPPDPEMDIK/2019/164tanggal 8 Februari 2019 tentang Penyerahan KeputusanAdminsitrasi Kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana

Februari 2019 perihalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Sesuai denganfotokopinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintahhalaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUNPBRNomor 11 Tahun 2017, mengatur bahwa Bupati / Walikota selaku PejabatPembina Kepegawaian daerah Kabupaten / Kota telah menerima pendelegasianwewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan fungsional (JF) ahli madya, ahli muda, dan ahli pertamaserta jabatan fungsional (JF) penyelia, mahir, terampil dan pemula;Menimbang, bahwa Pasal

OBJEK GUGATAN :Adapun yang menjadi Objek gugatan adalah mengenai Surat Keputusan (SK)Bupati wajo Nomor: 00045/27313/AV/03/21 tanggal 15 Maret 2021 Tahun2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun di lingkungan pemerintah Kabupatenwajo, atas nama PENGGUGAT ;Il.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 00045/27313/AV/03/21, tanggal 15maret 2021 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun telah di terbitkan sesuai dengan wewenangdan prosedur yang diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.1053/99, Tanggal 15 September 2017 (Angka 1 Huruf D PoinHalaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.2 C) Tentang wewenang pemberhentian PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017

S.Ked,tanggal 15 Maret 2021;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar, Nomor: 800/3408/BKPSDM, yang ditujukan kepada Para Kepala Unit KerjaLingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, yang ditandatangani olehKepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab.Wajo, tanggal 16 Oktober 2017;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala BadanKepegawaian Negara, Nomor: K.2630/V.1052/99, tanggal 15September 2017 yang dikeluarkan oleh Badan KepegawaianNegara;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Data Pegawai Negeri Sipilyang

Oleh karena itu Majelisberpendapat terpenuhilah ketentuan administratif bagi Pedawai Negeri sipilyang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo.

telah sesuai dengan prinsip hukum Islam danperaturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pada posita kedua tersebut dapat dikabulkan sebagaimanaamar penetapan perkara ini ;Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2020/ PA DpsMenimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menganggap perlumenetapkan lebih lanjut tentang perintahn kepada para Pemohon untukmencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipilyang

Termohontidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Rh9 ayat 4 Tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapatdiputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianharus memperoleh izin dari atasan pegawai yang bersangkutan

Pengadilan Negeri Binjai tanggal 5 Juli 2018 mengemukakan keberatanterhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal6 Juni 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :Adapun alasan Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeritersebut adalah terhadap ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimanaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara tersebut tidakmempertimbangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1472LT310120190044tanggal 01 Februari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSuardy,S.Sy (Nip. 19620820 198301 1 00 1), saksi korban masih berusia 12(duabelas) Tahun saat perkara ini dilaporkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

II LOMBOKBARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK. IILOMBOK BARAT.9. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajuakansomasi tertanggal 23 Maret 2020 dengan No.08/LBHTS/NTB/VI/2020, 1Juli 2020 dengan No.09/LBHTS/NTB/VII/2020 dan 23 juli 2020 denganNo.12/LBHTS/NTB/VII/2020 akan tetapl Tergugat tidakmengindahkannya.10.

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDaerah Kabupaten TK II Lombok Barat Nomor : 1169, tanggal 12Oktober 1993, Tentang PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH HAKPAKAI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH TK I LOMBOKHal 6 dari 33 halaman Putusan Nomor : 81/PDT/2021/PT MTR.BARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK IILOMBOK BARAT, akan tetapi pada posita angka 8, Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu

Keputusan Kepala BKN No. 38 Tahun 2003tentang Bentuk Persetujuan Pengangkatan Menjadi PegawaiNegeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Yang MenjalaniMasa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun, Dan FormulirKeputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta SertaPemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun, Cacat Karena Dinas,Meninggal Dunia, Atau Tewas Dan Pemberian Pensiun Janda/Dudanya ; e Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa a quo, diputuskan antara lain halhalsebagai

berikut : e Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimanatersebut dalam lajur 5, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimanatersebut dalam lajur 7 Keputusan ini ; e Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangnamanya tersebut dalam lajur pada akhir bulan tersebut dalam lajur 9Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasajasanya selamabekerja pada Pemerintah Republik Indonesia ; Terhitung

No. 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil; T17 : Fotokopi sesuai legalisir Petikan Keputusan Bupati Jember Nomor :882/371/313/2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Di LingkunganPemerintah Kabupaten Jember, tanggal 14 Mei 2012, atas nama Ir.