Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb. tanggal 26 Agustus 2015, yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa MARGARETHA LILIMWELAT tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;2.

dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidanayang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiAmbon Nomor 6/Pid.Tipikor/2015/PTAMB. tanggal 3 Desember 2015, yangmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon Nomor 9/

Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb. tanggal 26 Agustus 2015, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akanHal. 37 dari 44 hal.

ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Saumlaki tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Nomor 6/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB. tanggal 3 Desember 2015, yangmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon Nomor 9/

Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb. tanggal 26 Agustus 2015;MENGADILI SENDIRI,1.

dijadikan subjek delik.Bahwa pada faktanya, Para Pemohon Banding/Para Terdakwa bukanlahperseorangan yang melakukan kejahatan terorganisasi sebagaimana dimaksuddiatas, sehingga penerapan Subjek Hukum terhadap diri Para PemohonBanding/Para Terdakwa adalah penyimpangan terhadap norma yangterkandung dalam UU P3H, dan dengan begitu, Para Terdakwa tidaklahmemenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum in casu.Bahwa analisa tersebut diatas, telah sejalan dengan Putusan Pengadilan NegeriWatansoppeng Nomor: 9/

Pid.Sus/2018/ PN.Wns dan Putusan PengadilanNegeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw.Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansopeng Nomor9/Pid.Sus/2018/PN Wns Terdakwa yaitu Jamadi yang dituntut melakukanpenebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa izin dan melanggar Pasal 12huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013.

PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKSPengertian setiap orang dalam UU No. 18 Tahun 2013 harus merujuk padaPasal 1 angka 21 yaitu orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukanperbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di Wilayah Hukum Indonesiadan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia (Putusan PengadilanNegeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns).Sementara itu) dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor516/Pid.B/LH/2018/PN Byw, dimana seorang terdakwa yaitu Satumin dituntutmelanggar

9/Pid.Sus/207/PN Bultanggal 22 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhihukuman maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimna tersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal 178C ayat (2) UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2016tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 205 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang

Ranai Kota, Kecamatan BunguranTimur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ran tertanggal 31Maret 2021 dan Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi olehPenasihat Hukum ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Setelah Membaca :1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :233/Pid.Sus/2021/PT PBR tanggal 28 Mei 2021, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2.

SRIRAHAYUNINGSIH, SH.MH.tertandaDIAN SARI OKTARINA, SH.PANITERA PENGGANTI,tertandaNUR KARIMAH, SH.Dicatat disini bahwa berdasarkan Surat PermohonanWaktu Untuk Berpikir tanggal 5 Juni 2014 No. 9/Pid.Sus/2014/ PN Pwr. Terdakwa dan PenuntutUmum menyatakan pikir pikir atas putusan iniPANITERAPENGADILAN NEGERI PURWOREJO tertandaNUR SYAEFUL MUKMIN, SH.MMNIP: 196705011986031001.Salinan yang sama bunyinya :PANITERAPENGADILAN NEGERI PURWOREJONUR SYAEFUL MUKMIN, SH.MMNIP : 196705011986031001. 19

) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Telah membaca:Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor9/Akta.Pid.Sus/2021/PN Idi, yang dibuatdan ditandatangani olehPaniteraHalaman&8Putusan Nomor 170/PID/2021/PT BNA.Pengadilan Negeri Idi,obahwa pada tanggal 8 April 2021 Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Idi tanggal 1 April 2021Nomor 9/

Pid.Sus/2021/PN Idi tersebut;2.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah):Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 9/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 30 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor1305/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 29 November 2016 yang dimintakanbanding tersebut;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;4.

Sitorus, SH.dtoAnggalanton B.Manalu, SH.MH .Panitera Pengganti,dtoHalaman 15 dari 14 Putusan Nomor 31 9/Pid.Sus/2016/PN.LbpNgatas Purba, SH.

kosong; 1 (satu) buah buku rekap penjualan; 2 (dua) unit handphone;Dimusnahkan; Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 85/PID.SUS/2017/PT.PBR. tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Maret 2017,Nomor 9/

Pid.Sus/2017/PN.Pbr. yang dimohonkan banding tersebut;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2017/PN.Pbr.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yangmenerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa Lukni Hasani aliasHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1813 K/PID.SUS/2017Sani

PUTUSANNomor 9/Pid.Sus/2018/PN CbnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:1. Nama lengkap : Supriadi Alias Atung Supriyadi Alias AtungSupriadi Bin Abdul Rosyid;2. Tempat lahir > Cirebon;3. Umur/tanggallahir : 47 Tahun/ 7 Juli 1970;4. Jenis kelamin > Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal >: Kp.

Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon,berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Cbn tanggal11 Januari 2018;Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 9Pid.Sus/2018/PN CbnPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2018tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018 tanggal 5 Januari 2018tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah

empat Sembilan Gram dan 1 paketsabu denganberat 0,36 Nol koma tiga enam GramOleh jaksa Penuntut Umum di Tuntut 2 dua Tahun.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada pokoknya menjatuhkanhukuman:Menyatakan Terdakwa OKNIEL POTOWO alias NIEL telah terbuktisecara Sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 127 ayat 1 UUNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menghukum terdakwa OKNIEL POTOE Alias NIEL oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;C) Pada perkara Nomor : 9/

Pid.Sus/2020/PN.Pso a.n.

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 April 2016 No. 9/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada

yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamistanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetapdengan Surat Tuntutannya.Telah mendengar Duplik dari Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umumyang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 14April 2016 yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaan (Pledoi)Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yangmengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 21 April 2016 Nomor :9/

PID.Sus.

berkas perkaradengan seksama dimana Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Mei 2016terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yangdiajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yang intinya jelas tidaksependapat dengan memori Banding dari Terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi meneliti dengan seksamaberkas perkara berikut putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 April 2016No. 9/

Pid.Sus/TPK/2016PN.Pdg, sekedar lamanya pidana yang dijatunkan sebagaima terurai secaralengkap dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;Halaman 45 dari hal 61 putusan No.4/Tipikor/2016.PT.PDGMengingat, ketentuan Pasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi,Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan.MENGADILI Menerima permintaan

Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 April2016 No. 9/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg tersebut sekedar lamanya pidanayang dijatuhnkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1.

tolak ukur barang bukti berupashabu yang dimiliki Terdakwa dibawah 1 (satu) gram sebagaimanatolak ukur pada Sema Nomor 4 Tahun 2010, adalah tidak tepatkarena tolak ukur pada Sema Nomor 4 Tahun 2010 adalah untukpecandu narkotika bukan untuk penyalahguna narkotika.2) Bahwa sudah ada beberapa putusan Hakim yang menjatuhkanpidana dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan barangbukti narkotika jenis shabu di bawah 0,06 (nol koma nol enam)gram, antara lain : Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 9

/ Pid.Sus /2016 /PN.Sgt tanggal 24 Februari 2016 atas nama Terdakwa MARGAREZA SUBEKTI alias REZA bin UNTUNG SANTOSO denganbarang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,005 (nol koma nonol lima) gram dengan vonis pidana 4 (empat) tahun penjara.

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut ;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/

Pid.Sus-TPK-2017/PN Bna. tanggal 23 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status penahanan terdakwa dalam perkara ini sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

PUTUSANNomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bna.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : RAFIQ QUDRI BIN MUSTAFATempat lahir : Leupung, Ulee AlueUmur/tanggal lahir : 80 Tahun/07 Desember 1985Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Gampong Leupung Ulee Alue, Kec.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN KkaTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andi KhaerulMuthmainna, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan HukumPro Keadilan Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 9Mei 2019; 2292 20222222 nnn nn nena enna nen nnPengadilan Negeri terSebut; Setelah membaca : 22 nne nnn nnn nnn nnn nen neee> Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 9/Pid.Sus/2019/PNKka tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;> Penetapan Majelis

Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat KotaBanjarmasin;Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan Swasta; Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2016;Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahananmasingmasing oleh:1 Penyidik Polri, sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 22April 2016;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2016 sampaidengan tanggal 24 Mei 2016;3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11Juni 2016;Putusan Nomor 9/

Pid.Sus/2016/PN MtpPage 1 of 174 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 26 Mei 2016sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca:1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura No. 187/Pid.B/2016/PN Mtp,tanggal 26 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara No. 187Pid.B/2016

., Advokad Posbakumadin yangbertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappangberdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 28 Januari2021;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 4Maret 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sdr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk. No.

., Rahmad Abdillah, SH dan Andri Mahruzar, SHAdvokat/ Penasehat hukum pada Pos Batuan Hukum (Posbakum)Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor:9/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Pebruari 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 47/Pid.Sus/2019/PNKis tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 22Januari 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat

Penjelasan ini sejalan apabila dikaitkan dengan Putusan PengadilanNegeri Watansoppeng Nomor: 9/Pid.Sus/2018/PN Wns., dan PutusanPengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

knusus(specialis) yang berbeda dengan pengertian setiap orang padaketentuan peraturan perundangundangan pada umumnya.Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSLH/2021/PT.BDG.Bahwa pengertian setiap orang dalam UU No. 18 Tahun 2013 harusmerujuk pada Pasal 1 angka 21 yaitu orang perseorangan dan ataukorporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secarateroganisasi di wilayah hukum indonesia dan atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri WatansoppengNomor: 9/

Pid.Sus/2018/PN Wns).

Olehkarena itu, unsur secara teroganisasi tidak terpenuhi (Putusan PengadilanNegeri Watansoppeng Nomor: 9/Pid.Sus/2018/PN Wns).Majelis hakim membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan JPU danmenyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim adalah terkaitdengan tidak terpenuhinya unsur orang perorangan dalam semuadakwaan JPU (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw).